Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,

Menimbang :
  1. bahwa dalam rangka meningkatkan dukungan teknis, administratif, dan substantif kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka perlu adanya pengaturan tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.


Mengingat :
  1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5043);
  2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/M/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Memperhatikan :
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2455.1/M.PAN-RB/7/2013 Hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI

M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 1

  1. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat Jenderal MPR adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk Kesekretariatan Lembaga Negara.
  2. Sekretariat Jenderal MPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang berada di bawah MPR dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPR.
  3. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal MPR dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal MPR.

Pasal 2
Sekretariat Jenderal MPR mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif, kepada MPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal MPR menyelenggarakan fungsi:
  1. Memenuhi segala keperluan/kegiatan majelis, alat kelengkapan majelis, dan fraksi/kelompok anggota MPR.
  2. Membantu Pimpinan, Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis menyempurnakan redaksi Rancangan-rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis;
  3. Membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan redaksional/teknis yuridis dari Rancangan- rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis;
  4. Membantu Pimpinan Majelis menyiapkan rancangan anggaran belanja Majelis untuk Sidang Umum/Istimewa;
  5. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan aspirasi masyarakat, perundang- undangan dan pertimbangan hukum, persidangan dan kesekretariatan fraksi/kelompok anggota;
  6. Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan, publikasi, perpustakaan dan dokumentasi;
  7. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan majelis, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan;
  8. Menyiapkan perencanaan dan pengendalian kerumahtanggaan dan kesekretariatan Majelis;
  9. Menyediakan perlengkapan, angkutan, perjalanan, pemeliharaan serta pelayanan kesehatan;
  10. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian mengenai kemajelisan;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Majelis.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
Sekretariat Jenderal MPR terdiri dari :
  1. Biro Persidangan;
  2. Biro Sekretariat Pimpinan;
  3. Biro Hubungan Masyarakat;
  4. Biro Administrasi dan Pengawasan;
  5. Biro Keuangan;
  6. Biro Umum; dan
  7. Pusat Pengkajian.

Bagian Pertama
Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal
Pasal 5
  1. Sekretaris Jenderal MPR mempunyai tugas memimpin Sekretariat Jenderal MPR sesuai dengan tugasnya, membina seluruh satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR agar berdaya guna dan berhasil guna, menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal MPR, serta membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga lain di luar Sekretariat Jenderal MPR.
  2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Jenderal.
  3. Wakil Sekretaris Jenderal MPR mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Jenderal MPR.

Bagian Kedua
Biro Persidangan
Pasal 6
Biro Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kegiatan sidang paripurna, kegiatan panitia ad hoc dan alat kelengkapan MPR lainnya, alat kelengkapan pimpinan, kesekretariatan fraksi dan kelompok anggota, pembuatan risalah sidang atau rapat, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Biro Persidangan menyelenggarakan fungsi:
  1. Pemberian dukungan persidangan paripurna dan pembuatan risalah sidang atau rapat;
  2. Pemberian dukungan kegiatan panitia ad hoc, alat kelengkapan lainnya dan alat kelengkapan pimpinan;
  3. Pemberian dukungan kesekretariatan fraksi dan kelompok anggota; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.
 
Pasal 8
Biro Persidangan, terdiri atas:
  1. Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna dan Risalah;
  2. Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan; dan
  3. Bagian Sekretariat Fraksi dan Kelompok Anggota.

Pasal 9
Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan dukungan Sidang Paripurna MPR, pembuatan risalah sidang atau rapat, penyelenggaraan ketatausahaan Biro Persidangan, dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Persidangan.

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna dan Risalah menyelenggarakan fungsi:
  1. pelayanan Sidang Paripurna MPR;
  2. pembuatan risalah Sidang Paripurna MPR, Rapat Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan lainnya;
  3. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Persidangan;
  4. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja Pimpinan MPR; dan
  5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Persidangan.

Pasal 11
Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna dan Risalah, terdiri atas:
  1. Subbagian Rapat Paripurna;
  2. Subbagian Tata Usaha Persidangan Paripurna; dan
  3. Subbagian Risalah.

