Senin, 14/11/2011 12:04

Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU No 12 Tahun 2011


Hajriyanto Y Thohari

KETETAPAN MPRS dan Ketetapan MPR RI (selanjutnya disebut TAP MPR) merupakan khazanah ketatanegaraan yang sangat kaya dan penting. Meski ada kontroversi menyangkut eksistensinya sampai ada Guru Besar Hukum Tata Negara yang menyebutnya sebagai “barang haram”, TAP MPR selama lebih dari lima dasawarsa menjadi pedoman yang memandu perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia. Betapa tidak, TAP MPR yang berjumlah 139 Ketetapan itu, menjadi “garis-garis besar daripada haluan negara” yang sangat “sakti”.  Saking saktinya maka penyimpangan dan pelanggaran terhadap TAP MPR dapat mengakibatkan jatuhnya memorandum DPR yang berujung pada pemakzulan (impeachment) Presiden! Kasus yang menimpa Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan “kesaktian” TAP MPR.

Tetapi setelah Perubahan UUD 1945, atau biasanya disebut pasca-amandemen,  masa-masa kesaktian TAP MPR berlalulah sudah. Pasalnya, masa supremasi MPR juga sudah berlalu. Kini pasca-amandemen kita memasuki era supremasi konstitusi UUD 1945. Lembaga-lembaga Negara tidak lagi dibedakan secara posisional tinggi atau tertinggi, melainkan hanya bisa dibedakan secara fungsional. MPR tidak lagi merupakan lembaga tertinggi Negara yang merupakan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat seperti dulu. MPR kini tidak lagi berwenang membuat ketetapan yang bersifat mengatur (regelling) diluar UUD. MPR hanya bisa membuat Ketetapan yang bersifat beshickking. Dalam perspektif ini ada sementara orang, bahkan pakar, mengatakan bahwa era dualisme hukum dasar, yaitu UUD dan TAP MPR, telah berakhir. Pasalnya, hukum dasar telah menjadi singular alias tunggal, yaitu UUD 1945.

Setelah terbitnya TAP MPR No I/MPR/2003tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR RI Tahun 1960-2002, Ketetapan  MPR berada di simpang jalan. Di satu pihak dinyatakan bahwa masih ada 3 (tiga) Ketetapan yang masih berlaku dengan ketentuan, yaitu TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI; TAP MPR No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; dan TAP MPR RI No V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur (lihat TAP MPR No I/MPR/2003 Pasal 2); dan 11 (sebelas) Ketetapan yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (lihat TAP MPR No I/MPR/2003 Pasal 4). Jadi keempat belas ketetapan itu masih memiliki daya laku (validity) dan daya guna (efficacy).

 UU No 10 Tahun 2004: Era suram Tap MPR

Tetapi pada sisi yang lain UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak lagi menempatkan TAP MPR dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Memang betul pada Pasal 7 UU ini dinyatakan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud Aat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”, serta kemudian juga dijelaskan lagi dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4), tetapi harus dikatakan bahwa status hukum tetaplah tidak jelas! Ada ambivalensi terhadap eksistensi TAP MPR.

Unduh Selengkapnya

Download: Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU No 12 Tahun 2011


Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (3)

Komentar Terkini

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I