C. TAP MPR RI No I/MPR/2003 [1]

C. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002

1. Latar Belakang dan Dasar Pemikiran Pembentukan

Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan perubahan, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai bahan perbandingan, dapat dilakukan suatu penelusuran tentang kedudukan, fungsi dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

“Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). Majelis ini menetapkan Undang Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah “mandataris” dari Majelis. Ia wajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak “neben”, akan tetapi “untergeordnet” kepada Majelis”.

Dalam perjalanan waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, MPRS/MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat telah mengeluarkan Ketetapan-ketetapan yang menurut sifatnya mempunyai ciri-ciri yag berbeda.

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang ada dapat ditemukan beberapa jenis materi yang termuat di dalamnya sebagai berikut :
1) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat mengatur sekaligus memberikan tugas kepada Presiden.
Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
2) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat penetapan (beschikking).
Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia.
3) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat mengatur kedalam (interneregelingen).
Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.
4) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat deklaratif.
Contoh: Ketetapan MPRS Nomor VII/MPRS/1965 tentang “GESURI” “TAVIP The Fifth Freedom is our Weapon” dan The Era of Confrontation” sebagai Pedoman-pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.
5) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat rekomendasi.
Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat perundang-undangan.
Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, di dalam Perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal I Aturan Tambahan, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang MPR Tahun 2003.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa pula akibat yang cukup mendasar tentang kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada, serta status berbagai aturan hukum yang selama ini berlaku dalam penyelenggaraan negara.

Perubahan kedudukan, tugas dan wewenang MPR menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah mengakibatkan hilangnya kewenangan MPR untuk membentuk Ketetapan-ketetapan MPR yang bersifat mengatur ke luar, seperti membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Karena MPR tidak lagi membuat GBHN untuk dilaksanakan oleh Presiden maka Presidenlah yang mempersiapkan program kerjanya sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, sehingga Presiden tidak lagi mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada MPR.

Perubahan kewenangan MPR dalam hal pembentukan Ketetapan MPR yang berlaku ke luar membawa pula akibat perubahan pada kedudukan dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dalam tata susunan (hierarki) Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) ke masa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan), dan untuk melakukan “penyesuaian” terhadap segala perubahan yang terjadi, dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, sebagaimaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002.

5) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

3. Tujuan Pembentukan

Tujuan pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 adalah meninjau dan menentukan hal-hal yang berhubungan dengan materi dan status hukum setiap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih ada saat ini, serta menetapkan bagaimana keberadaan (eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Peninjauan tersebut juga dilakukan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum yang akan terjadi dengan berlakunya seluruh sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah selesainya seluruh perubahan yang dilakukan oleh MPR.

4. Proses Pembentukan

Mekanisme pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 diawali dengan inventarisasi dan peninjauan serta analisis terhadap pasal-pasal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan sebelum dan sesudah dilakukan Perubahan. Setelah itu, dilakukan analisis dan sinkronisasi terhadap seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku, serta undang-undang yang diamanatkan oleh berbagai Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku.

Peninjauan dan analisis terhadap pasal-pasal dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dilakukan karena dengan Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat sejumlah peristilahan yang harus disesuaikan atau terdapat berbagai perubahan yang berhubungan dengan kedudukan, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh setiap lembaga negara atau lembaga pemerintahan.

Proses pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 dimulai dengan Pembentukan Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II oleh Badan Pekerja MPR untuk menyiapkan Rancangan Ketetapan-Ketetapan MPR, Rancangan Keputusan-Keputusan MPR untuk diajukan dan dibahas dalam Sidang Tahunan MPR 2003. Dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2003 tersebut ditetapkanlah Ketetapan yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.

5. Mekanisme Pembentukan

Peninjauan terhadap seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dilakukan dengan pengkajian dan analisis tentang materi atau substansi yang dirumuskan dalam setiap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dibentuk antara tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, kemudian memisahkannya dalam kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan materi. Sementara itu, peninjauan terhadap status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dilakukan dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap substansi yang terdapat dalam setiap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut, kemudian menentukannya dalam kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan status hukum untuk mendapatkan kepastian tentang berbagai sifat norma yang terkandung di dalamnya.

Ditinjau dari sudut materi atau substansi norma hukum yang terdapat dalam Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dapat dibedakan sebagai berikut:
a. dari segi alamat yang dituju/diatur (adressat norm) dapat dibedakan antara yang bersifat individual dan yang bersifat umum.
b. dari segi hal yang diatur dapat dibedakan antara yang bersifat konkrit dan abstrak.
c. dari segi keberlakuannya dapat dibedakan antara yang bersifat final/sekali-selesai (einmalig) dan yang bersifat terus menerus (tetap berlaku dengan ketentuan).

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, tidak semua Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR memiliki norma hukum yang sejenis untuk keseluruhan pasalnya dan juga sifat yang dimiliki Ketetetapan tersebut. Dalam suatu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tidak jarang pasal-pasalnya merupakan campuran dari norma hukum yang bersifat pengaturan (regeling) dan norma hukum yang bersifat penetapan (beschikking).

Dengan demikian pengelompokan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dilakukan peninjauan dari segi keberlakuannya juga mengandung makna dibatasi di samping yang bersifat final/sekali-selesai (einmalig) dan yang bersifat terus menerus (tetap berlaku dengan ketentuan).

Pengelompokan yang bersifat dibatasi adalah jika substansi dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut:
• telah berakhir masa berlakunya dan/atau materinya sudah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004;
• tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undangundang;
• masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

6. Substansi Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam enam pasal sesuai dengan materi dan status hukumnya dan dari segi keberlakuannya yang bersifat final/sekali-selesai (einmalig) dan yang bersifat tetap berlaku dengan ketentuan, serta yang bersifat dibatasi.

Pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang telah berakhir masa berlakunya atau karena materinya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jumlahnya delapan Ketetapan, yaitu:

1) Ketetapan MPRS RI Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

3) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.

4) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tertinggi Negara.

5) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.

6) Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

7) Ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.

8) Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

KETETAPAN INI SUDAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA DAN/ATAU MATERINYA SUDAH DIATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. OLEH KARENA ITU, KEDELAPAN KETETAPAN TERSEBUT DI ATAS DINYATAKAN TELAH DICABUT DAN TIDAK BERLAKU LAGI.

Pasal 2:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan”.

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang materi dalam pasal-pasalnya belum selesai dilaksanakan secara keseluruhan, atau terdapat pasal-pasal yang sifatnya penetapan (beschikking) dan yang bersifat pengaturan (regeling) secara bersama-sama. Jumlahnya tiga Ketetapan, yaitu :

1) Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Ketetapan ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ideologi dalam ajaran Komunisme, Marxisme/Leninisme bertentangan dengan ideologi Negara Republik Indonesia sehingga Ketetapan tersebut harus dipertahankan. Jika Ketetapan ini dicabut akan berakibat ajaran Komunisme, Marxisme/Leninisme, dan organisasi semacam PKI akan hidup kembali sehingga dapat menyebabkan munculnya kembali trauma sejarah pengkhianatan PKI terhadap Bangsa Indonesia.

2. Pada hakekatnya Ketetapan ini memiliki semangat sebagai “aturan dasar bernegara” untuk menyelamatkan ideologi negara Pancasila dan mencegah kembali terjadinya tragedi politik dalam suasana traumatik, seperti yang terjadi di tahun 1965 saat terjadi G 30 S PKI. Dengan demikian, penetapan kembali keberlakuan Ketetapan ini adalah untuk menegaskan bahwa ideologi dan gerakan Komunisme, menyimpang dari cita-cita demokrasi Indonesia, sehingga gerakan politik untuk menegakkan paham komunisme, seperti pendirian Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang berasaskan/ berpahamkan Komunisme, Marxisme dan Leninisme harus tetap dilarang. Namun sesuai dengan substansi Ketetapan itu sendiri, kajian untuk kepentingan ilmiah dan akademis masih dapat dibenarkan.

