Partai politik sebagai salah satu elemen utama dalam demokrasi Indonesia, sebenarnya telah ‘dipagari’ secara baik dengan nilai-nilai luhur bangsa yang sarat etika, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.  

Faktanya, setiap parpol pasti berorientasi kepada Pancasila.  Intinya, semua sidah berjalan sesuai jalurnya dengan baik dan benar.  Yang menjadi masalah, kenapa selalu saja terjadi penyimpangan-penyimpangan etika, contohnya, berapa banyak pejabat yang terlibat korupsi dan tindakan asusila. 

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Hanura MPR RI Abdilla Fauzi Achmad dalam rekaman/taping sesi pertama program acara dialog 4 pilar ‘Campur Rakyat’ TVRI, dalam rangka Sosialisasi 4 Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) melalui metode sosialisasi lewat media massa, di LPP TVRI Stasiun Pusat, Senayan, Jakarta, Rabu (13/6). 

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, lanjut Fauzi, tidak seharusnya digeneralisasi, apalagi membawa-bawa partai. 

“Karena tidak ada satupun parpol yang didesain, mengajarkan dan mengijinkan  kadernya melakukan penyimpangan-penyimpangan hukum dan etika.  Itu hanya ulah segelintir oknum yang memang karakternya sangat buruk atau mereka terkena culture shock tidak mampu mengendalikan diri dengan segala perubahan yang sangat cepat, dalam hal ini perubahan finansial dan kekuasaan,” ungkapnya. 

Fauzi menegaskan, jika setiap parpol telah menjalankan prinsip keterbukaan, profesionalitas, etika dan akuntabilitas, maka segala penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak akan terjadi.  Hal ini akan membawa kemaslahatan yang lebih besar, jika parpol tersebut terpilih menjadi partai yang berkuasa.