HNW: Aktivis Dakwah Harus Berprestasi <![CDATA[Jakarta- Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A (HNW) mengatakan bahwa kegiatan berorganisasi dan berdakwah mahasiswa sebagai aktivis di berbagai organisasi merupakan kegiatan positif sebagai medan pelatihan berorganisasi dan sebagai medium mendekatkan diri kepada masyarakat. Namun, HNW mengingatkan jangan sampai karena ‘keasyikan’ dalam berorganisasi membuat prestasi akademik menjadi mundur. “Ingat prestasi berorganisasi harus berbanding lurus dengan prestasi akademik, tidak ada alasan menjadi aktivis kampus atau dakwah membuat prestasi akademik mundur. Malah sebaliknya semestinya kegiatan berorganisasi menjadi pendorong prestasi akademik,” katanya, di hadapan para delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al Hikmah Jakarta dalam acara ‘Kunjungan STID Al Hikmah ke MPR RI’, di Ruang Rapim MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/1/2019). HNW mengungkapkan bahwa dirinya dahulu juga aktif di berbagai organisasi dan aktif dalam dakwah Islam namun tidak menganggu kegiatan akademik bahkan prestasi akademik berhasil diraih dengan bagus. Kepada delegasi BEM STID Al Hikmah, HNW juga mengingatkan bahwa sebagai aktivis organisasi sekaligus aktivis dakwah Islam di era kekinian, anggota BEM STID harus memahami bahwa aktivis dakwah Islam sekarang meneruskan segala sesuatu yang sudah diperjuangkan aktivis Islam di masa lalu, di masa perjuangan pergerakan Indonesia merdeka. “Sebut saja peran besar para aktivis Masyumi, aktivis Islam seperti Mohammad Natsir dengan mosi integralnya kembali menyatukan Indonesia dalam NKRI dan masih banyak lagi dan semestinya peran aktivis dakwah Islam di era sekarang harus lebih baik dari mereka,” ujarnya. Sejarah perjuangan umat Islam atau aktivis Islam di masa perjuangan tersebut, lanjut HNW menjawab berbagai masalah dan pertanyan seputar adanya dikotomi antara dakwah dan politik yang dirasakan para aktivis dakwah saat ini, apakah kegiatan berdakwah harus masuk dalam ranah politik. HNW menjelaskan bahwa bangunan berpikir umat Islam yang seharusnya adalah tidak mempertentangkan antara Islam yang aktif dalam dunia dakwah dan Islam yang aktif dalam dunia politik. Berpolitik adalah bagian dari dakwah dan dakwah adalah bagian dari politik. “Kalau yang saya pahami, dalam konteks Keislaman baik pemahaman Al Quran, Hadist, sejarah Rasulullah dan sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia, ternyata tidak menganut adanya pembelahan yang bersifat ekstrim artinya kalau anda berdakwah tidak boleh berpolitik dan berpolitik tidak boleh berdakwah yang dipentingkan adalah bagaimana membuat dakwah dan politik itu menjadi dua posisi yang sesungguhnya saling menguatkan, menguntungkan, membela dan saling memaksimalkan potensi. Yang sangat perlu dipahami adalah dakwah memiliki nilai yang sangat penting untuk disampaikan pada berbagai pihak termasuk politik ,” terangnya. “Dalam berdakwah harus memperhatikan lingkungan tempat nanti akan berkiprah. Hendaknya dalam berdakwah dan menyiarkan Islam tidak dibenturkan dengan kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat selama tidak melanggar syariat dan aqidah,” tandasnya.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/hnw-aktivis-dakwah-harus-berprestasiFri, 18 Jan 2019 11:30:33 +0000HNW Perjuangkan Nasib Guru PAUD <![CDATA[Di sela-sela acara doa bersama  dengan ratusan guru pendidikan anak usia dini (Guru PAUD), yang diselenggarakan di Masjid Al Falah, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 15 Januari 2019, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menjaring aspirasi dan keluhan mereka. Sebagaimana diketahui, Guru PAUD yang terhimpun dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) saat ini tengah mengajukan judicial review UU. No. 14 Tahun 2005 tentang  Guru dan Dosen. Mereka melakukan judicial review sebab dirasa kesetaraan antara Guru PAUD formal dan non-formal belum setara.    Akibat belum adanya kesetaraan maka hak-hak Guru PAUD non-formal terabaikan. Kondisi yang demikian membuat Guru PAUD non-formal tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan amanat undang-undang seperti memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, jaminan kesejahteraan sosial, dan tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan serta meningkatkan kualifikasi akademik serta kompetensi. Untuk itulah mereka dalam uji materi yang diajukan menghendaki pengertian guru harus mencakup pendidikan PAUD formal dan PAUD non-formal. Menyikapi organisasi yang mepunyai anggota sebanyak 385.000 orang itu, HNW berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) menerima judicial review yang diajukan oleh HIMPAUDI. “Ini tuntutan yang sederhana, keadilan dan kesetaraan hak guru-guru PAUD formal dan non-formal”, ujarnya. Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Gontor itu berdoa semoga mata hati hakim MK dibukakan Allah untuk mengambil keputusan yang adil. Pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu mengingatkan apabila persoalan ini tidak tuntas di periode pemerintahan saat ini, dirinya berjanji memperjuangkan aspirasi para Guru PAUD non-formal di periode yang akan datang. Disampaikan kepada mereka, ia akan memastikan pada tahun 2020, UU Tentang Sisdiknas akan dimasukan dalam prioritas Prolegnas untuk dikoreksi guna memasukkan dan menyetarakan Guru PAUD formal dan non-formal sama-sama dilindungi negara. HNW menegaskan agar kita jangan mendiskriminasikan antara Guru PAUD formal dan non-formal karena posisinya keduanya sebenarnya setara . Dirinya heran mengapa dalam undang-undang turunannya tentang guru dan dosen tidak masuk dalam definisi, setara, sehingga terjadi ketidakadilan. “Saya pikir sudah tepat diajukan ke MK, apakah hal itu tidak bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945?” paparnya. Diingatkan lagi, anak-anak usia dini saat ini berada dalam dua kondisi. Mereka yang keluarganya tidak mampu, berada dalam kondisi tumbuh kembang yang tidak normal, seperti stunting. Sementara yang keluarganya mampu, anak-anaknya ‘dirampok’ oleh internet dan gadget. Hal demikian menurutnya memerlukan hadirnya pihak-pihak yang betul-betul bisa memberikan alternatif pendidikan yang baik, seperti PAUD. Dan PAUD ini membutuhkan guru-guru yang berdedikasi. “Para guru inilah yang saat ini menuntut penyetaraan haknya,” ujarnya.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/hnw-perjuangkan-nasib-guru-paudTue, 15 Jan 2019 00:33:31 +0000Ahmad Basarah: Budaya Demokrasi Tidak Bisa Dibentuk Instan <![CDATA[YOGYAKARTA -- Budaya demokrasi tidak bisa dibentuk dengan instan, melainkan harus ditanamkan sejak dini di bangku sekolah. Caranya adalah dengan memasukkan kurikulum pendidikan demokrasi ke dalam mata pelajaran di sekolah dan juga dengan mengoptimalkan peran organisasi ekstra sekolah sebagai wahana pendidikan penerapan budaya demokrasi substansial. Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah saat memberikan materi Sosialiasi 4 Pilar MPR RI bertajuk "Membangun Watak dan Karakter Kebangsaan Indonesia" bekerjasama dengan Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GNSI) di Balai PMD, Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin, 13 Januari 2019. "Sebut saja organisasi ekstra sekolah seperti GSNI. Lewat GSNI segenap siswa digembeleng untuk saling menghargai dan menghormati puspa ragam perbedaan dan juga diajari untuk mendengar dan menghormati pendapat orang lain, mengedepankan musyawarah-mufakat dalam mengambil keputusan dan menerapkan kultur demokrasi substantif dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan demokrasi substansial yang diajarkan sejak dini," jelas legislator asal daerah pemilihan Malang Raya tersebut. Basarah menjelaskan bahwa internalisasi budaya demokrasi substansial dalam diri remaja demikian mendesak. Setidaknya ada dua hal yang menjadi latar belakangnya. Pertama adalah dalam faktanya penerapan demokrasi di Indonesia selama ini baru sebatas demokrasi prosedural saja. Akibatnya, demokrasi hanya dipahami sebatas saat berlangsungnya kontestasi elektoral dalam memilih pemimpin saja. Sedangkan alasan kedua adalah soal karakteristik remaja. Menurut pakar psikologi / kejiwaan Elisabeth Hurlock dalam bukunya Development Psychology bahwa salah satu ciri remaja yang paling menonjol adalah ketidakseimbangan emosial dan pencarian terhadap identitas diri. "Jadi remaja ini punya rasa penasaran yang tinggi. Kondisi semacam inilah yang cukup rawan. Jika tidak memiliki bekal ilmu dan agama yang kuat bukan mustahil remaja akan jatuh atau terjerat dengan ideologi-ideologi asing yang belum tentu cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan tidak jarang dalam praktiknya penyebaran ideologi-ideologi transnasional itu menggunakan kecanggihan teknologi informasi," terang Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI tersebut. Terakhir Basarah menegaskan bahwa remaja dan pemuda merupakan aset penting bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat. Maka tidak mengherankan jika banyak tokoh-tokoh besar yang memberikan atensi besar kepada pemuda. Misalnya Ulama Mesir tersohor Syeikh Yusuf Al-Qardhawi yang menyebut 'jika ingin melihat suatu bangsa di masa depan, maka lihatlah pemudanya di hari ini'. Bahkan Bung Karno pernah berpidato dengan nada yang sangat optimis tentang pemuda dengan menyebut "Beri Aku 10 Pemuda, Niscaya Akan Kuguncangkan Dunia". "Pemuda inilah yang menjadi ujung tombak sekaligus duta-duta yang aktif dalam mengkampanyekan nilai-nilai toleransi, kerukunan sosial dan persaudaran sebagai karakter bangsa Indonesia. Perbedaan dalam demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Lawan berkompetisi adalah teman berdemokrasi dan lawan berdebat adalah temen berfikir. Ke depan harapan kita semua demokrasi substantif terus berkembang," demikian penjelasan Basarah.