Senin, 12/03/2012 09:49

Aksi Dan Implementasi TAP MPR NO IX/MPR/2001


Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y. Thohari
(Humas MPR)

Pengelolaan sumber daya agraria dan alam selama ini telah menimbulkan ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya, menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, dan mengakibatkan terjadinya berbagai konflik.  Konflik agraria/pertanahan atau katakanlah sengketa lahan di Indonesia merupakan puncak gunung es dari berbagai masalah agraria yang terus terjadi sejak jaman kolonial sampai setelah 66 tahun merdeka.

Konflik-konflik agraria tersebut yang paling dominan bersifat vertikal, yaitu antara masyarakat dan pemerintah (perusahaan milik negara) dan swasta. Salah satu yang menonjol adalah kasus klaim atas tanah perkebunan ataupun pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adapun konflik yang horizontal misalnya kepemilikan sertifikat tanah ganda atau kepemilikan beberapa sertifikat atas sebidang tanah. Yang paling mencuat beberapa tahun terakhir tentu saja konflik horizontal antara masyarakat (adat atau transmigran) dan perusahaan.

Konsorsium Pembaruan Agraria menacatat bahwa sepanjang 1970-2001 ada terjadi sengketa agraria sebanyak 1.753 kasus yang meliputi 10,9 juta hektar dengan korban 1,2 juta keluarga. Sepanjang tahun 2011 terjadi 163 konflik pertanahan dengan korban 22 jiwa sementara pada 2010 terdapat 106 konflik agraria dengan 3 korban jiwa.   Rincian konflik agraria di tahun 2011 adalah sebagai berikut: 97 kasus di sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 8 kasus di sektor pertambangan, dan 1 kasus di sektor tambak atau pesisir. Entah berapa lagi yang tidak tercatat oleh KPA!

Konflik-konflik atau sengketa-sengketa tersebut akarnya  pastilah multidimensional: bukan hanya hukum, melainkan juga politik pertanahan, ledakan jumlah penduduk, kemiskinan, faktor budaya, dan sebagainya. Secara hukum kita mencatat bahwa sistem peraturan perundang-undangan tentang agraria dan sumber daya alam saling tumpah tindih dan bertentangan.  Padahal pengelolaan sumber daya agraria dan alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan mutlak harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan menampung dinamika, aspirasi, dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Tap MPR No IX/MPR/2001 ini dimaksudkan untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Arah kebijakannya adalah: a. melakukan pengkajian ulang terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi; b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat; c. Menyelesaikan konflik-konflik agraria sebagaimana yang tersebut di atas; dan d. Memperkuat kelembagaan dan kewenangan pelaksana pembaruan agraria.

Reforma agraria

Kini desakan bagi dilakukannya pembaruan agraria atau lebih dikenal dengan reformasi agraria, atau reforma agraria, adalah sangat kuat. Konflik agraria yang sebagaimana digambarkan di atas sebenarnya merefleksikan merosotnya keadilan agraria. Reforma agraria dengan demikian dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi persoalan ketidakadilan agraria serta konflik-konflik tersebut.  Atau dengan kata lain mengarahkan  kebijakan pertanahan dari yang imparsial dan memihak pemodal (kapitalistik) ke arah yang lebih prorakyat dan propetani/kaum marginal. Disinilah letak pentingnya Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tersebut.

Reforma agraria pada prinsipnya adalah landreform dalam pengertian redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah. Dalam konteks ini maka landreform dapat menjadi instrumen yang sangat ampuh untuk mengatasi kemiskinan, mendorong pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan sebagainya.

Redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah ini penting dan strategis. Apalagi pada kenyataannya sebagaimana yang ditemukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada data-data di BPN bahwa ada hanya 0,2 penduduk Indonesia yang menguasai 56% aset nasional dimana 87% di antaranya berupa tanah. Sementara itu ada 7,2 juta hektar tanah milik swasta yang dibiarkan terlantar, padahal konon 85% petani tidak bertanah atau tidak memiliki lahan. Ketimpangan kepemilikan tanah atau lahan ini sungguh harus segera diselesaikan sesegera mungkin manakala kita sebagai bangsa tidak menginginkan untuk kembali terjerembab dalam serangkaian konflik agraria yang berkepanjangan dan tak berkesudahan itu.

Senyampang UU No 12 Tahun 2011 telah menempatkan kembali Ketetapan MPR sebagai sumber hukum formal dan dalam tata urut peraturan perundangan maka kinilah waktunya ketetapan ini diimplementasikan dalam aksi yang kongrit. Singkatnya landreform perlu dilakukan dengan berdasarkan pada Tap MPR No IX/MPR/2001, UU No  5 tahun 1960 tentang PDPA, dan PP No 245 Tahun 1961.

Makalah disampaikan pada Press Gathering Wartawan MPR RI di Mataram, tanggal 9 Maret 2012. 

Download: Aksi dan Implementasi TAP MPR No, IX/MPR/2001


Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (1)

Komentar Terkini

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu