Kamis, 27/12/2012 08:32

Haruskah Koruptor Dihukum Mati?

Jakarta - Wacana tentang perlunya pembelakukan hukuman mati bagi koruptor muncul lagi. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin pun tak alergi dengan wacana ini.  

"Kalau destruksinya besar, bisa dihukum mati," katanya, seusai menjadi pembicara dalam acara 'Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM 2012' di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (26/12).
 
Menurut Wakil Ketua MPR ini, hukuman mati sebenarnya juga sudah ditunggu oleh masyarakat. Sementara saat ini belum ada hakim yang berani memvonis mati koruptor.

Menurut Lukman, hukuman mati kepada koruptor juga tidak melanggar hak asasi manusia sebab tujuannya adalah membatasi hak si koruptor, agar tidak melanggar hak orang lain.

Sementara hukuman seumur hidup dianggap Lukman tidak cukup. Sebab, hukuman seumur hidup justru memungkinkan si terhukum masih bisa melakukan tindakannya. "Seperti dalam kasus narkoba. Sudah dihukum mati, tapi masih bisa melakukan transaksi di dalam penjara," ujarnya.

Salah satu cara untuk mewujudkan hukuman mati kepada koruptor bisa melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Wacana hukuman mati terhadap koruptor sebenarnya sudah cukup lama didengungkan oleh banyak kalangan. Sama seperti hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba. Namun sebagian aktivis hak asasi manusia menentang hukuman mati. Sebab selain tidak berperikemanusiaan, hukuman mati juga dianggap tidak akan merehabilitasi sang terhukum bila ternyata hakim salah menjatuhkan vonis.

Sebelumnya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendorong pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku korupsi, narkoba, dan terorisme. Hal itu merupakan salah satu rekomendasi Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI di Jakarta, pekan lalu.


Sumber: www.jurnalparlemen.com

Anggota: LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Share

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I