Pasal 12
  1. Subbagian Rapat Paripurna mempunyai tugas melakukan pelayanan Sidang Paripurna MPR dan penyusunan panduan rapat.
  2. Subbagian Tata Usaha Persidangan Paripurna mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan di lingkungan Biro Persidangan.
  3. Subbagian Risalah mempunyai tugas melakukan pembuatan risalah Sidang Paripurna, Rapat Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan MPR lainnya.

Pasal 13
Bagian Sekretariat  Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan kegiatan Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan lainnya, serta penyelenggaraan ketatausahaan Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan.
 
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan mempunyai fungsi :
  1. Pelayanan rapat-rapat dan kegiatan Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan lainnya, serta teknis yuridis penyusunan rancangan putusan MPR dan Alat kelengkapan;
  2. pelaksanaan ketatausahaan Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan; dan
  3. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Persidangan.

Pasal 15
Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan, terdiri atas:
  1. Subbagian Rapat Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan; dan
  2. Subbagian Tata Usaha Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan.

Pasal 16
  1. Subbagian Rapat Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan mempunyai tugas melakukan dukungan rapat dan kegiatan Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan, serta teknis yuridis penyusunan rancangan putusan MPR dan Alat Kelengkapan.
  2. Subbagian Tata Usaha Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan.

Pasal 17
Bagian Sekretariat Fraksi dan Kelompok Anggota memiliki tugas melaksanakan dukungan kesekretariatan fraksi dan kelompok anggota.

Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Sekretariat Fraksi dan Kelompok Anggota menyelenggarakan fungsi :
  1. pelayanan rapat dan kegiatan fraksi dan kelompok anggota;
  2. pelaksanaan ketatausahaan Fraksi dan Kelompok Anggota; dan
  3. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Persidangan.

Pasal 19
Bagian Sekretariat Fraksi dan Kelompok Anggota, terdiri atas :
a.    Subbagian Rapat Fraksi dan Kelompok Anggota; dan
b.    Subbagian Tata Usaha Sekretariat Fraksi dan Kelompok Anggota.

Pasal 20
(1)    Subbagian Rapat Fraksi dan Kelompok Anggota mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Fraksi dan Kelompok Anggota.
(2)    Subbagian Tata Usaha Fraksi dan Kelompok Anggota mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Fraksi dan Kelompok Anggota.
 

Bagian Ketiga
Biro Sekretariat Pimpinan Pasal 21
Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Kegiatan Pimpinan MPR, kesekretariatan Pimpinan MPR, dan keprotokolan.

Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Sekretariat Pimpinan menyelenggarakan fungsi:
a.    pemberian dukungan Kegiatan Pimpinan MPR;
b.    pelaksanaan ketatausahaan Pimpinan MPR;
c.    pelaksanaan kegiatan keprotokolan; dan
d.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 23
(1)    Biro Sekretariat Pimpinan, terdiri atas :
a.    Bagian Sekretariat Ketua;
b.    Bagian Sekretariat Wakil Ketua; dan
c.    Bagian Protokol dan Sekretariat Musyawarah Pimpinan.
(2)    Jumlah Bagian Sekretariat Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf    �b� terdiri atas 4 (empat) Bagian.

Pasal 24
Bagian Sekretariat Ketua/Wakil Ketua MPR mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Ketua/Wakil Ketua MPR.

Pasal 25
Bagian Protokol dan Sekretariat Musyawarah Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keprotokolan, pengurusan dokumen perjalanan, alih bahasa, pemberian dukungan rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, rapat konsultasi, dan penyelenggaraan ketatausahaan Biro Sekretariat Pimpinan.

Pasal 26
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25,  Bagian  Protokol  dan Sekretariat Musyawarah Pimpinan menyelenggarakan fungsi:
a.    pelaksanaan kegiatan keprotokolan, pengurusan dokumen perjalanan, dan alih bahasa;
b.    pemberian dukungan rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, dan rapat konsultasi; dan
c.    pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Sekretariat Pimpinan.

Pasal 27
Bagian Protokol dan Sekretariat Musyawarah Pimpinan, terdiri atas :
a.    Subbagian Upacara dan Perjalanan Luar Negeri;
b.    Subbagian Tamu dan Alih Bahasa;
c.    Subbagian Rapat Pimpinan; dan
d.    Subbagian Tata Usaha Biro Sekretariat Pimpinan.
 


Pasal 28
(1)    Subbagian Upacara dan Perjalanan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengaturan upacara, kegiatan Pimpinan MPR, pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat Jenderal MPR.
(2)    Subbagian Tamu dan Alih Bahasa mempunyai tugas melakukan pengaturan tamu dan delegasi Pimpinan MPR, Pimpinan Sekretariat Jenderal, serta pelaksanaan alih bahasa.
(3)    Subbagian Rapat Pimpinan mempunyai tugas melakukan dukungan rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, dan rapat konsultasi.
(4)    Subbagian Tata Usaha Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Biro Sekretariat Pimpinan.

Bagian Keempat
Biro Hubungan Masyarakat Pasal 29
Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberitaan dan hubungan antarlembaga, media visual, pengolahan data dan sistem informasi, melaksanakan pelayanan perpustakaan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 30
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a.    pelaksanaan penyebarluasan informasi dan hubungan antarlembaga;
b.    pelaksanaan dokumentasi media visual;
c.    pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi; dan
d.    pelaksanaan pelayanan perpustakaan.

 

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas :
 
Pasal 31
 
a.    Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga;
b.    Bagian Media Visual;
c.    Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
d.    Bagian Perpustakaan.

Pasal 32
Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi dan hubungan antarlembaga, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 33
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga menyelenggarakan fungsi :
a.    pelaksanaan pemberitaan dan penyebaran informasi MPR dan Sekretariat Jenderal;
b.    pelaksanaan hubungan antarlembaga; dan
c.    pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat.
 


Pasal 34
Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga, terdiri atas :
a.    Subbagian Pemberitaan; dan
b.    Subbagian Hubungan Antarlembaga.

Pasal 35
(1)    Subbagian  Pemberitaan  mempunyai  tugas  melakukan  pemberitaan  dan  penyebaran informasi MPR dan Sekretariat Jenderal.
(2)    Subbagian Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan kerjasama antarlembaga, menerima delegasi masyarakat, melaksanakan penerangan kepada masyarakat, dan melakukan urusan  ketatausahaan Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 36
Bagian Media Visual mempunyai tugas melaksanakan produksi media visual kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 37
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36,  Bagian  Media  Visual menyelenggarakan fungsi:
a.    pembuatan dokumentasi media visual kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal;
b.    pembuatan dokumentasi foto kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal; dan
c.    pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

 

Bagian Media Visual, terdiri atas :
a.    Subbagian Audio Visual; dan
b.    Subbagian Dokumentasi Foto.
 
Pasal 38
 

Pasal 39
(1)    Subbagian Audio Visual mempunyai tugas melakukan pembuatan dan penyimpanan dokumentasi audio visual, melaksanakan editing dan melaksanakan penyebarluasan informasi audio visual kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal.
(2)    Subbagian Dokumentasi Foto mempunyai tugas melakukan pembuatan dan penyimpanan dokumentasi foto kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal, serta melaksanakan penyebarluasan informasi foto berita.

Pasal  40
Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan jaringan, pengolahan data internal dan eksternal, menyajikan informasi MPR dan Sekretariat Jenderal, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat.
 

Pasal 41
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
a.    penyusunan  rencana,  menganalisis,  merancang,  memelihara,  mengembangkan  sistem informasi MPR dan Sekretariat Jenderal, serta mendayagunakan teknologi informasi;
b.    pengumpulan dan pengolahan data internal dan eksternal, serta menyajikan informasi MPR dan Sekretariat Jenderal; dan
c.    pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 42
Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas:
a.    Subbagian Sarana dan Jaringan; dan
b.    Subbagian Pengolahan Data.

Pasal 43
(1)    Subbagian Sarana dan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, merancang, memelihara, mengembangkan sistem informasi MPR dan Sekretariat Jenderal, serta mendayagunakan teknologi informasi.
(2)    Subbagian Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data base internal dan eksternal, serta menyajikan informasi MPR dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 44
Bagian Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan bahan pustaka serta pelayanan perpustakaan.

Pasal 45
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44,  Bagian  Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a.    pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan bahan pustaka; dan
b.    pelaksanaan pelayanan perpustakaan.

