Jumat, 31/08/2012 07:46

Sambutan Ketua MPR RI Pada Peringatan Hari Konstitusi Dan HUT KE- 67 MPR RI


H.M. Taufiq Kiemas
(Humas MPR RI)

SAMBUTAN KETUA MPR RI

PADA PERINGATAN HARI KONSTITUSI

DAN HUT KE- 67 MPR RI

Jakarta, 30 Agustus 2012

-------------------

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

M e r d e k a !!!

Yang saya hormati,

-  Saudara-saudara Pimpinan dan Anggota MPR;

-  Saudara-saudara Pimpinan Lembaga Negara;

-  Saudara-saudara Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, serta

-  Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas  rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati hari konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus yang lalu, sekaligus  hari ulang tahun ke-67  MPR RI yang jatuh pada tanggal 29 Agustus 2012 kemarin.

Sebelum menyampaikan pidato ini, terlebih dahulu, ijinkan saya menyampaikan ungkapan duka cita atas wafatnya seorang putra terbaik bangsa, Bapak M. Kharis Suhud, Ketua MPR/DPR periode 1987-1992. Beliau telah berpulang ke rahmatullah pada tanggal 20 Agustus yang baru lalu. Karena itu, saya mengajak para hadirin melakukan hening cipta sejenak, seraya mendoakan semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah SWT dan kita dapat melanjutkan cita-cita beliau untuk bangsa dan negara ini.   

Mengheningkan cipta dimulai.

  (satu menit mengheningkan cipta)

Mengheningkan cipta selesai

 Hadirin yang berbahagia,

Masih dalam suasana peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Idul Fitri 1433 Hijriah, ijinkan Kami Pimpinan MPR RI mengucapkan : Dirgahayu ke-67 Republik Indonesia,  dan Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir dan Bathin kepada hadirin sekalian dan seluruh bangsa Indonesia.

Kami yakin, melalui semangat kemerdekaan dan idul fitri ini, akan semakin memperkukuh fitrah kita sebagai bangsa yang diikat dalam tali persaudaraan dengan nilai-nilai ke-indonesiaan.

Hadirin  yang Saya hormati,

Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 telah menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi Indonesia. Setidaknya ada dua hal penting dari penetapan Hari Konstitusi tersebut yang kita peringati kelahirannya pada hari ini.

Pertama, mengutip pesan Presiden RI Pertama, Bung Karno: ”Jangalah Kita Sekali-kali Melupakan Sejarah” atau JASMERAH. Peringatan Hari Konstitusi ini dimaksudkan agar sebagai bangsa, kita tidak boleh melupakan sejarah awal terbentuknya Negara Indonesia termasuk sejarah lahirnya Konstitusi kita oleh para Pendiri Bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kita pakai saat ini juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar yang dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Kedua, peringatan ini juga dimaksudkan untuk terus membangun kesadaran berkonstitusi bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang semakin baik lagi.

Hadirin yang Saya muliakan,

Negara dan konstitusi adalah dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi mendahului setiap pemerintahan, karena konstitusi menentukan kewenangan dan memberikan kepada pemerintah, hak untuk melaksanakan kekuasaannya. Di sisi lain, konstitusi juga mengatur hak-hak dasar dan kewajiban tiap-tiap warga negaranya.

Konstitusi merupakan konsensus bersama atau general agreement seluruh warga negara mengenai bangunan yang di-ideal-kan berkenaan dengan negara.  Oleh karena itu, saya berpandangan secara garis besar, konstitusi harus mengandung substansi tentang hasil perjuangan politik bangsa Indonesia di masa yang lampau dan merangkum pandangan serta konsensus tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik di masa yang lalu, saat ini maupun masa yang akan datang.

Dengan demikian, konstitusi bukanlah undang-undang biasa. Sah atau tidaknya suatu norma hukum lainnya ditentukan oleh konstitusi, karena konstitusi adalah hukum negara yang tertinggi. Pancasila telah kita sepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Konstitusi juga tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh lembaga  yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Oleh karenanya, konstitusi lebih sulit diubah dibandingkan dengan norma hukum lainnya.

Hadirin yang  Saya hormati,

Sejak awal kelahirannya, konstitusi kita telah mengatur, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah MPR RI. Lembaga yang kita peringati hari kelahirannya ke 67 tahun yang jatuh pada tanggal 29 Agustus kemarin.

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan tahun 1999-2002 telah menghapuskan status MPR sebagai lembaga tertinggi negara, namun saya tetap berpandangan, MPR saat ini secara substantif tetap berfungsi sebagai ”lembaga tertinggi” negara, mengingat peran MPR sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi negara kita.

Hadirin yang berbahagia,

Kami patut bersyukur, di tengah berlangsungnya praktek liberalisme politik saat ini, MPR tetap berusaha menjaga marwah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yakni demokrasi musyawarah dan mufakat.

Salah satu wujud konkrit dari pelaksanaan demokrasi musyawarah-mufakat itu tercermin dari pelaksanaan tugas Tim Kerja Sosialisasi MPR dalam membahas, merumuskan dan menetapkan Buku Pedoman Materi Sosialisasi Empar Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yang peluncurannya dilakukan pada hari ini juga. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan dan anggota Tim Kerja Sosialisasi MPR yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Semoga lahirnya buku Empat Pilar tersebut akan membantu para Anggota MPR RI dalam melaksanakan tugas sosialisasinya serta dapat dijadikan pedoman bagi segenap bangsa Indonesia untuk memahami dan mengamalkan esensi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, khususnya dalam memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Hadirin yang Saya muliakan,

Di akhir pidato ini, saya ingin mengajak kita semua bangsa Indonesia, khususnya para penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah, untuk kembali kepada jiwa dan kepribadian bangsa kita sendiri sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kehiduapan Berbangsa dan Bernegara.

Saya yakin, pengamalan nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menjadi solusi bagi bangsa kita untuk meninggalkan fase transisi demokrasi menuju fase konsolidasi demokrasi. Dengan demikian, kita dapat segera merasakan manfaat demokrasi yang sedang kita bangun ini untuk tujuan mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia sesegera mungkin.

Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan ridho dan hidayahNya kepada kita semua. ”Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Konstitusi RI, dan Dirgahayu MPR RI.”

Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wa­­­ba­­rakatuh.

KETUA MPR RI,

H.M TAUFIQ KIEMAS

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (4)

Komentar Terkini

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I