Pro dan kontra pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor, Jawa Barat, ternyata juga mendapat sorotan dari Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI). Perhatian DMI terhadap masalah itu terungkap saat mereka melakukan silaturahmi dengan pimpinan MPR, pada 16 Februari 2012.

Delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat DMI, Goodwill Zubir, diterima oleh para Wakil Ketua MPR, yakni Hajriyanto Y. Thohari, Melani Leimena Suharli, dan Ahmad Farhan Hamid, di Ruang Rapat Pimpinan, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Goodwill menyampaikan bahwa hambatan pembangunan tempat ibadah tidak hanya dialami oleh umat Kristen, umat Islam yang mayoritas di Indonesia pun dibeberapa daerah mengalami nasib yang sama dengan umat Kristen di Bogor. “Umat Islam di beberapa daerah seperti di Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, juga mengalami kesulitan ketika hendak mendirikan masjid,” ujarnya.

Goodwill menyayangkan hambatan pembangunan masjid itu tidak terekspos oleh media massa sehingga nasib umat Islam ketika kesusahan menjalankan ibadah tidak diketahui banyak pihak dan tidak dibela. Untuk itu DMI mengharapkan agar MPR menjadi jembatan menyelesaikan masalah pembangunan tempat ibadah. “Kita harap MPR mampu sebagai jembatan dalam masalah ini,” ujarnya.

Apa yang disampaikan Goodwill itu salah satu dari masalah yang akan dibawa dalam Muktamar VI DMI yang akan dilaksanakan pada April 2012, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Masalah lain, Sekjen DMI Tabrani Syabirin mengungkapkan bahwa sebelum era reformasi, keberadaan DMI didukung oleh pemerintah sehingga dalam operasionalnya tidak mengalami kesulitan dana, namun sekarang dana dari pemerintah tidak ada. Untuk itu semua pengurus mempunyai tekad merevitalisasi diri agar masjid mampu mandiri dalam masalah pendanaan. “Minimnya dana membuat kami kesulitan dalam berkoordinasi antar masjid,” ujar Tabrani. 

Goodwill dan Tabrani menyatakan bahwa DMI merupakan rumah besar umat Islam dan menjadi tempat berkumpulnya umat dari beragam latar. Tugas berat yang dihadapi oleh DMI saat ini adalah banyak munculnya sempalan, halaqah, dan firqah, yang dirasa sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. “Untuk itu kami mengajak mereka kembali kepada ajaran agama yang sesuai dengan aqidah Islam,” ujar Goodwill.

Dalam kesempatan silaturahmi itulah maka DMI mengundang pimpinan MPR agar sudi menjadi pembicara dalam Muktamar VI dengan bahasan 4 Pilar yakni Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pimpinan MPR salah satu dari pembicara dalam kegiatan itu. Pembicara lainnya adalah Wakil Presiden M. Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Agama Surya Dharma Ali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan.

Silaturahmi DMI dengan pimpinan MPR, di Lt. 9, Gedung Nusantara III, menurut Ahmad Farhan Hamid bukan yang pertama. Sudah beberapa kali pimpinan MPR dan DMI mengadakan pertemuan untuk membahas sosialisasi 4 Pilar. Bagi Farhan Hamid, DMI sudah melakukan banyak hal kepada umat. Pria asal Aceh itu mengharap agar masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan pengembangan ekonomi. “Ketika masjid sebagai pusat pengembangan ekonomi, maka problem pendanaan operasional masjid bisa teratasi,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Melani Leimena Suharli. Sudah saatnya masjid memiliki usaha sehingga apa yang dikeluhkan pengurus DMI bisa teratasi. Dicontohkan di beberapa tempat, di kanan kiri masjid ada toko. Dengan cara itulah masjid bisa memperoleh pemasukan.   

Menanggapi paparan dari DMI, Hajriyanto Y. Thohari menyatakan mengapa problem pembangunan gereja bisa menjadi isu nasional sedang problem pembangunan masjid tidak pernah menjadi isu nasional dan berlalu begitu saja. Menurut Hajriyanto Y. Thohari hal ini karena persoalan media massa dan manajemen umat yang juga masih menjadi problem.

Bagi Hajriyanto Y. Thohari, sebetulnya tidak ada istilah mayoritas dan minoritas dalam prespektif konstitusi sehingga ketika ada kesan minoritas ditindas itu harus segera diluruskan. Kalau dilihat jumlah numeric atau kepala, memang umat Islam mayoritas, namun kalau dilihat dari segi ekonomi, penguasaan aset kekayaan, dan pemilik media massa besar, umat Islam bisa dikatakan minoritas.

Sebagai minoritas dalam kepemilikan media massa maka dalam perebutan wacana atau opini maka umat Islam sering kalah. Sehingga Hajriyanto Y. Thohari menyarankan agar umat Islam intropeksi dalam mengelola organisasi. Dicontohkan oleh pria asal Karanganyar, Jawa Tengah, itu bahwa FPI pernah datang ke MPR dan mereka menyatakan mendukung 4 Pilar. “Namun opini yang berkembang di masyarakat berbeda dan mengapa yang pendukungan terhadap 4 Pilar itu tidak erekspos?” ujarnya. Untuk itu Hajriyanto Y. Thohari menyarankan agar umat Islam lebih dekat dengan media massa.