Kamis, 02/04/2009 00:00

Indikator Sukses Pemilu

Asas luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) serta asas jurdil (jujur dan adil) di dalam konstitusi dan bahkan tentang pemilu itu sendiri sama sekali tidak ada satu pun kata pemilu dalam UUD kita. Jadi tidak ada sesuatu yang reguler. Padahal pemilu itu adalah cara kita untuk mendapatkan pemimpin nasional secara beradab, santun, dan demokratis. Itulah sebabnya ketika MPR melakukan perubahan UUD, memasukkan bab tersendiri yaitu pemilu yang mengatur tidak saja asas luber dan jurdil, tetapi juga badan penyelenggara pemilu yang betul-betul mandiri, bersifat tetap dan nasional.

”Jadi tidak seperti masa lalu bahwa pemilu dilakukan oleh pemerintah, eksekutif. Karena kita khawatir kalau pemerintah sedang berkuasa, incumbant, nantinya bisa mengintervensi,” ungkap pimpinan Tim Sosialisasi Putusan MPR, Lukman Hakim Saefuddin, pada saat mengisi acara Dialog Interaktif di TVRI beberapa waktu lalu. 

Ditambahkan Lukman, dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, pemilu itu tidak hanya sekedar memilih anggota legislatif seperti yang kita kenal selama ini, tapi juga untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Lalu, juga diatur ketentuan lebih lanjut mengenai hal ikhwal menyangkut pemilu yang diatur dalam undang-undang. Itulah sebabnya kenapa kemudian ada Undang-Undang Nomor 10/2008, dan ada Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif, serta Undang-Undang Nomor 42/ 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi undang-undang tersebut menjabarkan ketentuan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa memberikan komentar mengenai: apakah bisa diharapkan penyelenggaraan pemilu berkualitas? Fatwa lantas menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan pemilu dapat berkualitas. Dan, ia meminta kesadaran semua pihak untuk membantu KPU dalam penyelenggaraan pemilu. ”Dan tentunya tidak boleh diintervensi sehingga KPU bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal konstitusi,” jelas Fatwa.

Mengenai sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu, menurut Lukman, telah diatur dalam undang-undang. Hal yang penting, kata Lukman, adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rakyat, saat ini sudah dapat menentukan  siapa presidennya, siapa wakil-wakil rakyatnya -- baik di tingkat pusat (DPR), DPRD Provinsi, mau pun DPRD kabupaten/ kota. Oleh karenanya, ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemilu dapat dilihat seberapa besar mereka yang punya hak pilih dapat menggunakan hak suaranya.

Indikator lain, pemilu dapat dikatakan berhasil manakala pelaksanaannya berjalan secara lancar dan tertib. ”Jadi tidak ada, katakanlah, kerusuhan atau konflik yang bisa mengganggu keamanan atau ketertiban jalannya pemilu itu,” jelas Lukman. Lalu indikator ketiga adalah hasil dari penyelenggaraan pemilu itu apakah bisa diterima oleh semua pihak atau tidak, khususnya bagi para peserta pemilu. Jadi apa pun hasilnya harus diterima dengan jiwa besar oleh mereka yang berkompetisi dan tentunya seluruh rakyat kita. Ini adalah wujud dari implementasi kedaulatan rakyat, maka sukses pemilu itu juga  cerminan dari proses demokrasi disuatu negara  berjalan dengan baik,” kata Lukman.

Soal adanya suara golput (golongan putih), di dalam aturan perundang-undangan telah dinyatakan bahwa menggunakan hak pilih itu adalah hak. Hak itu sesuatu yang boleh digunakan, tapi juga boleh tidak digunakan. Itu tergantung dari yang memiliki hak itu. Tapi sebagai warga negara yang baik, Lukman berharap, sedapat mungkin gunakan hak itu. ”Karena kalau kita menggunakan hak itu maka kita juga punya kewenangan untuk mengontrol wakil-wakil yang kita pilih, juga presiden atau wakil presiden yang kita pilih. Tapi kalau golput maka hilanglah hak untuk mengontrol itu,” tandasnya.

Sementara Fatwa berpendapat, di dalam kehidupan bermasyarakat wajib ada seorang pemimpin, apalagi dalam kehidupan bernegara. Meskipun pada hakekatnya adalah hak asasi seseorang untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak suaranya. Tetapi apakah tidak ada moral obligation dari kita sebagai warga negara yang mempunyai rasa tanggungjawab, kesadaran berbangsa dan bernegara atas pelaksanaan hidup negara kita. Fatwa mengutip pandangan atau seruan Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa golput itu haram. Menurutnya, fatwa golput haram itu tidak mengikat secara syariah, tetapi sebagai suatu seruan. ”Jangan memubazirkan hak itu,” kata Fatwa.

Kepala Biro Humas Setjen MPR RI (Muhammad Rizal, S.H., M.Si., Telp: 021-5789 5049, Email: humas@mpr.go.id)

Share

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu