Kerjasama Antar Parlemen Perlu Ditingkatkan guna Mendukung Kerjasama Bilateral Indonesia-Pakistan

11 Mei 2010 13:51 WIB

Hubungan diplomatik dan hubungan bilateral yang baik antara dua negara tidak akan maksimal apabila tidak didukung hubungan kerjasama antar parlemen yang erat. Pembentukan kelompok persahabatan (friendship group) antar parlemen merupakan hal yang penting dalam mendukung kerjasama antar parlemen. Demikian ditegaskan oleh Duta Besar (Dubes) Pakistan, H. E. Mr. Sanaullah yang baru pertama kali bertugas di kawasan Asia, ketika diterima oleh Ketua MPR, Taufiq Kiemas didampingi Wakil Ketuanya Hajriyanto Y. Thohari dan Melani Leimena Suharli di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III lantai 9 (8/2).

Menanggapi pernyataan Sanaullah, Taufiq secara spontan merespon ajakan kerjasama tersebut dengan membicarakan langkah awal kerjasama Indonesia-Pakistan. Menurut Taufiq, persahabatan antar kedua negara tidak hanya melalui persahabatan antar eksekutif, tetapi juga melalui persahabatan antar parlemen dimana roh seluruh rakyat ada di anggota parlemennya. Diungkapkannya bahwa Indonesia pernah merintisnya di era kepemimpinan Sukarno.

Mengenai wacana pembentukan kelompok persahabatan (friendship group) antar parlemen yang dilontarkan oleh Sanaullah, dijelaskan Hajriyanto bahwa sesungguhnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah ada suatu badan bernama BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) yang telah memiliki grup kerjasama dengan negara-negara internasional diantaranya adalah grup kerjasama atau kelompok persahabatan Indonesia-Pakistan. “Dalam periode ini, kami berkeinginan kerjasama ini ditingkatkan. Grup yang beranggotakan 10-13 orang ini akan mengadakan pertemuan dan saling mengunjungi antar negara untuk merumuskan kebijakan yang nantinya di-endorse oleh pemerintahan masing-masing negara,” ujar Hajriyanto.

Perbincangan selama satu jam lebih itu mengalir dengan hangat tidak hanya terbatas mengenai wacana pembentukan kelompok persahabatan antar parlemen, namun juga masalah pendidikan dan pertukaran pelajar antar kedua negara. Hajriyanto menjelaskan bahwa Pakistan termasuk salah satu negara tujuan belajar bagi mahasiswa Indonesia yang ingin mendalami agama Islam selain negara-negara Arab. Hajriyanto mengharapkan pengiriman mahasiswa Indonesia ke Pakistan dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Namun demikian, Hajriyanto menanyakan kepada Sanaullah mengenai sikap Pakistan terhadap wacana sebagian media barat yang beranggapan bahwa mempelajari agama Islam identik dengan terorisme.

Sanaullah menjawabnya dengan menjelaskan bahwa Pakistan memiliki tradisi yang panjang dalam mempelajari Islam. Dan sejak dua tahun yang lalu telah dibuat dan diterapkan suatu aturan baru tentang registrasi atau pencatatan kembali para mahasiswa yang belajar di Pakistan khususnya sejak kasus bom Bali. Dari sekian banyak madrasah yang terdapat di Pakistan hanya kurang dari 1% yang diasosiasikan oleh media barat sebagai tempat pelatihan kemiliteran dalam kaitannya terorisme. Pemerintah Pakistan juga terus memodernisasi madrasah-madrasah untuk menghilangkan interpretasi yang salah tersebut. Dan Pakistan menyadari bahwa para mahasiswa yang menimba ilmu di Pakistan adalah mereka yang benar-benar ingin mempelajari Islam.

Pada kesempatan itu, Sanaullah juga menceritakan konflik panjang Pakistan dengan India terkait Kashmir. Mengenai hal itu, diceritakan oleh Taufiq, bahwa beberapa waktu lalu saat mendampingi Megawati Sukarnoputri yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden berkunjung ke Islamabad, Megawati pernah mengundang pemimpin kedua belah negara untuk kembali berunding di Bali yaitu Bali Concorde untuk membicarakan konflik Kashmir. Terkait hal itu, Sanaullah kembali meminta dukungan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional untuk mendukung Pakistan dan India kembali berunding terkait konflik Kashmir untuk mencari penyelesaian yang terbaik bagi masyarakat Kashmir.