Kamis, 01/11/2012 07:15

Masyarakat Tanya Nasib Kabupaten Malaka

Pemekaran Kabupaten Malaka di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi isu dominan yang dibicarakan dalam pertemuan delegasi MPR dengan  Gubernur NTT, Bupati Belu, Kapolda, Danrem 161/Wira Sakti, Uskup Atambua, tim Kementerian Perdagangan, dan tim Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta masyarakat Belu.

Pertemuan yang digelar di Gedung Betelaleno Aula Pemda Kabupaten Belu, Rabu 31 Oktober 2012, dihadiri Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid dan pimpinan fraksi MPR serta sejumlah anggota DPR dan DPD yang berasal dari Dapil NTT.

Kabupaten Malaka belum  dijadikan sebagai daerah otonom baru setelah DPR dalam sidang paripurna pada Kamis 25 Oktober 2012 menetapkan lima daerah otonom baru. Keputusan itu membuat kecewa masyarakat yang berada di daerah Malaka yang hendak dimekarkan itu.

"Kita ingin memastikan apakah pemekaran itu jadi atau tidak? Kalau jadi kapan dan kalau tidak kenapa?," tanya seorang warga dalam dialog dengan delegasi MPR.

"Kami sudah berjuang selama delapan tahun, tapi kami kecewa dengan DPR," tambah seorang penanya lagi.

Anggota DPR dan DPD yang hadir menanggapi keinginan masyarakat untuk mendapatkan daerah otonom Kabupaten Malaka.

Hampir semua pimpinan fraksi menegaskan dukungan pembentukan Kabupaten Malaka. Martin Hutabarat, Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR, menyatakan komitmen mendukung pembentukan Kabupaten Malaka.

Komitmen yang sama juga disampaikan pimpinan fraksi MPR yang hadir seperti Ibrahim Sakty Batubara (Ketua Fraksi PAN), Sri Rahayu (PDIP), Josef A. Nae Soi (Partai Golkar), Agus Bastian (Partai Demokrat), Martri Agoeng (PKS). Komitmen yang sama juga disampaikan anggota DPR dan DPD dari NTT.

"Saya sudah bicara dengan Ketua Komisi II dari Partai Golkar. Pemekaran Kabupaten Malaka tidak ada masalah. Tapi masih ada sengketa tanah antara Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kalau kedua bupati bisa menandatangani pernyataan penyelesaian sengketa, bawa ke Jakarta, pemekaran Kabupaten Malaka segera disahkan," kata Charles J. Mesang dari Fraksi Partai Golkar.

Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid mengharapkan agar sengketa bisa diselesaikan Bupati Belu dan Bupati Timor Tengah Selatan dengan pendekatan hati dan melibatkan tokoh adat dan agama. "Mudah-mudahan menjadi hadiah terindah Natal. Kita ingin sebelum Natal persoalan ini bisa selesai," katanya.

Isu lainnya yang dibicarakan dalam pertemuan itu antara lain nasib eks pengungsi Timtim, membangun ekonomi di perbatasan, masalah kesehatan di perbatasan.

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (0)

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu