Senin, 31/08/2009 21:14

Komposisi Keterwakilan MPR Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945


HM. Aksa Mahmud (Wakil Ketua MPR RI 2004-2009)

I. Pendahuluan

Amandemen UUD 1945 yang telah dilaksanakan sebanyak empat tahapan dalam kurun waktu empat tahun (1999, 2000, 2001, dan 2002) telah membawa implikasi yang fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan Perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 merupakan sebuah dorongan dari gerakan reformasi yang digulirkan oleh berbagai kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik yang didasarkan pada pandangan bahwa dalam UUD 1945 belum cukup memuat landasan yang tepat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, belum terakomodirnya aspek-aspek pemberdayaan masyarakat serta rendahnya penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.

UUD 1945 sebelum perubahan dipandang sebagai sebuah Undang-Undang Dasar yang menimbulkan multitafsir atau “extraflexible” sehingga membuka peluang terhadap sistem penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup yang dapat menimbulkan kemerosotan di berbagai bidang kehidupan.

Sejalan dengan perkembangan pemikiran rasional atas tuntutan untuk mengatasi kemerosotan tersebut terutama akan sistem pemerintahan yang seharusnya mampu untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang dinamis, demokratis, berorientasikan good governance serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perubahan (amandemen) terhadap hukum dasar/konstitusi negara merupakan suatu keniscayaan.
Salah satu hasil Perubahan UUD 1945 yang sangat mendasar adalah berubahnya prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menyebabkan semua lembaga negara yang diatur di dalam UUD 1945 berkedudukan sama, sejajar dan sederajat. Disamping itu perubahan UUD 1945 juga memberikan kewenangan yang besar pada lembaga legislatif dan yudikatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang didasarkan pada prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Prinsip tersebut dimaksudkan untuk menegaskan cita-cita negara yang hendak dibangun, yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Perubahan UUD 1945 pun berimplikasi terhadap kedudukan MPR dalam struktur keparlemenan Indonesia pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan yang cukup signifikan. UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa lembaga perwakilan Indonesia di tingkat nasional adalah MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan ini berdampak kepada komposisi keterwakilan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hubungan kewenangan dan mekanisme kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu konsistensi pelaksanaan prinsip checks and balances mutlak diperlukan agar sistem hukum dan sistem demokrasi dapat berfungsi sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945.

II. Komposisi Keterwakilan MPR


A. Komposisi MPR Sebelum Perubahan UUD NRI Tahun 1945


Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah terlaksananya reformasi konstitusional (constitutional reform). Reformasi konstitusi dipandang sebagai suatu kebutuhan dan menjadi salah satu agenda penting yang harus dilakukan dalam merespon tuntutan dan aspirasi rakyat terhadap pemerintah, sistem pemerintahan dan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Desakan perubahan UUD 1945 ialah karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan cita-cita pembentukan negara yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, Undang-Undang Dasar merupakan dasar hukum tertinggi, yang kemudian pengimplementasian kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sebagai lembaga tertinggi (supreme of parliament). Konsep hubungan antar lembaga-lembaga negara pada saat itu ialah MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada lima lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

MPR sebagai lembaga tertinggi negara oleh konstitusi, di berikan kekuasaan yang tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR merupakan “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang mempunyai wewenang untuk menetapkan UUD, GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden yang dimana susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang di ’angkat oleh Presiden’.

Mekanisme ’pengangkatan oleh Presiden’ tersebut, pada era-era sebelum reformasi kerap dijadikan sebagai ’basis suara pendukung’ atas segala kebijakan pemerintah dengan mengatasnamakan konstitusi, sehingga pada saat itu kewenangan eksekutif begitu besar (executive heavy) tanpa adanya mekanisme checks and balances yang baik antara lembaga negara dan kekuasaan yang terpusat pada Presiden, selain itu infrastruktur politik yang dibentuk dimana partai politik dan organisasi masyarakat, kurang mempunyai kebebasan berkekspresi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan Pemilihan Umum (pemilu) diselenggarakan hanya untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses dan tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.

Dengan pemberlakuan mekanisme yang bersifat executive heavy tersebut, peran lembaga-lembaga negara saat itu tidak ubahnya hanya sebagai ’konduktor’ untuk melanggengkan kekuasaan semata, tanpa adanya upaya untuk merealisasikan cita-cita nasional yang berlandaskan kepada penerapan hukum dan nilai-nilai demokrasi. Peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang menetapkan Undang-Undang Dasar pun saat itu tidak terlepas dari upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan rezim-rezim tertentu dimana diantaranya hal tersebut tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 3 dan Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan.

B. Komposisi MPR Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945


Perubahan UUD 1945 yang digaungkan oleh era reformasi merupakan suatu momentum yang sangat mendasar akan sebuah perubahan serta perbaikan sendi–sendi kehidupan bangsa Indonesia. Upaya perwujudan nilai-nilai demokrasi di Indonesia pasca reformasi telah membawa perubahan dan kemajuan yang cukup berarti, tetapi juga menyajikan banyak problem dan tantangan yang kerap menampilkan pergulatan antara warisan masa lampau yang masih mengakar dengan ide-ide alternatif sebagai pembaharuan dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional.

Komitmen reformasi guna mewujudkan cita-cita nasional tersebut ialah dengan dibentuknya mekanisme konstitusi yang diantaranya mengatur dan menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Dengan demikian, salah satu materi penting dan selalu ada dalam konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga-lembaga negara. Hal itu didasarkan karena kekuasaan negara pada akhirnya diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antar lembaga-lembaga negara itu sendiri.

