Jumat, 31/08/2012 07:29

Pidato Ketua DPD RI Peringatan Hari Konstitusi Dan HUT KE-67 MPR RI


Irman Gusman
(Humas MPR RI)

PIDATO KETUA DPD RIPERINGATAN HARI KONSTITUSI DAN HUT KE-67 MPR RI  “KITA PERKOKOH KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG DEMOKRATIS DAN KONSTITUSIONAL”

30 Agustus 2012

Ass. Wr. Wb.

Yang terhormat:

  • Pimpinan MPR RI
  • Para pimpinan lembaga-lembaga negara
  • Ketua-Ketua Fraksi MPR RI
  • Para Anggota MPR RI
  • Media cetak dan elektronik
  • Tamu udangan yang berbahagia

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat hadir untuk memperingati Hari Konstitusi yang keempat dan HUT ke-67 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat.

Tak lupa terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada pimpinan MPR RI atas undangan untuk memberikan pidato peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-67 MPR RI ini. Tradisi baru ini perlu kita jaga dan tingkatkan terus dalam rangka memperkuat kehidupan demokrasi yang konstitusional menuju pencapaian cita-cita berbangsa.

Sebagai lembaga negara, MPR RI yang kini berusia 67 tahun, sama persis dengan usia kemerdekaan bangsa ini, ternyata telah menjadi bagian penting dari proses penguatan kehidupan yang demokratis dan konstitusional. Salah satu terobosan penting MPR RI dalam mengemban amanat reformasi adalah melakukan amandemen UUD 1945. Penataan konstitusi ini merupakan pijakan penting dalam kerangka penyehatan demokrasi, karena setiap demokrasi selalu merupakan “demokrasi konstitusional” (constitutional democracy); yakni demokrasi yang tujuan ideologisnya adalah untuk mematuhi dan menjalankan konstitusi.

Melalui perubahan tersebut, politik ketatanegaraan telah bergeser dari supremasi kekuasaan ke supremasi konstitusi. Dengan tujuan bukan saja mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, melainkan juga membuat hubungan antar cabang-cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk juga dalam rumpun kekuasaan legislatif, menjadi sejajar dalam perspekfif check and balances.

Juga memberi suatu pijakan yang kuat atas sistem demokrasi, dengan menegaskan perlunya pengaturan dan pembatasan kekuasaan yang diatur menurut prinsip-prinsip hukum  (rule of law) serta menegaskan pentingnya jaminan atas hak-hak warga negara, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial kebudayaan.

Termasuk yang tak kalah pentingnya adalah mengembalikan harkat, martabat, serta eksistensi daerah di dalam panggung politik nasional. Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah, disamping MK, dan KY, merupakan jawaban atas berbagai praktek kekuasaan masa lalu yang abai pada kepentingan daerah.

Karena itu, semangat yang mendasari kita memilih sistem demokrasi yang konstitusional adalah selain penegasan atas pengakuan persamaan setiap warga negara di depan hukum (due process of law dan equality before the law), jaminan kebebasan ekspresi dan berpendapat, pemerintahan yang berdasarkan pada asas hukum, partisipasi rakyat dalam memilih dan dipilih, juga adalah memperkuat ikatan daerah-daerah dalam semangat KeIndonesiaan yang kokoh yang berdasarkan pada ruh empat pilar bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Namun harus kita akui bahwa tidak mudah untuk mengelola demokrasi sesuai dengan spirit Konstitusi. Sebagaimana kecenderungan umum yang melanda negara-negara transisi demokrasi, biasanya terjadi krisis Konstitusi yang ditandai dengan sikap inkonsistensi pada Konstitusi, berupa kebijakan, yang mengingkari hak-hak rakyat dan prinsip kedaulatan rakyat.

Kita miris dengan fenomena yang inkonstitusional yang belakangan ini marak terjadi akibat tergerusnya nilai-nilai kebangsaan. Konflik Sampang yang saat ini terjadi memberi sinyalemen bahwa kerukunan serta keharmonisan antar umat beragama masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Begitu pula pelanggaran hukum, maraknya tindak pidana korupsi, eksploitasi sumberdaya lokal secara destruktif yang tidak memperhitungkan kelestarian alam dan keberlangsungan lingkungan bagi generasi berikutnya, ketimpangan ekonomi, kesenjangan antar wilayah, sampai pada kelalain memberikan perlindungan keselamatan bagi warga negara adalah fenomena dari inkonsitensi kita pada Konstitusi. Pada konteks ini, maka konsep besarnya ialah bagaimana kita mengelola kemajemukan Indonesia di segala aspek.

Dalam urusan politik kenegaraan, Konstitusi juga jarang kita pakai sebagai rujukan pengelolaan kekuasaan. Sehingga terjadi ketidakjelasan dalam praktek mekanisme check and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Masih kerap terjadi disharmonisasi relasi, baik antara eksekutif dengan legislatif, legislatif dengan yudikatif, maupun di antara cabang-cabang kekuasaan dalam rumpun lembaga legislatif itu sendiri. Masih ada kerancuan-kerancuan penafsiran atas Konstitusi, apalagi pada turunannya yakni pada level pelaksanaan UU.

