Rabu, 09/05/2012 07:23

Yasonna H Laoly : Pemilukada Harus Tetap Dipilih Secara Langsung Oleh Rakyat


Laoly
(MPR)

Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia saat ini sudah mengalami perubahan sejak dimulainya era reformasi. Keinginanrakyat untuk mempunyai pemimpin daerah baik Gubernur maupun Bupati/walikota dengan pilihannya sendiri semakin kuat. Jika dulu pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka sekarang pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah muncul dikarenakan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah. Dimana Kepala daerah bersama-sama dengan pemerintah lokal merupakan representasi dari otonomi daerah yaitu hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah.

Namun dalam pelaksanaannya  pemilukada ternyata sering menimbulkan masalah diantaranya mengenai berbagai macam ketidak efisienan, pemborosan anggaran dan konflik. Sehingga muncul wacana untuk mengembalikan pemilihan Gubernur melalui DPRD, sedangkan pemilihan Bupati/Walikota tetap melalui pemilukada. Yasonna H Laoly dalam penyampaian makalahnya  dihadapan peserta seminar nasional di Bali hari Selasa 8 Mei 2012 mengungkapkan bahwa Pemilukada haruslah dipilih langsung oleh rakyat. “Pemilukada harus dipilih langsung”, ujarnya. Menurutnya Indonesia adalah negara hukum jadi konstitusi harus ditaati. Dalam konstitusi sendiri disebutkan dalam pasal 18 ayat 4 bahwa Gubernur, Bupati/walikota dipilih secara demokratis. Jadi menurutnya bahwa pemilukada dipilih secara langsung memiliki landasan dan argumentasi yang kuat.

Lebih lanjut Laoly mengungkapkan bahwa permasalahan–permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilukada penting untuk ditata ulang. “Harus ada perbaikan dalam UU-nya”, imbuhnya. Sehingga nantinya pemilukada menjadi pemilu yang rasional, efisien , efektif, murah, sederhana dan menghasilkan figur kepala daerah yang kompeten. Menurut Laoly cara yang bisa dilakukan yaitu pemilukada dilakukan secara serentak di satu provinsi atau beberapa provinsi. Selain itu dengan melakukan pembatasan biaya kampanye dan iklan. “Pemberian sangsi yang berat bagi pelaku money politics”, pungkasnya.  Untuk menghasilkan figur yang kompeten diperlukan jiwa besar dari tokoh politik partai dengan memandang kepentingan nasional yang lebih besar dari pada kepentingan kelompok atau golongan.  Laoly juga mengungkapkan perlunya penyederhanaan sistem pemilu dimulai dengan pemisahan pemilu lokal dan nasional atau pengelompoka pemilu eksekutif dan legislatif, sehingga nantinya hanya ada dua jenis pemilu yaitu pembagian pemilu nasional dan lokal serta pengelompokkan pemilu eksekutif dan legislatif.

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (0)

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I