H.M.Goodwill Zubir, Wakil Ketua Umum PP DMI (Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia) bertandang melakukan silaturrahim ke MPR RI, dan disambut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid yang didampingi  Wakil Ketua Hajriyanto Y.Thohari dan Hajjah Melani Leimena Suharli, pada Kamis siang 16 Februari 2012. Goodwill, yang hadir bersama 7 delegasi  DMI dan panitia Muktamar seperti HR.Mukhtar HP, H.M.Natsir Zubaidi, H.Andi Mapaganti dan Hajjah Ratna Maida Hasyim Ning, memohon Pimpinan MPR RI berkenan hadir dan memberikan ceramah tentang empat pilar utama bangsa dalam Muktamar DMI ke-VI yang hendak digelar di Asrama Haji Pondok Gede 26 – 29 April 2012.
Muktamar DMI yang diikuti 800-an peserta dari pengurus masjid tingkat kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia ini bakal dibuka oleh Wakil Presiden Boediono. Juga menghadirkan Menko Perekonomian Hatta Raja dan Mendagri Gamawan Fauzi sebagai narasumber, dan tentu saja Menteri Agama Suryadarma Ali yang secara langsung membawahkan urusan masjid. Goodwill menyatakan hendak bertekad menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan kegiatan umat Islam yang mandiri. Juga, kata seorang delegasi menambahkan, berdiri di atas semua golongan politik dan madzab. Dengan jumlah masjid dan mushalahh yang mencapai hampir satu juta di Tanah Air PP DMI berharap dapat menjadikan masjid sebagai lembaga yang mandiri dan menjadi pusat kegiatan umat Islam.
Goodwill berharap banyak hal dapat dilakukan untuk umat. Ia mengemukakan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh umat yang mayoritas di negeri ini, yang ternyata juga mengalami perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya. Seperti  dalam urusan perizinan mendirikan rumah ibadah dan juga beragam aktifitas lain, termasuk menghadapi firqoh. Namun intinya DMI hendak menyatakan keinginannya untuk bertekad mandiri, dan karena itu perlu kiat-kiat sebagai upaya untuk mengentaskan problema umat dengan membangun kekuatan ekonomi umat melalui masjid.
Ahmad Farhan Hamid, selaku pimpinan Majelis, menyambut baik dan memberikan dukungan terselenggaranya muktamar DMI. Farhan juga menyambut gembira terhadap gagasan untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat, pusat pendidikan dan dakwah, tapi lebih dari itu juga masjid sebagai pusat kekuatan ekonomi umat. Karena pada hakekatnya sudah semestinya masjid itu menjadi pusat kekuatan ekonomi umat, dan pusat peradaban bangsa.
Sebagai tokoh yang banyak memahami persoalan umat, Farhan yang berlatar dari Nanggroe Aceh Darussalam, mengemukakan bahwa sebegitulah gambaran umat mayoritas di negeri ini. Umat Islam itu begitu kaya dan hebat, tapi ternyata seperti tidak dapat berbuat banyak. “Ini cermin mayoritas di mana saja. Banyak berbuat untuk yang lain tapi tidak dapat berbuat untuk diri sendiri,” katanya yang disambut tertawa dan membuat sejumlah orang mendongak terperangah seperti diingatkan. Banyak masjid-masjid itu yang tidak mendata asetnya. Ini terjadi di berbagia daerah. Bahkan di Aceh sudah sejak zaman Belanda masjid-masjid itu kemudian tidak diketahui asetnya lagi, walaupun ada di mana-mana. Begitulah umat Islam: “Memberi itu dengan tangan kanan dan tidak diketahui oleh tangan kiri, sehingga sampai-sampai tidak ada lagi sertifikat tanah masjid-masjid itu,” katanya menyindir halus, mengingatkan umat pentingnya memikirkan asset yang dimiliki di masjid-masjid. Yang juga menyedihkan, katanya malah ada daerah, yang masih seperti di zaman Belanda, masjid hanya dipakai untuk Jumatan saja, sementara setiap hari masyarakat sholat berjamaah di surau-surau. Padahal masjid itu bukan hanya untuk beribadah, tapi menjadi pusat pendidikan, pusat dakwah dan pusat pembangunan ekonomi umat, bahkan menjadi pusat peradaban Islam.
