keserakahan pemda tasikmalaya

SANG ?KORUPTOR ? YANG TAK TERGOYAHKAN OLEH : TIM NURANI UMAT * PEMKOT TASIKMALAYA 1. WALIKOTA BUBUN BUNYAMIN a. Integritas Cultural Yang bersangkutan asliorang Kedunghalang, Desa Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya adalah seorang pengikut ajaran sesat Jemaat Ahmadyah Qodyan yang dinyatakan kafir serra berbahaya bagi ketentraman dan keamanan negara sesuai dengan Fatwa MUI dalam Rakernas tgl 4-8 Maret 1984, Surat Menteri Agama RI No.D/BA.01/3099/84 Tgl 20 September 1984 dan Distribusi W Kejagung N0 3/D.3/1984 Tgl Nopember 1984. Bukti sdr. Bubun Bunyamin sebagai pengikut Ahmadyah terdapat dalam rekaman CD yang datanya dipegaang oleh Sdr. Iman sebuah LSM di Tasikmalaya. Namun ybs meminta tebusan uang yang sangat tinggi untuk menebus CD tersebut. b. Perbuatan Korupsi b.1.Kasus Pembangunan Termina Type A Tasikmalaya. 1.Bubun Bunyamin telah membuat dan menanda tangani MOU serta Kontrak pembangunan Terminal Type A Tasikmalaya bersama PT.Trie Mukti Pertama Putra No 311/Perj.12/Bappeda/2003 dan 44 /Perj /TMPP/XI/2003 Tgl 4 Nopember 2003,Nilai Rp 37 Milyar, dengan pola Bangun Serah/ Buil and Transfer. 2.Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Jawa Barat Jo LHA-1688 /PW 10/3/2006 Tgl 13 Februari 2006 menyimpulkan : a. Perencanaan Pembangunan Terminal Type ?A? Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Drs. Rahmat Kurnia, MSi Kepala Bappeda saat itu, kepada Ir.Herman Hermit (selaku pemegang kuasa dari Ketua Kelompok Bidang Keahlian Teknik Universitas Winaya Mukti Bandung). Yang sangat terkait dengan hubungan keluaraga antara Drs. Rahmat Kurnia dengan Ir.Herman Hermit .Padahal Kegiatan perencanaan tersebut merupakan bagian kontrak konstruksi dengan PT.Trie Mukti Pertama Putra. b . Ir. .Herman Hermit tidak melakukan evaluasi atas engineer Estimate (EE) .Akibatnya hasil pekerjaan tidak optimal, yang pada giliranya biaya perencanaan sebesar Rp 849.000.000,00 tidak dapat dipertanggung jawabkan. c.Terdapat biaya bunga sebesar Rp 3.875.075.000,00 dalam kontrak. Hal tersebut telah melanggar Kepres No 80 Tahun 2003 pasal 30 ayat (1). Masalah tersebut terjadi disebabkan rencana pembayaran yang dilakukan oleh Pemkot Tasikmalaya setelah pekerjaan fisik selesai dan secara bertahap untuk beberapa tahun anggaran sejak 2004 sd 2007. Akibatnya terjadi kemahalan harga kontrak dan akan merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp 3.875.075.000,00. d Nilai Kontrak Pemabangunan Terminal Type ?A? Kota Tasikmalaya terlalu mahal sebesar Rp 2.751.283.265,52. Kondisi tersebut terjadi karena perencanaan yang dibuat oleh Herman Hermit tidak berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia (NSI) dan kelalaian Tim Teknis tidak melakukan evaluasi terhadap kewajaran analisa harga satuan kontrak Akibatnya telah terjadi krugian keuangan negara / daerah sebesar Rp 2.751.283.265,52. e Terdapat pekerjaan Fisik Pembangunan Terminal Type ?A? Kota Tasikmalaya tidak sesuai RAB sebesar Rp 274.734.612,57. f Surat Dirjen Perhubungan Darat Taanggal Agustus 2006 masih terdapat 12 Item Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang yang belum dikerjakan dalam Pembangunan Terminal Type ?A? Kota Tasikmalaya. b.2. Kasus Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. 1. Proyek Pembangunan/ rehab Gedung DPRD Kota Tasikmalaya berdasarkanKontrakNo641.3/Kep.65.a-Pemb/2003 tgl 25 Maret 2003 Pelaksana PT.Mares Jaya Utama, Nilai Rp 8.208.500.000,00. 2. Hasil audit Investigatif BPKP Perwakilan Jawa Barat No.LAP-4773/PW.10/5/2005 Tgl 2 Juni 2005 menyimpulkan : a.Terdapat kerugian Keuangan negara/daerah sebesar Rp.2.703.966.067.49. b. Jenis penyimpaangan pada proyek tersebut yaitu : 1. penetapan PT.Mares Jaya Utama sebagai pelaksana pembangunan /rehab gedung DPRD Kota Tasikmalaya tidak sesuai ketentuan dan bersifat formalitas sehingga terjadi KKN. 2. Dalam perjanjian Kerjasama antara Pemkot Tasikmalaya dengan PT Mares Jaya Utama terdapat komponen jasa Investasi sebesar Rp 594.000.000,00 padahal realisasi pembayaran terhadap rekanan diberikan pembayaran uang muka serta diperhitungkan pembayarantermijn sehinga komponjen biaya jasa investasi tersebut merugikan Pemkot Tasikmalaya. 3. Terdapat selisih Volume pekerjaan terpasang senilai Rp.1.881.048.496,49, pekerjaaj perencanaan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp 55.172.598,00 serta pekerjaan pengawasan yang tidak dilaksanakan senilai Rp 173.745.000,00. 4. Penyebab penyimpangan yaitu adanya itikad tidak baik dari Walikota Tasikmalaya yang dengan sengaja membuat klebijakan untuk melaksnakan pembangunan/rehab dengan cara bangun serah yang tidak benar. b.3 Kasus Penyimpangan Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan TA 2004. . Pada TA 2005 Pemkot Tsikmalaya telah menganggarkan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp 18.117.033.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 17.510.445.516,00. Pengelolaan Belanja Bgi Hsil dan Bantuan keuangan tersebut telah dikelola oleh Sekertaris Daerah Kota Tasikmalaya ( Sekda). BPK RI denganSurat No.06/S/XIV.11-XIV.11.3/07/2006 Tanggal 28 Juli 2006 tentang Laporan Keuangan Kota Tasikmalaya, telah menemukan penyimpangan atas penggunaan Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Pemkot Tasikmalaya pada TA 2005 sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan daerah. yang cukup tinggi antara lain : a. Realisasi pengeluaran sebesar Rp 9.996.607.241,00 tidak dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi sebagai pertanggungan jawabanya antara lain : 1. Diberikan kepada anggota Muspida kota Tasikmalaya sebesar Rp500.000.000,00 2. Diberikan kepada Partai Politik sebesar Rp 75.000.000,00 3. Diberikan kepada Kegiatan Pembangunan di delapan kecamatan sebesar Rp 1.0 00.000.000,00. ( Rincian pada lampiran 1). b. Realisasi pengeluaran sebesar Rp 438.880.000,00 tidak disertai bukti bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah antara lain : 1.Dipergunakan untuk bantuan kepada organisasi social kemasyarakatan Rp 83.562.000,00 2. Dipergunakan untuk bantuan keagamaan sebesar Rp 216.600.000,00 3. Diberikan untuk bantuan ke olahragaan sebesar Rp 68.050.000,00. Rincian pada lampiran 2). c. Realisasi pengeluaran sebesar Rp 2.468.033.000,00 tidak sesuai dengan peruntukanya antara lain : 1. Dipergunakan untuk Organisasi sosial kemasyarakatan lainya Rp 106.645.000,00. 2. Dipergunakan untuk sarana dan kegiatan keagamaan sebesar Rp 115.656.000,00. 3.PPh yang tidak dipungut atas pemberian bantuankeuangan tersebut sebanyak Rp 81.369.805,00 4.Selebihnya dipergunakan untuk bantuan kepada perorangan, seremonial dsb yang se olah olah untuk mengkampanyekan dirinya selaku walikota Tasikmalaya padahal seharusnya tidak perlu dibayar dengan Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.APBD Kota Tasikmalaya. b.4. Kasus Pendataan penduduk Kota Tasikmalaya MOU dengan UNSIL Tasikmalaya, nilai Rpn367.000.000,00 , pelaksana KadisKependudukan Drs. Jumly. Dalam Kasus tersebut terjadi penyimpangan, pekerjaan sudah dibayar lunas, tetapi data dibuat secara fiktif serta ada sekitar 4 RW dan beberapa RT di Kota Tasikmalaya tidak didaftar ( TA 2006).. 2. IR.H.E.TJARLIA RAHMAT , MSc, Kepala Dinas PU kota Tasikmalaya 1. Selaku Kepala Dinas PU Kota Tasikmalaya telah merancang semua proyek kota Tasikmalaya bekerjasama dengan Walikota Tasikmalaya. 2. Selaku pihak negosiatot dalam setiap kasuskorupsiyang melibatkan penyidikan oleh aparat penegak hukum seperti kasus pembangunan gedung DPRD, Pembangunan Terminal Type A, pembangunan jalan Mangkubumi ? Indihiang, 3. Telah bekerjasama dengan Ketua Aosisasi Pengusaha Konstruksi ASPEKINDO Ketuanya H.Noves Narayana, SE membuat pengaturan pembagian proyek bagi rekanan dengan ketentuan bagian pengguna proyek, baik dengan permainan tender maupun penunjukan langsung (Birokrasi) 10 % dan uang pengamanan 2,5% yang di bagikan kepada aparat terkait dengan penegakan hukum dan keamanan. 3. DRS. H.RAHMAT KURNIA Kepala Perhubungan Darat (LLAJR) Kota Tasikmalaya. 1. Yang bersangkutan paling sering lompat ?lompat jabatan karena kedekatnaya dengan Walikota dan terlibat beberapa kasus penyimpangan. a. Sewaktu mejabat Ketua KORPRI Tasikmalaya yang bersangkutan telah membeli tanah 2,5 hektar ( pribadi) didaerah Gobras yang akan dibangun untuk kemudian akan dijual kepada PNS Pemda Tasikmalaya dengan harga yang sangat tinggi.Kemudian terjadi protes missal. b. Dalam proyek pembangunan JalanMangkubumi-Indihiang 2005 Drs. Rahmat Kurnia terlibat denganntersangka H.Ade Hermawan merubah situasi gambar jalanyang telah ditetapkan dalam bestek kontrak yaitu membelokan arah jalan ke arah tanah diaagar mendapat penggantian dari proyek dengan harga tinggi. c. Dalam Proyek pembanguna Gedung DPRD Drs. Rahmat Kurnia selaku mediator dan fasilitator dalam penyelesaian dengan pehnegak hukum bersama Ir. Tjarlia Rahmat. d. Dalam Proyek Pembangunan Terminal Type A Kota Tasikmalaya Drs.Rahmat kurnia telah menunjuk Iparnya Herjman Hermit dari UNWIM untuk menjadi consultanperencana denganpenunjukanloangsung seniloai Rp849.000.000,00 Padahal Herman Hermit tidak memilki pengalaman serta izin untuk menjadi konsultan. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. e. Dalam pembangunan Gedung Alat Pengujian Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Pelaksana PT.RIZGUDAI milik H.Noves Narayana, SE , Nilai fisik Gedung kurang lebih Rp 1,2 M, dana APBD Nilai Alat Pengujian kurang lebih Rp 1.1 M dana APBN kondisi fisik gedung banyak yang rusak. Pembelian Alat Pengujian buatan Muller Jerman dari PT.Mitta Jaya Prima Sarana Jl. Pluit Selatan No37 Jakarta Utara melalui perantara Sdr. Ir. Zainal Abidin Dir Pemasaran PT.Propelat Jl. RE Maartadinata No 86 Bandung HP 0816600234 merupakan barang bekas, padahal dalam kontrak dan Berita Acara dikatakan barang baru. Pimpro Sdr. YONO R.SUHARYONO,A PKB S Sos, Staf Kabid Pengujian Sdr. AAY ZAINI DAHLAN,MM. Dalam kasus tersebut telah terlibat Drs.Rahmat Kurnia Kepala LLAJR dan Sdr.Aay Zaini Dahlan,MM. Kabid Angkutan. f. Drs.Rahmat Kurnia sangat berani pasang tarif tinggi bila terlibat dengan masalah penegakan hukum khusunya korupsi dalam rangka mencari selamat. Hingga saat ini Drs.Rahmat Kurnia pejabat Kepala Dinas yang paling kaya di jajaran Pemkot Tasikmalaya. * PEMDA KABUPATEN TASIKMALAYA 1. DRS. H. TATANG FARHANUL HAKIM, MPd. Drs.Tatang FH, ibunya orang Singaparna, bapak kandung orang Lebak banten, yangbersangkutan anak seorang kusir delman, alumni IAI Cipasung, aktif pada PPP Kabupaten Tasikmalaya. Motto hidupnya : Pangkat dan Jabatan adalah untuk kekayaan dan Kekayaan adalah untuk kesenangan. Integritas dan Moral. a. Pada tanggal 2 Desember 2002 Drs. H.Tatang FH, telah diadukan ke Gubernur Jabar dengan tembusan Polda Jabar oleh Drs. LILI SADILI SUDARWANDI, MM karena istri Lili Sudarwandi bernama BETTY WINARTI, S SOS MM, yang sehari harinya oleh Drs. Tatang FH ditugaskan untuk membantu di Pendopo Bupati, telah di zinahi