Minggu, 31/07/2011 20:36

Pernyataan Pemerintah Membingungkan Soal Klaim Pencemaran Laut Timor/ The Government State

YAYASAN PEDULI TIMOR BARAT (West Timor Care Foundation) Jalan Perwira 33 Kupang-Timor Barat Email:westtimorcare@gmail.com Pernyataan Pemerintah Membingungkan Soal Klaim Pencemaran Laut Timor Pernyataan pemerintah dalam hal ini Tim Advokasi Pencemaran Laut Timor bentukan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Timnas PKDTML), terkait penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penyelesaian klaim ganti rugi, oleh Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) dinilai membingungkan. Ini karena sebelumnya, pada 26 Juli 2011 di Jakarta, Ketua Tim Advokasi, Masnellyarti Hilman (Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup) menyatakan, penandatangan MoU terkait dengan penyelesaian klaim ganti rugi antara pemerintah Indonesia dengan PTTEP Australasia, perusahaan operator ladang minyak Montara yang meledak Agustus 2009 lalu, dilakukan di Jakarta pada 3 Agustus 2011. Sementara Kepala Pusat Pengelolaan Ekosistem Region Bali dan Nusa Tenggara, KLH, Rosa Vivien Ratnawati, di Kupang, Sabtu (30/7) menyebut, MoU itu akan dilakukan di Singapura, pada 3 Agustus 2011. Dilain pihak, berdasarkan penyampaian juru bicara PPTEP Australasia kepada jaringan YPTB di Perth, Australa Barat, Senin (26/7) petang, menyebut bahwa PTTEP merencanakan, bila jadi, pertemuan itu akan dilaksanakan di Kupang, Timor Barat bukan di Jakarta atau di Singapura. "Pemerintah jangan membuat pernyataan yang membingungkan masyarakat. Disatu sisi menyebut MoU itu dilakukan di Jakarta, sementara dibagian lain dikatakan dilaksanakan di Singapura. Ini ada apa?" kata Ketua YPTB, Ferdi Tanoni kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/7). Ferdi mempertanyakan hal ini menyikapi pemberitaan media di Jakarta terkait pernyataan Rosa Vivien Ratnawati di Kupang yang menyebut Indonesia dan PTTEP Australasia akan melakukan penandatanganan MoU di Singapura tanggal 3 Agustus 2011. Dan menurut Rosa, Indonesia akan memanfaatkan momen tersebut untuk mengajukan klaim ganti rugi pencemaran di Laut Timor senilai Rp 23 triliun kepada perusahaan pengelola blok minyak Montara, PTTEP Australasia, asal Thailand. Masih menurut Ferdi, pernyataan lain pemerintah yang dinilai membingungkan, adalah ketika Ketua Timnas PKDTML, Freddy Numberi (Menteri Perhubungan) dan Deputi IV KLH sebagai Ketua Tim Advokasi, Masnellyarti Hilman berulang-ulang mengatakan kalau pengajuan klaim pencemaran senilai Rp 23 triliun kepada PTTEP Australasia dilakukan atas dasar sebuah penelitian ilmiah yang sudah dibuat sebelumnya. Sementara Rosa Vivien Ratnawati menyebut Indonesia belum pernah melakukan penelitian ilmiah di Laut Timor sehingga perlu dibentuk Komite Netral atau Komisi Peneliti Independen yang melibatkan pihak ketiga untuk menentukan benar tidaknya ada pencemaran akibat tumpahan minyak dari ledakan sumur minyak di blok Montara yang mencemari wilayah perairan Indonesia, di Laut Timor. Bagi YPTB, kata Ferdi, pembentukan Komite Netral ini tidak penting, karena semua sudah terlambat. Yang paling penting saat ini adalah mendesak PTTEP Australasia dan Pemerintah Australia untuk memberikan uang muka ganti rugi kepada seluruh masyarakat korban per orang antara Rp 25 juta - Rp 100 juta. Disamping uang muka itu, YPTB mendesak untuk membentuk tim peneliti gabungan yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, PTTEP Australasia dan YPTB untuk melakukan identifikasi terhadap dampak pencemaran dalam tiga bidang utama, yakni sosial ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan lingkungan. "Tidak perlu membentuk Komite Netral karena pencemaran sudah terjadi. Buktinya, secara kasat mata, ribuan masyarakat terutama di 12 kabupaten/kota sudah menderita kerugian bahkan sudah ada yang keracunan hingga meninggal dunia," ungkap mantan agen Imigrasi Kedutaan Besar (Kedubes) Australia itu. Selanjutnya menyikapi keinginan pemerintah Indonesia untuk menerima dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana pertanggungjawaban sosial perusahaan, yang ditawarkan PTTEP Australasia senilai USD 3 juta atau setara Rp 25,5 miliar (kurs Rp 8.500/USD 1), bagi YPTB, semangat dan bangganya pemerintah Indonesia untuk menerima dana ini patut dipertanyakan. Ferdi memberi contoh, misalnya di 12 kabupaten/kota terdampak, hanya terdapat 50 ribu orang dari masyarakat pesisir yang terkena dampak langsung, bila dikalkulasi, maka setiap orangnya hanya menerima lebih kurang Rp 500 ribu, yang artinya sama dengan cukup untuk membeli beras sebanyak 100kg dengan nilai Rp 5000/kg. "Tindakan ini merupakan sebuah penghinaan terhadap rakyat NTT yang adalah warga negara Republik Indonesia. Tidak bermaksud menuduh, namun saya menduga telah terjadi sebuah skenario atau konspirasi besar dalam upaya penyelesaian masalah pencemaran di Laut Timor dengan menjadikan rakyat NTT sebagai korbannya," pungkas Ferdi Jakarta,31 Juli 2011 Yayasan Peduli Timor Barat Leo. English Tarnslation The Government Statement On Timor Sea Pollution Claims,Confusing The Government statement in this case the Timor Sea Pollution Advocacy Team formed by the National Team for the Emergency Response Oil Spill at Sea (national team), associated with the signing of a memorandum of understanding (MoU) for the settlement of the compensation claims,by the West Timor Care Foundation (WTCF) were considered confusing. This is because earlier, on July 26, 2011 in Jakarta, Chairman of the Advocacy Team, Masnellyarti Hilman (Deputy IV of the Ministry of Environment) states, the signing of the MoU relating to the settlement of compensation claims between the Government of Indonesia with PTTEP Australasia, Montara oil field operator company that erupted in August 2009 then, will be conducted in Jakarta on August 3, 2011. While The Center for Ecosystem Management Region Bali and Nusa Tenggara,Ministry of the Environment, Rosa Vivien Ratnawati, in Kupang on Saturday (30 / 7) call, the MoU will be conducted in Singapore, on August 3, 2011. On the other hand, according to PTTEP Austalasia spokes person to the WTCF networks in Perth, Western Australa, Monday (26 / 7) afternoon, said that PTTEP plans, if it goes ahead, the meeting will be held in Kupang, West Timor, not Jakarta or Singapore. "The government should not make statements that confuse the public. On one side said that the MoU will be done in Jakarta, while in another side said to be held in Singapore. What is going on?" WTCF Chairman, Ferdi Tanoni told reporters in Jakarta, Sunday (31 / 7). Ferdi addressing this question to the news media in Jakarta responding the statement of Rosa Vivien Ratnawati said in Kupang that Indonesia Government and PTTEP Australasia will signed an MoU in Singapore on August 3, 2011. And according to Rosa, Indonesia will take advantage of the moment to claim the damages of pollution in the Timor Sea, worth Rp 23 trillion (2,4 billion US) to the company operated at Montara oil field, PTTEP Australasia, from Thailand. According to Ferdi, another statement of the government considered confusing, is when the Chairman of the national team, Freddy Numberi (Minister of Transportation) and IV KLH as Deputy IV Ministry of Environment who also Chairman of the Advocacy Team, Masnellyarti Hilman said repeatedly that the pollution claims valued at Rp 23 trillion (2,4 billion US) to PTTEP Australasia done on the basis of a scientific research that has been made previously. While Rosa Vivien Ratnawati said Indonesia Government had never done scientific research in the Timor Sea that is why she said have that the Committee or what she call as a Neutral Independent Commission Research will be formed involving a third party to determine whether or not there is pollution due to oil spills from oil well explosion in Montara blocks has polluted the Indonsian waters, in Timor Sea. For us (WTCF), said Ferdi, forming a Neutral Committee is not important, because it was too late. The most important now and is very urgent to be done, PTTEP Australasia and the Australian Government to provide a down payment of compensation to all affected communities per person between 25 million Rupiah (3 thousand US) - USD 100 million (13 thousand US). Besides the down payment,WTCF urged to establish a joint research team consisting of the Government of Indonesia, Australia,PTTEP Australasia and WTCF to identify the impact of pollution in three main areas, namely Community socio-economic, public health and the environment. "No need to form a neutral committee because contamination has occurred. Evidence, by naked eye, thousands of people, especially in 12 districts / cities have suffered losses there's even a poisoning to death," said the former Immigration agent of the Immigration Embassy. Further in addressing the desire of the government of Indonesia to accept the Corporate Social Responsibility (CSR) fund worth only $US 3 million or equivalent to Rp.25.5 billion offered from PTTEP Australasia (at the exchange rate of Rp 8.500/USD 1), for us (WTCF), the spirit and the pride of the Indonesian government to accept these funds is questionable. Ferdi give examples, for example in 12 districts / cities affected, there are only 50 thousand people from coastal communities directly affected, if calculated, then each person only receives approximately Rp.500 thousand, which means the same with enough to buy as much as 100 kg of rice with value of Rp 5000/kg. "This action is an affront to the people of East Nusa Tenggara who are the

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (0)

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I