Peran MPR sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, dimana kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, tetapi dilaksanakan “menurut undang-undang dasar”. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui ketentuan Undang-Undang dan diejawantahkan oleh semua lembaga negara yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar (Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, KY dan MK) yang berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Dengan perubahan tugas dan fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan, saat ini, semua lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dan saling mengimbangi.

Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang ketentuan pengangkatannya dipilih oleh rakyat melalui tahapan pemilu legislatif. Sehingga jelas bahwa kedudukan MPR bukanlah keanggotaan lembaga DPR dan lembaga DPD melainkan para anggota dari kedua lembaga negara tersebut dimana komposisi  keanggotaan  tersebut  sesuai  dengan  prinsip  demokrasi perwakilan yaitu “perwakilan atas dasar pemilihan” (representation by election) sebagaimana tercermin dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi :

“Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan rakyat dan anggota Dewan Perwakilan daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.
Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, secara teoritis berarti terjadi perubahan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari sistem yang sebelumnya vertikal-hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antarlembaga negara.

Kewenangan MPR Pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan lainnya, selain itu MPR pun tidak lagi memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden karena UUD NRI Tahun 1945 menganut sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat hal ini merupakan sebuah terobosan politik (political breaktrough) yang hebat dalam sistem politik Indonesia sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih Presiden. Berkaitan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang juga menjadi wewenang MPR adalah melantik Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang sudah terpilih.

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 wewenang MPR adalah :

  1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
  2. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  3. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;
  4. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
  5. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai lembaga perwakilan yang menjadi ciri khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi perwakilan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga perwakilan tersebut pun hendaknya dijadikan pula sebagai dasar pemahaman kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD tersebut sekaligus menunjukan bahwa MPR masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Prinsip demokrasi politik Indonesia dalam lembaga perwakilan datang dari unsur anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme partai politik dan unsur anggota DPD untuk mencerminkan prinsip keterwakilan daerah agar kepentingan daerah tidak terabaikan.
Dengan adanya perubahan kedudukan MPR tersebut pemahaman wujud kedaulatan rakyat tidak hanya tercermin kepada MPR ataupun kekuasaan legislatif saja melainkan tercermin juga ke dalam tiga cabang kekuasaan yaitu lembaga perwakilan, Presiden, dan pemegang kekuasaan kehakiman. Dalam konteks pelaksanaan kewenangan, walaupun anggota DPR mempunyai jumlah yang lebih besar dari anggota DPD, tapi peran DPD dalam MPR sangat besar misalnya dalam hal mengubah UUD yang harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR dan memberhentikan Presiden yang harus dihadiri oleh 3/4 anggota MPR maka peran DPD dalam kewenangan tersebut merupakan suatu keharusan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar.

Selain itu, dengan pemahaman mengenai peranan masing-masing lembaga perwakilan Indonesia yaitu MPR, DPR dan DPD, struktur keparlemenan Indonesia tidak dapat dikategorikan ke dalam sistem unikameral ataupun bikameral, seperti lazimnya lembaga parlemen di negara lain. Sistem parlemen Indonesia bukanlah unikameral karena fungsi legislasi, walaupun dilakukan oleh DPR, namun masih dapat menerima masukan dari lembaga negara yang lain, yaitu DPD atau bahkan pembahasan yang dilakukan bersama-sama dengan Presiden. Selain itu, Indonesia pun tidak mengenal sistem bikameral, karena tidak adanya  majelis tinggi (upper House) atau Senat dan majelis rendah (lower House). Meskipun telah ada lembaga DPD, hal itu tidak berarti DPD menjadi majelis tinggi, dan menganut sistem bikameral, karena DPD secara institusi memiliki fungsi legislasi yang sangat terbatas dan tidak sama dengan DPR.
Dengan landasan kekhasan seperti itulah maka UUD NRI Tahun 1945 menganut model tersendiri yakni melalui keberadaan MPR yang memiliki nilai tersendiri melihat komposisi keanggotaannya yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

III. Penutup

Struktur keparlemenan Indonesia dapat dikatakan unik karena sistemnya yang berbeda dan tidak ditemukan kesamaannya di negara lain. Lembaga legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini hendaknya menjadikan Indonesia bangga karena menemukan sendiri nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia sendiri. Konsepsi parlemen saat ini yang paling penting adalah bagaimana memberdayakan kewenangan masing-masing lembaga agar dapat bekerja secara efektif untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Memang harus diakui bahwa walaupun UUD 1945 telah melalui empat kali tahapan perubahan, masih ada substansi mengenai kewenangan masing-masing lembaga negara yang masih perlu disempurnakan. Namun amatlah bijaksana apabila setiap lembaga mampu bekerja secara optimal dengan segala kewenangan yang dimiliki.

Di samping itu, hal yang diperlukan oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dapat terciptanya stabilitas keamanan dan mampu menjalankan hidup dengan lebih baik, terciptanya situasi politik yang kondusif, responsif dan akomodatif dimana para wakil rakyat yang duduk di lembaga MPR, DPR dan DPD diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Joeniarto, S.H., Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta, Februari 1996.

Amir, Makmur & Reni Dwi Purnomowati, Lembaga Perwakilan Rakyat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sejarah, Realita, dan Dinamika,
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2006.

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Download:


Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (0)

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I