Ketua MPR : Mari Ciptakan Pemilu Yang Damai dan Menggembirakan <![CDATA[Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima ratusan masa Aksi yang menuntut adanya calon presiden Independen pada pemilu serentak 17 April 2019. Pertemuan itu berlangsung di pintu gerbang kompleks parlemen Jl. Jenderal Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Senin (18/3). Masa aksi berasal dari Komunitas Tikus Pithi Hanata Baris. Mereka menggunakan Kaos hitam bertuliskan Yen Ora Mas Tuntas Ora. Dalam tuntutannya mereka meminta MPR melaksanakan sidang istimewa untuk memberi jalan bagi lahirnya Calon Presiden Independen. Pada kesempatan itu masa aksi mengajukan Tiga Tuntutan Nusantara, Tritura yang berisi kembalinya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kembalinya kedaulatan di tangan rakyat yang sebenarnya melalui dibukanya jalur independen dalam pencalonan Pilpres, Anggota DPR dan Anggota MPR. Serta terwujudnya masyarakat gemah Ripah loh jinawi, Tata Titi Tentram Kerta Raharja, tercukupinya sandang pangan papan secara riil. Menjawab tuntutan aksi, Zulkifli menyampaikan terima kasih, karena para pendemo telah datang ke kompleks parlemen di Senayan Jakarta dengan penuh kedamaian. Kedatangan mereka patut dihargai, karena masa aksi mau meninggalkan pekerjaan, keluarga dan menggunakan ongkos sendiri. Saat ini, kata Zulkifli, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya membolehkan calon presiden yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Berbeda dengan Bupati dan gubernur, yang boleh dari calon independen. "Tetapi bukan tidak mungkin ada capres independen, namun harus dibicarakan lebih lanjut. Caranya harus mengubah UUD terlebih dahulu", kata Zulkifli Hasan menambahkan. Pada kesempatan itu, Zulkifli menambahkan, sekarang adalah tahun politik. Karena itu semua pihak harus menjaga perdamaian dan persatuan. Demokrasi, menurut pria asal Lampung itu, merupakan pemilihan biasa yang diselenggarakan setiap lima tahun. Karena itu tidak boleh ada keributan. "Kita memilih diantara teman sendiri. Kita bukan menghadapi Belanda, tapi kita berhadapan dengan sesama anak bangsa. Karena itu mari ciptakan pemilu yang menggembirakan, damai dan menyenangkan", kata Zulkifli lagi.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/ketua-mpr-mari-ciptakan-pemilu-yang-damai-dan-menggembirakanMon, 18 Mar 2019 13:31:18 +0000Ma’ruf Cahyono : MPR Terbuka Terhadap Aspirasi Masyarakat <![CDATA[Sekretaris Jendral MPR RI Ma'ruf Cahyono menerima dan melaksanakan dialog dengan 15 orang perwakilan komunitas Tikus Pithi Hanata Baris, yang melakukan aksi masa menuntut adanya calon presiden Independen pada pemilu April 2019. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Samithi, Gedung Nusantara V Komplek MPR, DPR dan DPD RI, Senin (18/3). Kepada Sesjen MPR, perwakilan Komunitas Tikus Pithi meminta dan mendesak agar MPR melaksanakan sidang istimewa, membahas pencalonan capres dan cawapres independen pada pemilu 2019. Mereka juga meminta agar Sesjen MPR segera menyampaikan tuntutan itu kepada pimpinan MPR, sekaligus meminta kepastian waktu, kapan sidang istimewa MPR, tersebut akan dilaksanakan. "Kami akan menunggu, bahkan rela tidur di sini, sampai mendapat kepastian, kapan waktu sidang istimewa tersebut akan dilakukan", kata Mindi salah satu perwakilan komunitas Tikus Pithi. Menurut Mindhi, salah satu alasan komunitasnya menuntut capres dan cawapres independen, adalah karena banyaknya pimpinan ditingkat nasional yang sudah mengalami kemerosotan moral. Terbukti dengan makin banyaknya OTT terhadap pimpinan partai politik. Karena itu, sudah waktunya kedaulatan dikembalikan kepada masyarakat, dengan mengizinkan adanya capres cawapres independen. Mendengar tuntutan perwakilan pendemo, Sesjen MPR mengatakan, sudah tepat jika Tikus Pithi menyampaikan aspirasi itu kepada MPR. Karena salah satu tugas MPR adalah mengkaji sistem ketatanegaraan, termasuk menyangkut capres cawapres independen. Apalagi, saat ini Badan pengkajian MPR tengah membahas berbagai isu sistem ketatanegaraan. Seperti garis besar haluan negara, kembali pada UUD 1945 hingga MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Karena itu Ma'ruf berjanji akan menyampaikan pokok- pokok pikir tentang capres cawapres independen, itu kepada pimpinan MPR dan juga Lembaga Pengkajian sistem ketatanegaraan yang ada di MPR. "Bahkan, kalau perlu kami juga akan mengundang bapak ibu untuk bertemu dan mendiskusikan aspirasi capres independen ini dengan lembaga pengkajian", kata Ma'ruf menambahkan. Intinya menurut Ma'ruf MPR sangat terbuka terhadap aspirasi dari masyarakat, terkait sistem ketatanegaraan. Bahkan selama ini MPR berusaha menjaring aspirasi tersebut ke berbagai daerah dan berbagai perguruan tinggi. "Menyangkut tuntutan Sidang istimewa, saya akan sampaikan ke semua pimpinan MPR, dan pimpinan fraksi serta kelompok DPD di MPR. Saya tidak memiliki wewenang untuk menolak atau mengiyakan, tapi saya menjamin akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan", kata Ma'ruf menambahkan. Pertemuan Sesjen MPR dengan komunitas Tikus Pithi Hanata Baris berlangsung setelah sebelumnya, Ketua MPR menerima dan menyampaikan orasi dihadapan masa aksi yang menuntut capres cawapres independen. Pada kesempatan itu Ma'ruf mewakili Pimpinan MPR menerima satu kontainer petisi dari rakyat, yang berisi tuntutan adanya capres cawapres independen.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/ma-ruf-cahyono-mpr-terbuka-terhadap-aspirasi-masyarakatTue, 19 Mar 2019 11:50:02 +0000Wakil Ketua MPR Ajak Mahasiswa IAIN Sosialisasikan Pancasila <![CDATA[Di hadapan ribuan mahasiswa yang memenuhi Auditorium AM Sulaiman, IAIN Samarinda, Samarinda, Kalimantan Timur, 18 Maret 2019, saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan setiap masa ada pemimpin dan setiap pemimpin ada masanya. "Kelak kalian pada suatu masa akan menjadi pemimpin", ujarnya. "Kalian ahli waris dari pendahulu", tambahnya. Untuk menjadi pemimpin bangsa, menurut Mahyudin, tak mudah. Kesuksesan hidup seseorang dikatakan tak gampang diraih. "Tak ada orang yang berhasil tanpa perjuangan keras", tuturnya. Dirinya mengandaikan, keris yang indah itu lewat tempaan yang keras dan panas. Untuk itu dirinya mengharap agar mahasiswa IAIN jangan mudah putus asa. "Bila ada kesulitan jangan putus asa", tuturnya. Dalam hidup, menurut pria asal Kalimantan itu harus berani keras. "Bila kita hidup keras maka dunia akan lunak padamu"," tuturnya. "Pun sebaliknya, bila kita lemah maka dunia akan keras padamu", tambahnya. Dirinya menegaskan agar para mahasiswa tidak hidup bermalas-malasan. Di atas mimbar, alumni Universitas Lambung Mangkurat itu mengatakan sudah benar bila generasi muda kuliah di IAIN. Alasannya, kuliah di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama itu ada pembimbing, dosen, dan guru. Dengan adanya unsur pembimbing maka para generasi mudah tidak salah arah. Diakui ada orang yang belajar agama lewat internet sehingga mereka salah arah hingga menjadi radikal dan melakukan terror. Bagi Mahyudin, jihad yang lebih utama adalah lewat harta. "Tak ada cara instant masuk surga", ucapnya. Dari sinilah diharap IAIN menjadi salah satu benteng generasi muda dalam mengajarkan agama yang rahmatan lil alamin. "Jangan sampai terpapar paham radikal", ucapnya. Dirinya mengharap agar para mahasiswa memaksimalkan dirinya saat kuliah. IAIN harus mampu mencetak generasi muda Islam menjadi cendekiawan Muslim yang bisa ikut mensosialisasikan ideologi kebangsaan. Paham kebangsaan, Pancasila, dikatakan tak bertentangan dengan ajaran Islam. "Justru Pancasila sejalan dengan Islam", ucapnya. Dalam kehidupan yang beragam, Mahyudin mencontohkan bagaimana Nabi Muhammad membuat Perjanjian Piagam Madani. Dalam perjanjian itu, ummat Islam hidup berdampingan dengan ummat yang lain. "Nah ini kan selaras dengan Pancasila", tuturnya. Tak hanya itu motivasi yang diberikan oleh Mahyudin. Sebagai generasi muda pelanjut bangsa, kelak bila menjadi pejabat, ditegaskan jangan sampai melakukan korupsi. "Bila jadi pejabat jangan korup", tegasnya. "Bila mau kaya jangan jadi pejabat tapi jadilah pengusaha", tambahnya. Rektor IAIN Samarinda, Mokhamad Ilyasin, dalam sambutan menuturkan kegiatan yang diselenggarakan di kampusnya merupakan metode untuk menambah wawasan kebangsaan. "Kita ikut mensosialisasikan Empat Pilar pada mahasiswa", ucapnya.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/wakil-ketua-mpr-ajak-mahasiswa-iain-sosialisasikan-pancasilaMon, 18 Mar 2019 14:35:18 +0000Wakil Ketua MPR Ajak Pemuka Agama Jadi Perekat Persatuan <![CDATA[Di hadapan para pemuka agama yang datang dari MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi, dan Matakin;  saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tungga Ika, di Samarinda, Kalimantan Timur, 18 Maret 2019, Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan Empat Pilar MPR merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu kegiatan yang digelar di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Timur itu dikatakan sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa persatuan. Persatuan, menurut Mahyudin, sangat penting sebab bangsa ini dijajah selama ratusan tahun oleh Belanda, bukan karena si penjajah merupakan bangsa yang hebat namun mereka bisa mengadudomba suku dan golongan yang ada. Kejadian serupa saat ini disebut juga terjadi di Timur Tengah, di mana di antara bangsa Timur Tengah terjadi peperangan padahal kawasan itu memiliki bahasa dan agama yang sama. Adu domba terjadi menurut pria asal Kalimantan itu karena kawasan Timur Tengah kaya dengan sumber alam. "Timur Tengah diadudomba karena kaya minyak", ucapnya. "Dulu kita dijajah dan diincar bangsa-bangsa Eropa juga karena kaya dengan beragam sumber daya alam", ungkapnya. Kekayaan alam di Indonesia melimpah dan sangat potensial. Dipaparkan di Indonesia memiliki dua musim dengan sumber cahaya matahari sangat melimpah. "Sehingga setiap tahun kita bisa bercocok tanam"," sebutnya. Ini berbeda dengan Eropa yang memiliki 4 musim dan ketika musim dingin tiba mereka butuh batu bara untuk energi ekstra. Bagi Mahyudin, bangsa Indonesia tak hanya kaya dengan sumber daya alam namun juga beragam suku, bahasa, agama, dan perbedaan lainnya ada di sini. Untuk itulah ketika Indonesia merdeka, kemerdekaan itu merupakan jembatan emas untuk mengelola dan mempersatukan semua yang ada. "Bangsa ini didirikan bukan oleh satu golongan", ujarnya. "Sehingga bangsa ini untuk semua", tambahnya. Tujuan kita merdeka, menurut alumni Universitas Lambung Mangkurat itu di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan kesejahteraan umum. Namun dirinya menyesalkan saat ini semua sibuk dan fokus pada masalah politik, Pemilu, dan demokrasi. "Seolah-olah demokrasi menjadi tujuan padahal hanya sebagai sarana", paparnya. Apalagi demokrasi yang ada lebih didominasi transaksional sehingga menjadi mahal. Di tengah situasi politik yang ditebarin hoax dan fitnah, dalam kesempatan itu Mahyudin mengajak kepada para pemuka agama di Kalimantan Timur yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) untuk menjadi pelopor persatuan. "Saya berharap pemuka agama menjadi perekat kerukunan", ujarnya. Diakui provinsi ini merupakan daerah yang damai. Semua agama, suku, dan bahasa ada. "Kalimantan Timur adalah Indonesia mini", ucapnya. Meski kerukunan ada namun dirinya mengingatkan akan adanya ancaman dan tantangan. "Perbedaan merupakan potensi namun juga merupakan tantangan", paparnya. "Dengan sosialisasi kita harapkan persatuan di Kalimantan Timur akan semakin baik", tambahnya. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, yang hadir dalam kesempatan itu menegaskan Empat Pilar MPR harus tertanam di jiwa masyarakat. Bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang luar biasa. Dengan keragaman yang ada tetap bisa bersatu. "Banyak negara lain bubar tapi kita tetap bersatu", ucapnya. Keragaman di Indonesia inilah yang menurutnya perlu dipelihara. "Keragaman tak boleh membuat kita pecah", ujarnya.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/wakil-ketua-mpr-ajak-pemuka-agama-jadi-perekat-persatuanMon, 18 Mar 2019 05:55:15 +0000Mahyudin: Tak Melakukan Korupsi,  Salah Satu Cara Menyelamatkan Bangsa <![CDATA[Wakil Ketua MPR Mahyudin menyebut banyaknya wakil rakyat, kepala daerah, dan Ketua Partai Politik (parpol) ditangkap oleh KPK merupakan akibat politik berbiaya tinggi. Meski demikian ditegaskan, biaya politik yang tinggi tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Saat melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di Samarinda, Kalimantan Timur, 17 Maret 2019, ia menegaskan seharusnya tokoh-tokoh Parpol dan wakil rakyat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. "Saya prihatin bila ada wakil rakyat, kepala daerah, dan Ketua Parpol kena OTT", ujarnya. "Saya berharap tak ada lagi kejadian OTT", ucapnya. Pria asal Kalimantan itu menegaskan agar politikus dan pejabat menghentikan praktek-praktek korupsi. "Berhenti korupsi merupakan salah satu cara menyelamatkan bangsa", tegasnya. Berpolitik dengan biaya murah menurut Mahyudin bisa dilakukan. Cara itu bisa ditempuh dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional tertutup. Cara ini pemilih mencoblos Parpol sehingga caleg yang ada tidak berkompetisi habis-habisan. Diakui konsekuensi dari model ini adalah Parpol yang menanggung biaya kampanye. "Nah ini menjadi problem baru", ucapnya. Untuk menghindari politik berbiaya tinggi, Mahyudin menyarankan negara seharusnya mengeluarkan biaya pembinaan kepada Parpol. "Termasuk membiayai saksi-saksi saat Pemilu", tutur alumni Universitas Lambung Mangkurat itu. Bila negara ikut membiayai kampanye maka akan melahirkan politik biaya murah. Mahyudin mencontohkan di Australia ada dana pembinaan bagi Parpol di mana satu suara dihargai 2 Dollar Australian. "Di Indonesia baru Rp150", ungkapnya. Bila ada Parpol mendapat 1.000.000 suara, ia baru mendapat Rp150 juta. "Uang sebanyak ini tak cukup untuk membiayai operasional Parpol", paparnya. Diakui di lapangan juga ada faktor nyata yang membuat biaya politik menjadi mahal. Pendidikan masyarakat mayoritas belum tinggi, masih banyak lulusan SD. Mahyudin mengatakan akan lain demokrasi di Indonesia bila pendidikan masyarakat mayoritas sarjana. Selain tingkat pendidikan yang belum menggembirakan, faktor lain yakni ekonomi yang belum mapan juga membuat biaya politik menjadi mahal. "Ketika masyarakat miskin maka Pemilu menjadi tak efektif", paparnya. Kondisi yang demikian akan melahirkan money politic. "Money politic akan melahirkan pemimpin yang tak berintegritas", ujarnya.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/mahyudin-tak-melakukan-korupsi-salah-satu-cara-menyelamatkan-bangsaSun, 17 Mar 2019 13:51:37 +0000HNW: Kasus Terorisme Selandia Baru Karena Tidak Paham Sejarah <![CDATA[Jakarta- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa ungkapan populer Bung Karno yakni jangan sekali-kali melupakan sejarah atau 'Jasmerah' tidak bisa dianggap enteng. Ternyata makna serta dampak psikologisnya besar sekali. Sebab, minimnya ruang pengetahuan akan sejarah bangsanya sendiri, dikhawatirkan kemudian akan diisi dengan pengetahuan sejarah yang salah, sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru dan pada akhirnya melakukan hal yang sangat buruk. Seperti kasus aksi terorisme pembunuhan jamaah dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Hal tersebut diungkapkannya di hadapan sekitar lebih dari 300 masyarakat seputar Jakarta Selatan peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR dengan Yayasan Cahaya Abadi Sejahtera, di Aula Pertemuan kompleks Masjid Raya Al Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (17/3/2019). Dalam aksi brutal tersebut, lanjut HNW, dari manifesto yang dibuat, teroris memiliki kebencian mendalam kepada para imigran yang disebutnya penjajah. Padahal si teroris adalah berkebangsaan Australia dan rasnya adalah imigran yang menjajah tanah Australia dari penduduk aslinya Aborigin dan dia sendiri di Selandia Baru adalah imigran. "Itulah bukti bahwa pengetahuan sejarah si teroris sangat rendah sehingga apa yang diyakininya menjadi salah dan merugikan banyak orang. Itulah mengapa pemahaman dan pengetahuan sejarah yang benar sangat penting, demi menghindari mispersepsi sejarah yang sangat fatal," ujarnya. Dalam konteks Indonesia, diungkapkan HNW, ada juga terjadi fenomena minimnya pengetahuan sejarah tentang siapa saja elemen-elemen bangsa yang membentuk negara RI, yang menyelamatkan Pancasila dan NKRI. Antara lain fenomena Islamophobia. Islamophobia muncul disebabkan pemahaman yang keliru, seolah-olah tidak ada perannya umat Islam sebagai salah satu elemen besar bangsa ini dalam sejarah-sejarah penting Indonesia tersebut. Islamophobia juga secara sepihak, melabelkan kegiatan-kegiatan besar umat sebagai radikal, anti Pancasila dan NKRI. "Padahal jika melihat sejarah secara benar maka akan tertoreh dengan tinta emas dalam sejarah bangsa tentang toleransinya umat Islam dalam berbagai peristiwa sejarah, seperti peristiwa penghapusan kata awal sila pertama Pancasila dan kembalinya bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi NKRI hingga saat ini. Lalu darimana logikanya umat Islam itu anti Pancasila dan NKRI," katanya. Bahkan, diungkapkan HNW, kiprah umat Islam sampai ke hal-hal sederhana namun berdampak besar yakni menciptakan lagu mars perjuangan yang selalu dinyanyikan hingga kini yakni salah satunya lagu Hari Merdeka (17 Agustus) yang diciptakan Al Habib Muhammad Ibn Al Husein Al Muthahar atau dikenal dengan nama H. Mutahar. Lagu-lagu perjuangan gubahannya lainnya adalah lagu Hymne Syukur dan Hymne Pramuka. "Beliau juga yang memprakarsai terbentuknya Paskibraka, beliau tokoh utama kepanduan Pramuka. Beliaulah sosok yang dipercaya Bung Karno menyelamatkan Sang Saka Merah Putih yang akan dirampas penjajah," tambahnya. Sebaliknya, HNW juga mengingatkan, umat Islam juga harus betul-betul juga memahami sejarah bangsa dan negara. Jangan sekali-kali ada umat Islam yang membid'ah-bid'ahkan bahkan mengkafirkan Indonesia, Pancasila, UUD dan NKRI. Indonesia adalah warisan perjuangan para ulama, kyai, habaib baik yang ada di organisasi dan partai Islam. "Intinya, saya tegaskan sekali lagi, jangan sekali-kali bangsa Indonesia seluruhnya melupakan sejarah Pancasila, sejarah UUD, sejarah NKRI dan sejarah Bhinneka Tunggal Ika," tandasnya.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/hnw-kasus-terorisme-selandia-baru-karena-tidak-paham-sejarahSun, 17 Mar 2019 09:25:52 +0000Wakil Ketua MPR Apresiasi Kehadiran Kaum Disabilitas Dalam Sosialisasi Empat Pilar <![CDATA["Kita hadir di tempat ini karena disamakan persepsi agar Indonesia lebih baik", ujar Wakil Ketua MPR Mahyudin. "Kita yang hadir di sini adalah orang yang cinta NKRI", tambahnya. Ungkapan yang demikian disampaikan saat dirinya memberi sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kepada anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, generasi muda, dan 30 orang kaum disabilitas, Samarinda, Kalimantan Timur, 17 Maret 2019. Lebih lanjut dipaparkan, acara yang diselenggarakan itu bukan sekadar memberi ilmu namun juga membangun kesadaran. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara menurut pria asal Kalimantan itu penting sebab tak ada jaminan satu negara utuh selama-lamanya. Dicontohkan dulu ada negara kuat, Uni Soviet, bubar. "Bahkan bubarnya dengan menyisakan derita dan air mata", tuturnya. Uni Soviet sekarang tercerai berai menjadi banyak negara. Disampaikan kepada peserta, Indonesia memiliki ribuan suku. Dirinya membayangkan kalau di Indonesia tak ada alat pemersatu. "Pancasila-lah yang mempersatukan kita", ucapnya. Agar Indonesia maju  maka persatuan harus diperkuat. Dalam persatuan ada stabilitas. Kondisi demikianlah yang perlu dipertahankan. Dalam menjaga persatuan, diakui bangsa ini mendapat ancaman. Salah satu ancaman, disebut globalisasi. "Globalisasi mengikis jiwa gotong royong yang selama ini dianut masyarakat menjadi jiwa individualis", ungkapnya. Individualis membuat orang jadi ingin menang sendiri. "Silaturahmi kita rusak gara-gara beda pilihan politik", kata alumni Universitas Lambung Mangkurat itu. Menjelang Pemilu banyak berita hoax. "Akibatnya banyak orang termakan fitnah", paparnya. Untuk mencegah Pemilu tidak menjadi hal yang mengancam keutuhan bangsa, Mahyudin mengajak pada semua untuk menjadikan Pancasila sebagai perilaku dalam keseharian. "Sepulang dari acara ini kita harap semua mempunyai persepsi yang sama, Indonesia yang maju dan disegani", tegasnya. Terkait kaum disabilitas yang hadir dalam sosialisasi, Mahyudin mengatakan sosialisasi sudah menjadi kebutuhan rakyat. "Tidak terkecuali kaum disabilitas", ujarnya. Hadirnya kaum disabilitas dalam acara itu diakui sangat menarik sehingga sasaran Empat Pilar menyentuh pada semua kalangan. "Antusias sekali kaum disabilitas dalam acara ini", ungkap Mahyudin. Dirinya mengapresiasi kehadiran mereka dalam acara yang digelar mulai pukul 10.00 Wita itu.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/wakil-ketua-mpr-apresiasi-kehadiran-kaum-disabilitas-dalam-sosialisasi-empat-pilarSun, 17 Mar 2019 07:23:46 +0000HNW Ajak Masyarakat Doakan Korban Penembakan di Selandia Baru <![CDATA[Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menyampaikan ucapan bela sungkawa terhadap peristiwa penembakan jamaah salat Jumat yang terjadi di Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat (15/3). Ungkapan turut berbela sungkawa itu disampaikan Hidayat saat menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR dihadapan masyarakat Jagakarsa, Jakarta Selatan. Acara tersebut berlangsung di RM. APG (Glenmore) Jl. Jagakarsa Raya (Pertigaan Ubin) Jakarta Selatan, Sabtu (16/3). Pada kesempatan itu, Hidayat tak lupa mengajak masyarakat untuk mendoakan para korban. Khususnya kepada satu korban asal Indonesia yang meninggal, dan satu lagi yang masih dirawat di rumah sakit. Doa dipanjatkan dengan membacakan Ummul kitab, yang dilafalkan oleh seluruh peserta. Penembakan yang terjadi di Selandia Baru, kata Hidayat adalah peristiwa yang sangat mengenaskan. Penyerangan itu dilakukan secara membabi buta. Aksi tersebut merupakan tindakan terorisme yang dilakukan kepada kaum muslimin yang sedang melaksanakan salat Jumat. Karena itu, dunia harus mengutuk, dan juga melakukan upaya-upaya menghilangkan Islamphobia. Karena terorisme bisa dilakukan siapa saja, termasuk oleh para imigran yang sebenarnya sudah diterima oleh masyarakat di negara tujuannya dengan baik. Terorisme juga bisa menimpa siapa saja, termasuk mereka yang tengah beribadah. "Baru kali ini ada teroris yang membunuh orang sedang salat Jumat, dilakukan dengan perencanaan dan disiarkan secara langsung melalui streaming, ini adalah kejahatan yang membabi-buta dan di luar akal sehat", kata Hidayat menambahkan. Pada kesempatan itu, Hidayat menghimbau dan mengajak masyarakat menggunakan haknya sebagai warga negara untuk ikut memberikan suara pada 17 April 2019. Jangan sampai kesempatan menentukan pemimpin, itu tidak digunakan, atau golput. Karena sesungguhnya setiap suara akan menentukan kepemimpinan Indonesia lima tahun yang akan datang. "Pilih dan kenali para calon yang mampu bekerja dengan baik. Jangan asal memilih, karena pilihan kita akan menentukan arah Indonesia lima tahun yang akan datang", kata Hidayat lagi.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/hnw-ajak-masyarakat-doakan-korban-penembakan-di-selandia-baruSun, 17 Mar 2019 03:20:56 +0000MPR : Kisruh DPT Akibat Mismanajemen Sistem Kependudukan <![CDATA[Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi menyebutkan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah terjadi sejak penyelenggaraan Pemilu 1999 hingga saat ini. Kisruh DPT itu terjadi akibat mismanajemen kependudukan. Persoalan ini bisa diatasi dengan single identity number. “Kalau kita sudah punya single identity number maka sebagian besar persoalan DPT akan selesai, misalnya NIK ganda, NIK kosong, pemilih fiktif. Persoalan DPT seperti itu bisa selesai dengan single identity number,” kata ViVa Yoga dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019,” di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/3/2019). Turut sebagai narasumber dalam diskusi kerjasama MPR dengan pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen adalah anggota MPR dari Fraksi PDIP Aria Bima dan Direktur Para Syndicate, Ari Nurcahyo. Viva mengungkapkan bahwa kisruh DPT yang terjadi belakangan ini bukanlah yang pertama kali. Kisruh DPT sudah terjadi sejak Pemilu 1999 hingga saat ini. “Artinya, DPT merupakan masalah besar bagi pemerintah, siapapun yang berkuasa. Bayangkan sejak pemilu 1999 sampai pemilu 2019 ini, selalu ada masalah DPT. Misalnya dalam Pemilu 2014, PDIP mempersoalkan 10, 8 juta DPT yang bermasalah,” katanya. Menurut Viva ada beberapa alasan mengapa DPT sangat penting untuk dipersoalkan. “Kita mempersoalkan DPT bukan dalam rangka mendelegitimasi pemilu dan bukan dalam rangka mencurigasi kecurangan dan manipulasi data pemilu,” ujarnya. Ada tiga alasan mengapa DPT perlu dipersoalkan. Pertama adalah untuk menyelamatkan hak konstitusional warga negara Indonesia yaitu hak memilih dan dipilih. “Negara harus menjamin hak warga negara itu. Itulah pentingnya DPT,” ucapnya. Kedua, untuk peningkatan partisipasi politik rakyat. “Jika partisipasi politik rakyat naik maka semakin tinggi legitimasi pemilu. Maka DPT menjadi basis data yang penting untuk peningkatan partisipasi politik rakyat,” jelasnya. Ketiga, DPT penting dikritik dan dibahas karena untuk peningkatan demokrasi electoral. “Karena proses kompetisi dalam Pemilu berbasis data DPT,” tuturnya. Viva Yoga berpendapat kisruh DPT terjadi adalah karena karena mismanajemen sistem kependudukan. “Kalau kita sudah punya single identity number, sebagian besar persoalan DPT akan selesai. NIK ganda, NIK kosong, pemilih fiktif. Itu masalah DPT. Untuk mengakhiri kisruh DPT ini adalah dengan cara memperbaiki sistem kependudukan single identity number, yang lebih bagus,” pungkasnya. Sementara itu anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan polemik DPT yang terjadi belakangan ini bisa diatasi dengan transparansi. KPU sudah menyediakan data untuk divalidasi. “Di era reformasi ini semua sangat transparan. KPU menyediakan data untuk divalidasi. Tidak mungkin ada DPT ganda. Semua sudah ada datanya,” katanya. Dengan transparansi, lanjut Aria Bima, maka sangat mudah untuk men-trace data DPT. Aria mengajak semua pihak untuk buka-bukaan soal DPT secara transparan. “Karena sekarang semua data bisa diakses. Lewat gadget kita bisa buka DPT. Masing-masing parpol juga sudah mendapat softcopy DPT. Validasi tidak hanya dilakukan parpol dan penyelenggara pemilu, tapi seluruh peserta pemilu juga melakukan validasi,” katanya. Dalam soal kisruh DPT ini, Direktur Para Syndicate Ari Nurcahyo memberi dua solusi. Pertama, solusi taktis atau jangka pendek untuk mengantisipasi Pemilu 17April 2019. Solusi taktis ini adalah untuk menjamin warga negara bisa menggunakan hak pilihnya secara konstitusional. Mereka yang sudah masuk DPT, atau non-DPT, atau pemilik e-KTP bisa menggunakan hak pilihnya. Kedua, solusi strategis. Ini menyangkut kebijakan politik jangka panjang. “Kita harus memutus aktor atau pemain dalam mata rantai data kependudukan. Negara atau pemerintah harus membuat single identity number kependudukan. “Proyek e-KTP adalah proyek gagal. Negara harus membuat program KTP yang single number,” ujarnya.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/mpr-kisruh-dpt-akibat-mismanajemen-sistem-kependudukanFri, 15 Mar 2019 11:10:54 +0000Setjen MPR Ambil Bagian Dalam Lomba Paduan Suara Kepemiluan 2019 <![CDATA[Jakarta- Didampingi Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah, 24 orang yang tergabung dalam tim Paduan Suara (Padus) Setjen MPR RI ambil bagian berlaga dalam Lomba Paduan Suara Kepemiluan Mars dan Jingle Pemilu 2019 yang digelar KPU dalam rangka bagian dari sosialisasi pemilu 2019 yang damai. Acara lomba yang digelar di auditorium Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (14/3/2019) tersebut juga diikuti 27 tim dari berbagai instansi baik kementerian dan lembaga negara. Dalam ajang lomba tersebut, para kontestan diwajibkan menyanyikan dua lagu yakni Mars Pemilu yang tidak boleh diimprovisasi dan jingle pemilu 2019 yang boleh diaransemen ulang. Tampil dengan nomer peserta 029, tim padus Setjen MPR RI membawakan dua lagu tersebut dengan sangat percaya diri dan semangat. Di akhir lagu, tim mendapatkan standing applause dari para penonton yang hadir para juri juga pujian dari MC. Usai penampilan, Ibu Titi sapaan akrab Siti Fauziah mengungkapkan bahwa keikutsertaan tim padus Setjen MPR RI dalam lomba Paduan Suara Kepemiluan yang digelar KPU tersebut adalah bentuk apresiasi nyata Setjen MPR RI dalam mendukung upaya KPU mensosialisasikan pemilu damai dan menyenangkan. "Kita berharap keikutsertaan kita mampu lebih menyebarluaskan pesan pemilu yang damai dan menyenangkan karena semua untuk Indonesia. Saya juga berpesan agar masyarakat berperan aktif dalam pemilu dan jangan golput, sebab satu suara saja sangat menentukan kemajuan bangsa," ujarnya. Berbicara soal performa tim saat beraksi dipanggung lomba, Ibu Titi meyampaikan bahwa performa tim sudah sangat memuaskan tidak kalah dengan tim lain. Yang penting adalah tim sudah berusaha semaksimal mungkin dengan latihan-latihan penguasaan lagu dan panggung dengan baik. "Intinya kemenangan bukan segalanya, namun semangat persatuan dan kesatuan adalah poin utama, tapi jika menang, alhamdulillah kami akan sangat senang dan bangga. Dan jikapun tidak berhasil kali ini akan menjadi penyemangat kita untuk perlombaan mendatang," tandasnya, usai menerima Piagam Penghargaaan untuk Setjen MPR dari KPU sebagai peserta Lomba Paduan Suara Kepemiluan. Acara lomba sendiri berlangsung selama 1 hari. Panitia lomba mempersiapkan berbagai hadiah berupa sertifkat, uang dan trophy bagi para pemenang 1 sampai 3 dan pemenang favorit.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/setjen-mpr-ambil-bagian-dalam-lomba-paduan-suara-kepemiluan-2019Thu, 14 Mar 2019 09:55:44 +0000