3. Berkenaan dengan hak-hak politik eks PKI dan/atau keturunannya, yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif pada masa sebelumnya. Hak tersebut sudah dikembalikan sesuai dengan semangat keadilan, hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011-017/PUU-I/2003 yang merupakan hasil Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 60 huruf g. Di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 60 huruf g dalam undang-undang dimaksud, yang berbunyi: “Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya” dibatalkan.

KETETAPAN MPR INI TETAP BERLAKU SEBAGAI PEDOMAN DALAM KEBIJAKAN POLITIK NASIONAL.

2) Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Ketetapan ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini menjadi acuan dasar yang mendorong terwujudnya demokrasi ekonomi agar lebih bertumpu pada penguatan ekonomi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Pelaksanaannya, bagaimanapun, memerlukan kemauan politik yang lebih kuat dari seluruh penyelenggara negara dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat secara meluas, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga menjadi basis sistem ekonomi nasional yang kokoh. Untuk itu masih diperlukan penyempurnaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin komitmen pemerintah dalam memberdayakan ekonomi rakyat dan koperasi, termasuk keterkaitannya dengan jaringan dan kemitraan usaha besar dan BUMN, menuju terintegrasinya pelaku-pelaku ekonomi ke dalam sistem ekonomi nasional.

2. Praktek demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi nasional tengah beradaptasi dengan kecenderungan ekonomi global, sebagaimana ditunjukkan antara lain dengan terbentuknya berbagai peraturan perundang-undangan, seperti, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan ratifikasi berbagai kesepakatan internasional di bidang ekonomi dan perdagangan, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yang mendorong dan memperkuat demokrasi ekonomi.

3. Ketetapan MPR ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan ekonomi nasional oleh para penyelenggara Negara.

KETETAPAN MPR INI TETAP BERLAKU SEBAGAI PEDOMAN POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI.

3) Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengakui hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh PBB sesuai dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur dengan hasil mayoritas warga Timor Timur yang memiliki hak pilih menolak tawaran otonomi khusus di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dengan penolakan tersebut berarti adanya perubahan sikap sebagian besar rakyat Timor Timur terhadap Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975 yang menyatakan bahwa rakyat Timor Timur menyatakan kehendaknya untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pencabutan Ketetapan Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah selama kurun waktu bersatunya wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut hukum nasional Indonesia.

4. Secara umum, pemisahan Timor-Timur (Timor Leste) akibat hasil jajak pendapat yang dilakukan sudah terlaksana. Namun masih menyisakan beberapa persoalan yang sedang dan akan diselesaikan pemerintah Indonesia seperti masalah kewarganegaraan, pengungsian dan masalah penyelesaian aset-aset negara dan hak perdata perseorangan.

5. Sampai diselesaikannya beberapa persoalan yang ada maka TAP ini masih tetap berlaku, untuk menghindari kekosongan hukum dalam penyelesaian beberapa masalah akibat terpisahnya Timor Timur dari Indonesia.

KETETAPAN MPR INI TETAP BERLAKU SAMPAI SELESAINYA MASALAH-MASALAH AKIBAT TERPISAHNYA TIMOR TIMUR DARI INDONESIA.

Pasal 3:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004”.

Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004 adalah Ketetapan MPR yang materinya merupakan Garis-garis Besar Haluan Negara atau menyangkut Laporan Tahunan dari Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan Rekomendasi dari MPR kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara tersebut. Jumlahnya delapan Ketetapan, yaitu:
1) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004.
2) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3) Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.
4) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia.
5) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6) Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.
7) Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
8) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

DENGAN TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN HASIL PEMILU 2004 MAKA KEDELAPAN KETETAPAN TERSEBUT DENGAN SENDIRINYA TIDAK BERLAKU.

Pasal 4:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang”.

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang materinya bersifat pengaturan (regeling) sekaligus mandat kepada DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut. Di samping itu, undang-undang yang dimaksud belum terbentuk atau sudah terbentuk tetapi belum sepenuhnya memenuhi aspirasi yang termuat dalam Ketetapan tersebut. Jumlahnya 11 (sebelas) Ketetapan, yaitu:

1) Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan secara langsung bahwa Ketetapan ini tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini menetapkan bahwa setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakann Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) dalam melanjutkan pelaksanaan revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah Pahlawan Ampera.
2. Menugaskan kepada pemerintah untuk meneliti dan melaksanakan perintah Ketetapan ini.
3. Bahwa setiap orang yang menjadi korban perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam membela kepentingan warga negara, masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinyatakan sebagai pembela Amanat Penderitaan Rakyat dan berhak mendapatkan tanda jasa kepahlawanan, tanda jasa dan gelar kehormatan lainnya.
4. Saat ini sudah dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

2) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan secara langsung bahwa Ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini mengamanatkan agar para penyelenggara negara mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan berdaya guna dan berhasil guna dan menghindarkan terjadinya praktek-praktek KKN dalam penyelenggaraan negara.
2. Upaya pemberantasan KKN harus dilaksanakan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat maupun mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, swasta dan konglomerat dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan HAM.
3. Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik di pusat maupun di daerah belum sungguh-sungguh melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Karena dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut penyelenggara negara belum sepenuhnya jujur, adil, terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Berkenaan dengan pelaksanaan Ketetapan ini, sudah dibentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.
5. Berkaitan dengan pemberantasan KKN yang harus dilakukan secara tegas kepada siapapun (pasal 4), tidak sepenuhnya memuaskan meskipun sebagian telah dilaksanakan proses hukumnya.
6. Politik hukum pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, baik yang berkenaan dengan materi perundang-undangan, lembaga-lembaga dan Aparat penegak hukum serta budaya hukum, dirasakan belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan secara sungguh-sungguh menegakkan peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada Ketetapan ini.

3) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan secara langsung bahwa ketetapan ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini mengamanatkan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
2. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keragaman daerah.
3. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan:
a) potensi daerah;
b) luas daerah;
c) jumlah penduduk;
d) keadaan geografi;
e) tingkat pendapatan masyarakat di daerah.
4. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan memelihara kelestarian lingkungan.
5. Telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan tindak lanjut dari ketetapan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Meskipun demikian, bagi sebagian masyarakat undang-undang itu dinilai belum maksimal, terutama berkenaan dengan:
a) Kewenangan otonomi yang luas dan bertanggung jawab secara proporsional.
b) Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah yang berkeadilan.
c) Pemberian kesempatan yang luas kepada pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam.
d) Perimbangan keuangan pusat dan daerah, khususnya perimbangan bagi hasil sumber daya alam belum mampu mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk membangun daerahnya bahkan sebaliknya menimbulkan kecenderungan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dalam membangun daerahnya.
e) Kewenangan pemerintah daerah mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara lingkungan.
6. Pelaksanaan otonomi daerah telah menumbuhkan adanya daerah otonom yang peraturannya berlaku secara umum dan daerah khusus dan istimewa yang peraturannya berlaku secara khusus seperti, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Otonomi Khusus NAD dan Otonomi Khusus Papua, yang menimbulkan dampak beragamnya kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom dan daerah Otonomi Khusus.

4) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Amanat Ketetapan ini ialah perlunya disusun undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan 3 (tiga) substansi, sebagai berikut:
1. Tata urutan peraturan perundang-undangan;
2. Lembaga Negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
3. Lembaga Negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

a. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Dalam perkembangannya, dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diantaranya menyangkut kedudukan, tugas, dan fungsi MPR, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b, yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

b. Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar bukan lagi dilakukan oleh MPR tetapi oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang diatur kembali di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

c. Sedangkan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang diatur kembali di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

5) Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan perlu diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional antara lain melalui pemerintahan yang mampu mengelola kehidupan secara baik dan adil, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan dalam Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini mengamanatkan pentingnya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, karena dalam sejarah perjalanan negara Indonesia telah terjadi pemberontakan dan pergolakan sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang sentralistis, tidak terselesaikannya perbedaan pendapat, ketidaksiapan dalam menghormati perbedaan pendapat dan menerima kemajemukan diantara pemimpin bangsa dan masyarakat. Hal tersebut antara lain melahirkan konflik vertikal antara pusat dan daerah, dan konflik horisontal antar berbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi dan agama, kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan lain-lain.

2. Dari keadaan tersebut di atas, diperlukan kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional melalui rekonsiliasi nasional serta perlu diinternalisasikan pemahaman dan penghayatan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dengan menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme.

3. Dalam kenyataannya pemahaman dan penghayatan masyarakat tentang persatuan dan kesatuan masih jauh dari harapan karena masih munculnya berbagai konflik yang meliputi: agama, suku, ras, sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

4. Belum terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang mampu mengelola kehidupan berbangsa secara baik dan adil, sistem politik yang demokratis, sistem dan pelaksanaan hukum yang berorientasi kepada keadilan dan kebenaran, dan terwujudnya kehidupan demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik serta Hak Asasi Manusia.

5. Telah dibentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang merupakan amanat Ketetapan ini, namun oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan perkara Nomor 006/PUU-IV/2006, undang-undang tersebut telah dibatalkan.

6. Salah satu kaidah pelaksanaan dari Ketetapan ini ialah dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang akan mengatur penyelenggaraan negara serta perilaku masyarakat dalam berbangsa dan benegara.

6) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan secara langsung pembentukan undang-undang yang terkait dengan pemisahan kelembagaan TNI dan Polri.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini mengamanatkan pemisahan kelembagaan TNI dan POLRI, menentukan peran TNI dan POLRI serta perlu adanya kerjasama dan saling membantu antara TNI dan POLRI dalam melaksanakan tugasnya dibidang pertahanan negara dan keamanan.
2. Amanat dari ketetapan ini, yaitu pemisahan kelembagaan TNI dan POLRI, telah terwadahi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, namun amanat yang berkaitan dengan kerjasama dan saling membantu antara TNI dan Polri belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum ada peraturan perundang-undangannya.

7) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan secara langsung bahwa Ketetapan ini tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini mengamanatkan tentang:
a) Jati diri, peran, susunan dan kedudukan, tugas bantuan, dan keikutsertaan TNI di dalam penyelenggaraan negara;
b) Peran, susunan dan kedudukan, lembaga kepolisian, tugas bantuan, serta keikutsertaan Polri dalam penyelenggaraan negara;
c) TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d) Tugas dan peran Polri ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memerintahkan pembentukan undang-undang yang terkait antara lain tentang penyelenggaraan wajib militer, peradilan militer serta yang berkaitan dengan tugas bantuan antara TNI dan Polri.
3. Penataan peran TNI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Adapun tentang penataan peran Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Namun dipandang masih perlu adanya peraturan perundang-undangan yang lebih menata peran TNI dan Polri antara lain yang berkaitan dengan tugas kerjasama dan bantuan, penyelenggaraan wajib militer serta lembaga kepolisian nasional.

8) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan perlu ditegakkan Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika keilmuan, dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya, serta menjiwai seluruh pembentukan undang-undang sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berahklak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
2. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, toleransi, budaya malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.
3. Etika kehidupan berbangsa meliputi: etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika keilmuan, dan etika lingkungan.
4. Pada kenyataanya pemahaman dan penghayatan tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara masih jauh dari harapan karena etika kehidupan berbangsa dan bernegara masih sekedar norma-norma prilaku yang pelanggarannya belum dikenakan sanksi moral maupun sanksi hukum yang jelas dan terukur dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta tidak dapt dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Ketetapan ini berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan hukum.

9) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 mengamanatkan perlu diwujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Visi Indonesia masa depan diperlukan untuk memberikan fokus pada arah kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih baik.
2. Dalam menjaga kesinambungan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan visi antara yaitu visi Indonesia 2020 yang merupakan visi di antara cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (visi ideal) dan visi lima tahunan.
3. Cita-cita luhur bangsa Indonesia telah digariskan oleh para pendiri negara seperti dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan cita-cita luhur tersebut merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus diupayakan pencapaiannya.
4. Visi Indonesia 2020 tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi saat ini dan dimasa yang akan datang serta memperhitungkan pelaksanaannya sampai tahun 2020.
5. Tantangan Indonesia menjelang Tahun 2020 adalah:
a) Pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara;
b) Sistem hukum yang adil;
c) sistem politik yang demokratis;
d) Sistem ekonomi yang adil dan produktif;
e) Sistem sosial budaya yang beradab;
f) Sumber daya manusia yang bermutu;
g) Globalisasi.
6. Telah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (lima tahunan) dan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, adalah sebagai upaya untuk melaksanakan amanat TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 secara bertahap.
7. Ketetapan ini tetap sejalan dengan Peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk bahkan menjadi pedoman untuk mewujudkan cita-cita luhur budaya bangsa dan sebagai pegangan untuk merumuskan arah kebijakan bagi penyelenggara negara.

10) Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan secara langsung bahwa ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan ini bertujuan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait.
2. Arah kebijakan pemberantasan KKN adalah:
(1) Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama penegak hukum dan penyelenggaran negara yang diduga terlibat KKN;
(2) Melakukan penindakan hukum yang lebih sungguh-sungguh terhadap semua kasus KKN;
(3) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan dugaan KKN yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, dan masyarakat;
(4) Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya KKN;
(5) Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya;
(6) Membentuk undang-undang serta peraturan pelaksanaanya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan KKN yang muatannya meliputi:
a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
b. Perlindungan saksi dan korban;
c. Kejahatan Terorganisasi;
d. Kebebasan Mendapatkan Informasi;
e. Etika Pemerintahan;
f. Kejahatan Pencucian Uang;
g. Ombudsman.
(7) Perlu segera dibentuk Undang-Undang guna mencegah terjadinya tindakan-tindakan kolusi dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Berkenaan dengan pelaksanaan Ketetapan ini, sudah dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjaadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

11) Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan secara langsung bahwa ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Substansi dan Perkembangan Ketetapan:

1. Ketetapan MPR ini mengamanatkan untuk mendorong pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghormati Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, kesejahteraan rakyat, demokrasi, kepatuhan hukum, partisipasi rakyat, keadilan termasuk kesetaraan gender, pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam, memelihara keberlanjutan untuk generasi kini dan generasi yang akan datang, memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, keterpaduan dan koordinasi antar sektor dan antar daerah, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat, desentralisasi, keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat dan individu.

2. Pembaharuan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, lautan dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

4. Untuk mewujudkan amanat Ketetapan ini, agar melakukan pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijaksanaan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan.

5. Menindaklanjuti Ketetapan ini, sebagaimana ditugaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 7, telah terbentuk peraturan perundang-undangan:

(1). Di bidang Sumber Daya Agraria.

a. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pertimbangannya adalah perlunya mewujudkan konsepsi kebijakan pertanahan nasional yang utuh dan terpadu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Presiden ini juga menugaskan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan langkah-langkah percepatan untuk:
• Penyempurnaan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) dan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
• Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan.
b. Disamping itu, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa 9 (sembilan) kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilakukan pemerintah oleh Kabupaten/Kota.
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakan kewenangan Pemerintahan di bidang pertanahan di daerah.
d. Berbagai permasalahan agraria yang muncul dalam berbagai konflik di tengah masyarakat saat ini pada hakekatnya bersumber dari pola pengaturan dan pengelolaan sumber daya agraria terutama tanah yang meliputi struktur pemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan sekaligus pengendalian.
e. Semakin banyaknya peraturan perundang-undangan sektoral yang tumpang tindih bahkan bertentangan satu sama lain, ditambah lagi dengan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaanya.
f. Terdapat kelemahan koordinasi antar instansi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan koordinasi di tingkat daerah yang mengakibatkan kurangnya kepastian hukum bagi rakyat dan semakin sulitnya menjangkau keadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan sumber daya agraria.

(2). Di bidang Sumber Daya Alam.

a. Telah terbentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Beberapa pasal dari Undang-Undang ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu :
- Pasal 12 ayat (3): “Menteri menetapkan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2);
- Pasal 22 ayat (1): “Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
- Pasal 28 ayat (2): “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”; dan
- Pasal 28 ayat (3): “Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”.
b. Telah terbentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Air, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Bagi Perusahaan Tambang Melakukan Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Lindung.

6. Beberapa undang-undang yang sudah terbentuk sebelum lahirnya Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

7. Di dalam Program Legislasi Nasional telah diagendakan pembentukan sejumlah Rancangan Undang-Undang tentang:
a. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria,
b. Hak Milik Atas Tanah;
c. Pengambil-alihan Lahan Untuk Kepentingan Umum;
d. Energi;
e. Mineral dan Batubara;
f. Minyak dan Gas Bumi;
g. Tata Ruang;
h. Kelistrikan;
i. Kelautan;
j. Pengelolaan Sumber Daya Alam;
k. Sumber Daya Genetik;
l. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
m. Penanaman Modal

Pasal 5:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004”.

Ketetapan MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004 adalah Ketetapan MPR yang mengatur mengenai Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 dan Perubahannya. Jumlahnya lima Ketetapan, yaitu:
1. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.
2. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.
3. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.
4. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.
5. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.

Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, selain membentuk Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, MPR juga membentuk Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI. Hal ini menyebabkan ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 tidak masuk ke dalam kategori ketetapan yang diatur di dalam Pasal 5 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 walaupun materi ketetapan tersebut adalah sama, yaitu mengenai Peraturan Tata Tertib MPR yang dibentuk oleh MPR sebelum hasil Pemilu 2004.

Kelima Ketetapan tersebut dan ditambah satu ketetapan (Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003) yang merupakan Peraturan Tata Tertib MPR yang mengatur tata cara Majelis dalam rangka melaksanakan tugas sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya, sudah tidak berlaku karena telah terbentuknya Peraturan Tata Tertib MPR hasil Pemilu 2004.

Pasal 6:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmaligh), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan”.

Ketetapan MPRS maupun Ketetapan MPR yang termasuk dalam pasal ini adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmaligh, yaitu yang bersifat final, bersifat penetapan (beschikking), atau karena telah dicabut oleh Ketetapan MPR yang lain, atau pun telah dilaksanakan, baik oleh MPR maupun oleh Presiden. Jumlahnya 104 Ketetapan, misalnya:
1. Ketetapan MPRS RI Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Ketetapan ini sudah dicabut dengan Ketetapan MPRS Nomor XXXVIII/MPRS/1968.
2. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Ketetapan ini materinya bersifat individual, konkrit, dan final sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

104 Ketetapan di dalam pasal 6 ini dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan pengelompokan terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 yang berjumlah 139 Ketetapan dengan mengacu kepada Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 dan dengan adanya perkembangan aktual hingga bulan Februari 2006 maka Ketetapan-ketetapan yang tetap berlaku berjumlah 13 (tiga belas) Ketetapan, sedangkan yang sudah tidak berlaku berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) Ketetapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Dengan telah dilakukannya pengelompokan terhadap 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR ke dalam enam pasal dan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, status hukum dari keseluruhan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR selama kurun waktu tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 menjadi jelas.

Dari keenam pasal tersebut yang telah dilakukan telaahan sebagaimana di atas adalah Pasal 2 dan Pasal 4. Untuk mempermudah, berikut ini digambarkan ikhtisar (dalam bentuk tabel) dari perkembangan aktual Ketetapan-Ketetapan tersebut:




Sebelumnya | Kembali ke atas | Selanjutnya