Rabu, 13/03/2013 09:03

Pemilukada Gubernur Dipilih DPRD

Rencana amandeman pasal-pasal dalam UU Pemilukada oleh DPR sepertinya bakal menemui jalan terjal. Terbukti tidak sedikit pihak yang menolak rencana tersebut. Salah satunya adalah DR. Sonny Harry B. Harmadi, Kepala Lembaga Demografi FEUI.

Menurut Sonny penggantian  pemilukada dari system langsung menjadi perwakilan oleh DPRD, diseluruh tingkat pemerintah daerah sulit diterima. Kecuali kalau sistem parwakilan,  itu hanya diberuntukkan bagi Pemilukada Gubernur. Sementara ditingkat Kabupaten Kota tetap memakai system langsung.

Pernyataan itu disampaikan Sonny saat menyampaikan makalahnya pada acara Dialog Pilar Negara yang berlangsung di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI pada Senin (11/3). Tema yang dibahas pada acara tersebut adalah Implementasi Pemilihan Kepala Daerah. Selain Sonny,  nara sumber yang menyampaikan makalahnya pada acara tersebut adalah, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari dan Rahadi Zakaria, anggota tim kerja sosialisasi empat pilar MPR RI.

Pemakaian sistem perwakilan, menurut Sonny sangat mungkin dilakukan pada Pemilukada tingkat propinsi. Karena kenyataannya otonomi daerah tidak berada di tangan Gubernur. Sementara di Kabupaten dan Kota, sistem pemilihan langsung yang selama ini sudah berjalan tidak boleh diubah lagi.

Akan tetapi, Sonny mengakui bahwa kedua sistem pemilihan itu, baik perwakilan maupun langsung sama-sama memiliki pulus dan minus. Pada sstem perwakilan besarnya biaya pemilukada bisa ditekan. Namun transparansi pemilukada lebih bisa terjamin pada system langsung, disbanding perwakilan.

Menyangkut tingginya biaya pemilukada, Sonny memberi usulan agar pelaksanaan pemilukada  dilakukan serentak. Namun bukan serentak untuk seluruh wilayah, tetapi serentak di wilayah tertentu. Cara ini sekaligus diharapkan bisa menekan peluang terjadinya mobilisasi masa yang selama ini dituduhkan selalu terjadi pada pelaksanaan pemilukada.

Sementara Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y. Thohari mengatakan ekses yang terjadi pada pemilukada harus dieliminir dengan cara-cara tertentu. Tapi bukan dengan melakukan amandemen terhadap UU Pemilkada. Sikap tersebut perlu ditegaskan agar DPR tidak gampang mengubah UU ketika terjadi ekses tertentu dalam masyarakat.

Mengganti sistem langsung pada Pemilukada menjadi perwakilan, menurut Hajriyanto kurang bijaksana. Karena dengan system langsung masyarakat akan melakukan pembelajarannya sendiri. Dan dengan begitu mereka tidak bisa menyalahkan DPRD, jika dibelakang hari terdapat kesalahan yang dilakukan Bupati, Walikota atau Gubernur.

Sebaliknya, jika pemilihan diwakilkan, bukan tidak mungkin masyarakat akan marah. Terutama  jika dikemudian hari pemimpinnya tidak berhasil melakukan pembangunan. Apalagi sampai melakukan kesalahan, seperti korupsi.

Sementara anggota Tim Kerja Sosialisasi Rahadi Zakaria, menyebut beberapa pasal dalam UU  Pemilukada memiliki sifat konotati, sehingga memungkinkan terjadinya dualisme definisi. Pasal tersebut antara lain berbunyi, pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Kalimat itu menurut Tahadi berpeluang untuk diartikan bahwa Pemilukada juga bisa dilakukan secara perwakilan. Ke depan Rahadi berharap kondisi ini diperbaiki, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pemaknaan. 

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (0)

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I