 

Bagian Perpustakaan, terdiri atas:
 
Pasal 46
 
a.    Subbagian Penyediaan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka; dan
b.    Subbagian Pelayanan Perpustakaan.

Pasal 47
(1)    Subbagian Penyediaan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan dan pemeliharaan bahan pustaka.
(2)    Subbagian Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pelayanan  administrasi perpustakaan.
 

Bagian Kelima
Biro Administrasi dan Pengawasan Pasal  48
Biro Administrasi dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, administrasi keanggotaan dan kepegawaian, pelayanan kesehatan, ketatausahaan, persuratan  dan kearsipan, pengawasan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 49
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Administrasi dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
a.    penyusunan rencana program dan anggaran MPR dan Sekretariat Jenderal, serta penataan organisasi dan tata laksana;
b.    pelaksanaan administrasi keanggotaan dan kepegawaian;
c.    pelaksanaan ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan;
d.    pelaksanaan pengawasan.

Pasal 50
Biro Administrasi dan Pengawasan, terdiri atas:
a.    Bagian Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
b.    Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian;
c.    Bagian Tata Usaha dan Kearsipan;
d.    Bagian Pengawasan; dan
e.    Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51
Bagian  Perencanaan,  Organisasi  dan  Tata  Laksana  mempunyaii  tugas  menyusun  rencana program dan anggaran MPR dan Sekretariat Jenderal, serta menata organisasi dan tata laksana.

Pasal 52
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  51,  Bagian  Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
a.    penyusunan rencana program dan anggaran; dan
b.    pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 53
Bagian Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas:
a.    Subbagian Perencanaan; dan
b.    Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 54
(1)    Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran MPR dan Sekretariat Jenderal, serta sinkronisasi anggaran tahun berjalan.
(2)    Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penelahaan serta penyiapan bahan penataan organisasi dan tatalaksana kelembagaan.
 

Pasal 55
Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi keanggotaan dan kepegawaian, pengembangan pegawai, penyusunan teknis yuridis rancangan putusan Sekretariat Jenderal MPR, pengurusan kesejahteraan anggota dan pegawai serta pelayanan kesehatan.

Pasal 56
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a.    pelaksanaan administrasi keanggotaan dan kepegawaian;
b.    pelaksanaan pengembangan pegawai dan penyusunan teknis yuridis rancangan putusan Sekretariat Jenderal MPR;
c.    pengurusan kesejahteraan anggota dan pegawai; dan
d.    pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Pasal 57
Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, terdiri atas:
a.    Subbagian Tata Usaha Keanggotaan dan Kepegawaian;
b.    Subbagian Pengembangan Pegawai;
c.    Subbagian Kesejahteraan Anggota dan Pegawai; dan
d.    Subbagian Pelayanan Kesehatan Anggota dan Pegawai.

Pasal 58
(1)    Subbagian Tata Usaha Keanggotaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, dokumen, dan tata naskah keanggotaan dan kepegawaian, serta pengurusan mutasi dan pensiun anggota MPR dan pegawai.
(2)    Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi, pengadaan pegawai, penyelenggaraan pendidikan  dan  pelatihan, serta penyusunan teknis yuridis rancangan putusan Sekretariat Jenderal.
(3)    Subbagian Kesejahteraan Anggota dan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengurusan tabungan asuransi Pimpinan MPR dan pegawai, pemberian tanda jasa, pengadministrasian kehadiran pegawai, jamuan konsumsi pimpinan dan anggota MPR, serta Sekretariat Jenderal.
(4)    Subbagian  Pelayanan  Kesehatan  Anggota  dan  Pegawai  mempunyai  tugas  melakukan pelayanan kesehatan dan ketatausahaan.

Pasal 59
Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, persuratan, penggandaan dan ekspedisi, kearsipan, serta penyelenggaraan ketatausahaan Biro Administrasi.

Pasal 60
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Tata Usaha dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
a.    pelaksanaan ketatausahaan dan penerimaan tamu Sekretaris Jenderal;
b.    pelaksanaan ketatausahaan dan penerimaan tamu Wakil Sekretaris Jenderal;
c.    pelaksanaan pengelolaan arsip;
d.    pelaksanaan  pengelolaan  persuratan,  penggandaan  dan  ekspedisi,  serta  melaksanakan ketatausahaan Biro Administrasi.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015