Kamis, 30/07/2009 13:48

PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI LANDASAN BERPIKIR

Demikian pernyataan salah satu calon Anggota Komisi Konstitusi Prof. Dr. (Emeritus) H.R. Sri Soemantri Martosoewigjo, SH dalam Uji Publik (dialog) dengan Anggota Panitia Ad Hoc I di Ruang GBHN, Nusantara V MPR/DPR, Kamis (2/10) dalam rangka pemilihan calon Anggota Komisi Konstitusi. 9 (sembilan) calon Anggota Komisi Konstitusi yang melakukan dialog dengan Anggota Panitia Ad Hoc I adalah: Prof. Dr. Sumarlan Margono, M.Ec; Dr. Bahder Johan Nasution, SH, SM, M.Hum; Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec; Abdul Rashid Thalib, SH, M.Hum; Prof. Dr. (Emeritus) H.R. Sri Soemantri Martosoewigjo, SH; H. Soetrisno Hadi; Jawahir Thontowi, SH, Ph.D; Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH; dan Drs. H. Hadimulyo, M.Sc. Mengenai mekanisme kerja Komisi Konstitusi, Sri berpendapat, mekanisme kerja tersebut tergantung pada pandangan masing-masing Anggota Komisi Konstitusi terhadap UUD itu sendiri dan yang perlu mendapat perhatian adalah Pembukaan UUD 1945. “Saya menganggap bahwa MPR berpendapat substansi Pembukaan UUD itu masih valid, masih dan harus dapat digunakan untuk menjadi landasan berpikir kita (Anggota Komisi Konstitusi – red) untuk membahas Perubahan UUD 1945,� kata Sri pada dialog yang dipandu oleh Ketua Panitia Ad Hoc I Jakob Tobing yang didampingi oleh Theo L. Sambuaga (F-PG) dan Harun Kamil (F-UG). Rektor Jayabaya itu menyakini, di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat landasan filosofi tertentu dan memang di dalamnya tercantum dasar negara walaupun tidak disebutkan istilah Pancasila, tetapi di dalam Pembukaan ditemukan sila-sila Pancasila. “Nah kalau ini bisa digunakan sebagai landasan berpikir dan masing-masing Anggota Komisi Konstitusi menggunakan itu (Pembukaan UUD 1945 – red) sebagai landasan berpikir barangkali tidak akan begitu sulit untuk membahas Perubahan Pertama sampai dengan Perubahan Keempat UUD 1945. Untuk itu, pertama-tama yang perlu dilakukan adalah persepsi kita terhadap Pembukaan UUD 1945,� jelas Sri yang juga Guru Besar Universitas Padjadjaran. Tentang pengambilan keputusan melalui voting oleh Komisi Konstitusi, Sri mengatakan, jika di antara Anggota Komisi Konstitusi terjadi perbedaan pandangan begitu tajam, Komisi Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan. “Komisi Konstitusi mendapatkan tugas dari MPR. Menurut UUD, yang diberi wewenang untuk mengubah UUD adalah MPR. Oleh karena itu, apapun hasil Komisi Konstitusi mau tidak mau harus diserahkan kepada MPR untuk diputuskan. Terserah apa putusan yang akan diambil, apa yang akan dilakukan MPR,� tegas Sri. Jika nanti tidak ada kesepakatan mengenai materi-meteri tertentu, Sri berpendapat, mau tidak mau Komisi Konstitusi harus mencari berbagai macam alternatif seperti yang sudah dilakukan oleh Badan Pekerja MPR. “Ini nanti diteruskan ke atas lagi, diadakan pembicaraan berulang-ulang sampai akhirnya masing-masing dapat memahami apa sebenarnya makna yang terkandung di dalam Perubahan itu,� kata Sri. Terhadap pendapat yang menyatakan bahwa Perubahan UUD 1945 sebagai pengkhianatan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sri menyatakan, dari kajian yang pernah dilakukan bahwa substansi yang tercantum dalam konstitusi merupakan moment opname (tidak bisa dilepaskan dari suasana pada waktu konstitusi itu ditetapkan). “Suasana apa yang terkandung di dalam masyarakat yang mengimbas pada mereka yang berwewenang menetapkan konstitusi,� lanjut Sri. Di samping itu, Sri mengungkapkan, konstitusi diperlukan untuk jangka waktu yang sangat panjang, dan dengan kearifan pada pendiri negara, mereka sepakat mencantumkan di dalam konstitusi (Pasal 37). “Masyarakat berubah, terjadi perkembangan di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan itu. Oleh karena itu, apa yang tercantum di dalam konsitusi harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan dunia,� ujar Sri. Sri juga mengingatkan, yang terkandung didalam konstitusi adalah substansi yang sifatnya mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menyangkut segala macam aspek (agama, ekonomi, politik, hukum, dll). “Tetapi tidak mungkin semua itu dicantumkan secara rinci. Oleh karena itu yang ada di konstitusi adalah hal-hal yang bersifat umum,� lanjutnya. Sedangkan mengenai konstitusi yang merupakan keputusan politik dan keputusan hukum, Sri berpendapat, substansi konstitusi merupakan interaksi dari kekuatan-kekuatan yang ada di dalam MPR. “Anggota-anggota MPR – “semuanya dipilih langsung oleh rakyat� – mereka itu dapat dianggap mewakili rakyat semuanya. Oleh karena itu dapat dianggap juga membawa aspirasi rakyat. Atas dasar itulah mereka kemudian melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Saya menyadari bahwa banyak ketentuan di dalam perubahan ini yang merupakan kompromi. Sebenarnya, ketentuan dalam konstitusi sebaiknya tidak dilakukan lewat kompromi. Karena dari penelitian yang dilakukan banyak pakar, konstitusi suatu negara merupakan dokumen nasional. Dengan konstitusi itu hendak ditunjukkan kepada dunia luar tentang identitas bangsa dan konstitusi adalah piagam kelahiran bangsa,� jelas Sri. Di samping itu, Sri mengungkapkan, konstitusi adalah dokumen politik dan dokumen hukum. Di dalam konstitusi itu, menurutnya, terdapat sistem politik, sistem hukum, dan sistem ekonomi dari suatu bangsa. “Jadi tidak bisa dilepaskan dari pertarungan yang ada di dalam lembaga yang mempunyai wewenang menetapkan UUD,� ujar Sri. Namun demikian, Sri mengatakan, tidak berarti bahwa MPR setiap lima tahun sekali secara bebas dapat melakukan perubahan, sehingga perlu ada rambu-rambu atau jaminan yang seyogyanya terdapat di dalam Pasal 37. Indonesia Tidak Akan Menjadi Negara Tirani Sementara itu, calon Anggota Komisi Konstitusi Sumarlan Margono mengatakan, Negara Republik Indonesia akan berjalan dan tidak akan berubah ke negara tirani, karena jika memperhatikan harapan-harapan masyarakat pada saat ini adalah adanya pemerintahan yang demokratis. “Yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang mewakili semua orang dan melaksanakan program penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran demi mencapai kesejahteraan bagi semua; memperbaharui prinsip-prinsip demokrasi; pemerintah yang memiliki konstitusi yang menjamin hak asasi manusia dan menjamin kepentingan umum; pemerintah yang memiliki pengadilan yang independen; pemerintah yang demokratis di pusat dan daerah; pemerintah yang membasmi korupsi dan kejahatan masyarakat; pemerintah yang mendorong untuk bersatu dalam keanekaragaman; pemerintah yang memberikan hak dasar kemerdekaan untuk memeluk agama; pemerintah yang memperjuangkan masyarakat terbuka; dan pemerintah yang meningkatkan kemampuan ekonomi. Ini adalah harapan-harapan,� jelas Sumarlan yang juga merupakan staf pengajar Universitas Trisakti. Harapan-harapan itu, menurut Sumarlan, telah tersedia dalam Amandemen UUD 1945. Namun, lanjutnya, jika harapan-harapan itu belum tertampung dalam Amandemen UUD 1945, tentu Komisi Konstitusi akan memberikan rekomendasi agar hal tersebut ditambahkan. (amm)

 

Share

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I