Rabu, 29/07/2009 14:35

RAPAT BP SETUJUI SELURUH MATERI PAH

Jakob Tobing Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR dalam laporannya menyatakan keberadaan Lembaga Tinggi Negara Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sudah pasti dihapus dari UUD 1945, dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden. Dari 16 Pasal UUD 1945 yang dibahas oleh PAH I dalam rangka Perubahan Keempat UUD 1945, ada 10 (sepuluh) pasal yang sudah disepakati oleh seluruh fraksi, dan ada 6 (enam) pasal yang masih belum disepakati, sehingga keenam pasal tersebut masih berbentuk alternatif.
Kesepuluh pasal itu adalah Pasal 8 ayat (3), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Sedangkan Pasal-pasal yang masih berbentuk alternatif adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6A, Pasal 23D, Pasal 29, dan Pasal 31. Dari Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 yang dibacakan oleh Ketua PAH I diketahui bahwa Bab IV tentang DPA dihapus, sehingga Pasal 16 yang semula mengatur tentang keberadaan DPA menjadi Bab III dan bunyi Pasal 16 pun diubah. Adapun bunyi Pasal 16 adalah: “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.�
Dengan demikian keberadaan DPA sebagai lembaga tinggi negara dihapus dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden.Di samping itu, dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 khususnya dalam Aturan Peralihan ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Dan selama belum dibentuk, fungsi Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Jakob Tobing Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR dalam laporannya menyatakan keberadaan Lembaga Tinggi Negara Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sudah pasti dihapus dari UUD 1945, dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden. Dari 16 Pasal UUD 1945 yang dibahas oleh PAH I dalam rangka Perubahan Keempat UUD 1945, ada 10 (sepuluh) pasal yang sudah disepakati oleh seluruh fraksi, dan ada 6 (enam) pasal yang masih belum disepakati, sehingga keenam pasal tersebut masih berbentuk alternatif.
Kesepuluh pasal itu adalah Pasal 8 ayat (3), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Sedangkan Pasal-pasal yang masih berbentuk alternatif adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6A, Pasal 23D, Pasal 29, dan Pasal 31. Dari Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 yang dibacakan oleh Ketua PAH I diketahui bahwa Bab IV tentang DPA dihapus, sehingga Pasal 16 yang semula mengatur tentang keberadaan DPA menjadi Bab III dan bunyi Pasal 16 pun diubah. Adapun bunyi Pasal 16 adalah: “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.�
Dengan demikian keberadaan DPA sebagai lembaga tinggi negara dihapus dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden.Di samping itu, dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 khususnya dalam Aturan Peralihan ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Dan selama belum dibentuk, fungsi Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Kesepuluh pasal itu adalah Pasal 8 ayat (3), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Sedangkan Pasal-pasal yang masih berbentuk alternatif adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6A, Pasal 23D, Pasal 29, dan Pasal 31. Dari Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 yang dibacakan oleh Ketua PAH I diketahui bahwa Bab IV tentang DPA dihapus, sehingga Pasal 16 yang semula mengatur tentang keberadaan DPA menjadi Bab III dan bunyi Pasal 16 pun diubah. Adapun bunyi Pasal 16 adalah: “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.�
Dengan demikian keberadaan DPA sebagai lembaga tinggi negara dihapus dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden.Di samping itu, dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 khususnya dalam Aturan Peralihan ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Dan selama belum dibentuk, fungsi Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Dengan demikian keberadaan DPA sebagai lembaga tinggi negara dihapus dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden.Di samping itu, dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 khususnya dalam Aturan Peralihan ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Dan selama belum dibentuk, fungsi Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 

Jakob Tobing Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR dalam laporannya menyatakan keberadaan Lembaga Tinggi Negara Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sudah pasti dihapus dari UUD 1945, dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden. Dari 16 Pasal UUD 1945 yang dibahas oleh PAH I dalam rangka Perubahan Keempat UUD 1945, ada 10 (sepuluh) pasal yang sudah disepakati oleh seluruh fraksi, dan ada 6 (enam) pasal yang masih belum disepakati, sehingga keenam pasal tersebut masih berbentuk alternatif.
Kesepuluh pasal itu adalah Pasal 8 ayat (3), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Sedangkan Pasal-pasal yang masih berbentuk alternatif adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6A, Pasal 23D, Pasal 29, dan Pasal 31. Dari Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 yang dibacakan oleh Ketua PAH I diketahui bahwa Bab IV tentang DPA dihapus, sehingga Pasal 16 yang semula mengatur tentang keberadaan DPA menjadi Bab III dan bunyi Pasal 16 pun diubah. Adapun bunyi Pasal 16 adalah: “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.�
Dengan demikian keberadaan DPA sebagai lembaga tinggi negara dihapus dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden.Di samping itu, dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 khususnya dalam Aturan Peralihan ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Dan selama belum dibentuk, fungsi Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Kesepuluh pasal itu adalah Pasal 8 ayat (3), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Sedangkan Pasal-pasal yang masih berbentuk alternatif adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6A, Pasal 23D, Pasal 29, dan Pasal 31. Dari Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 yang dibacakan oleh Ketua PAH I diketahui bahwa Bab IV tentang DPA dihapus, sehingga Pasal 16 yang semula mengatur tentang keberadaan DPA menjadi Bab III dan bunyi Pasal 16 pun diubah. Adapun bunyi Pasal 16 adalah: “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.�
Dengan demikian keberadaan DPA sebagai lembaga tinggi negara dihapus dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden.Di samping itu, dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 khususnya dalam Aturan Peralihan ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Dan selama belum dibentuk, fungsi Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Dengan demikian keberadaan DPA sebagai lembaga tinggi negara dihapus dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden.Di samping itu, dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 khususnya dalam Aturan Peralihan ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Dan selama belum dibentuk, fungsi Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 

Kesepuluh pasal itu adalah Pasal 8 ayat (3), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Sedangkan Pasal-pasal yang masih berbentuk alternatif adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6A, Pasal 23D, Pasal 29, dan Pasal 31. Dari Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 yang dibacakan oleh Ketua PAH I diketahui bahwa Bab IV tentang DPA dihapus, sehingga Pasal 16 yang semula mengatur tentang keberadaan DPA menjadi Bab III dan bunyi Pasal 16 pun diubah. Adapun bunyi Pasal 16 adalah: “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.�
Dengan demikian keberadaan DPA sebagai lembaga tinggi negara dihapus dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden.Di samping itu, dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 khususnya dalam Aturan Peralihan ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Dan selama belum dibentuk, fungsi Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Dengan demikian keberadaan DPA sebagai lembaga tinggi negara dihapus dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden.Di samping itu, dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 khususnya dalam Aturan Peralihan ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Dan selama belum dibentuk, fungsi Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 

Dengan demikian keberadaan DPA sebagai lembaga tinggi negara dihapus dan akan digantikan oleh suatu dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden.Di samping itu, dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 khususnya dalam Aturan Peralihan ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Dan selama belum dibentuk, fungsi Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 

Mengenai pro kontra apakah tahun 2003 nanti akan ada Sidang Tahunan MPR atau tidak, sudah terjawab dalam Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Karena dalam Aturan Tambahan Rancangan Perubahan Keempat tersebut ditetapkan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada Sidang MPR 2003.Sementara itu menurut Ketua Panitia Ad Hoc II Rambe Kamarulzaman, keempat Rancangan Ketetapan hasil kerja Panitia Ad Hoc II itu meliputi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan tata tertib MPR RI.
Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 


Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 

Panitia Ad Hoc Khusus juga telah berhasil membahas dua materi yaitu anggaran Sidang Tahunan dan Rancangan Jadwal acara. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc Khusus Alihardi Kiaidemak, Dirjen anggaran telah menyetujui dana untuk Sidang Tahunan sekitar hampir 20 Milyar. Sementara untuk jadwal acara yang semula dijadwalkan 12 hari akhirnya disepakati untuk dipersingkat menjadi 10 hari. (ENI,AMM,EM)
 

Share

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu