Selasa, 11/12/2012 16:16

Pencanangan Zona Integritas MPR RI

Sebagai langkah awal, lembaga MPR RI adalah lembaga negara pertama yang melaksanakan Pencanangan Zona Integritas sesuai dengan amanat Inpres No.5 Tahun 2004 dan Permen PAN RI No.20 Tahun 2012.  Pencanangan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.  Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli, Sekretaris Jenderal MPR RI Eddie Siregar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Azwar Abubakar, Direktur LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa, perwakilan BPK RI Agung Firman, dan perwakilan Ombudsman RI Ibnu Tricahyo, dan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal MPR RI Eddie Siregar mengatakan bahwa Pencanangan Zona Integritas (PZI) yang dilakukan Sekretariat Jenderal MPR RI adalah salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan merupakan wujud dari kecintaan sebagai aparatur negara yang berjuang untuk menciptakan organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI yang semakin baik. 

Pencanangan Zona Integritas juga bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani bagi aparatur negara yang bertugas di Setjen MPR RI dalam melaksanakan tugas-tugas melayani negara dan masyarakat.  Bersih dalam hal ini adalah bersih dari budaya koruptif dan ini dimulai dari diri sendiri, segala potensi yang akan menjurus kepada perilaku koruptif dapat secepatnya dicegah.

“Upaya, semangat dan keinginan kita untuk lepas dari budaya korupsi adalah usaha dan tugas kita bersama.  Dan kita semua harus bersyukur bahwa upaya kita dalam melakukan penanggulangan tindak korupsi khususnya di lingkungan Setjen MPR RI telah dan sedang kita laksanakan secara berkesinambungan, pertama melalui penerapan sistem anggaran dan kinerja,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Setjen MPR RI memperoleh nilai CC artinya, Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistenm yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban.

“Perolehan ini sangat baik, namun kedepannya kita akan menuju nilai B atau kita akan berupaya meraih nilai tertinggi AA,” tandas Eddie Siregar.

Menurut penuturan Eddie Siregar, Setjen MPR RI telah melakukan penandatanganan pakta integritas semua pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen MPR RI, ini demi memenuhi akselerasi reformasi birokrasi yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

“Saya selaku Sekretaris Jenderal MPR RI tentu sangat memiliki atensi dan tanggung jawab besar dalam rangka mendorong akselerasi reformasi birokrasi dalam rangka menumbuh kembangkan budaya berorganisasi yang baik baik sikap, perilaku dan cara kerja, juga disiplin, komitmen, dan dedikasi dengan mengembangkan sistem reward dan punishment yang  berkeadilan pada seluruh aparatur di lingkungan Setjen MPR RI.  Mudah-mudahan pencangan zona integritas ini memberikan pengaruh positif dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi dan memiliki komitmen dalam melayani,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Azwar Abubakar menyampaikan apresiasi kepada lembaga negara MPR RI yang tercatat sebagai lembaga negara yang pertama melakukan Pencanangan Zona Integritas.

“Pencanangan yang dilakukan MPR RI Ini adalah pencanangan yang ke 81 dari 600 kementerian lembaga  dan daerah.  MPR RI adalah yang pertama dari lembaga-lembaga negara,” ujarnya.

Kalau dulu ada pakta integritas yang hanya komitmen saja, sekarang ada zona integritas ada aksi riil yang harus dikerjakan sesuai PP No.20 Tahun 2004.  Upaya ini sangat serius.  Menurut Azwar, keberhasilan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara intensif, serius dan sungguh-sungguh dan juga harus merupakan upaya bersama yang terpadu dan komprehensif yang dilakukan oleh seluurh bangsa terutama bagi instansi pemerintah dan aparatur negara.

“Konsep pemberantasan kourpsi memang harus dimulai dari kita sendiri, mulai dari yang termudah dan mulai dari sekarang.  Ada motonya seperti yang tercatat di buku Pedoman Umum Pakta Integritas dan Zona Integritas yakni, Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan sekaranh, mau kapan lagi?” tandasnya.

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (0)

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu