Rabu, 29/07/2009 13:55

FUAD: PASAL 37 DAN ATURAN PERALIHAN UUD 1945 TETAP

Hal ini disampaikan oleh Fuad Bawazier dalam Rapat Pleno PAH I BP MPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua PAH I Slamet Effendy Yusuf di Ruang GBHN, Gedung Nusantara IV MPR/DPR, Kamis (28/3).

Fuad berpendapat, Pasal 37 UUD 1945 tidak perlu mengalami perubahan apapun atau tetap apa adanya, yaitu hanya terdiri dari dua ayat saja. "Pertimbangannya, mari kita pandang UUD ini sebagaimana layaknya suatu produk manusia. Semua negara punya UUD, tidak hanya kita. Mereka juga biasa mengubahnya bila memang diinginkan dari generasi ke generasi," ucap Fuad. Fuad juga menyarankan, Anggota PAH I mengikuti jiwa fairness (kejujuran) Founding Fathers yang menyusun UUD itu, yang tidak membelenggu kehidupan atau cara berpikir Anggota Majelis. "Kenapa kita akan membelenggu dan memonopoli keadaan masa depan anak cucu kita. Biarlah mereka hidup dengan generasinya sendiri. Itu argumentasi kami kenapa tetap saja dengan Pasal 37", jelas Fuad.

Senada dengan Fuad Bawazier, G. Seto Harianto dari F-PDKB mengatakan, "Sebetulnya kita tidak punya hak untuk menghalang-halangi generasi yang akan datang untuk mengubah sebagaimana juga generasi masa lalu (Founding Fathers) juga tidak merasa berhak untuk menghalang-halangi kita untuk mengubah."

Mengenai Pasal 37 UUD 1945, Fraksi TNI/Polri dan Fraksi PDI-P mengusulkan agar kewenangan MPR untuk melakukan perubahan atas pasal tersebut dibatasi. I Ketut Astawa dari Fraksi TNI/Polri mengusulkan, rumusan Pasal 37 ayat (3) sesuai dengan Lampiran Tap MPR No. XI/MPR/2001 menjadi: "Usul perubahan ketentuan yang berkenaan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perubahan Pasal 37 ayat (3) ini dibahas dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 jumlah suara rakyat yang mempunyai hak pilih melalui referendum nasional yang diadakan khusus untuk itu."

Penambahan tersebut, lanjut Astawa, adalah untuk mengantisipasi adanya keinginan untuk mengubah Pembukaan UUD, bentuk dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Jangan sampai ada yang ingin mengubah ini supaya tidak melalui referendum, mereka (MPR - red) ubah dulu Pasal 37 ayat (3). Oleh karena itu untuk mengubah khusus Pasal 37 ayat (3) ini pun diperlukan syarat yang sama kalau ada keinginan mengubah perubahan Pembukaan UUD 1945, bentuk dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Astawa.

Sementara Harjono dari Fraksi PDI-P mengusulkan, penambahan pasal di dalam UUD 1945 atau Pasal 38 untuk mengunci agar MPR tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah Pasal 37. Bunyi Pasal 38 adalah: "Perubahan Pasal 37 hanya dapat dilakukan sebagai akibat Perubahan Undang-Undang Dasar yang menyebabkan hapusnya lembaga MPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar ini." Selama perubahan itu tidak menyangkut eksistensi MPR, sambung Harjono, maka Pasal 37 justru untuk membatasi kekuasaan MPR. "Tapi kalau akan mengubah sehingga tidak ada lembaga MPR lagi, kemudian diserahkan kepada siapa perubahan itu? Itulah baru mungkin dilakukan perubahan terhadap Pasal 37. Karena pasal 37 bicara tentang batas-batas kewenangan MPR. Kalau MPR-nya tidak ada lagi baru boleh diubah Pasal 37 karena kebutuhan," jelas Harjono.

Sehubungan dengan hal itu, Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP mengusulkan agar kalimat "harus mendapat mendapatkan prsetujuan lebih dari lima puluh persen rakyat" dari Pasal 37 ayat (4) dihilangkan. Sehingga bunyinya menjadi: "Putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan denga persetujuan lebih dari 3/4 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir, kecuali putusan terhadap perubahan atas Pembukaan Undang-Undang Dasar, bentuk dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Menurut Kiaidemak, hal itu untuk menegaskan tekad PAH I yang berkeinginan untuk tidak mengubah Pembukaan, serta bentuk dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Jangan kita tambah lagi dengan anak kalimat ini (kalimat yang dihilangkan - red). Jangan kita merangsang untuk MPR 2004 untuk berpikir mengubah lagi. Biarlah perubahan itu untuk sepuluh tahun ke depan," tegas Kiaidemak. Aturan Peralihan

Mengenai Aturan Peralihan, Fuad Bawazier dari Fraksi Reformasi mengatakan, dengan beberapa kali amandemen Aturan Peralihan merupakan satu-satunya bukti historis yang tertinggal dari UUD 1945. "Karena itu saya berpendapat biarkanlah seperti apa adanya, supaya juga anak cucu atau generasi itu tahu terjadi dan riwayatnya UUD dengan Republik ini," kata Fuad.

Untuk hal-hal yang dipandang penting diubah atau ditambah, Fuad mengusulkan, bisa dimasukkan ke dalam pasal-pasal biasa di depan bukan dalam Aturan Peralihan. "Karena bagi pandangan saya, peralihan, kita ini kan peralihan dulu itu waktu tahun 1945 dimaksudkan peralihan dari pemerintah penjajah ke pemerintah republik. Itu yang terkandung di dalam Aturan Peralihan. Jadi ini sudah masa lalu. Sudah catatan historis saja. Yang terjadi sekarang adalah perubahan UUD biasa bukan dari peralihan penjajahan," jelas Fuad. Jika Aturan Peralihan dihilangkan, menurut Fuad, berarti akan menghilangkan riwayat dan sejarah yang sangat penting .

Terhadap Pasal II Aturan Peralihan (Lampiran Tap MPR No. XI/MPR/2001), Fraksi TNI/Polri melalui I Ketut Astawa menyarankan, rumusan pasal tersebut menjadi: "Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar ini ditambah utusan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia paling lama sampai tahun 2009." Hal tersebut, menurut Astawa, untuk mengakomodasi Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI/Polri. Menanggapi pernyataan Astawa tersebut, Ali Hardi Kiaidemak mengatakan, rumusan Pasal II tersebut perlu direnungkan kembali. Menurut Kiaidemak, walaupun Tap MPR No. VII tahun 2000 memberikan kesempatan kepada TNI/Polri sampai 2009 tapi jika Panglima TNI dan Kapolri menghendaki tidak perlu lagi, maka rumusan yang diusulkan oleh Astawa tersebut tidak mungkin terlaksana. "Ini memang perlu perenungan untuk penyesuaian dengan Pasal 2 karena Pasal 2 masih punya alternatif, yaitu alternatif 1 dan alternatif 2. Sehingga pengkalimatan Pasal II Aturan Peralihan ini kita sesuaikan dengan perkembangan pembahasan pasal 2 mengenai MPR," usul Kiaidemak.

Mengenai Penjelasan UUD 1945, semua Fraksi MPR di PAH I sependapat bahwa Penjelasan UUD 1945 harus dinyatakan secara tegas sudah tidak berlaku lagi, atau Penjelasan UUD 1945 bukan merupakan bagian dari UUD 1945. Sebagian Fraksi menyatakan, penegasan tersebut dapat dinyatakan di dalam Aturan Peralihan UUD 1945, kecuali Fraksi Partai Golkar yang mengusulkan agar penegasan tersebut dinyatakan dalam Aturan Tambahan UUD 1945. Seluruh Fraksi juga sepakat, ketentuan atau berlakunya lembaga-lembaga baru yang telah ditetapkan sebagai akibat adanya Perubahan UUD 1945 (Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial) harus pula dinyatakan secara tegas di dalam Aturan Peralihan UUD 1945. (anies)

Share

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu