Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Berita Terkini Hadiri Diskusi Bicara Buku MPR, Mahyudin Bicarakan Seputar Pentingnya Pemimpin Bangsa Miliki Rasa Nasionalisme Dan Religius Yang Tinggi Ketua MPR Ingin Kemajuan Pendidikan Pesantren Merata Ketua MPR Sosialisasikan Empat Pilar Pada Nelayan Bertemu Delegasi Indonesia Muroja’ah, HNW Tekankan Peran Pemuda Penting Selamatkan Bonus Demografi Indonesia Hidayat Nur Wahid Lanjutkan Perjuangan Agus Salim Dan Mohammad Natsir Wakil Ketua MPR RI Mahyudin Menerima Puluhan Guru Dari Kutai Timur Sesjen MPR : Banyak Negara Ingin Menerapkan Sifat Gotong Royong Dan Tolong Menolong PENGUMUMAN Nomor 52/10/2018 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 Ketua MPR: Pemilu Untuk Memilih Pemimpin Yang Terbaik Waspadai Kecurangan-Kecurangan Dalam Pemilu Rilis Seminar Guru Dihadiri Sesjen MPR Mahyudin : Kita Harus Punya Demokrasi Ala Indonesia Anggota MPR: Keragaman Suku, Budaya, Dan Agama Merupakan Kekuatan Persatuan Ketua MPR Bertemu Pelajar Islam Dan Mahasiswa Budhis Bahas Empat Pilar Sebagai Tokoh Muslim Dunia, Wakil Ketua MPR Hadiri Sidang Majelis Tertinggi Liga Dunia Islam Mahyudin : Di Tahun Politik, Waspadai Politik Adu Domba Mahyudin : Hati-Hati Menggunakan Medsos Dan Internet Mahyudin : Jangan Pilih Caleg Yang Menghamburkan Uang Saat Kampanye Ketua DPR Harap Lemkaji MPR Pecahkan Masalah Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan Mahyudin : Kita Butuh Keteladanan Dari Para Pemimpin
Senin, 04 Desember 2017 - 16:19 |

HNW: Jangan Berliku Menuju NKRI

HNW: Jangan Berliku Menuju NKRI

"Bangsa Indonesia sepakat memilih bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak merdeka," ujar Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) saat memberi Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada warga Jakarta Selatan di Cilandak Barat, Jakarta, 2 Desember 2017.

Bentuk NKRI itu tertuang sejak tanggal 18 Agustus 1945 dalam UUD Tahun 1945 dalam Bab I, Pasal I, dan Ayat 1. Bentuk NKRI dipertegas oleh MPR periode 1999-2004 di mana bentuk ini tak boleh diubah dengan cara dan bentuk apapun. "Tak boleh diubah menjadi negara komunis, khilafah, atau bentuk separatis lainnya," ujar HNW.

Diakui oleh HNW bentuk Indonesia menjadi NKRI penuh jalan berliku. Ketika Indonesia merdeka, Belanda tak rela sehingga ia berupaya untuk menjajah kembali. "Mereka melakukan agresi militer," ujarnya. Agresi militer tersebut mampu memaksa Indonesia menandatangani Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. "Perjanjian membuat bentuk Indonesia dari NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS)," paparnya. "Jadi NKRI hanya berumur 1 tahun 3 bulan," tambahnya. Wilayah RIS pun hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.

Tak puas dengan wilayah itu, Belanda menyerang kembali hingga ditandatangani Perjanjian Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949. Dari perjanjian itu, menyatakan RIS menjadi salah satu dari 16 negara bagian lain seperti RIS Sumatera Timur, Dayak Besar, Madura, dan Indonesia Timur. "Indonesia pun harus menjadi anggota Persemakmuran Belanda dengan pemimpin tertinggi Ratu Belanda," ungkap HNW. "Indonesia pun dipaksa membayar hutang pampasan perang," tambahnya.

Dari kondisi yang demikian muncullah tokoh Mohammad Natsir. "Ia adalah Ketua Fraksi Masyumi di Parlemen," ujarnya. Pada masa itu, 3 April 1950, ia menyampaikan pidato di Parlemen. Dalam pidato, Natsir mengatakan kita telah menyimpang dari tujuan Indonesia merdeka. Penyimpangan itu adalah dalam bentuk negara. Cita-cita Indonesia merdeka adalah NKRI tapi pada saat itu kok bentuknya RIS. Untuk itulah ia menyatakan Mosi Integral, mosi yang menyatakan Indonesia kembali ke bentuk NKRI. 

Mosi itu, menurut HNW, diterima oleh semua pihak, Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri juga mendukung. "Berkat mosi dari Natsir itu, Indonesia kembali ke NKRI hingga saat ini," ujarnya. "Mosi itu juga bentuk penolakan hasil Konferensi Meja Bundar," tambahnya.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015