Farhan memberikan contoh masyarakat di Bali yang membangun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di desa-desa dan kini mampu memiliki asset senilai Rp 17 trilyun. Ini, katanya, tentu juga dilandasi oleh agama yang kuat dan tentu saja kejujuran masyarakat yang terbangun sebegitu rupa. Karena itu, semestinya masyarakat Islam juga dapat menumpahkan segalanya, ya harta kekayaannya, ya tenaganya, jiwa dan raganya ke masjid-masjid, sehingga rumah Allah itu benar-benar menjadi pusat sirkulasi seluruh kegiatan umat Islam yang surplus. Farhan juga memberikan contoh beberapa masjid yang para jamaahnya membuat dan menyumbangkan makanan untuk dibawa ke masjid dan ternyata menghasilkan pendapatan yang seluruhnya diserahkan untuk dan menjadi kekayaan masjid. Sebegitulah semestinya umat Islam tidak perlu lagi ada yang meminta bantuan karena semuanya sudah datang dengan sendiri ke masjid-masjid, mereka pada suka dan juga rela serta ikhlas membawa bekal harta kekayaan jiwa raganya untuk ditumpahkan ke masjid, sebagai bekal utamanya untuk kehidupan akherat.
Sedangkan Hajjah Melani Leimena Suharli mengingatkan bahwa masjid dan dunia usaha itu berdekatan, dekat sekali. Dan jamaah para wanitanya terutama dapat diandalkan di mana-mana, hampir di semua masjid. Makanya tak perlu mengherankan, katanya, koperasi yang paling maju adalah juga koperasi yang dikelola wanita. Maka kebangkitan masjid dapat dipercepat dengan pelibatan banyak jamaah muslimah. Maka Melani menyambut gembira bahwa satu dari tiga utusan peserta muktamar DMI adalah kaum hawa. Melani juga mengingatkan pentingnya pelibatan media massa dalam membangkitkan dunia masjid dan keummatan. Hanya dengan media semua menjadi lebih lapang dan terbuka dan memungkinkan percepatan dalam segalanya untuk umat.
Adapun Hajriyanto Y.Thohari mengingatkan tentang pentingnya manajemen keummatan yang selama ini juga masih menjadi persoalan. Hajri, panggilan akrabnya, sependapat dengan Melani bahwa penting pula memperhatikan manajemen opini media. Sekaligus juga perlu melakukan introspeksi dalam mengelola umat Islam dan juga ormas Islam. Ia menyebut contoh FPI yang dengan baik menerima dan mengamalkan empat pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). “Ini sangat berbeda dan berlainan dengan kesan yang dimunculkan di berbagai media massa,” katanya. Itulah makanya dunia kemasjidan seperti DMI juga perlu melakukan pengelolaannya dengan melibatkan media massa dan bahkan kalau perlu melakukan pelatihan-pelatihan. Dan terhadap DMI, Hajri memberikan dua pilihan ekstrem, yakni apakah masjid ini kalau perlu mau dikelola Negara atau sepenuhnya dikelola oleh swasta. Seperti di Malaysia dan Arab Saudi semuanya dibawah pengelolaan Negara. Kepengurusannya, program kegiatan keummatannya,dan tentu saja juga anggaran keuangannya, selain teks-teksnya. Dengan demikian maka anggaran untuk dunia kemasjidan diperoleh dari anggaran APBN. Atau sebaliknya sepenuhnya oleh swasta. Cuma, dengan begitu, Negara juga jangan ikut-ikutan dan mau enaknya saja kalau di masjid nantinya misalnya ada apa-apanya. Untuk itu pula, kalau ada konglomerat yang mau menyumbangkan dananya untuk masjid ya diterima saja, katanya seraya tertawa – mengingatkan pada hadirin pada seorang anggota delegasi yang hadir: Hajjah Maida Hasyim Ning, istri konglomerat Muslim pada masanya, yang ternyata juga menjadi bendahara DMI. Yah, kalu begitu, apalagi… Selamat bermuktamarlah DMI.  (Agus Basri)

Anggota: Dr. AHMAD FARHAN HAMID , MS.