1. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001 Tentang Perubahan Ketiga Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.


3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.


4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan.


5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.


6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.


7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001


8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/2001 Tentang Perubahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 Tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


9. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2001 Tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.


10. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001 Tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.


11. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7/MPR/2001 Tentang Pembentukan dan Tugas Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.


12. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/MPR/2001 Tentang Penugasan Kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Mempersiapkan Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang Landasan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional.


13. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/MPR/2001 Tentang Pembentukan Fraksi Utusan Daerah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Download Putusan MPR RI Tahun 2001