Diakui oleh anggota MPR dari Fraksi PPP, Zaini Rahman, bahwa terjadi ketidaksinkronan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Ini bisa terjadi karena pusat mengurus fiskal sedang pembangunannya sendiri dilakukan di daerah. “Pemerintah daerah pun melakukan pembangunan yang sifatnya bernilai kampanye,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi 4 Pilar melalui metode tayangan televisi, TVRI, dengan nama program Gatsu 06, 14 Agustus 2012.
Lebih lanjut dikatakan bahwa kepala daerah membangun sesuatu yang sifatnya berjangka pendek dan bisa dinilai langsung oleh masyarakat. Kepala daerah membangun sesuatu yang sifatnya karikatif dan disenangi masyarakat. Untuk itu ia mengusulkan agar sumberdaya perencanaan juga diberdayakan di daerah sehingga pembangunan nyambung dengan pembangunan yang dilakukan dari pemerintah pusat.
Untuk melakukan pembangunan, menurut Zaini Rahman hal-hal yang diperlukan adalah adanya stabilitas politik. Kegaduhan politik yang terjadi saat ini, baik di pusat dan daerah, sangat mempengaruhi jalannya pembangunan. Kemudian juga harus ada efektivitas pemerintahan. Efektifitas pemerintahan yang dilakukan dengan reformasi birokrasi ini akan mempunyai makna, yakni efisiensi anggaran dan kinerja pegawai.
Adanya ketidaksinkronan pembanguan juga diakui oleh anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasih. “Akibat ketidaksinkronan ini maka APBN pun menjadi tidak efektif,” ujarnya. Diungkapkan bahwa 60% APBN kita dibuat untuk belanja pegawai dan subsisi BBM. Sisa APBN untuk pembangunan, antara Rp400 hingga Rp500 triliun untuk membiayai pembangunan dari Aceh hingga Papua dinilai oleh Aqsanul Qosasih sangat kurang.
