Selasa, 27/03/2012 07:41

Hadar Nafis Gumay: Pemilu Idealnya Harus Merujuk Nilai-Nilai 4 Pilar

Pesta demokrasi Indonesia, Pemilu tahun 2014 sudah diambang pintu.  Partai politik sudah bersiap menyongsong.  Pengamat pemilu Hadar Nafis Gumay mengingatkan tentang potensi kegagalan penyelenggaraan pemilu. 

Pria yang sebelumnya aktif di Centre for Electoral Reform (Cetro) dan saat ini tercatat sebagai salah seorang dari tujuh anggota Komisi Pemilhan Umum (KPU) periode 2012-2017, yang dipilih DPR melalui voting, pada hari Kamis (22/3) di Gedung DPR lalu ini mengatakan, pemilu akan menjadi rusak dan tidak mendidik, jika penyelenggara pemilunya bisa diajak kompromi dan dibayar.  Kalau terjadi demikian, maka seluruh gambaran hasil suara asli rakyat, bisa berubah dengan sangat mudah.  Pada akhirnya bisa disimpulkan, pemilu tersebut adalah pemilu yang sarat manipulasi dan kecurangan.

“Pemilu yang jujur, adil dan demokratis itu adalah pemilu yang mencerminkan apa yang diinginkan rakyatnya.  Indikasinya, suara rakyat itu betul-betul tercermin dan sangat terlihat gambarannya sejak awal sampai akhir, walaupun calon yang dipilih rakyat itu, tidak terpilih karena perolehan suaranya tidak cukup untuk dinyatakan terpilih/ terkena Parliementary Threshold (PT), itu soal lain.  Yang penting, suara rakyat terus diperhatikan dan terjaga,” ujar Gumay, di sela-sela acara Dialog Pilar Negara: 4 Pilar dalam aksi dan implementasi dengan tema sentral ‘Menyiapkan pemilu yang jurdil dan demokratis’, di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (26/3).

Untuk mencapai pemilu yang ideal, menurut Gumay, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.  Pertama, dimulai sejak awal penyelenggaraan.  Harus bisa dipastikan bahwa penyelenggara pemilu, bisa bekerja secara adil dan jujur dan sesuai dengan UU.  Kedua, manipulasi atau kecurangan pemilu, bisa juga berasal dari peserta.  Maka dari itu, peserta dari parpol harus memahami untuk jangan  pernah mencoba bermain-main untuk memanipulasi.

Terkait pemilu, lanjut Gumay, saat ini sedang diperdebatkan secara detil beberapa hal, misalnya tentang Parliementary Threshold (PT), tentang besaran dapil, magnitudo dapil (banyak kursi), kemudian tentang opsi sistem pemilunya, terbuka atau tertutup, dan yang terakhir adalah tentang formula apa yang akan digunakan menuju penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik.

“Dari itu semua, menurut saya ada hal yang lebih penting lagi, yakni peran anggota KPU.  Peran anggota KPU, adalah peran yang berat.  Mereka harus bekerja sesuai dengan koridor UU.  Dan ini harus dicamkan betul, karena pemilu demokratis versi Indonesia adalah pemilu yang berpegang pada 4 Pilar Berbangsa (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika), memang sudah idealnya, pemilu  harus merujuk kepada nilai-nilai yang terkandung dalam 4 Pilar Berbangsa tersebut.  Semua proses penyelenggaraan pemilu dan hasil pemilu harus juga menguatkan 4 pilar.  Hal ini mohon dipahami.  Inti dari nilai-nilai 4 pilar yang mewarnai pemilu adalah menghargai setiap perbedaan yang ada dan yang muncul.  NKRI harus tetap dijaga jangan sampai terpecah karena pemilu.  Di sinilah profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi sangat penting,” tandasnya.

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (0)

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu