Selasa, 01/01/2002 02:00

FUNGSI PENGAWASAN DPD PERLU DIPERJELAS .............

Jakarta, 22 Juni 2004
FUNGSI PENGAWASAN DPD PERLU DIPERJELAS KEMBALI DALAM UU NO. 22 TAHUN 2003

Dari seluruh peserta kelompok diskusi yang terbagi dalam empat kelompok diskusi di hari ke-3 Lokakarya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR bekerjasama dengan IDEA kembali memberikan laporannya mengenai fungsi DPD dalam hal memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Keempat kelompok diskusi dalam laporannya menilai, belum ada kejelasan dan batasan serta mekanisme pengaturan terhadap kewenangan DPD itu kepada pemerintah yang dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPD, DPR dan DPRD, dan Tatib DPD. Dalam kelompok diskusi II mengemuka beberapa pertanyaan mengenai ketidakjelasan dari fungsi tersebut. Kelompok diskusi II melalui juru bicaranya Intsiawati Ayus mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang mengemuka dalam proses pembahasan di kelompok II. Diantaranya ada kekhawatiran dari fungsi DPD itu akan sama saja dengan mencurigai pemerintah. Dan apakah peran pengawasan DPD mewakili kepentingan daerah, serta bagaimana melakukan mekanisme pengawasan. Keempat kelompok diskusi itu pun dalam rapat pleno yang digelar hari Selasa (22/6) menghendaki untuk merumuskan kembali definisi mengenai fungsi pengawasan dalam Tatib DPD, dan perlu ada sistem atau mekanisme yang jelas mengenai pengawasan DPD terhadap pelaksanaan Undang-Undang, serta perlu pengaturan yang tegas mengenai pengawasan pelaksanaan di daerah untuk menghindari adanya konflik. Dalam rangka melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Tatib DPR dan MPR, serta untuk melakukan proses perubahan Undang-Undang yang terkait dengan fungsi dan tugas DPD, sangat dibutuhkan adanya tenaga Tim Ahli. Dalam laporan kelompok diskusi III yang dibacakan K.H.A. Mudjib Imron, merasa DPD juga mempunyai peranan dalam perubahan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No.25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kelompok ini pun melihat ada tiga aspek dalam fungsi pengawasan DPD, yaitu aspek legal konstitusional terhadap pelaksanaan Undang-Undang, aspek akuntabilitas kinerja yang dilihat dari sisi kelembagaan dan sisi aparatnya, serta aspek pemanfaatan negara. Bagi kelompok diskusi satu dalam laporannya yang dibacakan Aryanti Baramuli Putri dari Sulawesi Utara, telah menyusun beberapa langkah strategis menghadapi permasalahan tersebut, antara lain : pertama, membangun sinergi pengawasan pada tiap jenjang yang ada; kedua, melakukan pengawasan untuk menjamin kesinambungan pembangunan; ketiga, memasukkan definisi pengawasan pada berbagai jenjang dalam tata tertib; dan keempat, merumuskan startegi komunikasi untuk memperkuat keberpihakan kepada DPD. Pengawasan sangatlah diperlukan sebagai social control. Pengawasan, disampaikan Juru Bicara kelompok II, dapat dilakukan dengan cara sistem monitoring, melakukan kunjungan-kunjungan, serta mencari data-data dari sumber informasi lain. (Tim Pemberitaan MPR)

Share

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu