Kamis, 30/07/2009 11:53

TIDAK MUNGKIN ADA USULAN MENGUBAH NKRI

Demikian pernyataan Ketua MPR Amien Rais saat menerima delegasi Front Pembela Proklamasi '45 yang dipimpin oleh Saiful Sulun di Ruang GBNH, Nusantara V MPR/DPR, Rabu (30/7) siang. Delegasi yang hadir antara lain: pengamat ekonomi Sri Edi Swasono, tokoh nasional Usep Pranajaya, tokoh nasional Seno Hartono, dan mantan wakil presiden Tri Sutrisno. "Saya kira dengan UUD 1945 yang sudah diamandemen empat kali, sampai hari kiamat Insya Allah tidak mungkin ada usulan atau ada kekuatan yang boleh mengubah NKRI," kata Ketua MPR yang didampingi oleh Wakil Ketua MPR dari F-PBB Yusuf Amir Feisal, Wakil Ketua MPR dari F-TNI/Polri Slamet Suprijadi, Wakil Ketua MPR dari F-PPP Husnie Thamrin, Wakil Ketua MPR dari F-PKB Cholil Bisri dan Wakil Ketua MPR dari F-UD Oesman Sapta. Dari seluruh pasal dalam UUD yang sudah diubah empat kali, menurut Amien, ada satu non-amandement article (satu pasal yang tidak boleh diubah), yaitu Pasal 37 ayat (5) yang berbunyi: "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". "Jadi ini sudah save and secure. Bapak-bapak tidak usah khawatir karena wacana federalisme dan lain-lain tidak akan pernah muncul kembali, karena kita sudah sepakat setia kepada UUD kita," ucap Amien kepada delegasi. Amien berpendapat, MPR merupakan kumpulan manusia bukan malaikat, tentu banyak kelemahan di sana-sini. "Tetapi empat tahun lebih saya pimpin MPR, saya tidak melihat adanya oknum-oknum atau bahkan fraksi atau kelompok yang tidak memegang katakanlah central team dari kehidupan nasional," ungkap Amien.Menurut Amien, central team yang menjadikan vocal atau central point dari bangsa Indonesia adalah sangsaka merah putih, Pancasila sebagai state ideology/state philosophy, dan bhinneka tunggal. "Itu tidak usah dikhawatirkan," tegas Amien. Mengenai pendapat delegasi tentang MPR ceroboh dan MPR lengah, sehingga yang dihasilkan MPR juga tidak baik, Amien mengatakan, "Insya Allah, kami-kami ini mengikuti dengan tekun. Kita sudah meng-eksos seluruh kapasitas kotak Indonesia," ujar Amien. Sementara itu, mengenai desakan untuk kembali ke naskah asli UUD 1945 (dekrit), Amien mengusulkan, dekrit tersebut diarahkan ke Presiden Megawati Soekarnoputri bukan ke MPR. "Jadi bapak-bapak, saya mohon beritahu Mbak Megawati, berani nggak untuk ada dekrit. Kalau berani, ini berarti memang sudah tinggi waktunya kita melakukan dekonstruksi terhadap apa yang kita kerjakan," ucap Amien. Amandemen UUD 1945 = UUD baru Sekretaris Jenderal Front Pembela Proklamasi '45 Saiful Sulun menyatakan, Perubahan UUD 1945 yang telah diubah sebanyak empat kali merupakan UUD baru, sehingga patut disebut UUD 2002 pengganti UUD 1945 walaupun dipoles dengan nama UUD 1945."Karena UUD yang baru ini sudah lepas dari jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945, sudah keluar dari nilai-nilai luhur bangsa, yaitu Pancasila," kata Saiful. Saiful mengatakan, MPR lengah, MPR ceroboh, bahkan sewenang-wenang karena proses dan prosesdur perubahan tidak sesuai dengan sistem konstitusi, hasilnya pun kacau dan sering bertabrakan, sehingga perlu dikaji ulang. Di samping itu, menurut Saiful, diubahnya UUD 1945 tidak lepas dari suatu konspirasi, Amerika Serikat sebagai aktor intelektualnya. "Sudah tentu ada ada kekuatan-kekuatan lokal yang juga berkeinginan untuk mengganti UUD 1945," lanjut Saiful. Dengan demikian, menurut Saiful, MPR telah lengah dan terbuai oleh pikiran-pikiran yang menyesatkan, sehingga tidak disadari telah mengganti nilai luhur Pancasila dan demokrasi kekeluargaan dengan nilai luar (demokrasi liberal). "Karena UUD 2002 didasari oleh nilai-nilai luar, yaitu liberalisme dengan individualisme sebagai tuannya, maka kami tidak yakin UUD 2002 ini akan mampu membawa bangsa Indonesia mencapai tujuan nasionalnya. Bahkan kami yakin akan dapat membawa petaka, NKRI tercinta akan jadi negara gagal. Kecuali bila MPR sadar akan kekeliruannya dan mengambil langkah kembali ke jati diri bangsa sebagai tanggung jawab MPR terhadap masa depan bangsa dan negara," jelas Saiful. Sementara itu, dalam salah satu butir pernyataan sikap Anggota Front Pembela Proklamasi '45 yang dibacakan oleh Anggotanya Idham Samudera mendesak MPR supaya UUD 1945 naskah asli yang telah dipertegas kembali oleh Dekrit 5 Juli 1959 diberlakukan kembali bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (amm)
 

Share

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu