Kamis, 30/07/2009 13:20

KEANGGOTAAN KOMISI KONSTITUSI DIVOTING

Terhadap Pasal 6 ayat (2) Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi, Komisi A telah mengambil keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (voting). Hal ini dilakukan dalam Rapat Komisi A yang dipimpin oleh Ketua Komisi A Jakob Tobing di Gedung Nusantara MPR/DPR, Rabu (6/8). Voting terpaksa dilakukan karena adanya perbedaan prinsipil atas usulan F-UD yang menginginkan anggota Komisi Konstitusi berjumlah 45 (empat puluh lima) orang dan mempresentasikan wakil-wakil dari daerah serta unsur masyarakat lainnya. Sementara fraksi-fraksi lainnya menganggap, usulan tersebut tidak realistis karena jumlah anggota Komisi Konstitusi cukup 31 (tiga puluh satu) orang dan syarat utama keanggotaannya adalah kompetensi. Hasil voting menunjukkan, jumlah 216 orang anggota Komisi yang hadir, yang menolak usulan F-UD berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) orang; yang menyetujui usulan F-UD berjumlah 9 (sembilan) orang; dan 3 (tiga) orang memilih abstain. Dengan demikian, rumusan Pasal 6 ayat (1) menjadi: "Anggota Komisi Konstitusi disyaratkan memiliki wawasan kebangsaan dan sikap kenegarawanan serta memiliki kemampuan untuk melakukan pengkajian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan rumusan Pasal 6 ayat (2): "Anggota Komisi Konstitusi berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang dipilih oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang pemilihannya dilakukan secara transparan dan partisipatif dan ditetapkan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia." Sebelum dilakukan voting, beberapa Anggota F-UD melakukan interupsi karena mereka tidak setuju voting dilakukan pada Rapat Pleno Komisi A. Mereka menginginkan voting tersebut dilakukan pada Sidang Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 yang agendanya mendengarkan laporan hasil kerja Komisi-Komisi Sidang Tahunan MPR Tahun 2003.. Selain itu, Komisi A juga memutuskan ada penambahan 1 (satu) satu pasal dalam Rancangan Keputusan tersebut, sehingga jumlah pasal dalam Rancangan Keputusan yang semula berjumlah 10 (sepuluh) Pasal, setelah melalui pembahasan di Rapat Tim Perumus Komisi A menjadi 11 (sebelas) Pasal. Tambahan pasal tersebut adalah pedoman bagi Komisi Konsitusi dalam melaksanakan kajian terhadap konstitusi. Selengkapnya pedoman itu masuk dalam Pasal 5 yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Konstitusi berpedoman pada: (a). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (b). melakukan pengkajian secara transparan dengan melibatkan masyarakat luas." Sedangkan untuk masa kerja anggota Komisi Konstitusi (Pasal 8), yang semula 6 (enam) bulan diubah menjadi 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal penetapan anggota Komisi Konstitusi.(tt/et/at/tr)

Share

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu