Selasa, 19/02/2013 08:53

Tak Ada Alasan Kembali Ke GBHN

Pro kontra menyangkut wacana kembalinya GBHN, merupakan buntut kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan RPJPM dan RPJPN. Seharusnya, Bappenas, sebagai lembaga yang menghasilkan kedua produk rencana pembangunan, itu menginformasikan keberadaan RPJPM dan RPJPN di tengah masyarakat. Sehingga,  tidak muncul lagi wacana pembuatan GBHN seperti zaman Orde Baru.
 
Usai reformasi, keberadaan GBHN memang sudah ditiadakan. Penghilangan GBHN, merupakan konsekwensi pengurangan wewenang yang dimiliki oleh MPR RI. Paska reformasi, MPR tidak lagi memiliki kewenangan membuat ketetapan yang sifatnya mengatur. Termasuk untuk membuat ketetapan terhadap GBHN.
 
Pernyataan itu disampaikan Prof. Dr. Maswadi Rauf MA, Guru Besar Ilmu Politik UI, pada acara Dialog Pilar Negara, yang dilaksanakan di Kompleks MPR, DPR dan DPD pada Senin (18/2). Selain Maswadi, dialog yang mengetengahkan tema Urgensi dan Relevansi GBHN di Masa Kini, itu mengetengahkan nara sumber Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin,  dan peneliti senior LIPI Prof. Dr. Syamsuddin  Haris.
 
Ke depan, menurut Maswadi yang dibutuhkan adalah sosialisasi terhadap RPJPM dan RPJPN. Ini penting agar masyarakat tidak mempertanyakan haluan pembangunan negara. Karena keberadaan RPJPM dan RPJPN, sesungguhnya  merupakan  GBHN di era reformasi.
 
Sementara Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, selama ini MPR menerima masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang menginginkan dikembalikannya  GBHN. Alasannya, ketiadaan GBHN, mengakibatkan ketidak jelasan arah pembangunan yang hendak dituju bangsa Indonesia.
 
Masyarakat, menurut Lukman, merasa rindu dengan ketenangan dan kejelasan arah pembangunan yang semetinya dilakukan pemerintah. Bukan seperti sekarang yang menyandarkan perencanaan pembangunan hanya dari visi misi calon presiden.
 
Sedangkan Prof. Dr. Syamsuddin  Haris mengaku,  tidak melihat adanya relevansi pengembalian GBHN seperti saat Orba. Alasannya, mekanisme politik berbangsa dan berbnegara yang menjadi pilihan bangsa Indonesia paska reformasi memang tidak memungkinkan kembalinya GBHN. Sementara GBHN yang dulu dibuat oleh MPR sudah berubah menjadi RPJPM dan RPJPN yang dibikin oleh Bappenas.

Share

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I