Kamis, 25/04/2013 17:04

Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan Indonesia


Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(MPR RI)

Bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran, Bandung

Dengan melanjutkan kesuksesan penyelenggaraan seminar nasional di berbagai propinsi dan daerah di seluruh Indonesia. Pada hari Kamis 25 April 2013 MPR RI kembali menggelar Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan Indonesia  . Acara kali ini  diselenggarakan di kota kembang Bandung, bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran dan bertempat di Hotel Aston Bandung.

Seminar Nasional pada kesempatan  tersebut bertemakan “Reformulasi Model GBHN : Tinjauan Terhadap Peran Dan Fungsi MPR RI dalam Sistem Perencanaan Pembangounan Nasional”. Menghadirkan sebagai  Perwakilan dari MPR RI : Mohammad Jafar Hafsah (Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI),  Arif Budimata (Fraksi PDI Perjuangan), Yusyus Wardana (Fraksi Demokrat ), Dedi Ishak (Fraksi Golkar),  Agus Purnomo (Fraksi PKS), Mohammad Sofwat Hadi (Anggota DPD) . Sedangkan dari Sekretariat Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono sebagai Kepala Pusat Pengkajian di MPR RI. Narasumber Kegiatan adalah para Akademisi atau Praktisi dari Universitas yang berjumlah empat orang.

Walaupun Cuaca kurang mendukung tidak mengurangi antusias peserta  kali ini, terbukti dengan banyaknya peserta yang hadir di tempat acara. Kegiatan dibuka oleh Jafar Hafsah yang mewakili Pimpinan MPR, menyampaikan bahwa Tim Kerja  Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia dibentuk untuk melakukan kajian terhadap berbagai isu – isu aspirasi masyarakat  dan daerah yang sedang berlangsung atau yang sudah berlalu khususnya mengenai Konsepsi, Aspirasi Usulan Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Penguatan Lembaga-Lembaga Negara, Implementasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Keberadaan Putusan-Putusan MPR, dan Produk Undang Undang .

Seminar Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia menjadi penting dan strategis guna mendukung tugas Tim Kerja Kajian dalam melakukan kajian terhadap model sistem perencanaan yang tepat dan berorientasi pada demokrasi dan kesejahtteraan rakyat serta menjadi sarana dalam pengelolaan aspirasi masyarakat untuk penyusunan rancangan Undang Undang tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tujuan Kegiatan memperoleh masukan dan rekomendasi dalam berbagai perspektif terkait dengan format ideal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memperoleh masukan terkait wacana dihidupkannya GBHN sebagai acuan dalam Pembangunan Pasional serta memperoleh masukan terkait peran MPR RI dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peserta kegiatan adalah kalangan sivitas akademika/pakar/dosen (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum dan disiplin ilmu lainnya yang relevan), unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM sebanyak 100 peserta. Kegiatan diakhiri dengan perumusan materi dan rekomendasi yang dibacakan oleh tim perumus di akhir acara.

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini
Komentar (0)

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I