Selasa, 01/01/2002 02:00

KORUPSI HARUS DIATUR DALAM UUD

KORUPSI HARUS DIATUR DALAM UUD

Korupsi yang telah menjadi penyakit bangsa harus mendapat porsi yang besar dalam UUD. Demikian pernyataan salah satu calon Anggota Komisi Konstitusi Anas Saidi dalam Uji Publik (dialog) dengan Anggota Panitia Ad Hoc I di Ruang GBHN, Nusantara V MPR/DPR, Selasa (30/9) dalam rangka pemilihan calon Anggota Komisi Konstitusi. Pada kesempatan ini, Anggota Panitia Ad Hoc I dijadwalkan melakukan dialog dengan 9 (sembilan) calon Anggota Komisi Konstitusi, yaitu: Anas Saidi, Albert Hasibuan, Bambang Sutrisno, DP. Asral, Ishak Latuconsina, JH. Sinaulan, A. Rosyid Al Atok, Bun Yamin Ramto, dan Cecep Syarifuddin. Dalam makalahnya yang berjudul Beberapa Agenda Komisi Konstitusi: Sebuah Catatan, Anas menyatakan, jika prinsip dasar penyusunan sebuah UUD salah satunya harus sensitif terhadap realitas sosial, sehingga UUD menjadi hidup (a living constitution), maka masalah krusial yang belum termuat dalam amandemen UUD 1945 adalah masalah korupsi dengan segala seluk-beluknya. Anas yang juga merupakan peneliti LIPI berpendapat, korupsi yang telah menjadi penyakit bangsa yang paling parah harus mendapatkan porsi yang besar dalam UUD, masalah korupsi yang sudah sangat struktural tidak cukup jika hanya diserahkan dalam KUHP. “Mungkin itu bukan sebuah kelaziman. Karena semangat living constitution tidak ada salahnya kita tidak meniru negara lain, karena problemnya juga berbeda,� tandas Anas dalam dialog yang dipimpin oleh Ketua Panitia Ad Hoc I Jakob Tobing yang didampingi oleh Wakil Ketua Panitia Ad Hoc I Theo Sambuaga (F-PG) dan Harun Kamil (F-UG). Berbeda dengan Anas, Albert Hasibuan menyatakan, masalah korupsi tidak usah diletakkan dalam konsititusi. “Karena korupsi bukan merupakan suatu penyakit yang hebat, walaupun sekarang ini kita menderita karena korupsi. Tetapi korupsi ini tidak layak dimasukkan di dalam konstitusi yang menjadi dasar dari negara kita. Korupsi harus diatur dalam undang-undang yang melarang korupsi dan harus mejadi political will dari pemerintahan sekarang ini untuk memberantas korupsi, walaupun tidak tercantum di dalam konstitusi,� tegas Albert. Komisi Konstitusi Albert berpendapat, Keempat amandemen UUD 1945 merupakan suatu langkah maju dan sudah menunjukkan bahwa Indonesia sudah melakukan pembaharuan UUD dan juga merupakan suatu reformasi konstutusi yang bersifat mendasar. Walupun demikian, menurut Albert, Amandemen tersebut harus disusun secara sistematis, karena masih terdapat kelemahan-kelemahan. “Kelemahan-kelemahan itu bisa saja dikoreksi atau disesuaikan, tetapi bukan merupakan kelemahan-kelemahan yang prinsipil, melainkan kelemahan-kelemahan yang merupakan akibat dari pemikiran-pemikiran yang kurang terfokus,� lanjut Albert. Terhadap Amandemen UUD 1945, Albert mengatakan, secara prinsipil tidak ada suatu suatu perubahan yang harus dilakukan atau akan diadakakan amandemen lagi. “Saya berpandangan bahwa Komisi Konstitusi tidak boleh mengadakan amandemen lagi dan bukan merupakan wewenangnya. Tetapi saya anggap memang harus ada semacam perubahan atau penyempurnaan-penyempurnaan yang ada,� kata Albert yang juga merupakan Ketua KPP HAM Timor Timur. Sementara itu, Bambang Sutrisno berpendapat, wewenang Komisi Konstitusi adalah melakukan pengkajian secara komprehensif bukan membuat UUD, bukan mengubah UUD. “Sehingga kalau ada aliran yang menyatakan UUD 1945 harus diubah, itu adalah hak mereka sebagai seorang expert. Saya juga memiliki suatu pandangan, memiliki suatu integrity bahwa ini pandangan saya sebagai seorang expert dari kaca mata saya memandang. Saya memandang bahwa perubahan-perubahan yang sudah komprehensif dan substansif harus kita pertahankan semangatnya. Jadi kita bisa beradu argumen nanti di Komisi Konstitusi,� jelas Bambang yang juga merupakan staf pengajar di Universitas Padjadjaran. Impeachment Apabila impechment telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, Albert berpendapat, MPR harus mengikuti keputusan tersebut. Menurut Albert, walaupun dalam UUD 1945, masih ada kemungkinan MPR menolak impeachment tersebut, maka akan terjadi semacam dua perbedaan pendapat atau sikap yang bisa membuat suatu krisis konstitusional. “Karena kalau impeachment tersebut didasarkan pada korupsi atau tindakan pidana tertentu, sehingga harus di-impeach, dan MPR menolak, maka timbul semacam kontradiksi-kontradiksi tertentu. Untuk itu impeachment harus diikuti sepenuhnya oleh MPR,� tandas Albert. Senada dengan Albert, Ishak Latuconsina menyatakan, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden bersalah, kemudian MPR bersidang dan tidak meng-impeach presiden, maka akan ada suatu kontradiksi antara keputusan hukum dan keputusan politik yang kemudian akan membuat masyarakat menjadi bingung dan tidak mendukung hukum. “Kalau keputusan Mahkamah Konstitusi itu memang tidak sampai kepada keputusan bahwa Presiden bersalah, tentu saja MPR dapat mempertimbangkan sanksi apa yang akan diberikan kepada Presiden. Tetapi kalau keputusan itu bahwa Presiden bersalah, seyogyanya ada konsistensi antara keputusan hukum dan keputusan politik. Jadi apabila Presiden diputuskan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi, seyogyanyalah Majelis mengesahkan keputusan tersebut dengan meng-impeach Presiden,� tegas Ishak yang juga merupakan mantan Anggota Panitia Ad Hoc I. (amm)

Share

LCC 2012 Seleksi Provinsi Kalimantan Timur Babak Penyisihan I