Senin, 20/03/2006 03:00

MPR SEKARANG HARUS SESUAI DENGAN ....

MUNKINKAH KOMISI KONSTITUSI MEMIKILIKI KEWENANGAN YANG BESAR? Apakah mungkin, Badan Pekerja (BP) MPR akan memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Komisi Konstitusi apabila nantinya masyarakat menemukan bahwa UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali masih memerlukan penjelasan. Demikian pernyataan J.Kristiadi dari CSIS pada acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V MPR/DPR, Jakarta, Selasa (18/2) siang. Pada RDPU yang dipimpin oleh Harun Kamil itu, Kristiadi mengatakan, “Saya pribadi menginginkan Komisi konstitusi itu benar-benar mempunyai tugas pengkajian komprehensif dan kewenangan yang jelas. Kewenangan untuk kita bangsa ini mempunyai suatu konstitusi yang menjadi idaman masyarakat.� Sementara itu, Anggota CSIS Tommy Legowo menyatakan, UUD 1945 yang diamandemen sudah menjadi hukum positif karena sudah berlaku dan proses pemberlakuan UUD 1945 sudah dilaksanakan dan tidak mungkin ditunda lagi. “Salah satu buktinya adalah sekarang sudah ramai dibicarakan Undang-Undang Pemilu. Itu artinya Pemilu nanti kemungkinan besar akan terselenggara pada 2004. Kalau Pemilu terselenggara 2004, dia akan menghasilkan sistem baru khususnya bagi MPR. Di sana ada DPD dan DPR,� kata Tommy. Kalau 2004 adalah MPR bentuk baru, Tommy menanyakan, apakah Komisi Konstitusi yang pendiriannya didasarkan pada Ketetapan (TAP) MPR No. I/MPR/2002 mempunyai waktu yang cukup untuk bekerja. “Karena menurut saya, berdasarkan TAP MPR No. I itu sampai dengan Sidang Tahunan 2003, Komisi Konstitusi belum akan dibentuk. Sidang Tahunan 2003 baru menentukan susunan, keanggotaan, bentuk, dan kewenangan Komisi Konstitusi,� lanjut Tommy. Kalaupun Komisi Konstitusi dibentuk pada tahun 2003, menurut Tommy, waktunya akan sangat terbatas bagi Komisi Konstitusi (berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/2002) untuk bekerja dan ada kemungkinan Komisi Konstitusi akan terpengaruh oleh proses politik yang bekerja menjelang Pemilu 2004. “Menurut saya akan riskan, kurang memberikan manfaat,� ujar Tommy. Untuk itu, Tommy mengusulkan, MPR pada Sidang Tahunan 2003 melalui usulan PAH I, bisa memikirkan sebuah Komisi Konstitusi yang bisa bekerja permanen, sehingga ada peluang besar bagi Komisi Konstitusi untuk bekerja secara lebih leluasa, lebih mendalam, lebih menjangkau ke seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat. “Menurut saya, komisi konstitusi harus bisa bekerja lepas dari kepentingan-kepentingan politik yang terjadi dalam proses-proses politik menurut agenda-agenda yang sudah ditetapkan oleh MPR sendiri,� ucap Tommy. Naskah Akademis Sedangkan Generasi Muda CSIS Indra J. Piliang menyinggung mengenai UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali tidak disertai dengan naskah akademis. “Perubahan konstitusi yang dilakukan selama ini, selama empat kali perubahan tidak dilengkapi dengan semacam naskah akademis. Naskah akademis memang bukan bagian dari konsitusi, bukan lampiran. Tetapi naskah akademis yang kami maksudkan di sini adalah perkembangan pengetahuan masyarakat, ingatan, pemikiran yang terjadi selama proses amandemen atau perubahan konstitusi ini berlangsung. Sampai seberapa jauh negara ini berbentuk nantinya, ke arah mana negara ini mau di bawa, hukum itu ke arah mana, ekonomi ke arah mana, bentuk negara ke arah mana. Apakah masih mungkin misalnya, dari negara kesatuan ke negara federal,� jelas Indra. Seluruh pemikiran-pemikiran yang sangat positif yang bisa didapat dari masyarakat, menurut Indra, bisa dimungkinkan untuk masuk ke dalam naskah akademis, sehingga naskah akademis menjadi acuan nantinya bagi setiap proses perubahan dalam konstitusi. (amm)

Share

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu