Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Senin, 08 Mei 2017 - 21:00 |

Memaknai Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

Memaknai Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

Cita-cita Indonesia merdeka, yang menghendaki adanya pemerataan kesejahteraan hingga kini masih belum terpenuhi. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi semakin menganga. Bahkan, saat ini Indonesia menduduki urutan keempat di dunia  dari sisi penguasaan aset, setelah Rusia, India, serta Thailand.

Di Rusia, ketimpangan itu mencapai 74,5%. Artinya   1% penduduk terkaya Rusia  menguasai 74,5% aset. Di India ketimpangan itu mencapai 58,4%, Thailand 58,0%,   sementara Indonesia  49,31%.  Artinya 1 % penduduk terkaya Indonesia  menguasai 49,31 persen  aset nasional. 

Pernyataan  itu disampaikan Dr. Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif INDEF saat menjadi pembicara pada diskusi pilar negara, yang berlangsung di press room parlemen pada Senin (8/5). Bersama Prof.  Jhon Pieris, Ketua Kelompok DPD di MPR RI keduanya membahas tema "Memaknai Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945".

Ketimpangan tersebut menurut Enny Sri Hartati, merupakan sesuatu yang luar biasa. Itu berarti, saat ini bangsa Indonesia makin  menjauh dari tujuan berdirinya Indonesia merdeka, yaitu tercapainya kesejahteraan umum. 

"Belum lagi kalau kita lihat persoalan kemiskinan. Kemiskinan absolud memang turun, tetapi kemiskinan dari sisi Bagaimana kedalaman kemiskinan, Bagaimana tingkat keparahan kemiskinan semuanya memburuk", kata Enny menambahkan. 

Bahkan data   BPS mengenai pengangguran benar-benar menunjukkan anomali.   Karena pengangguran terbuka turun 10.000 orang pada Februari 2006 sampai  Februari 2007.  Tetapi jumlah orang yang bekerja penuh  juga  turun, yang semula  69,89 % turun menjadi 69,86 %, atau  sekitar lebih dari 400.000 orang.

Sementara Prof.  Jhon Pieris antara lain mengatakan, saat ini perjalanan bangsa Indonesia telah melenceng dari cita-cita kemerdekaan. Dan itu terjadi atas kesalahan kolektif bangsa Indonesia sendiri. Disatu sisi ada kelompok yang salah, disisi yang lain membiarkan kesalahan tersebut berlarut. 

Persoalan tersebut salah satunya bisa dilihat dari penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Mestinya kekayaan alam Indonesia. Itu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Tetapi nyatanya malah dikuasai asing, sementara pemerintah tampak tak kuasa menghadapinya. 

"Di daerah saya, di Provinsi Maluku, terdapat sumber gas alam  yang sangat besar, yang akan habis dalam 120 tahun. Tetapi pertamina sendiri mau masuk ke sana sangat sulit, bahkan sampai ngemis-ngemis, ini sangat memprihatinkan", kata Pieris menambahkan. 

Semua itu menunjukkan kalau pasal 33 UUD NRI 1945 belum bisa diwujudkan. Dan itu menjadi tantangan pemerintah, untuk segera mewujudkannya. Jangan  terus melakukan pembiaran, kalau tidak ingin melihat tuntutan kemerdekaan itu muncul dari pulau-pulau yang penduduknya masih hidup dalam kemiskinan.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015