Basarah Minta GSNI Aktif Membumikan Pancasila Di Kalangan Pelajar <![CDATA[JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah mengaku miris dengan kondisi dan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini dimana banyak generasi muda bangsa yang sudah jatuh menjadi pengikut dua ideologi transnasional seperti ekstrimisme agama dan liberalisme/individualisme. "Generasi muda kini menjadi segmentasi yang diperebutkan oleh dua ideologi tersebut. Pelajar dan mahasiswa adalah kelompok strategis namun sangat rentan terhadap pengaruh dari luar termasuk penetrasi paham ekstrimisme agama dan liberalisme/individualisme," kata Basarah saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Siswa Nasional Indonesia (DPP GSNI) di ruang kerjanya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1). Ketua Panitia Ad-Hoc (PAH) 1 Haluan Negara MPR RI memaparkan lebih lanjut bahwa ancaman ideologi transnasional yang mengincar generasi muda bukanlah wacana, melainkan sudah benar-benar ada dan nyata. Sebagai contoh pelaku aksi-aksi terorisme saat ini bukan lagi menjadi monopoli orang dewasa saja, bahlan pelajar dan anak-anak tercatat menjadi pelakunya.Bom bunuh diri satu keluarga di Surabaya adalah contoh konkrit menggambarkan hal itu. Diawali dengan sikap intoleran, pintu gerbang menjadi pelaku terorisme semakin terbuka lebar. "Menguatnya paham ekstrimisme agama ini jelas merupakan ancaman terhadap takdir Tuhan untuk bangsa Indonesia yaitu berupa kemajemukan. Juga ancaman terhadap ideologi Pancasila yang Berbhinneka Tunggal Ika," jelas pria yang biasa disapa Baskara itu. Di sisi lain, fenomena yang juga harus menjadi perhatian serius adalah perihal ancaman ideologi liberalisme. Contoh nyatanya adalah perilaku seks bebas di kalangan remaja dan konsumsi narkoba di kalangan remaja. Sebagai contoh BNN pada 2018 lalu pernah merilis 24 persen pengguna narkoba berasal dari kalangan pelajar. Belum lagi perilaku sex bebas hingga perilaku menyimpang seperti LGBT yang salah satu contohnya belum lama ini terjadi di Garut lewat group facebook gay SMP/SMU di Garut, Jawa Barat yang beranggotakan ribuan orang. Kelompok ini kalau kebebasan dilepas pada gilirannya akan mengkampanyekan perkawinan sejenis dilegalkan di Indonesia. "Perlahan namun pasti generasi muda digerogoti oleh dua ideologi transnasionalisme yang dalam praktiknya membonceng kemajuan teknologi. Hal ini bisa terjadi karena kedangkalan pemahaman terhadap ideologi Pancasila," jelasnya lagi. Terhadap menguatnya fenomena tersebut, Basarah mengajak kepada segenap kader GSNI untuk bekerja keras dan ikhlas, berjibaku menghadapi derasnya propaganda ideologi transnasional tersebut. Upaya membina dan menanamkan nasionalisme dan patriotisme harus ditanamkan sejak dini. Hal ini sebagai usaha dalam menciptakan pelajar cerdas, kreatif, cinta tanah air dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Karena itulah saya mengajak GSNI sebagai generasi muda bangsa sekaligus warga negara Indonesia untuk sadar dan punya rasa tanggung jawab dalam mencegah serta menyadarkan upaya pihak-pihak yang hendak mengganggu ideologi Pancasila, khususnya di kalangan siswa-siswa sekolah dan masyarakat luas pada umumnya. "Upaya membina dan menanamkan nasionalisme dan patriotisme harus dikenalkan sedini mungkin," urai Baskara. Hadir dalam audiensi tersebut Abdul Gani, Ketua dan Ika Indra Sanjaya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Sekjen DPP GSNI beserta pengurus lainnya. Saat ini DPP GSNI membawahi 38 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia, dengan jumlah kader sekitar 5.000 siswa.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/basarah-minta-gsni-aktif-membumikan-pancasila-di-kalangan-pelajarMon, 07 Jan 2019 07:25:58 +0000Hidayat Nur Wahid Mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia <![CDATA[Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melakukan kunjungan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jl. Ampera Jakarta Selatan, Kamis (3/1). Politisi PKS, itu tiba pukul 14.00, mengenakan baju Koko kuning kecoklatan, dipadupadankan celana kain hitam, dan peci hitam. Kedatangan Hidayat di kantor ANRI disambut Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Dr. Mustari Irawan beserta jajarannya. Kepada Hidayat, Dr. Mustari Irawan menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas kunjungan Wakil Ketua MPR. Diharapkan kunjungan tersebut menjadi contoh bagi masyarakat agar gemar mengunjungi museum, termasuk ANRI. Karena tempat seperti ANRI menyimpan sejarah dan pengetahuan yang sangat banyak, menyangkut masa lalu. "Ada lebih dari dua juta foto, film dan gambar yang disimpan di ANRI. Tetapi masih banyak arsip yang belum seluruhnya dapat dikumpulkan di sini, karena berbagai persoalan. Mudah-mudahan, kunjungan Wakil Ketua MPR, dapat menambah semangat kami dalam mengusahakan terkumpulnya arsip lain, dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk gemar mengunjungi ANRI", kata Mustari menambahkan. Pada kunjungan tersebut, wakil Ketua MPR berkesempatan melihat sebagian koleksi arsip di ANRI. Seperti, naskah asli Proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Foto-foto tokoh pergerakan nasional dan sejumlah konferensi perdamaian yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Juga arsip-arsip MPR yang sudah tersimpan di ANRI. Selain itu Hidayat juga melihat diorama, perjalanan sejarah Indonesia yang dimiliki ANRI. Kepada segenap pimpinan ANRI, Hidayat berharap, bisa mengumpulkan bukti-bukti sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang hingga kini masih tercecer. Antara lain, arsip mengenai resolusi jihad yang dikobarkan Hasyim Asy'ari, serta Mosi Integral yang digagas Moh. Natsir. Juga arsip tentang penetapan 18 Agustus sebagai hari Konstitusi. "Semua itu adalah rangkaian sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dan memiliki makna yang sangat besar, untuk memberikan pelajaran kepada generasi muda, bahwa umat Islam telah berkontribusi banyak bagi tegak dan kuatnya NKRI", kata Hidayat menambahkan. Diakhir kunjungan, Hidayat mengapresiasi segenap pimpinan ANRI yang telah menerima kedatangannya, sekaligus memberi pencerahan terkait sejarah Indonesia. "Kecintaan saya terhadap NKRI terasa disegarkan kembali, setelah melihat koleksi ANRI. Karena itu mari kita senantiasa mengunjungi ANRI, agar kecintaan kita pada bangsa Indonesia terus terjaga, sebagaimana kecintaan para pahlawan kepada bangsa dan negara ini", kata Hidayat menambahkan.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/hidayat-nur-wahid-mengunjungi-arsip-nasional-republik-indonesiaThu, 03 Jan 2019 11:10:22 +0000Ahmad Basarah: Budaya Demokrasi Tidak Bisa Dibentuk Instan <![CDATA[YOGYAKARTA -- Budaya demokrasi tidak bisa dibentuk dengan instan, melainkan harus ditanamkan sejak dini di bangku sekolah. Caranya adalah dengan memasukkan kurikulum pendidikan demokrasi ke dalam mata pelajaran di sekolah dan juga dengan mengoptimalkan peran organisasi ekstra sekolah sebagai wahana pendidikan penerapan budaya demokrasi substansial. Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah saat memberikan materi Sosialiasi 4 Pilar MPR RI bertajuk "Membangun Watak dan Karakter Kebangsaan Indonesia" bekerjasama dengan Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GNSI) di Balai PMD, Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin, 13 Januari 2019. "Sebut saja organisasi ekstra sekolah seperti GSNI. Lewat GSNI segenap siswa digembeleng untuk saling menghargai dan menghormati puspa ragam perbedaan dan juga diajari untuk mendengar dan menghormati pendapat orang lain, mengedepankan musyawarah-mufakat dalam mengambil keputusan dan menerapkan kultur demokrasi substantif dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan demokrasi substansial yang diajarkan sejak dini," jelas legislator asal daerah pemilihan Malang Raya tersebut. Basarah menjelaskan bahwa internalisasi budaya demokrasi substansial dalam diri remaja demikian mendesak. Setidaknya ada dua hal yang menjadi latar belakangnya. Pertama adalah dalam faktanya penerapan demokrasi di Indonesia selama ini baru sebatas demokrasi prosedural saja. Akibatnya, demokrasi hanya dipahami sebatas saat berlangsungnya kontestasi elektoral dalam memilih pemimpin saja. Sedangkan alasan kedua adalah soal karakteristik remaja. Menurut pakar psikologi / kejiwaan Elisabeth Hurlock dalam bukunya Development Psychology bahwa salah satu ciri remaja yang paling menonjol adalah ketidakseimbangan emosial dan pencarian terhadap identitas diri. "Jadi remaja ini punya rasa penasaran yang tinggi. Kondisi semacam inilah yang cukup rawan. Jika tidak memiliki bekal ilmu dan agama yang kuat bukan mustahil remaja akan jatuh atau terjerat dengan ideologi-ideologi asing yang belum tentu cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan tidak jarang dalam praktiknya penyebaran ideologi-ideologi transnasional itu menggunakan kecanggihan teknologi informasi," terang Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI tersebut. Terakhir Basarah menegaskan bahwa remaja dan pemuda merupakan aset penting bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat. Maka tidak mengherankan jika banyak tokoh-tokoh besar yang memberikan atensi besar kepada pemuda. Misalnya Ulama Mesir tersohor Syeikh Yusuf Al-Qardhawi yang menyebut 'jika ingin melihat suatu bangsa di masa depan, maka lihatlah pemudanya di hari ini'. Bahkan Bung Karno pernah berpidato dengan nada yang sangat optimis tentang pemuda dengan menyebut "Beri Aku 10 Pemuda, Niscaya Akan Kuguncangkan Dunia". "Pemuda inilah yang menjadi ujung tombak sekaligus duta-duta yang aktif dalam mengkampanyekan nilai-nilai toleransi, kerukunan sosial dan persaudaran sebagai karakter bangsa Indonesia. Perbedaan dalam demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Lawan berkompetisi adalah teman berdemokrasi dan lawan berdebat adalah temen berfikir. Ke depan harapan kita semua demokrasi substantif terus berkembang," demikian penjelasan Basarah.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/ahmad-basarah-budaya-demokrasi-tidak-bisa-dibentuk-instanMon, 14 Jan 2019 20:32:17 +0000HNW Perjuangkan Nasib Guru PAUD <![CDATA[Di sela-sela acara doa bersama  dengan ratusan guru pendidikan anak usia dini (Guru PAUD), yang diselenggarakan di Masjid Al Falah, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 15 Januari 2019, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menjaring aspirasi dan keluhan mereka. Sebagaimana diketahui, Guru PAUD yang terhimpun dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) saat ini tengah mengajukan judicial review UU. No. 14 Tahun 2005 tentang  Guru dan Dosen. Mereka melakukan judicial review sebab dirasa kesetaraan antara Guru PAUD formal dan non-formal belum setara.    Akibat belum adanya kesetaraan maka hak-hak Guru PAUD non-formal terabaikan. Kondisi yang demikian membuat Guru PAUD non-formal tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan amanat undang-undang seperti memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, jaminan kesejahteraan sosial, dan tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan serta meningkatkan kualifikasi akademik serta kompetensi. Untuk itulah mereka dalam uji materi yang diajukan menghendaki pengertian guru harus mencakup pendidikan PAUD formal dan PAUD non-formal. Menyikapi organisasi yang mepunyai anggota sebanyak 385.000 orang itu, HNW berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) menerima judicial review yang diajukan oleh HIMPAUDI. “Ini tuntutan yang sederhana, keadilan dan kesetaraan hak guru-guru PAUD formal dan non-formal”, ujarnya. Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Gontor itu berdoa semoga mata hati hakim MK dibukakan Allah untuk mengambil keputusan yang adil. Pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu mengingatkan apabila persoalan ini tidak tuntas di periode pemerintahan saat ini, dirinya berjanji memperjuangkan aspirasi para Guru PAUD non-formal di periode yang akan datang. Disampaikan kepada mereka, ia akan memastikan pada tahun 2020, UU Tentang Sisdiknas akan dimasukan dalam prioritas Prolegnas untuk dikoreksi guna memasukkan dan menyetarakan Guru PAUD formal dan non-formal sama-sama dilindungi negara. HNW menegaskan agar kita jangan mendiskriminasikan antara Guru PAUD formal dan non-formal karena posisinya keduanya sebenarnya setara . Dirinya heran mengapa dalam undang-undang turunannya tentang guru dan dosen tidak masuk dalam definisi, setara, sehingga terjadi ketidakadilan. “Saya pikir sudah tepat diajukan ke MK, apakah hal itu tidak bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945?” paparnya. Diingatkan lagi, anak-anak usia dini saat ini berada dalam dua kondisi. Mereka yang keluarganya tidak mampu, berada dalam kondisi tumbuh kembang yang tidak normal, seperti stunting. Sementara yang keluarganya mampu, anak-anaknya ‘dirampok’ oleh internet dan gadget. Hal demikian menurutnya memerlukan hadirnya pihak-pihak yang betul-betul bisa memberikan alternatif pendidikan yang baik, seperti PAUD. Dan PAUD ini membutuhkan guru-guru yang berdedikasi. “Para guru inilah yang saat ini menuntut penyetaraan haknya,” ujarnya.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/hnw-perjuangkan-nasib-guru-paudTue, 15 Jan 2019 00:33:31 +0000Ma’ruf Cahyono: Pertahankan dan Tingkatkan Performa Serta Kinerja Setjen MPR RI <![CDATA[Bogor - Sekretaris Jenderal MPR RI Dr. Ma'ruf Cahyono, SH, MH mengungkapkan bahwa sampai akhir 2018, performa dan kinerja serta prestasi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI telah banyak mendapatkan apresiasi dan penghargaan dalam berbagai bentuk. Antara lain, nilai Maturitas SPIP MPR sudah mencapai 3 dari awalnya 2,028 telah memenuhi tuntutan nasional dalam pencapaian tingkat maturitas, Reformasi Birokrasi berjalan bagus, serta pengelolaan anggaran yang juga bagus. "Hal tersebut merupakan pencapaian luarbiasa berkat kerja keras dan berat di lingkungan Setjen MPR RI," katanya, saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) awal tahun 2019 Biro Humas Setjen MPR RI, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/01/2019). Untuk itulah, lanjut Ma'ruf, ke depan perlu diperhatikan pentingnya saling mendukung dalam mempertahankan dan meningkatan performa serta kinerja Setjen MPR RI demi peningkatan layanan publik yang baik dengan tata laksana yang bagus. "Jangan lantas berleha-leha dengan pencapaian tersebut. Sebab, masih banyak 'pekerjaan rumah' Setjen MPR untuk mewujudkan prioritas-prioritas kerja di tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya," tandasnya. Acara Rakor Humas itu sendiri selain dihadiri oleh Sesjen MPR RI, juga dihadiri Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah serta para pejabat serta staf di lingkungan Biro Humas Setjen MPR RI.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/ma-ruf-cahyono-pertahankan-dan-tingkatkan-performa-serta-kinerja-setjen-mpr-riSat, 12 Jan 2019 11:32:22 +0000HNW: Aktivis Dakwah Harus Berprestasi <![CDATA[Jakarta- Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A (HNW) mengatakan bahwa kegiatan berorganisasi dan berdakwah mahasiswa sebagai aktivis di berbagai organisasi merupakan kegiatan positif sebagai medan pelatihan berorganisasi dan sebagai medium mendekatkan diri kepada masyarakat. Namun, HNW mengingatkan jangan sampai karena ‘keasyikan’ dalam berorganisasi membuat prestasi akademik menjadi mundur. “Ingat prestasi berorganisasi harus berbanding lurus dengan prestasi akademik, tidak ada alasan menjadi aktivis kampus atau dakwah membuat prestasi akademik mundur. Malah sebaliknya semestinya kegiatan berorganisasi menjadi pendorong prestasi akademik,” katanya, di hadapan para delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al Hikmah Jakarta dalam acara ‘Kunjungan STID Al Hikmah ke MPR RI’, di Ruang Rapim MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/1/2019). HNW mengungkapkan bahwa dirinya dahulu juga aktif di berbagai organisasi dan aktif dalam dakwah Islam namun tidak menganggu kegiatan akademik bahkan prestasi akademik berhasil diraih dengan bagus. Kepada delegasi BEM STID Al Hikmah, HNW juga mengingatkan bahwa sebagai aktivis organisasi sekaligus aktivis dakwah Islam di era kekinian, anggota BEM STID harus memahami bahwa aktivis dakwah Islam sekarang meneruskan segala sesuatu yang sudah diperjuangkan aktivis Islam di masa lalu, di masa perjuangan pergerakan Indonesia merdeka. “Sebut saja peran besar para aktivis Masyumi, aktivis Islam seperti Mohammad Natsir dengan mosi integralnya kembali menyatukan Indonesia dalam NKRI dan masih banyak lagi dan semestinya peran aktivis dakwah Islam di era sekarang harus lebih baik dari mereka,” ujarnya. Sejarah perjuangan umat Islam atau aktivis Islam di masa perjuangan tersebut, lanjut HNW menjawab berbagai masalah dan pertanyan seputar adanya dikotomi antara dakwah dan politik yang dirasakan para aktivis dakwah saat ini, apakah kegiatan berdakwah harus masuk dalam ranah politik. HNW menjelaskan bahwa bangunan berpikir umat Islam yang seharusnya adalah tidak mempertentangkan antara Islam yang aktif dalam dunia dakwah dan Islam yang aktif dalam dunia politik. Berpolitik adalah bagian dari dakwah dan dakwah adalah bagian dari politik. “Kalau yang saya pahami, dalam konteks Keislaman baik pemahaman Al Quran, Hadist, sejarah Rasulullah dan sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia, ternyata tidak menganut adanya pembelahan yang bersifat ekstrim artinya kalau anda berdakwah tidak boleh berpolitik dan berpolitik tidak boleh berdakwah yang dipentingkan adalah bagaimana membuat dakwah dan politik itu menjadi dua posisi yang sesungguhnya saling menguatkan, menguntungkan, membela dan saling memaksimalkan potensi. Yang sangat perlu dipahami adalah dakwah memiliki nilai yang sangat penting untuk disampaikan pada berbagai pihak termasuk politik ,” terangnya. “Dalam berdakwah harus memperhatikan lingkungan tempat nanti akan berkiprah. Hendaknya dalam berdakwah dan menyiarkan Islam tidak dibenturkan dengan kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat selama tidak melanggar syariat dan aqidah,” tandasnya.]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/hnw-aktivis-dakwah-harus-berprestasiFri, 18 Jan 2019 11:30:33 +0000PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMU<![CDATA[  PENGUMUMAN Nomor: 70/12/2018 TENTANG PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B4004/XII/18.01 tanggal 24 Desember 2018 hal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2018, bersama ini diumumkan sebagai berikut : Bahwa peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir CPNS Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun Anggaran 2018 adalah peserta sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26- 30/4004/XII/18.01 (terlampir) yang pada kolom keterangannya terdapat kode huruf “L” (LULUS) sedangkan peserta yang pada kolom keterangan terdapat kode huruf “TL” berarti tidak lulus dan “TH” berarti tidak mengikuti seluruh tahapan SKB dan tidak lulus. Para Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada angka 1 diwajibkan hadir (tidak boleh diwakilkan) dan menyerahkan dokumen administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II untuk melakukan Registrasi dan Pemberkasan Pengangkatan CPNS pada : Hari/tanggal : Selasa, 8 Januari 2019 Waktu : Pukul 09.00 WIB Tempat : Ruang GBHN (Atas), Lantai III Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jalan Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat Pakaian : Pria menggunakan Kemeja Putih lengan panjang, celana panjang bahan warna hitam dan sepatu pantofel tertutup berwarna gelap; Wanita menggunakan Kemeja Putih lengan panjang, rok/celana panjang warna hitam dan sepatu pantofel tertutup berwarna gelap; Jilbab berwarna hitam dan polos, bagi yang menggunakan Jilbab. Peserta Seleksi yang telah dinyatakan lulus tetapi tidak melakukan Registrasi dan Pemberkasan pada tanggal yang telah ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri dan gugur sebagai CPNS Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 dan wajib membayar denda sesuai ketentuan. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/ data/ dokumen yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan; Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan; Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 tidak dapat diganggu gugat. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Jakarta, 31 Desember 2018Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri SipilSekretariat Jenderal MPR RIKetua,ttdSURYANI, SH.   Pengumuman CPNS Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI]]>http://www.mpr.go.id/berita/detail/penetapan-kelulusan-seleksi-penerimaan-calon-pegawai-negeri-sipil-sekretariat-jenderal-majelis-permusyawaratan-rakyat-republik-indonesia-tahun-2018Mon, 31 Dec 2018 14:00:00 +0000