Kamis, 14/06/2012 12:59

Ahmad Farhan Hamid: Pancasila Harus De Jure dan De Facto

 

Jakarta - “Bagaimana mengimplementasikan Pancasila?” tanya Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid. Pertanyaan itu dijawabnya sendiri dengan mengatakan, “Pancasila harus diimplementasikan secara de jure dan de facto.” Dimaksud dengan de jure adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila masuk dalam semangat di peraturan perundangan-undangan, dari UUD NRI Tahun 1945 sampai peraturan paling bawah, seperti peraturan daerah. Sedang de facto adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diimplementasi dalam hidup keseharian, mengubah kata-kata yang simbolik menjadi aksi nyata yang aktif.
Diakui secara de jure dan de facto nilai-nilai Pancasila memang masih belum secara penuh terangkum, masih banyak peraturan-peraturan daerah yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan banyaknya perilaku penyelenggara negara yang juga jauh dari nilai-nilai Pancasila. “Namun kita tidak boleh menyerah untuk terus berupaya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Dalam kesempatan Dialog Pilar Negara, salah satu metode Sosialisai 4 Pilar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, 11 Juni 2012, di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, itu Ahmad Farhan menceritakan kilas balik saat 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Pada masa itu ada dua ideologi besar yang berebut pengaruh, yakni kapitalisme dan sosialisme, namun para pendiri bangsa tidak memiliki kedua ideologi itu.
Bung Karno semasa pembuangan di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, melakukan berbagai perenungan mengenai sebuah ideologi yang digali dari bumi nusantara sendiri. Saat di Ende, Bung Karno melihat kehidupan masyarakat harmonis dan saling menghargai. Pengalaman seperti itu yang mengilhami Bung Karno dalam menyusun Pancasila.
Pancasila menurut Ahmad Farhan Hamid sebagai sebuah oleh pikiran intelektual Bung Karno dianggap sudah selesai dan ujian terhadap Pancasila juga sudah bisa diatasi, namun yang paling penting saat ini dilakukan adalah pada taraf implementasinya. “Di sinilah memerlukan proses,” paparnya. Ia mencontohkan, Amerika Serikat untuk menjadi negara yang demokratis, menjunjung tinggi hak manusia, dan sejahtera memerlukan waktu 100 tahun lebih.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR, Muhammad Djafar Hafsah, yang dalam kesempatan itu juga menjadi mitra diskusi, menuturkan Pancasila adalah dasar negara, filosofi, falsafah, dan way of life bangsa Indonesia. Pancasila yang digali dari bumi nusantara dan dikristalkan kemudian diambil inti sarinya adalah sebagai arahan dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Diakui, sebenarnya Pancasila sudah diwujudkan dalam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, “Namun belum sampai 100%,” ujarnya. Dikatakan bila kita sudah mengaku berketuhanan yang mahaesa, itu sudah dikatakan ber-Pancasila.
Saat Pancasila dijadikan alat, semasa Orde Baru, untuk kepentingan kekuasaan, menurut Djafar Hafsah dari situlah yang membuat Pancasila rusak. “Namanya saja dijadikan alat,” ujarnya. Pancasila sebagai alat menjadi rusak sebab alat itu penggunaannya tidak tepat. “Kalau pisau digunakan untuk memotong manusia pasti rusak, tapi kalau pisau untuk memotong sayuran pasti tidak akan rusak,” diibaratkan oleh alumni Universitas Hasanuddin itu. Menurutnya yang paling penting di sini adalah siapa yang menggunakan alat itu.
Ia mendorong agar pemahaman Pancasila harus dikembangkan. Ia mendukung sosialisasi yang dilakukan oleh MPR, namun pria asal Sulawesi Selatan itu lebih setuju menggunakan kata memasyarakatkan. “Memasyaraktkan Pancasila dan mem-Pancasila-kan masyarakat,” ungkapnya.
Cara memasyarakatkan Pancasila dicontohkan oleh Djafar Hafsah seperti melalui pendidikan, pelatihan, dan memberikan ketauladanan hidup.  Pancasila harus didengungdengungkan kembali,” tegasnya
(Biro Humas MPR)

Share

Komentar (0)