Rabu, 27/06/2012 11:08

Relevansi dan Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pancasila Ada di Dada
Sebagai ideologi Negara Pancasila sudah semestinya meresap di dada setiap anak bangsa. Dengan bahasa yang mudah dicerna, dapat diibaratkan, “Tangan kanan memegang Pancasila, dan tangan kiri boleh pegang apa saja,” kata Ahmad Farhan Hamid, Wakil Ketua MPR RI, dalam acara dialog bersama Ja’far Hafsah, Ketua Fraksi Demokrat MPR RI, bersama 70-an wartawan Parlemen, dengan tema “Relevansi dan Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Senayan 11 Juni 2012. Tawa dan tepuk tangan bergemuruh menyegarkan ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI.
Sesuai tema, “Relevansi dan Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Ahmad Farhan Hamid memulainya dengan menariknya ke latar yang ada di belakang. Bahwa Pancasila adalah sebuah rumusan yang dikemukakan di tengah ingar bingar ideologi besar pada masa pembentukannya, yakni kapitalis seperti terwakili pada Amerika Serikat dan sosialis komunis seperti Uni Soviet pada waktu itu. Dan Soekarno berhasil merumuskan ideologi Negara bangsanya dengan mengajukan pilihan brilyan dan bijak, juga di tengah ingar bingar para pendiri bangsa yang terwakili oleh kalangan kebangsaan dan  Islam. Yang pertama menghendaki agar agama dipisahkan dari politik, dan yang di sebelahnya berpandangan agama tidak bisa dilepaskan dari politik oleh karena itu hendak membawa agama ke dalam ranah politik.
Sang Putra Fajar Soekarno dengan piawainya menyuguhkan solusi penyelesaian dengan Pancasila, rumusan hasil pemikiran dan perenungan yang telah lama dilakukan bahkan sejak dalam pengasingannya di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1930-an. Rumusan hasil perenungan yang digali dari ranah Indonesia. Oleh sebab itu pula ideologi Pancasila  tak menunjukkan Negara agama dan juga bukan Negara sekuler. Bung Karno dengan sangat bijak merumuskan ke lima sila-silanya dengan sangat bijak dari berbagai agama, adat dan kultur serta lainnya yang menunjukkan keberagaman Indonesia. Dan dengan melihat panjang perjalanannya selama ini, karena itu, Farhan Hamid menambahkan, Pancasila ini sudah final, dan dengan ujian yang telah dilaluinya selama ini, “Itu sudah selesai,” katanya.
Sejarah juga menunjukkan bahwa implementasi Pancasila di kancah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara juga mengajarkan kepada kita untuk pintar-pintarlah mengambil hikmahnya. Yang pasti sepanjang perjalanan Republik Pancasila tetap teguh berdiri dan menjadi pegangan utama setiap pemerintahan. Dan berbagai upaya peneguhkannnya dilakukan dengan mengaktualisasikannya. Untuk itu pula kini dapat dikatakan bahwa upaya mengaktualisasikannya agar selalu relevan dengan dinamika zaman adalah Pancasila yang telah menjadi ketetapan secara de jure itu harus disweet juga ke de facto. Dengan tetap menempatkan Pancasila sebagai ideology Negara, dengan penafsir tunggal dan utamanya adlah UUD NRI Tahun 1945. Demikian seterusnya dengan undang-undang dan peraturan-peraturan di awahnya sebagai implementasi mesti sesuai menyesuaiakan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa kini masih banyak udnang-udnang dan peraturan yang tidak sinkron, itu sudah semestinya dikontfrontir ke UUD NRI Tahun 1945.

Menghidupkannya dengan Kata Kerja
Untuk itu pula, dalam upaya mengaktualisasikan dan merelevansikan Pancasila dengan dinamika yang terus berkelanjutan, meminjam istilah Damardjati Supadjar dari UGM Yogya, hendaknya ke lima sila dari Pancasila itu dikatakerjakan sehingga rumsuan sila-silanya menjadi kata kerja aktif. Sehingga memaknainya bukan saja Ketuhanan Yang Maha Esa tapi “Mengesakan Tuhan”, bukan saja Kemanusiaan yang adil dan beradab tetapi “Membangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan saja Persatuan Indonesia tetapi “Mempersatukan Indonesia. Bukan saja Kerakyatan tapi “Melaksanakan kerakyatan”. Juga bukan saja Keadilan Sosial tetapi “Mengusahakan keadilan social”. Sehingga sila-sila Pancasila tidak saja dapat dilaksanakan tapi dapat dikerjakan dan dipekerjakan menjadi kata kerja aktif dan terimplementasikan alias terejawantahkan secara nyata dalam dan di tengah kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Teraktualisasikan, sebagai bukti dari terhunjamkannya di dalam dada setiap anak bangsa, dan “dengan berhasil” menjadi karakter bangsa yang tercerminkan dalam setiap tidnakan dan perilaku setiap warga Negara Indonesia dalam kesehariannya.
Pada sila yang pertama, seluruh anak bangsa yang ber-Tuhan ini senantiasa mengesakan Tuhan dalam setiap tindakannya, di dalam beribadah maupun bermuamalah berhubungan dengan sesama manusia dan urusan kemanusiaan, dengan menjalannya secara adil dan berkeadaban sesuai dengan peradaban Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. Sebegitulah keberkaitannya sehingga di dalam mempekerjakan atau melaksanakan sila pertama tidak bisa memisahkannya dari sila-sila yang lain demikian pula sebaliknya yang sebegitu saling keterkaitannya, dengan menumpukan sumbu utamanya kembali pada sila pertama. Inilah hakekat dari Ketuhanan YME, yang menurut Musa Asy’arie, rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ketuhanan Yang Maha Esa itu melewati batas konsepsi dan persepsi yang ukurannya empirik, yang ada pada empat sila-sila lainnya.
Selanjutnya, pada sila kedua yakni dengan terus membangun kemanusiaan yang adil dan beradab, memanusiakan kemanusiaan umat manusia yang mengesakan Tuhan. Dengan menghormati bahwa pada dada setiap anak bangsa ini memiliki harkat dan martabat yang sama. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Selevel dan seikatan. Di sini tercerminkan persamaan dan kebersamaan. Seluruh warga negara mesti diperlakukan secara adil dan secara berkeadaban sesusai martabat manusia (yang berkebudayaan) Indonesia, yang berbudi luhur dan menjaga tatanilai moral bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang dengan mengesakan Tuhan.
Rumusan sila kedua yang digulirkan Bapak pendiri bangsa, baik Soekarno maupun Muh.Yamin dan Bapak-bapak para pendiri bangsa yang lain, adalah rumusan universal yang bahkan mendahului Universal Declaration of Human Right yang baru muncul setelah 3 tahun Soekarno dan juga yang lainnya mempidatokannya. Dan menjadi terpatrikan didalam preambule atau Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: “Bahkan sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.” Yang membedakannya dari piagam PBB adalah kemanusiaan yang adil dan berkeadaban ini “berwajah Indonesia”, berperadaban Indonesia. Manusia yang santun, bermoral dan beragama dan suka damai serta anti kekerasan. Sudah pasti anti penjajahan. Sebagai kata al Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah, “Siyasatul ummah mabniyatun ‘ala ‘aqidatiha”, bahwa politik kebangsaan itu mestilah dibangun di atas sendi-sendi atau nilai-nilai dasar bangsa itu sendiri.
Pada kata “Mempersatukan Indonesia” sebagaimana kemudian terbuktikan bahkan setelah proklamasi, seperti yang terjadi pasca terbentuknya Negara-negara bagian yang kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah kemudian ‘’terselesaikan’’ melalui konsep NKRI sebagaimana yang digulirkan M.Natsir pada 1950. Jika sebelumnya pidato Soekarno sudah mematok faham kebangsaan, tak lain hasil perenungannya sejak tahun 1930-an, yang menunjukkan kesamaan sebuah bangsa tanpa memandang perbedaan agama, budaya, politik, bahasa dan etnis. Atau dengan kata lain keragaman-keragaman itu justru menjadi pengait dan penguat kebersatuan di bawah payung kebangsaan Indonesia (Bhinneka Tunggal Ika). Sehingga dengan dan atas dasar semua itu tak mengurangi partisipasi anak bangsa dalam mewujudkan cita-cita kebersamaan sebuah bangsa yang satu, yang bersatu, dengan keragaman segala yang ada di bawah payung yang bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu: bahasa (persatuan) Indonesia. Inilah  persatuan dalam keragaman, keseragaman di dalam keberagaman, yang dengan kata-kata yang lebih mudah dipahami menjadi: persatuan dalam kebhinekaan. Seperti terpatrikan dengan simbolnya yang khas di kaki Garuda: Bhinneka Tunggal Ika.
Yang sungguh menarik adalah pada sila keempat daripada Pancasila. Yakni prinsip Kerakyatan (yang menunjukkan inti demokrasi pada rakyat) yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Ini menunjukkan sistem demokrasi kerakyatan yang dibangun adalah dengan senantiasa mengutamakan asas yang bijaksana, agar selalu dapat mengambil hikmah dalam setiap perkara dan tindakan, dan semuanya dilakukan dalam musyawarah yang mewujud dalam kemufakatan. Inilah demokrasi permusyawaratan yang khas Indonesia. Negara kesejahteraan yang dibangun di atas asas kekeluargaan, kegotongroyongan.
Prinsip amat penting yang di era Reformasi telah disuburkan dengan  memasukkan kata check and balances, yang diambil dari prinsip-prinsip jurnalistik universal. Yakni selalu melakukan check and rechecks, dan pula dengan senantiasa mempertimbangkan asas perimbangan (balances) dalam setiap pengambilan keputusan dalam meraih kebenaran. Dengan demikian dalam setiap pengambilan keputusan terhindarkanlah anasir yang mendikhotomikan mayoritas-minoritas, dan bahwa untuk urusan kemanusiaan sudah semestinya tak terlanggar hanya lantaran mayoritas atau bahkan minoritas. Ada partisipasi, ada kontrol, akuntabilitas dan obyektifitas, dan juga mencerminkan adanya kesamaan dalam sebuah bangsa, juga kebersamaan, sekaligus menghargainya kata keberagaman.  Musyawarah mufakat dengan demikian mencerminkan kebersamaan sebuah bangsa sekaligus keberagamannya.
Adapun upaya Mengusahakan Keadilan Sosial mencerminkan anutan prinsip persamaan (equality) dan pemerataan (equity), sebagaimana terjabarkan ke dalam pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945. Untuk menegakkan keadilan masyarakat dengan menghargai kemanusiaan umat manusia bahwa semua umat itu sama sederajat, dan oleh sebab itu juga perlu disederajatkan dengan melaksanakan pemerataan pembangunan, dan juga sekaligus untuk menunjukkan bahwa yang namanya negara kalau perlu melakukan tata kelola dan penanganan langsung untuk menciptakan  situasi dan kondisi yang mencukung terlaksanakannya asas persamaan dan pemerataan itu. Sebagaimana pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan.

