Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Berita Terkini Hadiri Diskusi Bicara Buku MPR, Mahyudin Bicarakan Seputar Pentingnya Pemimpin Bangsa Miliki Rasa Nasionalisme Dan Religius Yang Tinggi Ketua MPR Ingin Kemajuan Pendidikan Pesantren Merata Ketua MPR Sosialisasikan Empat Pilar Pada Nelayan Bertemu Delegasi Indonesia Muroja’ah, HNW Tekankan Peran Pemuda Penting Selamatkan Bonus Demografi Indonesia Hidayat Nur Wahid Lanjutkan Perjuangan Agus Salim Dan Mohammad Natsir Wakil Ketua MPR RI Mahyudin Menerima Puluhan Guru Dari Kutai Timur Sesjen MPR : Banyak Negara Ingin Menerapkan Sifat Gotong Royong Dan Tolong Menolong PENGUMUMAN Nomor 52/10/2018 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 Ketua MPR: Pemilu Untuk Memilih Pemimpin Yang Terbaik Waspadai Kecurangan-Kecurangan Dalam Pemilu Rilis Seminar Guru Dihadiri Sesjen MPR Mahyudin : Kita Harus Punya Demokrasi Ala Indonesia Anggota MPR: Keragaman Suku, Budaya, Dan Agama Merupakan Kekuatan Persatuan Ketua MPR Bertemu Pelajar Islam Dan Mahasiswa Budhis Bahas Empat Pilar Sebagai Tokoh Muslim Dunia, Wakil Ketua MPR Hadiri Sidang Majelis Tertinggi Liga Dunia Islam Mahyudin : Di Tahun Politik, Waspadai Politik Adu Domba Mahyudin : Hati-Hati Menggunakan Medsos Dan Internet Mahyudin : Jangan Pilih Caleg Yang Menghamburkan Uang Saat Kampanye Ketua DPR Harap Lemkaji MPR Pecahkan Masalah Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan Mahyudin : Kita Butuh Keteladanan Dari Para Pemimpin
Senin, 17 September 2018 - 22:20 |

Soal Caleg Koruptor, Mahyudin : Laksanakan Putusan MA

Soal Caleg Koruptor, Mahyudin : Laksanakan Putusan MA

Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif harus dihormati dan dilaksanakan. Karena itu, sesuai aturan perundang-undangan, eks koruptor boleh menjadi caleg.

"Negara kita adalah negara hukum. Jadi segala sesuatunya harus sesuai perundang-undangan. Kita harus melaksanakan putusan MA," kata Mahyudin usai menyampaikan pengantar Sosialisasi Empat Pilar MPR di Pendapa Kabupaten Trenggalek, Senin (17/9/2018).

Menurut Mahyudin, UU tidak mengatur soal eks koruptor menjadi caleg. Hanya Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur eks koruptor tidak boleh menjadi caleg. PKPU itu sudah diuji di MA. MA memenangkan para penggugat.

"Artinya, sesuai UU, mantan koruptor boleh menjadi calon legislatif. Kita melaksanakan putusan MA. Kita tidak dalam beropini. Kita hanya melaksanakan putusan MA," ujarnya.

Mahyudin menambahkan jika di kemudian hari dipandang perlu untuk melarang eks koruptor menjadi caleg, maka UU perlu direvisi lebih dulu. Revisi ini bergantung pada DPR dan pemerintah sebagai pembentuk UU.

"Jika nanti ke depan dipandang perlu bahwa mantan koruptor tidak boleh menjadi caleg, UU-nya perlu direvisi. DPR bersama pemerintah yang melakukan perubahan," ujarnya.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015