Akibat dari kelalaian kita pada Konstitusi, terjadi konflik yang kerap berujung pada sengketa kewenangan yang akhirnya menjauhkan kita dari hakikat pelaksanaan Konstitusi secara murni dan konsekuen. Hubungan masyarakat dengan para penyelenggara negara juga kurang harmonis terlihat dari rendahnya kepercayaan publik yang terpotret dari hasil berbagai lembaga survey belakangan ini.

Kondisi demikian membutuhkan suatu perenungan mendalam agar kita terus menyempurnakan Konstitusi dengan semangat dan niat luhur ingin menata kembali sistem politik dan ketatanegaraan yang dipandang masih menyisakan berbagai persoalan bangsa.

Selain usaha tak kenal lelah untuk menyempurnakan konstitusi, sebagai landasan kenegaraan dalam teks yang diam, yang tak kalah pentingnya adalah menyempurnakan apa yang disebut oleh Muhammad Yamin sebagai “negara dalam keadaan bergerak”; yakni semangat dan perilaku penyelenggara negara  untuk senantiasa menghayati dan menjalankan imperatif moral konstitusi.

Dalam kaitan ini, Prof. Soepomo telah mengingatkan kita semua, bahwa betapapun kita harus terus berusaha menghasilkan konstitusi yang ideal, tetap saja kita tidak akan pernah bisa melahirkan konstitusi yang sempurna. Untuk menutupi ketidaksempurnaan itu, semangat moral para penyelenggara negara sangat diperlukan.

Pada bagian akhir uraiannya mengenai rancangan UUD 1945, Prof. Soepomo menyatakan:

“Paduka Tuan Ketua, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun undang-undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, undang-undang itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara.”

Saudara-saudara yang terhormat,

Yang dibutuhkan selanjutnya ialah bagaimana memaknai konstitusi tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar memberi arti yang nyata  bagi rakyat dalam mencapai kesejahteraan, keadilan, perlindungan hak-hak, serta kebebasan personal yang bertanggung jawab.

Kita perlu juga kemantapan atau establishment kehidupan berbangsa dan bernegara, apakah itu dalam hal nilai-nilai (values) maupun dalam hal pencapaian sasaran  pembangunan serta mempromosikan kehidupan demokrasi  dalam tata kehidupan masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Jerre Williams, atas nama konsitusi, kehidupan demokrasi akan berkembang dalam kehidupan suatu negara.

Karena itu, salah satu pertanyaan penting yang perlu dikemukakan apakah demokrasi telah memberi dampak pada pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana pemikiran Amartya Zen bahwa demokrasi kerap identik dengan pembangunan? DPD RI tentu saja menyambut baik konsentrasi pemerintah pada pembangunan daerah  seperti diutarakan pada Sidang Pengantar Nota Keuangan atas RAPBN 2013 yang lalu di hadapan Sidang Paripurna DPR RI yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPD RI.

Sebagai unsur perwakilan daerah, kami sangat meyakini bahwa sangat banyak harapan masyarakat daerah yang memerlukan artikulasi  dan tentu saja agregasi  kepentingan nasional dalam rambu-rambu kehidupan ketatanegaraan yang konstitusonal, sehinga indikasi penyimpangan konstitusi tidak terjadi.   

Untuk itulah, pada kesempatan yang baik ini, kami  appeal untuk kita memikirkan ulang penataan kembali fungsi MPR RI  sebagai lembaga  tinggi negara  dalam posisi primus intervares diantara lembaga-lembaga negara yang saat ini telah hadir termasuk DPD RI. 

MPR harus lebih berfungsi  lebih nyata bagi kemaslahatan bangsa Indonesia melalui values establishment and goal establishment. Secara praktek upaya itu sudah nampak, dan saatnya kita pikirkan untuk secara formal-textual  dapat diwujudkan. Kita merindukan  upaya-upaya pemantapan nilai-nilai bangsa yang semakin memperkokoh Indonesia, juga merindukan pemantapan sasaran  nasional; serta hubungan pusat dan daerah yang proporsional-ideal.

Oleh karena itu, kami memberi penghargaan atas langkah MPR RI yang telah sepakat untuk membentuk Tim Kajian Konsitusi, yang kita percaya akan menampung dan merangkum segala aspirasi dan kehendak masyarakat dari segala segmen.  Dalam orientasi optimalisasi fungsi konstitusi bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia, kita berharap berbagai pandangan dan aspirasi bisa kita peroleh dari masyarakat dari seluruh penjuru tanah air. 

Pada pandangan kami, itu semua akan dapat dicapai dengan taking  a lead MPR. MPR  yang semakin mantap yang  juga dimantapkan dalam konstitusi kita. Mungkin sudah saatnya kita memikir ulang itu semua dan memikirkan juga cara untuk mengawalinya, saat ini juga. 

Kalau kita kenali spirit, atau mungkin  jargon atau persepsi nasional berkenaan dengan konstitusi  di negara-negara commonwealth, mereka bilang " for the queen, the law and the people"; dan di sebagian negara tanah Arab, mereka bilang " untuk raja, agama dan Sahara", maka bagi Indonesia, mungkin Konstitusi kita adalah "demi hukum dan keadilan untuk rakyat, dan  berdasarkan Pancasila serta dengan musyawarah mufakat", demi membangun INDONESIA JAYA. 

Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat HUT ke-67 kepada keluarga besar MPR RI. Dirgahayu Konstitusi.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

KETUA DPD RI

IRMAN GUSMAN

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (1)

Komentar Terkini

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I