Senin, 02/11/2009 14:55

Dialog Interaktif RRI: Sosialisasi Penting Dilakukan

 

Menanggapi pendapat Parni Hadi itu,  Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari menyatakan bahwa pendapat itu separo benar dan separo salah. Soalnya, menurut Hajriyanto, RUU itu datang bisa berasal dari DPR, bisa pula dari Presiden. RUU itu kemudian dibahas bersama-sama, antara DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama menjadi UU. “Jadi kalau ada UU yang salah dalam pengertian bertentangan dengan UUD, maka yang salah adalah DPR dan pemerintah,” ujar Hajriyanto.

Untuk itulah Hajriyanto Y. Thohari menekankan pentingnya sosialisasi, karena faktanya memang banyak UU yang dibatalkan oleh MK melalui judicial review atau digugat oleh orang yang merasa dirugikan. Hajriyanto Y. Thohari mengakui, memang masih banyak UU yang bertentangan dengan UUD tetapi tidak digugat ke MK. Ini bisa terjadi karena MK bersifat stelsel pasif, artinya MK hanya menguji UU yang digugat. Para hakim MK hanya duduk di depan meja menunggu kalau ada orang yang menggugat. “Kalau tidak ada yang menggugat MK tidak boleh atau tidak bisa mencari-cari kesalahan UU,” ujar Hajriyanto.

Perdebatan serius tapi santai antara Parni Hadi dan Hajriyanto itu merupakan rangkaian acara sosialisasi yang mulai digelar oleh Pimpinan MPR Periode 2009-2014. Sosialisasi yang berlangsung di RRI pada 28 Oktober 2009 itu terasa sangat istimewa. Karena seluruh Pimpinan MPR yang terdiri dari Ketua Taufiq Keimas beserta empat Wakil Ketua: Lukman Hakim Saifuddin, Hajriyanto Y. Thohari, Melani Leimena Suharli, dan Achmad Farhan Hamid hadir  di ruang VIP RRI dan disiarkan secara on air  ke seluruh wilayah nusantara.

Acara sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan PR secara interaktif ini mendapat sambutan dan tanggapan dari masyarakat. Selain melalui SMS, tanggapan juga dikirim melalui telepon dari berbagai  daerah di Indonesia, seperti dari Palu, Pamekasan, Medan, dan daerah lainnya. Umumnya mereka bertanya soal sosialisasi dan seputar amandemen.

Menurut Taufiq Kiemas, amandemen telah membuat kondisi bangsa Indonesia lebih baik. Dengan amandemen bangsa ini menjadi lebih demokratis. Karena adanya amandemen membuat jabatan Presiden dibatasi sampai 2 (dua) periode saja. Sementara sosialisasi, bagi Taufiq Kiemas, adalah sesuatu yang penting bagi diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah.

Taufiq Kiemas telah menghubungi televisi dan radio yang berminat menjadi mitra MPR dalam melakukan sosialisasi. “Mereka ingin membantu agar sosialisasi menjadi lebih baik. Bicara sosialisasi harus berulang-ulang dan harus dilakukan secara serentak,” ujarnya.

Share

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I