Para lembaga negara sepakat bahwa negara ini mengalami banyak kemajuan dalam berdemokrasi. Meski demikian masih banyak paradok berdemokrasi ditemukan, seperti aksi kekerasan di masyarakat, pragmatisme-transaksional saat pemilu dan pilkada, dan political distrust. Ketua MPR menawarkan 4 Pilar sebagai permasalahan yang sekarang dihadapi. 

Ratusan wartawan sejak pukul 09.30 WIB sudah memadati ruang di depan Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, 20 Februari 2012. Mereka datang pagi-pagi agar bisa mengabadikan kedatangan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedatangan SBY ke gedung wakil rakyat, guna mengikuti pertemuan rutin konsultasi pimpinan lembaga negara. Pertemuan yang digelar dengan tuan rumah DPR itu merupakan pertemuan yang kesekian kalinya sejak digelar pada tahun 2009.

Tepat pukul 09.45-an, SBY datang, dan secara spontan kilatan kamera para fotografer tak putus-putusnya membidik SBY sepanjang melintasi karpet merah yang terhampar di depan mereka. SBY dengan didampingi Ketua DPR Marzuki Alie dan dengan pengawalan ketat memasuki Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV. Sementara di ruang tamu Ruang Delegasi sudah ada pimpinan lembaga negara lainnya, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Purnomo, Ketua MK Mahfud MD, Ketua MA Harifin Tumpa, dan Ketua Komisi Yudisial Erman Suparman.

Ketika memasuki Ruang Delegasi, fotografer dan juru kamera masih diberi kesempatan untuk mengabadikan acara. Setelah dirasa cukup pengambilan gambar, mereka meninggalkan Ruang Delegasi, dan acara pertemuan pimpinan lembaga negara dimulai dan tertutup dari liputan press. Selama pertemuan berlangsung, para kuli tinta itu masih setia menunggu di depan Gedung Nusantara IV, press room, dan ruang di sekitarnya.

Sekitar pukul 12.50, pertemuan para pemimpin lembaga negara itu berakhir, sebagai sosialisasi dari hasil pertemuan itu, para pemimpin lembaga negara mengadakan konferensi press di depan Gedung Nusantara IV. Dalam konferensi press itu SBY, Taufiq Kiemas, Irman Gusman, Hadi Purnomo, Mahfud MD, Harifin Tumpa, dan Erman Suparman berdiri berjajar, sementara Marzuki Alie berdiri di depannya, di podium, untuk membacakan hasil pertemuan itu. “Pertemuan para pemimpin lembaga negara ini diadakan untuk kesekian kalinya, dan saat ini DPR sebagai tuan rumah. Pertemuan kali ini juga sebagai perpisahan dengan Bapak Harifin Tumpa karena sebentar lagi ia akan mengakhiri masa tugasnya sebagai ketua MA,” ujarnya.

Selepas memberikan sedikit pengantar selanjutnya Marzukie Ali membacakan hasil pertemuan itu. Hasil pertemuan itu menghasilkan 8 hal yang dirasa sebagai respon atas apa yang terjadi di masyarakat. Seperti dikatakan oleh Marzukie Ali, bahwa para pimpinan lembaga negara melihat bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa ini dalam kehidupan demokrasi. Meski demikian, pembangunan demokrasi harus dilaksanakan yang lebih sehat dengan perlunya etika dan rule of law.

Diakui oleh para pemimpin lembaga negara, pengalaman menuju konsolidasi demokrasi yang  berkualitas masih diwarnai adanya paradoks demokrasi dari nilai demokrasi konstitusional yang didambakan. Sejumlah realitas menunjukan masih ada kelemahan dalam berdemokrasi salah satunya masih adanya praktek kekerasan di masyarakat, pragmatisme-transaksional terutama pada pelaksanaan pemilu dan pilkada, permasalahan institusional politik yang berpotensi pada munculnya distrust. “Dalam konteks ini pemerintah dan perangkat lembaga negara dituntut untuk bersikap tegas bersama menegakan hukum dan bukan memberikan ruang aksi kekerasan dan anarkisme melanda masyarakat atas nama kebebasan dan demokrasi,” ujarnya.

Nilai demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah bersifat universal yang memiliki kesetaraan, penghargaan terhadap HAM, terpenuhinya hak berserikat dan berkumpul. “Sistem demokrasi kita pilih karena merupakan amanat Bapak Pendir Bangsa,” ujarnya. Demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi konstitusional yang memperkuat 4 Pilar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam upaya demokratisasi di Indonesia, Taufiq Kiemas dalam sambutannya mengatakan, MPR adalah lembaga negara khas demokrasi Indonesia. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Unsur DPR menggambarkan perwakilan rakyat melalui mekanisme partai politik, sedang unsur anggota DPD mewakili ruang dan daerah yang terabaikan di tingkat nasional, “Sehingga keberadaan MPR menggambarkan unsur penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat,” ujarnya.

Dijelaskan oleh Taufiq Kiemas, salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berdemokrasi adalah dengan adanya satu kesatuan sikap dari seluruh komponen bangsa agar menggali kembali nilai-nilai luhur kebangsaan dalam rangka memperkuat pilar-pilar negara. “Upaya memperkokoh pilar-pilar negara haruslah didukung aktif seluruh komponen bangsa terutama keteladanan dari para penyelenggara negara dengan memahami dan melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa yang terangkum dalam 4 Pilar dalam segala aspek,” paparnya.

Taufiq Kiemas yakin, dengan memperkokoh 4 Pilar, cita-cita Indonesia ke depan akan lebih baik dan terwujud. Meski optimis, suami Megawati Soekarnoputri itu mengakui tantangan terhadap 4 Pilar berbangsa dan bernegara selama ini masih terus menghadang. “Kita masih bangga sampai hari ini bangsa Indonesia tetap kokoh bersatu sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat,” ujarnya.

Menurut Taufiq Kiemas, 4 Pilar telah mampu membuktikan adanya semangat kebangsaan, kebersamaan, dalam perbedaan yang meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa. “Atas dasar itulah pemasyarakatan 4 Pilar harus didukung oleh seluruh komponen bangsa,” harapnya.