Selasa, 09/12/2008 00:00

Pemisahan TNI dan Polri Adalah Tuntutan Reformasi

Dialog interaktif ”Kita dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” di dalam program acara Indonesia Menyapa Edisi Petang RRI PRO-3, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, pekan ke-empat September 2008, mengangkat tema: “Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Pada saat itu tampil sebagai narasumber AM Fatwa, Wakil Ketua MPR RI, dan Patrialis Akbar, Wakil Ketua Sub Tim Kerja I MPR RI.

Dalam pengantar dialog, Patrialis menjelaskan, perubahan terhadap Pasal 30 UUD 1945 -- yang semula terdiri dari dua ayat menjadi 4 ayat -- telah memberi penegasan sebagai hukum dasar mengenai pengaturan masalah pertahanan dan keamanan. Bahwa terjadinya pemisahan antara TNI dan Polri, menurut Patrialis, timbul dari suasana batin para wakil rakyat yang hendak mewujudkan pemisahan dwifungsi TNI dan keprofesionalitasannya sebagai alat negara. Hal ini, mungkin, salah satu yang mendorong munculnya langkah baru yang lebih inovatif yang telah mempengaruhi masuknya pasal itu.

Patrialis lebih lanjut menjelaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut sangat luas cakupannya sehingga dibutuhkan figur Polri yang bersih dan bertanggungjawab.

Figur pimpinan Polri yang bersih, profesional dan bertanggungjawab merupakan bagian dari upaya untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Polri dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU tentang Polri, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Polri.

Namun, sampai saat ini Polri masih dianggap belum mampu menjawab tuntutan masyarakat. Salah satu yang menjadi kendala dalam pencapaian profesionalisme itu adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan etika kepolisian.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki empat tugas utama. Yaitu: pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat; kedua, memberikan pengayoman atau mengayomi masyarakat. Artinya, apabila terdapat permasalahan di masyarakat maka Polri dapat memberikan penjelasan secara baik, sehingga persoalan yang diperkirakan akan berkembang dapat diantisipasi.

Lalu, ketiga, memberikan pelayanan atau melayani masyarakat. Jadi, pelayanan masyarakat harus diutamakan, yakni pelayanan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada Polri. Dan, keempat, penegakkan hukum. Penegakkan hukum harus dilakukan secara wise, arif. Setelah melakukan perlindungan, hendaknya Polri memberikan pengayoman.

Sementara A.M. Fatwa dalam penjelasannya mengatakan, perubahan kedua UUD 1945 terutama pasal 30 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: ”Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Sebagai implementasinya, menurut Fatwa, adalah pemisahan TNI dan Polri pada era reformasi, dan ini menunjukkan paradigma baru ABRI dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini mengandung maksud bahwa kepolisian bukanlah bagian dari fungsi militer, melainkan polisi berada di bawah otoritas sipil yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberi pengayoman pada masyarakat.

Menurut Fatwa, kerancuan terminologi yang disebabkan oleh menyatunafaskan pertahanan dengan keamanan pada masa rezim yang lalu (Orde Baru) telah membawa paradigma yang keliru, sehingga para pengambil keputusan politik merespon tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya pemisahkan antara TNI dan Polri.

Menanggapi citra polri sedang disorot terkait penegakan hukum, Fatwa mengungkapkan bahwa setiap anggota Polri dilengkapi dengan suatu hak istimewa untuk mengambil tindakan berdasarkan pertimbangannya harus diambil. Berbeda dengan ABRI, apabila tidak ada perintah atasan tidak boleh bertindak.

Karena itu, menurut Fatwa, di samping menguasai peraturan-peraturan hukum, Polri juga perlu menguasai tentang etika dan moral dalam membimbing dan mengayomi masyarakat.

Share

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I