Selasa, 02/05/2006 00:00

PATANIARI: ?ATAS KESEPAKATAN FRAKSI-FRAKSI, UUD 1945 DINAMAKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945?

JAKARTA (Majelis) Berdasarkan kesepakatan dasar fraksi-fraksi di MPR dalam rangka perubahan UUD 1945 ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut diantaranya adalah tidak merubah pembukaan UUD 1945 tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dipertegasnya sistem presidensiil. Hal inilah yang menjadi landasan MPR untuk tetap memberi nama UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.


Sebelum perubahan UUD 1945, naskah asli pembukaan masih memuat dalam UUD 1945. Kemudian pada perubahan UUD 1945 pertama, kedua, ketiga dan keempat juga tetap memuat pembukaan UUD 1945.


Demikian dijelaskan Pataniari Siahaan pada acara Sosialisasi Amandemen UUD 1945 dan Sosialisasi Putusan MPR di Depdagri yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti, Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta, Senin (24/4). Penyelenggaraan sosialisasi di Depdagri dihadiri oleh Wakil Pimpinan MPR RI AM. Fatwa, Pataniari Siahaan (F-PDIP) dan Rambe Kamaruzzaman (F-PG) sebagai narasumber.


Pernyataan Pataniari Siahaan itu merupakan jawaban yang disampaikannya Nyoman yang menanyakan mengapa harus komitmen namanya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 padahal secara fundamental keseluruhan pasal-pasal dan bab berubah kecuali pembukaan dan NKRI. Terhadap pertanyaan tersebut, Pataniari mengakui, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang populer di masyarakat dan sekaligus kritik dari kelompok-kelompok yang tidak suka perubahan.


Pataniari lebih lanjut mengatakan bahwa sejak semula tujuan perubahan UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar yang meliputi tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa. ”Selain itu, perubahan dimaksudkan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada di dalam UUD 1945 dengan berdasarkan yuridis pasal 3 UUD 1945, pasal 37 UUD 1945, TAP MPR No. 9 tahun 1999, TAP MPR No. 9 tahun 2000 dan TAP MPR No. 11 tahun 2001, ”jelas Pataniari.


Ditambahkan Pataniari, perubahan UUD 1945 tersebut dilakukan MPR guna menyempurnakan ketentuan fundamental ketatanegaraan Indonesia sebagai pedoman utama dalam mengisi tuntutan reformasi dan memandu arah perjalanan bangsa dan negara pada masa kini dan yang akan datang, dengan harapan dapat berlaku untuk jangka waktu ke depan yang cukup panjang.


Sebagai narasumber pada hari pertama dari agenda acara selama dua hari, lebih lanjut dijelaskan Pataniari bahwa pada saat itu di masyarakat terdapat dua kelompok ekstrim yang menginginkan perubahan UUD 1945. ”Yang satu tidak ingin perubahan sama sekali, dan yang lain ingin UUD baru, ”ungkap Pataniari. Kelompok yang menginginkan perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa yang berhak merubah UUD 1945 bukanlah MPR tetapi Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu mengacu kepada perubahan ideologi yang terjadi di Philifina dan Thailand yang melakukan perubahan adalah Komisi Konstitusi. Namun dijelaskan olehnya bahwa UUD 1945 telah mengatur bahwa yang merubah UUD 1945 adalah MPR.


Disampaikan Pataniari bahwa UUD 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan dalam satu rangkaian naskah menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis. Dengan adanya Perubahan pasal 1 ayat 2 yang semula berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” menjadi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar” membuat MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara yang mengatur kekuasaan melainkan UUD 1945 yang membagi kekuasaan lembaga - lembaga negara sehingga MPR berkedudukan sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya.


Menurut Pataniari, perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945. Hal ini membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR.


Pada kesempatan yang sama, menjawab pertanyaan Suwono Putro yang menanyakan mengenai visi Indonesia ke depan menggantikan GBHN, Rambe Kamarulzaman mengatakan bahwa visi Indonesia masa depan maksudnya bukan mengganti GBHN. Dijelaskan Rambe, sebagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahap pertama. Dari kejadian masa lalu, kita harus mempunyai pegangan ke arah mana masa depan negara Indonesi akan kita bawa. Ditambahkan Rambe, dalam menentukan masa depan negara harus ada ukuran-ukuran dan sejauhmana keberhasilan negara Indonesia. Hal itulah yang dituangkan ke dalam visi Indonesia masa depan. Oleh karenanya, lanjut Rambe, hal pertama yang disebutkan dalam visi Indonesia masa depan adalah visi ideal. “Karena tujuan negara berada dalam pembukaan UUD 1945, visi ideal kita ada dalam pembukaan UUD 1945, “ungkap Rambe.


Menurut Rambe, dalam membuat RPJP harus ada visi antara, kita ambil 20 tahun. Tapi dalam 20 tahun harus ada ukuran yang akan kita capai misalnya 5 tahun. Oleh karena itu, disitu harus ada kriteria keberhasilan yang akan dicapai dalam rangka pelaksanaan visi ideal, visi antara dan visi 5 tahun. “Oleh karena dasar itulah, maka tahun 2004 keluar UU tentang pelaksaan sistem pembangunan nasional 25 tahun yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), “jelas Rambe.


Menanggapi pertanyaan Nurdin Nainggolan mengenai pembubaran Partai Komunis Indonesia, Rambe mengutarakan bahwa berdasarkan pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, dinyatakan tetap berlaku Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis/marxisme-Leninisme. “Ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, “ujar Rambe.


Rambe mengutarakan bahwa ada perdebatan dalam MPR mengenai Tap XXV untuk dicabut. Tapi, kesepakatan partai di MPR tidak mau, termasuk PDIP dan Golkar, PAN, PPP. Sebab, hal itu akan menyebabkan perdebatan yang panjang. Bahkan, lanjut Rambe, pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur meminta Tap XXV untuk dicabut. Rambe berpendapat, ideologi dalam ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme bertentangan dengan ideologi negara Indonesia dan Pancasila. “Tidak perlu dipertentangkan lagi, itu sudah titik. Tidak ada tawar menawar lagi, “ujar Rambe.


Rambe menyatakan, khusus mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas, faham komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa pemerintah dan DPR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan. “Tapi kalau sudah mengarah di luar yang menyangkut ajaran tersebut, itu tidak bisa. Siapapun orangnya, jangankan dari turunannya, tetap amanat ketetapan MPR harus di tindak tegas. Jadi, ketentuan yang dimaksud disini, harus hati-hati kita untuk menjabarkannya. Bukan karena ditambah ketentuan, akhirnya partai tersebut boleh berkembang lagi. Hal itu tidak bisa, “jelas Rambe.


Sambutan Positif


Penyelenggaraan sosialisasi di Depdagri ternyata mendapat sambutan yang positif dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Ma’ruf. Hal ini terbukti dari adanya respon positif dari Mendagri yang disampaikan melalui sambutannya. Mendagri mengatakan, “Disinilah arti penting sosialisasi yang dimaksudkan sebagai upaya pemahaman bagi pejabat dilingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan kami menyambut baik penyelenggaraan sosialisasi Putusan MPR RI. Karena, aparat Depdagri merupakan aparat pemerintah terdepan yang berkomunikasi langsung dengan rakyat yang merupakan ujung tombak terdepan dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat dari pusat ke daerah, “ujar Mendagri.


Kepada peserta sosialisasi Mendagri mengatakan, sosialisasi Putusan MPR yang diperuntukkan pejabat eselon I, II dan III dengan jumlah peserta 377 dipandang sangat penting karena mereka memperoleh informasi tentang perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tata negara Indonesia langsung dari anggota MPR yang ikut merumuskan dan menyusunnya.


Mendagri melihat perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu langkah yang mendasar pada era reformasi. “Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tataran implementasi membawa perubahan, baik penghapusan maupun pembentukan lembaga-lembaga negara serta kedudukan masing-masing lembaga negara, “ungkap Mendagri.


Ditambahkan Mendagri, perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap MPR tercermin pada kedudukan, tugas dan wewenangnya. Kedudukan MPR setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak lagi menjadi sebuah lembaga yang memegang dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. “Walaupun demikian dalam melaksanakan fungsi konstitusional hanya MPR yang dapat merubah dan menetapkan UUD Negara republik Indonesia tahun 1945, “jelas Mendagri.


Mendagri mengatakan, implikasi perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk sistem pemerintahan, sistem perwakilan, sistem kepartaian dan sistem pemelihan harus dikaji dengan cermat. “Menurut hemat kami perlu ditelaah implikasi perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengikut sertakan para kepala daerah dan anggota DPRD yang berpengalaman di lapangan, “ungkap Mendagri.


Mendagari juga memahami sosialisasi Putusan MPR tidak hanya mengenai isi atau substansi dari Putusan MPR. Melainkan juga menyangkut latar belakang, dasar hukum, proses dan mekanisme pembentukan Putusan MPR serta perkembangan lebih lanjut mengenai posisi dan status hukum Putusan MPR saat ini dan dimasa akan datang.


Diakhir sambutannya Mendagri mengharapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, aparatur pemerintah perlu saling berdiskusi untuk menggali lebih dalam masalah-masalah ketata negaraan dan diimplementasikan. Karena sebagai aparatur pemerintah yang ditugaskan didaerah, biasanya akan menjadi tempat bertanya tentang penjelasan amandemen UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. “Oleh karena itu, penyelenggaraan sosialisasi Putusan MPR RI di Depdagri harus diikuti dengan penuh tanggung jawab dan secara bertahap dikembangkan dilingkungan komponen masing-masing, “ujar Mendagri.


Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI AM. Fatwa menyambut baik sambutan pembukaan dan peresmian sosialisasi Putusan MPR RI di lingkungan Depdagri oleh Mendagri. Menurut Fatwa, sosialiasi Putusan MPR sudah dilakukan ke seluruh propinsi sampai pada 7 tahap. Dan pada tahun 2006 telah memasuki ke kabupaten kota. “Untuk Depdagri sosialiasi sangat diperlukan karena aparat Depdagri yang merupakan aparat pemerintah terdepan yang berkomunikasi langsung dengan rakyat, “ ungkap Fatwa.


Mengenai acara sosialisasi Putusan MPR yang dilaksanakan selama dua hari oleh Tim Kerja Sosialisasi MPR, Fatwa mengomentari bahwa maksud kegiatan itu adalah baik substansi maupun latar belakang serta implikasinya yang hingga saat ini belum diketahui dan dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. Termasuk juga dikalangan pejabat negara dan aparatur pemerintah tidak salah menafsirkan dalam pelaksanaannya mengenai amandemen UUD negara Republik Indonesia.


Fatwa menyampaikan bahwa sosialisasi ini tidak akan menggunakan sistem indoktrinasi seperti MANIPOL USDEK/P-4 dan diharapkan peserta akan melanjutkan sosialisasi ini kepada jajarannya minimal kepada stafnya. Fatwa menilai dalam pelaksanaannya, sosialisasi Putusan MPR perlu dimulai dengan komando dari atas dan apabila tidak, akan menimbulkan hambatan di daerah-daerah. Diakui Fatwa, seiring dengan datangnya era reformasi pada pertengahan tahun 1998, muncul desakan kuat dari masyarakat yang menuntut untuk dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu latar belakangnya adalah karena konstitusi ini kurang memenuhi aspirasi demokrasi. “Lemahnya checks and balances antar lembaga negara, antara pusat dan daerah, maupun antara negara dan masyarakat, mengakibatkan mudahnya muncul kekuasaan yang sentralistik, yang melahirkan ketidakadilan, “ungkap Fatwa.


Sependapat dengan pernyataan Mendagri, Fatwa mengatakan bahwa salah satu perubahan penting setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 adalah perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2). Rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”


Fatwa menilai, perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945. Menurut Fatwa, hal ini membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. “MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, yaitu: Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, “jelas Fatwa.


Namun, perubahan tugas dan wewenang MPR, khususnya yang berkenaan dengan hilangnya tugas dan wewenang MPR untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, selanjutnya berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Oleh sebab itu, ungkap Fatwa, dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil Putusan pada Sidang MPR Tahun 2003.


Fatwa menambahkan, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi Putusan MPR, Pimpinan MPR membentuk sebuah Tim Kerja yang keanggotaannya berjumlah 70 orang, terdiri atas seluruh unsur fraksi dari DPR dan kelompok anggota MPR dari DPD. Tim Kerja yang juga sebagian besar adalah anggota MPR yang dulu pernah terlibat dalam Perubahan UUD 1945 dan Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR ini, bertugas membantu Pimpinan MPR dalam melakukan sosialisasi Putusan MPR. “Karena Pimpinan MPR dan Wakil Pimpinan MPR berjumlah 4 orang tidak dapat melakukan Sosialisasi Putusan MPR yang dilakukan ke berbagai instansi di tingkat Pusat dan Daerah, “ungkap Fatwa. (ne2ng)

Share

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu