Jumat, 30/03/2012 10:59
PPP Minta Kenaikan BBM Ditunda
akarta Satu per satu parpol di DPR menolak kenaikan harga BBM. PPP, salah satu anggota koalisi, meminta kenaikan harga BBM ditunda.
"PPP mencermati kondisi psikologis masyarakat luas belakangan ini, maka untuk kondisi saat ini, dalam jangka waktu dekat ini, menaikkan harga BBM bisa ditangguhkan dulu oleh Pemerintah untuk sementara. Kenaikan harga BBM ditunda sampai kondisi riil masyarakat relatif sudah cukup siap," kata Waketum PPP Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).
Menurut Lukman, saat ini FPPP DPR sedang mengadakan rapat. Tujuannya mengarahkan anggota FPPP DPR menjelang voting kenaikan harga BBM.
"Kita akan sampaikan ke semua anggota fraksi," kata Wakil Ketua MPR ini.
PPP berharap pemerintah menggunakan jalur lain. Termasuk penghematan anggaran untuk meredam rencana kenaikan harga BBM.
"Penggantian pengurangan (bukan pencabutan) subsidi BBM bisa didapat dengan lebih mengedepankan efisiensi/pengetatan/penghematan anggaran semua sektor pengeluaran lembaga negara, kementerian negara, gaji pejabat negara, dll," tegasnya.
Sumber: Elvan Dany Sutrisno - detikNews
"PPP mencermati kondisi psikologis masyarakat luas belakangan ini, maka untuk kondisi saat ini, dalam jangka waktu dekat ini, menaikkan harga BBM bisa ditangguhkan dulu oleh Pemerintah untuk sementara. Kenaikan harga BBM ditunda sampai kondisi riil masyarakat relatif sudah cukup siap," kata Waketum PPP Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).
Menurut Lukman, saat ini FPPP DPR sedang mengadakan rapat. Tujuannya mengarahkan anggota FPPP DPR menjelang voting kenaikan harga BBM.
"Kita akan sampaikan ke semua anggota fraksi," kata Wakil Ketua MPR ini.
PPP berharap pemerintah menggunakan jalur lain. Termasuk penghematan anggaran untuk meredam rencana kenaikan harga BBM.
"Penggantian pengurangan (bukan pencabutan) subsidi BBM bisa didapat dengan lebih mengedepankan efisiensi/pengetatan/penghematan anggaran semua sektor pengeluaran lembaga negara, kementerian negara, gaji pejabat negara, dll," tegasnya.
Sumber: Elvan Dany Sutrisno - detikNews
-
Rabu, 15/05/2013 10:31
Wakil Ketua MPR Minta DPT Akurat -
Jumat, 26/04/2013 10:34
Pancasila sebagai Pilar Bangsa -
Jumat, 26/04/2013 10:32
Wakil Ketua MPR minta pemerintah cermati PP Tembakau -
Kamis, 25/04/2013 08:55
Wakil Ketua MPR RI Hadiri Peringatan Harlah GP Ansor ke-79 -
Jumat, 05/04/2013 07:06
Wakil Ketua MPR: Bendera GAM Biarkan Jadi Sejarah
