H.M. Taufiq Kiemas

Jakarta: Ketua MPR RI, Bapak HM Taufiq Kiemas, menerima kunjungan kerja dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, H.E.M Cameron R Hume, di ruang kerjanya, Jumat (30/10)..

Didampingi para Wakil Ketua MPR, beliau mengungkapkan, Amerika Serikat merupakan kawan lama bagi bangsa Indonesia. “Amerika Serikat sudah memberikan dukungan pada tahun 1949, Amerika Serikat menekan Belanda dengan cara menyerukan negara-negara eropa akan akibat perang dunia II,” kata Pak Taufiq di gedung DPR, Jakarta.

Menurut beliau, kerjasama Indonesia dangan Amerika Serikat kedepan bisa terus tingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara Dubes Amerika Serikat H.E.M Cameron R Hume mengatakan Amerika Serikat menginginkan adanya perngembangan kerjasama disegala bidang, seperti bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup dan masalah penaggulangan perubahan iklim.

Pada kesempatan itu juga, dubes AS mengkomfirmasikan kepada pimpinan majelis bahwa presiden Barack Obama akan mengunjungi Indoensia pada bulan Juni 2010. “Presiden Obama akan datang ke Indoensia bersama istri dan anak-anaknya,” jelasnya.[kin]

Jakarta: Ketua MPR RI, Bapak HM Taufiq Kiemas, menghadiri peringatan hari nasional Negara Turki di Grand Melia, Kuningan, Kamis malam (29/10). Didampingi para Wakil Ketua MPR, Farhan Hamid, Hajrianto Thohari, dan beberapa fungsionaris DPP PDI Perjuangan.

Setelah hadir di peringatan Hari Nasional Turki, rombongan pimpinan MPR bertolak ke kediaman Duta Besar Arab Saudi untuk memenuhi undangan makan malam.

Pertemuan dan undangan dari beberapa Duta Besar Negara sahabat merupakan rangkaian kegiatan sebagai Ketua MPR RI. Setelah dilantik menjadi Ketua MPR RI, Bapak HM Taufiq Kiemas telah menerima kunjungan kerja dari beberapa Dubes Negara sahabat, diantaranya, Dubes Belanda, Dubes Singapura.[kin]

Jakarta: Rapat para pimpinan MPR, DPR dan DPD mensepakati untuk melaksanakan sosialisa perubahan Undang-undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR khususnya bagi anggota MPR.

“Kami persepakat sama-sama untuk menjalankan ini dengan sepenuh hati, sebab hal-hal ini sangat prinsip untuk berbangsa dan bernegara,” kata Ketua MPR RI, Bapak HM Taufiq Kiemas, seusai rapat Pimpinan MPR, DPR dan DPR di gedung Nusantara III MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (29/10).

Dalam Undang-undang No. 27 2009 TENTANG MPR/DPR/DPRD/DPD mewajibkan seluruh anggota MPR untuk mensosialisasikan UUD dan ketetapan MPR.

Sosialisasi ini akan dilaksanakan mulai pada minggu ke-2 bulan November dan akan ada lima angkatan yang akan dibagi dalam 2 kelompok yaitu berdasarkan komisi dan komite.

Sedangkan, narasumber untuk mensosialisasikan Undang-undang 1945 DAN Ketetapan MPR akan diisi oleh para anggota MRP yang pernah menjabat.[kin]

Jakarta: Sumpah pemuda 28 Okteber 1928 adalah cikal bakal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), karena dari sumpah pemuda tersebut maka terbentuklah BPUPKI dan PPKI , Pancasila dan Proklamasi.

“Kalau tidak ada tanggal 28 okteber ini (Sumpah Pemuda-red)  belum tentu ada BPUPKI dan PPKI, dan tidak mungkin ada Negara Pancasila dan tidak ada Proklamasi dan kita tidak mungkin ada ke sini. Itu adalah rentetan sejarah yang panjang,” kata Bapak HM Taufiq Kiemas saat acara silaturahmi dan ramah-tamah dengan para kepala Sekjen MPR dan pegawai MPR di gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/10).

Beliau menjelaskan adanya sumpah pemuda 81 tahun yang lalu lahir karena adanya kesadaran dari para pemuda  dan tokoh-tokoh nasionalis.

“Sumpah pemuda itu tidak akan ada kalau tidak ada kebangkitan nasional, kalau tidak ada PNI lahir tanggal 4 Juli 1927 sebab penggagas dari sumpah pemuda itu tokoh-tokoh kaum nasionalis pada waktu itu dari segala aliran,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Pak Taufiq, sumpah pemuda mempunyai arti penting bagi bangsa Indoensia. Sumpah pemuda juga membicarakan masalah kebhinekaan.

“Salah satu tongkat yang terpenting adalah sumpah pemuda ini, sumpah pemuda adalah masalah kebhinekaan, masalah keragaman, pancasila tampa keragaman saya rasa buka pancasila namanya,” pungkasnya.[kin]

Jakarta: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja keras saudara-saudara selama ini, sehingga agenda kenegaraan penting, sidang-sidang MPR dalam rangka pengucapan dan sumpah janji  anggota MPR maupun pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Demikian dikatakan Ketua MPR RI, Bapak HM Taufiq Kiemas, saat acara silaturahmi dan ramah-tamah dengan para kepala Sekjen MPR  dan pegawai MPR di gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/10).

“Insaya Allah seberat apa tugas kita akan menjadi ringan dengan kebersamaan, kita semua akan dapat bekerja dengan produktif karena tugas kita dapat diselesaikan cepat dan tepat, dan ini menjadi modal kita untuk mengahadapi tantangan tugas MPR kedapan yang sangat dinamis,” kata Pak Taufiq.

Bapak HM Taufiq Kiemas yang juga Ketua Deperpu PDI Perjuangan menegaskan bahwa Komitmen dan kebersamaan menjadi kata kunci yang harus  jaga, dengan kebersamaan dan bekerja dengan kesungguhan dan keikhlasan. “Saya yakin tugas konstitusional majelis yang diamantkan kepada kita akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Untuk itu semua, kata Pak Taufiq, tentunya diperlukan kesiapan saudara-saudara, SDM, aparatur, sekretariat jenderal untuk memberikan dukungan secara maksimal kepada majelis.

“Dengan dukungan yang maksimal dari saudara-saudara tugas-tugas konstitsional majelis dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien dan akuntabel,” jelasnya.

Sehingga kedepan, lanjutnya, MPR menjadi lembaga yang berwibawa dimata rakyat, menjadi lembaga yang senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat.

“Insayaallah kami yakin saudara-sauara dapat mewujudkan itu. dan saya menghimbau kepada saudara-saudara untuk bersama-sama dengan pimpinan MPR menjalankan amanat ini dengan penuh tanggung jawab, marilah kita bekerja dan mengabdi untuk rakyat,” papasnya.[kin]

Jakarta: Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Deperpu PDI Perjuangan, Bapak HM Taufiq Kiemas, dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR RI, dijadwalkan untuk melakukan serangkaian kegiatan terkait tugasnya sebagai Pimpinan MPR, Rabu (28/10).

Dimulai pada pukul 10.00 WIB, didampingi oleh para Wakil Ketua MPR dan Setjen, beliau akan bersilaturahim dengan pejabat dan pegawai Sekretariat MPR RI di plaza Gedung Nusantara V MPR/DPR RI .

Dengan kegiatan semacam ini menjadi begitu penting artinya mengingat Pimpinan MPR dan seluruh staf kesekjenan MPR dari seluruh tingkat keegawaian merupakan suatu kesatuan yang utuh dan sebagai tim yang saling menunjang guna sempurnanya penyelesaian tugas-tugas sebagai Pimpinan MPR, utamanya dalam mengawal Pancasila dan UUD 1945, NKRI serta kebhinekaan di Indonesia.

Dari acara silaturahim, beliau bersama para Wakil Ketua MPR melanjutkan kegiatan dengan kunjungan silaturahim sekaligus menjadi nara sumber dalam acara bincang-bincang interaktif di studio siar RRI Pro 3 FM, di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, sekitar pukul 14.00 WIB.

Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian pelaksanaan program MPR RI periode 2009-2014 yang beliau pimpin saat ini untuk mensosialisasikan lebih jauh lagi nilai-nilai luhur bagi bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan dan kesatuan bangsa.[siaran pers/Infokom PDI Perjuangan]

Jakarta: Ketua MPR RI, Bapak HM Taufiq Kiemas, melihat ide kenaikan gaji pejabat tinggi negara harusnya mendahulukan golongan pegawai kecil, dilakukan secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan (keuangan) negara sehingga tidak berdampak buruk pada rakyat.

Kepada pers yang menemuinya seusai menerima kunjungan kerja Dubes Singapura untuk Indonesia di ruang kerjanya, lantai 9 Gedung Nusantara III MPR/DPR RI, Senin (26/10) siang, beliau berpendapat, kalaupun negara memiliki kemampuan keuangan untuk menaikkan gaji pegawai, hal itu harusnya diberlakukan kepada semua golongan, dan dimulai dari golongan pegawai terkecil.

