Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Berita Terkini Hadiri Diskusi Bicara Buku MPR, Mahyudin Bicarakan Seputar Pentingnya Pemimpin Bangsa Miliki Rasa Nasionalisme Dan Religius Yang Tinggi Ketua MPR Ingin Kemajuan Pendidikan Pesantren Merata Ketua MPR Sosialisasikan Empat Pilar Pada Nelayan Bertemu Delegasi Indonesia Muroja’ah, HNW Tekankan Peran Pemuda Penting Selamatkan Bonus Demografi Indonesia Hidayat Nur Wahid Lanjutkan Perjuangan Agus Salim Dan Mohammad Natsir Wakil Ketua MPR RI Mahyudin Menerima Puluhan Guru Dari Kutai Timur Sesjen MPR : Banyak Negara Ingin Menerapkan Sifat Gotong Royong Dan Tolong Menolong PENGUMUMAN Nomor 52/10/2018 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 Ketua MPR: Pemilu Untuk Memilih Pemimpin Yang Terbaik Waspadai Kecurangan-Kecurangan Dalam Pemilu Rilis Seminar Guru Dihadiri Sesjen MPR Mahyudin : Kita Harus Punya Demokrasi Ala Indonesia Anggota MPR: Keragaman Suku, Budaya, Dan Agama Merupakan Kekuatan Persatuan Ketua MPR Bertemu Pelajar Islam Dan Mahasiswa Budhis Bahas Empat Pilar Sebagai Tokoh Muslim Dunia, Wakil Ketua MPR Hadiri Sidang Majelis Tertinggi Liga Dunia Islam Mahyudin : Di Tahun Politik, Waspadai Politik Adu Domba Mahyudin : Hati-Hati Menggunakan Medsos Dan Internet Mahyudin : Jangan Pilih Caleg Yang Menghamburkan Uang Saat Kampanye Ketua DPR Harap Lemkaji MPR Pecahkan Masalah Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan Mahyudin : Kita Butuh Keteladanan Dari Para Pemimpin
Kamis, 07 Desember 2017 - 13:20 |

Ketua Lemkaji MPR: Capaian “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” Belum Ideal Sesuai Konstitusi

Ketua Lemkaji MPR: Capaian “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” Belum Ideal Sesuai Konstitusi

Setelah 72 tahun merdeka sudah banyak kemajuan di sektor pendidikan dan kecerdasan bangsa. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri masih banyak permasalahan di dunia pendidikan. Capaian untuk “meningkatkan kecerdasan bangsa” belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan keinginan konstitusi.

Demikian dikatakan Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar dalam Simposium Nasional “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/12). Simposium dibuka Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadirkan pembicara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Muhadjir Effendy dan Wakil Menteri Keuangan Prof Dr Mardiasmo. 

Rully menjelaskan “mencerdaskan kehidupan bangsa” mengandung arti bahwa kehidupan bangsa Indonesia haruslah cerdas, yaitu kehidupan yang tanggap terhadap kemajuan peradaban dan kehidupan modern, namun berkepribadian nasional, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta berkeadilan dan sejahtera. 

“Harus jujur juga diakui bahwa proses pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memenuhi kriteria beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berdaya saing dan tanggap terhadap kemajuan peradaban dan kehidupan modern sebagai wujud kepribadian nasional masih belum terwujud,” kata Rully.

Secara perorangan, lanjut Rully, memang banyak siswa Indonesia yang bisa menjadi juara dalam olimpiade science. Namun secara umum dan kolektif, tingkat daya saing kita di tingkat regional dan global masih belum cukup memuaskan. 

“Menurut laporan Bank Dunia, pada World Development Report,  Indonesia butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketinggalannya dari negara-negara maju di bidang pendidikan khususnya di bidang literasi sedangkan dalam bidang science, Indonesia membutuhkan 17 tahun untuk mengejar ketertinggalannya,” ungkap Rully.

Dia kemudian menyebutkan sejumlah persoalan dalam bidang pendidikan sesuai dengan konstitusi. Misalnya bagaimana akses pendidikan, ketersediaan sarana prasarana sekolah, ketersediaan guru, wajib belajar 9 tahun, apakah sistem pendidikan nasional sudah menghasilkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, apakah postur anggaran 20% dari APBN sudah memenuhi tujuan pendidikan.

Rully menambahkan pada APBN tahun 2017 anggaran pendidikan mencapai Rp 416,1 triliun atau sebesar 27,4%. Sejumlah Rp 268,18 triliun atau 13% dari APBN disalurkan untuk dana alokasi umum (DAU) sebagai transfer daerah. Kementerian Agama mendapat Rp 50,44 triliun (2,5%) dan Rp 12,83 triliun dibagi ke 17 kementerian dan lembaga lain.  “Dana yang dialokasikan untuk membiayai program pendidikan yang dikelola Kemendikbud hanya Rp 39,82 triliun atau 1,9% dari keseluruhan APBN,” katanya.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015