Rasa Ketercukupan Anak Bangsa
Agar seluruh anak bangsa tercukupi kebutuhan dasarnya seperti sandang pangan papan pendidikan dan kesehatan, serta juga kesemestian pekerjaan dan perlakuan. Ini sesuatu yang terus menerus perlu diupayakan dan didengung-dengungkan, dan  ‘’rasa ketercukupannya’’ rakyat dalam berupaya mengemukakan pikiran pendapat dan pandangannya sebagai warga negara NKRI. Sebagaimana kata-kata M.Sastraprateja, SJ, guru besar dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dalam sebuah makalahnya tentang Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila, apabila semua manusia adalah sama derajatnya, tak seorangpun karena kodratnya memiliki kemampuan lebih besar dalam akal budi atau moralitasnya.
Selanjutnya dikatakan bahwa terwujudnya keadilan yang kian merata akan memperkokoh ketahanan bangsa, karena kondisi yang adil akan memperkuat juga legitimasi negara di mata setiap warga negara. Raison d’etre dari negara adalah bahwa dalam hidup bernegara warga akan lebih mudah mewujudkan keadilan sosial. Dan keadilan sosial adalah pekekat persatuan bangsa. Kita semua juga sepaham bahwa bangsa yang berintegritas adalah bangsa yang berkeadilan, dan lebih dari itu watak kebersatuan sebuah bangsa juga tercermin dari terwujudnya keadilan sosial secara merata. Rasa keadilan inilah yang perlu terus dipupuk dan dilakukan secara terus menerus, sementara orang masih mempertanyakan apakah tambang-tambang kita sudah dikelola sesuai dengan Pancasila. Itulah maka relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila perlu terus ditumbuhsuburkan bersemaian di ranah Indonesia.

Memasyarakatkan Pancasila, Mem-Pancasila-kan Masyarakat
Sementara itu Ja’fah Hafsah, Ketua Fraksi Demokrat MPR RI, menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar yang menjadi norma, formula dan pilar negara, diayomi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih dari itu Pancasila juga mengikat NKRI. Pun sebaliknya adat istiadat dan juga bahasa-bahasa lokal itu semua diikat oleh Pancasila. Dan bukti-bukti juga menunjukkan bahwa Pancasila sudah dihidup-hidupkan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Seperti sudah dihidupkan dalam kegiatan ekonomi dan sosial dan seterusnya. Hanya, kata Ja’far menambahkan, tidak semuanya 100%. Begitu pula sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bagi kalangan muslim dengan menjalankan sholat, puasa dan zakat tapi kualitasnya masing-masing tidak sama.
Namun dapat dikata pancasila itu sudah mencakup semua kehidupan kita. Oleh sebab itu, jika ada paham yang tidak menganut Pancasila ya tentunya harus keluar dari Indonesia, katanya. Oleh sebab itu pula sesungguhnya makanya melakukan sosialisasi empat pilar utama bangsa. Makanya, ‘’MPR RI memasyarakatkan Pancasila dan mem-Pancasila-kan masyarakat dengan pasangannya dan atau dengan kandungannya sekaligus, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,’’ Ja’far Hafsah menegaskan.
Akhirul kalam

Akhirnya, Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka senantiasa membuka diri bagi proses pengisian demi keberlanjutan sebuah bangsa, dan menjadi kewajiban kita bersama untuk terus mengaktualisasikannya sesuai dinamika zaman,  dengan syarat memperhatikan nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya, dan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh  ketersalingkaitan antar sila-silanya, dan pula dengan sepenuh-penuhnya menyadari bahwa Ketuhanan YME itu, dengan mengesakan Tuhan, melewati batas konsepsi dan persepsi yang ukurannya empirik, terbuktikan dengan  terejawantahkan dalam pengamalan secara nyata sila-silanya pada seluruh elemen masyarakat bangsa.

Agus Basri

Anggota: Dr. AHMAD FARHAN HAMID , MS.

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (0)

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I