“Dari bawah dululah. Kalau yang naik (gaji) cuma Presiden, Menteri dan Anggota Dewan, itu tidak benar. Harusnya naik semuanya, dari prajurit sampai jendral, dari golongan satu sampai golongan tertinggi, dan pemerintah harus ada kemampuan. Yang penting jangan memberatkan rakyat. Tidak mengganggu subsidi, (karena) subsidi harus jalan terus,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut beliau juga menekankan mengenai perlunya kesesuaian kemampuan pemerintah dengan ide kenaikan gaji tersebut dengan perhitungan yang berkeadilan dan mendalam. “Harus sesuai dengan kemampuan (keuangan negara). Pendapatannya berapa, gajinya berapa. Kan harus dihitung,” tuntas pak Taufiq, demikian beliau akrab disapa.[sfn]

Jakarta: Ketua MPR RI yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Deperpu PDI Perjuangan, bapak HM Taufiq Kiemas, Minggu (18/10) siang tadi menghadiri gladi bersih pelantikan presiden di gedung Nusantara, Senayan.

Didampingi Wakil Pimpinan MPR RI seperti Ahmad Farhan Hamid, serta Daryatmo Mardiyanto dari Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, beliau meninjau persiapan-persiapan pelantikan yang akan dihelat dalam Sidang Paripurna MPR RI pada Selasa (20/10) mendatang.

Saat berlangsungnya gladi bersih, kesibukan para awak stasiun televisi mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan penunjang siaran langsung pelantikan tampak di sisi belakang bagian luar gedung Nusantara, tempat berlangsungnya Sidang Paripurna yang mengagendakan pelantikan presiden.[sfn]

Jakarta: Rapat Pimpinan Majelis Permusyaratan Rakyat atau MPR RI menghasilkan beberapa keputusan mengenai beberapa agenda kedepan, seperti pembentukan  panitia Ad Hoc dan juga persiapan untuk upacara pelantikan presiden dan wakil presiden masa bhakti 2009-2014. Rapat Paripurna MPR akan dilaksanakan pada 19-20 Oktober 2009.

“Rapat pimpinan MPR memutuskan membentuk panitia Ad Hoc yang bertugas melakukan penyempurnaan tata-tertib MPR terkait dengan UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Panitia ad hoc MPR ini beranggotakan 35 orang,” kata Ketua MPR RI Bapak HM Taufiq Kiemas kepada pers di gedung MPR/DPR RI, Senin (13/10).

Rapat pimpinan MPR hari ini, lanjut Pak.Taufiq,  juga sepakat untuk mensukseskan Rapat Paripurna MPR dengan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2009 mendatang.

“Kami juga menghimbau kehadiran anggota MPR baik dari DPR maupun DPD. Kita telah bersepakat untuk hadir semuanya pada tanggal 20 Oktober,” jelasnya.

Anggaran untuk rapat paripurna MPR pada tanggal 19-20 dengan agenda pembentukan panitia Ad Hoc dan upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa bhakti 2009-2014 sebesar  341.192.000.

“Upacara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sangat sederhana, anggaran ini lebih kecil dengan yang dianggarkan oleh KPU,” papasnya.[kin]

Jakarta: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) seharusnya bisa menerima proses dan hasil pemilihan Pimpinan MPR periode 2009-2014, dan menerima Farhan Hamid sebagai Wakil MPR.

Demikian diungkapkan Ketua MPR RI periode 2009-2014, Bapak HM Taufiq Kiemas, kepada pers di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (07/10).

“Kenapa mengancam, kalau itu sidang MPR itu tidak sama dengan DPD dan DPR, sidang itu sidang MPR. Dari awal musti 1 paket dan itu sah, kalau diancam, ngapain lagi ngancam,” ungkap beliau.

Beliau juga menegaskan, pemilihan pimpinan MPR RI dalam Sidang Paripurna III MPR sudah sesuai dengan Keputusan MPR No. 3 Tahun 2009, dan mengakomodir unsur DPD dalam Pimpinan MPR RI sehingga tidak cacat hukum sehingga desakan mundur untuk Farhan Hamid selaku Wakil Ketua MPR RI tidak harusnya terjadi

“Itu sah, kalau cacat satu, berarti kami juga dong,Sidang sah, dan itu lebih dari 80 persen yang hadir, itu kan sesuai dengan keputusan MPR No. 3 tahun 2009. Dari awal sudah kolektif, calon yang diusulkan itu berdasarkan keputusan fraksi-fraksi,” jelasnya. [kin]