Kamis, 30/07/2009 10:35

KOMISI KONSTITUSI DI BAWAH MPR

Demikian pernyataan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS) Prof. Dr. Ermaya Suradinata, M.Si pada Acara RDPU Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V MPR/DPR dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi, Rabu (19/02) siang "Kedudukan Komisi Konstitusi berada di bawah MPR diperkuat oleh Pasal 5 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 bahwa MPR berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR," kata Ermaya saat membacakan makalahnya yang berjudul Pendapat Umum Gubernur LEMHANAS RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum PAH I BP MPR dalam rangka Pelaksanakan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua PAH I Jakob Tobing, Ermaya berpendapat, Komisi Konstitusi berbentuk sebagai lembaga pengkajian yang independen yang menyusun masukan bagi MPR dalam menyelaraskan, mengkonsolidasikan, dan mengintegrasikan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut. "Dengan demikian kewenangan Komisi Konstitusi sebatas menyusun hasil kajian sebagai masukan bagi MPR dalam membahas UUD 1945 yang telah diamandemen," lanjut Ermaya. Berkaitan dengan kewibawaan Komisi Konstitusi, Ermaya berpendapat, diperlukan orang-orang yang mempunyai kewenangan ilmiah untuk duduk di dalamnya terutama para ahli yang berlatar belakang ilmu hukum tata negara, sehingga kewibawaan itu ditunjukkan oleh objektivitas dan netralitas, serta tidak ada kepentingan jangka pendek yang muncul. Dan keanggotaan Komisi Konstitusi pada prinsipnya, menurut Ermaya, harus melibatkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia secara perwakilan yang meliputi: perwakilan cendekiawan/pakar dari berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum tata negara; perwakilan dari umat beragama sesuai dengan agama yang diakui oleh pemerintah; perwakilan dari kaum perempuan; perwakilan dari partai politik yang bukan anggota legislatif, perwakilan dari non partai politik (PNS, TNI, Polri, dll); perwakilan dari mahasiswa dan pemuda (di bawah umum 40 tahun); perwakilan dari kelompok tani, nelayan, buruh, pengusaha; perwakilan dari LSM; dan perwakilan dari yang telah masuk kategori sebagai negarawan (tokoh negarawan), tokoh pejuang, dll; serta perwakilan etnis, sesuai kelompok etnis yang masih eksis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Sebagaimana kewenangan Komisi ini adalah melakukan pengkajian terhadap materi UUD 1945 yang telah diamandemen termasuk perubahannya untuk selanjutnya menyusun Rancangan UUD 1945, maka Komisi dapat melakukan penambahan, pengurangan, dan penghapusan ketentuan yang telah ada," jelas Ermaya. Apabila Komisi Konstitusi telah menyusun draf awal dan MPR menerima draf tersebut, tetapi ada hal-hal yang perlu disempurnakan, Ermaya berpendapat, penyempurnaannya dikembalikan kepada Komisi Konstitusi dengan mengakomodasikan masukan dari MPR. "Apabila MPR menolak hasil kerja Komisi Konstitusi, maka jalan keluar untuk mengatasinya, Komisi Konstitusi berkewajiban untuk memperbaiki atau antara MPR dan Komisi Konstitusi bekerja sama untuk memperbaiki. Jalah akhir apabila tidak ada kompromi, terpaksa lewat referendum dan sudah barang tentu akan terjadi keberlarutan yang akan menjadikan kondisi penuh dengan ketidakpastian. Kondisi inilah yang perlu dihindari oleh bangsa kita agar jangan sampai terjadi pengulangan sejarah yang sama dengan masa lalu tatkala Konstituante gagal membuat konstitusi," jelas Ermaya. (amm)

 

Share

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I