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/ahmad-basarah-budaya-demokrasi-tidak-bisa-dibentuk-instanMon, 14 Jan 2019 20:32:17 +0000Ma’ruf Cahyono: Pertahankan dan Tingkatkan Performa Serta Kinerja Setjen MPR RI <![CDATA[Bogor - Sekretaris Jenderal MPR RI Dr. Ma'ruf Cahyono, SH, MH mengungkapkan bahwa sampai akhir 2018, performa dan kinerja serta prestasi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI telah banyak mendapatkan apresiasi dan penghargaan dalam berbagai bentuk. Antara lain, nilai Maturitas SPIP MPR sudah mencapai 3 dari awalnya 2,028 telah memenuhi tuntutan nasional dalam pencapaian tingkat maturitas, Reformasi Birokrasi berjalan bagus, serta pengelolaan anggaran yang juga bagus. "Hal tersebut merupakan pencapaian luarbiasa berkat kerja keras dan berat di lingkungan Setjen MPR RI," katanya, saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) awal tahun 2019 Biro Humas Setjen MPR RI, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/01/2019). Untuk itulah, lanjut Ma'ruf, ke depan perlu diperhatikan pentingnya saling mendukung dalam mempertahankan dan meningkatan performa serta kinerja Setjen MPR RI demi peningkatan layanan publik yang baik dengan tata laksana yang bagus. "Jangan lantas berleha-leha dengan pencapaian tersebut. Sebab, masih banyak 'pekerjaan rumah' Setjen MPR untuk mewujudkan prioritas-prioritas kerja di tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya," tandasnya. Acara Rakor Humas itu sendiri selain dihadiri oleh Sesjen MPR RI, juga dihadiri Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah serta para pejabat serta staf di lingkungan Biro Humas Setjen MPR RI.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/ma-ruf-cahyono-pertahankan-dan-tingkatkan-performa-serta-kinerja-setjen-mpr-riSat, 12 Jan 2019 11:32:22 +0000Basarah Minta GSNI Aktif Membumikan Pancasila Di Kalangan Pelajar <![CDATA[JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah mengaku miris dengan kondisi dan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini dimana banyak generasi muda bangsa yang sudah jatuh menjadi pengikut dua ideologi transnasional seperti ekstrimisme agama dan liberalisme/individualisme. "Generasi muda kini menjadi segmentasi yang diperebutkan oleh dua ideologi tersebut. Pelajar dan mahasiswa adalah kelompok strategis namun sangat rentan terhadap pengaruh dari luar termasuk penetrasi paham ekstrimisme agama dan liberalisme/individualisme," kata Basarah saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Siswa Nasional Indonesia (DPP GSNI) di ruang kerjanya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1). Ketua Panitia Ad-Hoc (PAH) 1 Haluan Negara MPR RI memaparkan lebih lanjut bahwa ancaman ideologi transnasional yang mengincar generasi muda bukanlah wacana, melainkan sudah benar-benar ada dan nyata. Sebagai contoh pelaku aksi-aksi terorisme saat ini bukan lagi menjadi monopoli orang dewasa saja, bahlan pelajar dan anak-anak tercatat menjadi pelakunya.Bom bunuh diri satu keluarga di Surabaya adalah contoh konkrit menggambarkan hal itu. Diawali dengan sikap intoleran, pintu gerbang menjadi pelaku terorisme semakin terbuka lebar. "Menguatnya paham ekstrimisme agama ini jelas merupakan ancaman terhadap takdir Tuhan untuk bangsa Indonesia yaitu berupa kemajemukan. Juga ancaman terhadap ideologi Pancasila yang Berbhinneka Tunggal Ika," jelas pria yang biasa disapa Baskara itu. Di sisi lain, fenomena yang juga harus menjadi perhatian serius adalah perihal ancaman ideologi liberalisme. Contoh nyatanya adalah perilaku seks bebas di kalangan remaja dan konsumsi narkoba di kalangan remaja. Sebagai contoh BNN pada 2018 lalu pernah merilis 24 persen pengguna narkoba berasal dari kalangan pelajar. Belum lagi perilaku sex bebas hingga perilaku menyimpang seperti LGBT yang salah satu contohnya belum lama ini terjadi di Garut lewat group facebook gay SMP/SMU di Garut, Jawa Barat yang beranggotakan ribuan orang. Kelompok ini kalau kebebasan dilepas pada gilirannya akan mengkampanyekan perkawinan sejenis dilegalkan di Indonesia. "Perlahan namun pasti generasi muda digerogoti oleh dua ideologi transnasionalisme yang dalam praktiknya membonceng kemajuan teknologi. Hal ini bisa terjadi karena kedangkalan pemahaman terhadap ideologi Pancasila," jelasnya lagi. Terhadap menguatnya fenomena tersebut, Basarah mengajak kepada segenap kader GSNI untuk bekerja keras dan ikhlas, berjibaku menghadapi derasnya propaganda ideologi transnasional tersebut. Upaya membina dan menanamkan nasionalisme dan patriotisme harus ditanamkan sejak dini. Hal ini sebagai usaha dalam menciptakan pelajar cerdas, kreatif, cinta tanah air dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Karena itulah saya mengajak GSNI sebagai generasi muda bangsa sekaligus warga negara Indonesia untuk sadar dan punya rasa tanggung jawab dalam mencegah serta menyadarkan upaya pihak-pihak yang hendak mengganggu ideologi Pancasila, khususnya di kalangan siswa-siswa sekolah dan masyarakat luas pada umumnya. "Upaya membina dan menanamkan nasionalisme dan patriotisme harus dikenalkan sedini mungkin," urai Baskara. Hadir dalam audiensi tersebut Abdul Gani, Ketua dan Ika Indra Sanjaya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Sekjen DPP GSNI beserta pengurus lainnya. Saat ini DPP GSNI membawahi 38 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia, dengan jumlah kader sekitar 5.000 siswa.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/basarah-minta-gsni-aktif-membumikan-pancasila-di-kalangan-pelajarMon, 07 Jan 2019 07:25:58 +0000Hidayat Nur Wahid Mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia <![CDATA[Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melakukan kunjungan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jl. Ampera Jakarta Selatan, Kamis (3/1). Politisi PKS, itu tiba pukul 14.00, mengenakan baju Koko kuning kecoklatan, dipadupadankan celana kain hitam, dan peci hitam. Kedatangan Hidayat di kantor ANRI disambut Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Dr. Mustari Irawan beserta jajarannya. Kepada Hidayat, Dr. Mustari Irawan menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas kunjungan Wakil Ketua MPR. Diharapkan kunjungan tersebut menjadi contoh bagi masyarakat agar gemar mengunjungi museum, termasuk ANRI. Karena tempat seperti ANRI menyimpan sejarah dan pengetahuan yang sangat banyak, menyangkut masa lalu. "Ada lebih dari dua juta foto, film dan gambar yang disimpan di ANRI. Tetapi masih banyak arsip yang belum seluruhnya dapat dikumpulkan di sini, karena berbagai persoalan. Mudah-mudahan, kunjungan Wakil Ketua MPR, dapat menambah semangat kami dalam mengusahakan terkumpulnya arsip lain, dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk gemar mengunjungi ANRI", kata Mustari menambahkan. Pada kunjungan tersebut, wakil Ketua MPR berkesempatan melihat sebagian koleksi arsip di ANRI. Seperti, naskah asli Proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Foto-foto tokoh pergerakan nasional dan sejumlah konferensi perdamaian yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Juga arsip-arsip MPR yang sudah tersimpan di ANRI. Selain itu Hidayat juga melihat diorama, perjalanan sejarah Indonesia yang dimiliki ANRI. Kepada segenap pimpinan ANRI, Hidayat berharap, bisa mengumpulkan bukti-bukti sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang hingga kini masih tercecer. Antara lain, arsip mengenai resolusi jihad yang dikobarkan Hasyim Asy'ari, serta Mosi Integral yang digagas Moh. Natsir. Juga arsip tentang penetapan 18 Agustus sebagai hari Konstitusi. "Semua itu adalah rangkaian sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dan memiliki makna yang sangat besar, untuk memberikan pelajaran kepada generasi muda, bahwa umat Islam telah berkontribusi banyak bagi tegak dan kuatnya NKRI", kata Hidayat menambahkan. Diakhir kunjungan, Hidayat mengapresiasi segenap pimpinan ANRI yang telah menerima kedatangannya, sekaligus memberi pencerahan terkait sejarah Indonesia. "Kecintaan saya terhadap NKRI terasa disegarkan kembali, setelah melihat koleksi ANRI. Karena itu mari kita senantiasa mengunjungi ANRI, agar kecintaan kita pada bangsa Indonesia terus terjaga, sebagaimana kecintaan para pahlawan kepada bangsa dan negara ini", kata Hidayat menambahkan.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/hidayat-nur-wahid-mengunjungi-arsip-nasional-republik-indonesiaThu, 03 Jan 2019 11:10:22 +0000PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMU<![CDATA[  PENGUMUMAN Nomor: 70/12/2018 TENTANG PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B4004/XII/18.01 tanggal 24 Desember 2018 hal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2018, bersama ini diumumkan sebagai berikut : Bahwa peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir CPNS Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun Anggaran 2018 adalah peserta sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26- 30/4004/XII/18.01 (terlampir) yang pada kolom keterangannya terdapat kode huruf “L” (LULUS) sedangkan peserta yang pada kolom keterangan terdapat kode huruf “TL” berarti tidak lulus dan “TH” berarti tidak mengikuti seluruh tahapan SKB dan tidak lulus. Para Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada angka 1 diwajibkan hadir (tidak boleh diwakilkan) dan menyerahkan dokumen administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II untuk melakukan Registrasi dan Pemberkasan Pengangkatan CPNS pada : Hari/tanggal : Selasa, 8 Januari 2019 Waktu : Pukul 09.00 WIB Tempat : Ruang GBHN (Atas), Lantai III Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jalan Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat Pakaian : Pria menggunakan Kemeja Putih lengan panjang, celana panjang bahan warna hitam dan sepatu pantofel tertutup berwarna gelap; Wanita menggunakan Kemeja Putih lengan panjang, rok/celana panjang warna hitam dan sepatu pantofel tertutup berwarna gelap; Jilbab berwarna hitam dan polos, bagi yang menggunakan Jilbab. Peserta Seleksi yang telah dinyatakan lulus tetapi tidak melakukan Registrasi dan Pemberkasan pada tanggal yang telah ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri dan gugur sebagai CPNS Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 dan wajib membayar denda sesuai ketentuan. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/ data/ dokumen yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan; Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan; Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 tidak dapat diganggu gugat. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Jakarta, 31 Desember 2018Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri SipilSekretariat Jenderal MPR RIKetua,ttdSURYANI, SH.   Pengumuman CPNS Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/penetapan-kelulusan-seleksi-penerimaan-calon-pegawai-negeri-sipil-sekretariat-jenderal-majelis-permusyawaratan-rakyat-republik-indonesia-tahun-2018Mon, 31 Dec 2018 14:00:00 +0000MENGENANG TAUFIQ KIEMAS (1942-2013): Lelaki Yang Menentang Badai<![CDATA[Hari ini, 31 Desember, di penghujung tahun 1942, di sebuah rumah sederhana di Gang Abu (sekarang masuk kawasan sekitar Harmoni Jakarta) lahir anak pertama pasangan Tjik Agus Kiemas dan Hamzatun Rusjda. Sang putra itu diberi nama Taufiq Kiemas. Dimasa awal pendudukan Jepang itu keadaan serba susah. Tjik Agus Kiemas yang saat itu bekerja di Persatuan Warung Kebangsaan Indonesia (Perwabi)-- organisasi yang berafiliasi dengan Partai Masjumi-- harus bekerja membanting tulang demi menghidupi keluarganya. Sedangkan Hamzatun, yang pernah mengenyam pendidikan bidan, fokus mengurus kebutuhan Taufiq dan adik-adiknya yang lahir kemudian. Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, Tjik Agus Kiemas-- yang sudah perwira TNI hasil lulusan pendidikan perwira PETA di Bogor-- memboyong keluarganya di Yogyakarta. Mereka mengikuti para pejabat pemerintah yang memutuskan memindahkan ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Baru setelah penyerahan kedaulatan, Taufiq dan keluarganya kembali ke Jakarta. Ketika ayahnya ditugaskan sebagai pejabat di Djawatan Perdagangan di Makassar, Taufiq tidak ikut serta. Oleh ayahnya, yang simpatisan militan Masjumi, ia justru dimasukkan ke SMP Katolik Mardiyuana di Sukabumi. Setamat SMP, barulah Taufiq bergabung kembali dengan keluarganya yang sudah bermukim di Palembang, kampung halaman sang ayah. Saat remaja di Palembang, Taufiq tumbuh menjadi seorang Soekarnois yang militan. Militansi itu berawal dari kekaguman saat ia mendengar pidato Bung Karno di radio. Seakan ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengetahui lebih jauh sosok dan pemikiran Bung Karno. Berbagai hal pun dilakukan Taufiq untuk memuaskan rasa ingin tahunya tersebut, mulai dari meminjam buku-buku karya Bung Karno atau yang membicarakan pemikiran sang proklamator, juga ia terus berupaya agar selalu bisa menyimak pidato Bung Karno di radio. Dari seorang remaja yang semula hobby hura-hura dengan geng Don Quixote, pelahan tapi pasti, Taufiq bertransformasi menjadi seorang aktivitis mahasiswa. Tak lama setelah ia masuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Taufiq memutuskan bergabung dengan GMNI. Meski untuk itu, ia harus bertengkar hebat dengan ayahnya, yang ingin anak sulungnya itu berkecimpung di organisasi mahasiswa Islam. Karena militansinya dan kepandaiannya bergaul, dalam waktu singkat Taufiq dipercaya menjadi Ketua GMNI Palembang. Pergaulan politiknya pun tidak lagi sebatas anak-anak GMNI, juga dengan tokoh-tokoh politik di Palembang. Bahkan dengan sejumlah tokoh muda nasional, seperti Guntur Soekarnoputra. Peristiwa Gestok 1965, membalikkan suasana. Kekuasaan Bung Karno surut. Para Soekarnois sejati, termasuk Taufiq, harus mendekam di penjara rezim Orde Baru. Dua kali ia dipenjara: di Markas CPM Palembang dan RTM Budi Utomo Jakarta. Tapi, penjara tidak membuat Taufiq patah semangat, justru memberikan pelajaran berharga baginya. Pelajaran dari penjara itu terus diingat oleh Taufiq. Bukan sekadar menjadi pengetahuan penghias kepala belaka, tapi juga ia praktikkan dalam kehidupan kesehariannya. Seiring perjalanan politiknya, romansa asmaranya dengan Megawati Soekarnoputri pun tumbuh. Saat mendekam di penjara di Palembang, angan-angan atau firasat Taufiq untuk menyunting Megawati Soekarnoputri sudah bersemi. Firasat itu rupanya membekas di garis tangan. Di awal tahun 1971, setelah Megawati menjanda karena suaminya, Letnan (Penerbang) Surindro Suprijarso, wafat akibat kecelakaan pesawat di sekitar Pulau Biak, ia diperkenalkan dengan Taufiq oleh Guntur Soekarnoputra. Perkenalan itu berlanjut menjadi jalinan asmara, hingga akhirnya pasangan ini menikah Maret 1973. Sambil mengarungi biduk rumah tangga-- pasangan ini memiliki tiga anak: Muhammad Rizki Pratama, Muhammad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani-- Taufiq dan Megawati kemudian terjun ke dunia politik. Mereka berkiprah di Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Di masa-masa kritis, terutama setelah KLB PDI di Surabaya akhir tahun 1993 dimana Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI, Taufiq terus mendampingi sang istri. Ia lebih banyak bergerak di belakang layar. Di masa reformasi, Taufiq merupakan motor utama pendirian PDI Perjuangan. Ia pula yang berperan besar mengantarkan Megawati Soekarnoputri menjadi Wakil Presiden RI, dan kemudian Presiden RI. Puncak karir politik Taufiq Kiemas sendiri adalah saat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPR RI di tahun 2009. Ditengah masa kepemimpinannya, 8 Juni 2013, beliau berpulang ke haribaan Allah SWT. Kini Taufiq Kiemas, lelaki yang menentang badai itu, sudah lima tahun lebih wafat. Sudah menjadi tugas kita merawat kenangan, serta meneruskan warisan keteladanannya dalam berpolitik yang beradab.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/mengenang-taufiq-kiemas-1942-2013-lelaki-yang-menentang-badaiMon, 31 Dec 2018 04:50:41 +0000REFLEKSI  AKHIR  TAHUN  2018 FRAKSI  PDI  PERJUANGAN MPR RI: NEGARA BERJALAN SESUAI REL KONSTITUSI<![CDATA[JAKARTA. Beberapa saat lagi tahun  2018  akan  segera  berlalu  dan  berganti dengan  tahun  2019.  Pergantian  tahun  merupakan momentum baik bagi segenap  elemen  bangsa untuk melakukan  refleksi  atas  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  sekaligus  menyiapkan  strategi  kenegaraan untuk  semakin  memantapkan  tercapainya  cita-cita bernegara. Sehubungan  dengan  hal  tersebut, Pimpinan  Fraksi  PDI  Perjuangan  MPR   RI  dengan ini    menyampaikan  beberapa  catatan  kebangsaan dan  kenegaraan  di    tanah  air  selama  tahun  2018  dan harapan  di  tahun  2019,  sebagai  berikut  : Pertama,  Dalam  Bidang  Ideologi  Negara. Sepanjang  tahun  2018  menunjukkan  bahwa kinerja pemerintah melalui  perangkatnya  untuk  terus membumikan  Pancasila secara  terstruktur  dan sistematis  terlihat  semakin terukur dengan  telah dibentuknya  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila (BPIP).  Dengan  demikian  saat  ini  kita  telah  memiliki dua  lembaga negara yang  bertanggung  jawab melaksanakan  sosialisasi  dan  pembinaan  ideologi Pancasila,  yaitu  Badan  Sosialisasi  4  Pilar  MPR RI  dan  BPIP.  Kehadiran  ke  dua  lembaga  tersebut menjadi  pengganti  atas  ketidakhadiran  negara untuk  menyosialisasikan  dan  membina  sikap  dan mental  ideologi  bangsanya  setelah  dihapuskannya program  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila  (P4)  tahun  1998  dan  dibubarkannya Badan  Pembina Pendidikan  Pelaksanaan  Pedoman Penghayatan  dan  Pengalaman  Pancasia  (BP7) tahun 1999.    Perkembangan  menggembirakan lainnya  adalah  akan  dimasukannya  kembali  mata pelajaran  Pancasila  sebagai  mata  pelajaran  wajib dalam  kurikulum  pendidikan  tingkat  dasar  hingga menengah  atas, setelah  dihapuskan melalui UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor  20  tahun  2003. Kemajuan  pembangunan  nasional di  bidang ideologi  ini  harus  kita  dukung  agar  ke  depan bangsa  Indonesia  benar-benar  dapat  memiliki kedaulatan  dan  daya  tahan  ideologi  nasional yang  kokoh  dari  ancaman  ideologi  transnasional seperti  ideologi ekstrimisme  agama  dan  juga  paham ideologi individualisme/liberalisme yang  saat  ini  bekerja  di  Indonesia  yang salah  satu  modus operasinya  dengan  memanfaatkan kemajuan  teknologi  informasi dan media sosial. Kedua,  terkait  kinerja  lembaga-lembaga  negara. Selama  2018  masing-masing  pelaku  dalam  cabang kekuasaan  negara  telah  berfungsi  sebagaimana perintah  konstitusi.  Presiden  sebagai  Kepala Pemerintahan  telah  bekerja  sebagaimana  perintah konstitusi  yaitu  memajukan  kesejahteraan  umum melalui  berbagai  program  pembangunan  di berbagai  penjuru  negeri.  Sementara  lembaga legislatif  telah  menjadi  partner/mitra    kerja yang  kritis  dan  konstruktif  bagi  Presiden  dalam memenuhi janji  politiknya  kepada  rakyat  Indonesia. Adapun  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yaitu  badan peradilan  terus  berusaha  menegakkan  hukum  dan keadilan  termasuk  penegakan  hukum  terhadap segala  penyelewenangan  keuangan  negara  yang dilakukan  oleh  para  penyelenggara  negara dan mantan  penyelenggara  negara  serta  pihak-pihak lainnya. Ketiga,  dalam  bidang  Pertahanan  dan  Keamanan. Sinergisitas  baik  antara  TNI-Polri  dan  lembaga terkait  telah  membuat  stabilitas  keamanan nasional  begitu  terjaga  sepanjang  2018. Sepanjang  tahun  2018  setidaknya  ada  2  (dua) isu  besar  yang  menyangkut  keamanan  nasional, yaitu kasus  Terorisme  dan  Separatisme. Khusus terorisme, pasca  terjadinya  serangan teroris di  beberapa  daerah  maka  Presiden  dan  DPR telah  berhasil  mencapai  kesepakatan  untuk memperkuat  perangkat  hukum yang  ada lewat revisi UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme, utamanya memperkuat  aspek pencegahan  oleh aparat  keamanan  dan  penegak  hukum sehingga dapat  efektif  menanggulangi  ancaman  terorisme dan  separatisme. Keempat,  dalam  bidang  Politik  Dalam  Negeri. Bahwa penyelenggaraan  Pilkada  serentak tahun 2018 telah berlangsung  aman  dan  damai serta  telah menghasilkan  sejumlah  kepala  dan  wakil  kepala daerah  yang  dipilih  secara  demokratis.  Hal  ini menunjukkan  makin  matangnya masyarakat dalam  berdemokrasi.  Namun  demikian  di  beberapa tempat,  potret  politik  Indonesia  masih  belum menunjukkan  wajah  perkembangan  demokrasi yang  substansial  karena  agenda  konstestasi Pilkada  dan  kampanye  pemilu  masih  dijejali  dengan narasi-narasi  negatif,  khususnya  isu  politik  identitas yang  menggunakan  Perbedaan  Suku,  Agama,  Ras dan  Antar  Golongan  (SARA)  sebagai  alat  untuk merebut  kemenangan  dalam pilkada. Sementara proses  kampanye  Pileg  dan  Pilpres  tahun  2019 yang  akan  datang,  di  mana tahapan  masa kampanye  telah  dimulai  sejak  bulan  September 2018  lalu  secara  umum masih  berjalan  lancar dan  damai,  meskipun  secara  kualitatif  substansi kampanye  masih  belum menyentuh  esensi demokrasi karena  masih  terlihat  berbagai narasi  kampanye  yang  mengeksploitasi  isu-isu politik  identitas dan perdebatan yang kurang mendidik rakyat. Kelima,  Dalam  Bidang  Hubungan  Luar  Negeri. Berbagai  kemajuan  diplomasi  hubungan  luar negeri  Indonesia  di  tahun  2018  ini  banyak hal yang  menggembirakan.  Sebut  saja  konsistensi memperjuangan  kemerdekaan  Palestina  dengan cara  menolak  pengakuan  Yerusalem  sebagai ibukota negara Israel,  aktif    menyelesaikan  konflik Rohingnya  di  Myanmar  hingga  penyelenggaraan Annual  Meeting  IMF  –  World  Bank 2018  yang mengundang  investor  dari  berbagai  negara  dan Indonesia  mendapat  investasi  sebesar  Rp.202  Triliun. Diplomasi  Pemerintah  juga  semakin  meningkat pada  berbagai  forum-forum  internasional.  Terbukti pada  tahun  ini,  Indonesia  berhasil  menjadi  Anggota Tidak  Tetap  Dewan  Keamanan  PBB  untuk periode 2019  – 2020. Diujung  tahun  2018  ini  juga  ditandai dengan  keberhasilan  Pemerintah  Indonesia  merevisi Kontrak  Karya  PT.  Freeport  dengan  mengambil  alih 51% saham perusahaan  Amerika Serikat itu setelah  sejak  tahun  1967  kekayaan  tambang  emas, tembaga dan  sumber energi serta  mineral  lainnya di  tanah  Papua  itu  dikuasai  asing. Atas  berbagai  catatan  kehidupan  bangsa  di  tahun 2018 itu, maka ada beberapa hal yang  perlu  menjadi catatan  dan  perhatian  kita  bersama,  sebagai  berikut  : Pertama,    Upaya  pembumian  Pancasila  di  segala lapisan  aparatur  negara  dan  masyarakat  perlu  semakin digencarkan  dan  didukung  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.  Di  samping  itu, segala  pengambilan keputusan,  kebijakan  atau  pembentukan  produk hukum oleh  negara termasuk  di  daerah  juga  harus bersumber  dan  berpedoman  kepada nilai-nilai Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum negara.  Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  suri tauladan  para  pemimpin  bangsa  dan  elite    masyarakat agar  dapat  menjadi  panutan  rakyatnya  dalam mempraktekkan  gerakan  hidup  ber-Pancasila  dengan baik  dan  benar. Kedua,  Sinergi  antar  lembaga  negara  perlu  terus dijaga  dan  diarahkan  kepada  upaya  mencapai  tujuan bernegara.  Segala  bentuk  ego  sektoral  antar  lembaga negara  harus  dihindari  mengingat  hal  demikian  akan kontraproduktif  dengan  upaya  menyejahterakan  rakyat; Ketiga,  Negara  tidak  boleh  mundur  apalagi kalah dalam  melakukan perang  terhadap  terorisme  dan  separatisme. Pembangunan  infrastruktur    di  Papua  juga harus  terus dilanjutkan  karena  melalui  pembangunan  itulah warga kita di Papua akan  merasakan  kehadiran negara. Di  sisi  lain  TNI  dan  Polri  harus  terus  memastikan keamanan  rakyat  dari  segala  bentuk  gangguan kelompok-kelompok  kriminal bersenjata yang  dapat  menganggu jalannya  pembangunan  di  Papua.  Ketegasan  dan kekompakan  pemerintah  dalam  menghadapi gerakan ekstrimisme  berbasis  agama  dan  terorisme  juga  harus terus  ditingkatkan,  baik  dalam  aspek  pencegahan  dan persuasif  maupun  penegakan  hukumnya. Keempat,  para  elite  politik  harus  segera  menghentikan praktik  berdemokrasi  yang  mengeksploitasi  persoalan politik  identitas  dan  SARA  dalam  pelaksanaan Pemilu dan penggunaan hoax sebagai alat mencapai kepentingan politiknya. Kampanye pemilu haruslah  didorong pada  kontestasi gagasan  dan konsep  pembangunan  nasional, bukan  dengan  penggunaan  ISU SARA  atau  apalagi penyebaran  hoaks  yang  dapat  memecah  belah persatuan  bangsa.  Untuk  itu  Penyelenggara  Pemilu maupun  Pengawas Pemilu  harus bersikap  tegas jika  ditemukan  kampanye  yang  mengarahkan  pada penyebaran  kebencian  dan  permusuhan  atas dasar SARA. Kelima,  Negara  Indonesia  perlu  terus  berperan  dalam upaya  menciptakan  perdamaian  dunia  sekaligus terciptanya  tata  dunia  yang  adil  dengan  tetap mengedepankan  politik  luar  negeri  yang  bebas  dan aktif termasuk untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya.  Selain itu  pemerintah  Indonesia  juga perlu bersikap tegas menolak  bentuk  kolonialisme  dan  imperialisme baru di  bidang  perdagangan dunia sesuai  amanat  Pembukaan  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Demikian  refleksi  dan  proyeksi  kebangsaan  dan kenegaraan  Pimpinan  Fraksi  PDI  Perjuangan  MPR RI  ini  kami sampaikan sebagai  bagian  peran  serta  untuk mewujudkan  tujuan  negara  Republik  Indonesia  dan tanggung  jawab  pendidikan  politik  kepada  rakyat  dan bangsa  Indonesia  yang  kita  cintai  bersama.  Semoga di  tahun  2019  yang  akan  datang,  rakyat,  bangsa  dan negara  Indonesia  akan  hidup  lebih  berkualitas  lagi,  baik materil  maupun  sprituilnya  sesuai  dengan  roh  dan  jiwa Pancasila. ]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/refleksi-akhir-tahun-2018-fraksi-pdi-perjuangan-mpr-riSun, 30 Dec 2018 10:50:19 +0000HNW: Soal Implementasi Pancasila, Rakyat Harus Teladani Para Pendiri Bangsa <![CDATA[Jakarta – Dalam berbagai forum diskusi sampai obrolan warung kopi, soal implementasi Pancasila selalu menjadi bahan yang menarik untuk dibahas. Namun, kontradiksi antara teori dan implementasinya di lapangan juga menjadi hal yang menarik juga diperbincangkan. Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A (HNW) mengungkap satu pandangan. Menurut pandangannya, soal implementasi Pancasila, rakyat saat ini harus meneladani para pendiri bangsa Indonesia dahulu, terutama soal toleransi, saling menghormati perbedaan yang ada, saling memahami demi tujuan utama yakni Indonesia merdeka, bermartabat dan memiliki visi luar biasa di masa depan. “Sejarah telah menoreh dengan tinta emas bagaimana para pendiri bangsa kita bersama-sama merumuskan berbagai hal sangat penting negara Indonesia seperti sejarah penghapusan beberapa kata di Piagam Jakarta, sejarah perumusan teks Pancasila, sejarah penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan lainnya sampai mosi integral,” ujarnya, di hadapan para kader Program Kaderisasi Ulama (PKU) Universitas Darussalam (Unida) Gontor dalam acara Temu Tokoh dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (27/12/2018). Rakyat Indonesia saat ini, lanjut HNW, harus membaca dan mempelajari sejarah-sejarah tersebut sehingga bisa memahami betapa visionernya pemikiran para pendiri bangsa Indonesia dengan menyampingkan ego pribadi semuanya fokus tertuju pada kepentingan bersama sehingga berbagai perbedaan tidak lagi menjadi satu masalah.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/hnw-soal-implementasi-pancasila-rakyat-harus-teladani-para-pendiri-bangsaFri, 28 Dec 2018 01:16:51 +0000