Senin, 23/04/2012 19:45

Soemientarsih Muntoro: GBHN Diperlukan untuk Menjaga Kesinambungan Pembangunan


Soemientarsih Muntoro
(foto: kaffahmedia.com)

 Saat melakukan sosialisasi 4 Pilar di Batam, Kepulauan Riau, 23 April 2012, anggota MPR dari Fraksi Partai Hanura, Soemintarsih Muntoro, mengutip pernyataan salah seorang Rektor UGM yang mengatakan, negara yang dijalankan tanpa GBHN tidak akan mempunyai tolak ukur menentukan keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Tanpa GBHN sulit mengontrol dan menilai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program pemerintah.

Lebih lanjut, Soemientarsih Muntoro, di hadapan 200 peserta dari beragam latar belakang, mengatakan pembangunan nasional dapat dilihat sebagai grandstrategy penyelenggaraan negara. GBHN diperlukan agar grandstrategy negara tersusun secara baik dan tepat. Grandstrategy negara haruslah didasarkan pada konstitusi negara. “Melalui amanat konstitusilah tujuan negara dalam melindungi dan mensejahterakan bangsanya dapat terwujud,” ujarnya.

Dikatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu disusun perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan. GBHN perlu agar rencana pembangunan nasional terstruktur secara berkelanjutan, yakni jangka panjang, menengah, dan pendek. “Tanpa struktur pembangunan yang jelas maka tidak jelas pula ke mana arah bangsa ini dibawa,” ungkapnya.

Menurut perempuan dari Jawa Timur itu, GBHN diperlukan tidak saja sebagai landasan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, tetapi juga untuk menjamin kesinambungan setiap pergantian Presiden. Dengan adanya GBHN, kebijakan dan arah pembangunan tidak mudah diubah sesuai dengan selera Presiden yang memerintah. Bahkan GBHN dapat memandu Presiden terpilih mengenai arah pembangunan nasional dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Selama ini, arah pembangunan nasional mengacu pada visi dan misi Presiden yang kemudian disusun secara detail sebagai RPJM. Namun perlu dipahami bahwa visi dan misi Presiden tidak bisa dijadikan pedoman pembangunan seluruh bangsa karena nahkoda tetap butuh kebersamaan penghuni bahtera yang sedang berlayar. “Penyusunan RPJMP dan RPJP kurang mewakili kepentingan seluruh bangsa karena tidak disusun secara transparan dan tidak melibatkan berbagai komponen bangsa,” paparnya.

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (0)

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu