Selasa, 01/01/2002 02:00

AFFAN GAFAR : PAH I HARUS KONSISTEN MELAKUKAN AMANDEMEN

Jakarta, 22 Mei 2002 AFFAN GAFAR : PAH I HARUS KONSISTEN MELAKUKAN AMANDEMEN UUD 1945

Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945 harus konsisten. Contohnya mengenai Pasal 6A yang masih memunculkan dua alternatif. Hal ini pada amandemen ketiga sudah disebutkan dalam ayat (1) bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Seharusnya alternatif-alternatif pada pasal ini tidak ada lagi. Pada amandemen ketiga sudah ditetapkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung. “Hal ini sudah diamandemen.� Sehingga tidak ada alternatif lain pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dilpilih oleh MPR.

Hal tersebut disampaikan Pakar Politik UGM Affan Gafar pada acara Uji Sahih Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 di Universitas Negeri Yogyakarta, hari Rabu (22/5). Dihadapan peserta yang terdiri dari berbagai kalangan seperti akademisi, politikus daerah, tokoh masyarakat, aktivis LSM serta kalangan pemuda dan mahasiswa, lebih lanjut Affan mengatakan, jika pada putara pertama tidak tercapai, putaran kedua juga harus tetap dikembalikan lagi pada rakyat. Karena itu adalah hak rakyat sesuai Pasal 6A ayat (1) pada amandemen ketiga. “ini merupakan bagian dari konstitusi nasional dan tidak bisa dirubah-rubah lagi,� tegasnya. Fungsi MPR, menurut Affan, tidak lagi menyentuh masalah yang berkaitan dengan GBHN. Dengan pemilihan langsung itu, otomatis semua platform adalah platform calon Presiden bersangkutan. Semua rencana-rencana lima tahun ke depan, adalah rencana-rencana yang ditawarkan oleh calon Presiden bersangkutan. “Tidak lagi melalui GBHN,� ujarnya. Dan MPR nantinya juga tidak mempunyai fungsi legislasi seperti sekarang ini. “Fungsinya harus dibatasi,� jelasnya. Mencermati keberadaan Utusan Golongan, Affan mengatakan, perlu dipertimbangkan kembali dari kelembagaan MPR. Karena tidak sesuai dengan hakekat dari kehidupan yang demokratis.

Mengenai keberadaan DPA, Affan mengatakan, agar dihapus. Karena, jelas Affan, keberadaannya hampir tidak pernah terlihat manfaatnya, dan eksistensi konseptualnya juga sangat terbatas. Perubahan atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui Referendum nasional sebagaimana disebutkan pada ayat (5) Bab XIV, Affan mengatakan, sebenarnya hal itu tidak perlukan. Karena, Pembukaan UUD 1945 telah disepakati bersama untuk tidak disentuh. Dengan semangat Pembukaan UUD 1945, menurut Affan, dengan sendirinya prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipelihara dan dijaga. (elis)

Share

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu