Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Kamis, 14 September 2017 - 17:20 |

BPK Apresiasi Setjen MPR Dalam Mengelola Keuangan Negara

BPK Apresiasi Setjen MPR Dalam Mengelola Keuangan Negara

Selepas mengikuti acara “Rakernas dan Talkshow Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera” yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 September 2017, Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan bahwa kualitas pengelolaan keuangan masing-masing Kementerian/Lembaga,   indikatornya tercermin dari laporan keuangannya. “Alhamdulillh Setjen MPR memiliki kualitas laporan keuangan yang memadai dan setiap tahun kita mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK,” ujarnya. WTP merupakan kualifikasi tertinggi dari penilaian pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dikatakan, Setjen MPR sudah 6 tahun berturut-turut mendapatkan nilai WTP. Penghargaan itu diberikan oleh  BPK sebagai  lembaga negara yang mempunyai tugas untuk  audit  pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Dalam acara itu,  Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanda penghargaan WTP kepada Ma'ruf Cahyono.

Dikatakan Ma"ruf Cahyono Pengelolaan keuangan negara Setjen MPR sangat terkait dengan program  lembaga MPR dalam melaksanakan wewenang dan tugas konstitusionalnya.  Untuk itu. Predikat WTP juga selaras dengan upaya melakukan reformasi birokrasi dibidang akuntabilitas publik.  Pengelolaan keuangan yang baik  merupakan cermin dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dari aspek akuntabilitas Setjen MPR dipandang baik oleh BPK. Mendapat predikat WTP berarti menunjukan pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin  berkualitas. Meski demikian predikat WTP yang diterima oleh Setjen MPR menjadi tantangan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan reformasi birokrasi. WTP pada gilirannya harus mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, dan penciptaan suasana budaya kerja pemerintahan  yang bersih dan bebas KKN.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015