oleh Drs. Tatang FH di rumah pribadi Drs.Tatang FH di Kampung/ Desa Sukarindik Tasikmalaya. Perzinahan tersebut disaksikan oleh Sdr.Lili Sadili Sudarwandi sendiri beserta seorang kameramen video. Yang kemudian istri Sdr. Lili Sudarwandi membuat Surat pengakuan diatas meterai bahwa benar perzinahan itu dilakukan dengan alasan tidak mampu menolak dan membendung ajakan Bupati Tatang FH. Namun pengaduan tersebut tidak ditanggapi, selanjutnya Sdr.Lili Sudarwandi terus melakukan upaya minta keadilan dan pada tanggal 17 Nopember 2005 Sdr. Lili Sadili Sudarwandi mengirim surat lagi kepada Kapaolda Jabar juga masih tidak ditanggapi, selanjutnya Sdr. Lili Sadili Sudarwandi pada tanggal 17 Januari 2006 mengirim Surat kepada Kapolri dengan tembusan Presiden RI . Atas surat yang tersu menerus tersebut baru ada proses penyidikan oleh Polresta Tasikmalaya.pada tahun 2005 akhir Namun dibuat SP3 ( Surat Penghentian Penyidikan Perkara) dengan alasan sudah lewat waktu. 2. LSM FORUM GENERASI MUDA ISLAM KABUPATEN TASIKMALAYA, tanggal 1 Maret 2002 telah membuat surat kepada para tokoh Ulama Pondok Pesantren Kabupaten Tasikmalaya atas perbuatan zinah yang terus menerus dilakukan oleh Bupati Tasikmalaya Drs.Tatang FH antara lain terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2002 Drs.Tatang FH bersama dengan Oknum TNI AU serta seorang pemborong telah melakukan perzinahan dengan WTS ( 4 orang WTS bernama Astuti (17th), Ani (15 th),Iis (16 th),Ela (17 th) yang di pesan oleh pemborong tersebut kepada Sdr. Lilis warga Kampung Lewo Babakan, Desa Lingajaya Tasikmalaya,dengan di dandani dan mengaku sebagai Mahasiswa UNSIL Tasikmalaya. Perbuatan dilakukan di kamar 305 Hotel TIARA CIAMIS. Selanjutnya diteruskan di Obyek Wisata Cipanas Garut , namun pasangan perzinahan diganti / ditukar bersama Oknum TNI AU Cibeureum dan pemborong tersebut . Drs. Tatang FH kebagian berpasangan dengan WTS bernama ASTUTI . Sepulangnya di Tasikmalaya terjadi keributan karena uang bayaran Astuti yang dijanjikan Rp 2.000.000,00 oleh pemborong tersebut hanya dibayar Rp500.000,00 dan Sdr. Astuti menagih nya, lalu oleh Sopir Drs.Tatang FH bernama Rodi sisa Rp 1,5 juta diselesaikan. Terhadap Oknum TNI AU dari Cibeureum telah dimutasikan beberapa hari setelah peristiwa tersebut. 3. Drs.Tatang FH Bupati Kabupaten Tasikmalaya selaku pelindung Aliran SANTIYAMA pimpinan Ustad AANG yang pernah dibakar di Rajapolah termasuk gerakan H.AHMAD HIDAYAT,BA yang sekarang mejabat Wakil Bupati Tasikmalaya..Ajaran Santiyama menurut PimpinanPontren Miftahul Huda Manonjaya termasuk keluar dari akidah Islam. 4.. Sejak TA 2002 Pegawai Pemda Tasikmalaya telah diasuransikan oleh Bupati Tasikmalaya kepada PT. Bakri Insurance. Dan telah dibayar dengan dana APBD sebesar Rp750.000.000,00 . Setelah dua tahun berjalan telah datang menghadap kepada Bupati Drs.Tatang FH petugas Asuransi PT.Jiwa Sraya Cabang Tasikmalaya bagian pemasaran bernama Sdr.Nina yang berstatus Janda dengan penampilan cukup cantik dan seksi bertempat tinggal di Cineam Tasikmalaya. Setelah terjadi perundingan dengan Drs.Tatang FH kemudian asuransi pegawai Pemda Kab.Tasikmalaya dipindahkan dari PT.Bakri Insurance ke PT Asuransi Jiwa Sraya. Sedangkan pembayaran premi sebesar Rp 750.000.000,00 kepada PT.Bakrie Insurance dianggap hangus, padahal dana APBD Kab.Tasikmalaya. Selanjutnya Sdr. Nina sendiri dikawin secara agama oleh Bupati Tasikmalaya Drs.Tatang FH, namun bertahan tidak sampai satu tahun karena terjadi pergunjingan sedangkan Sdr. Nina kawin dengan Drs.Tatang FH merupakan perkawinan yang kelima kalinya.( penuturan adik Ipar Sdr. Nina). 5. Drs.Tatang FH telah melakukan perkawinan agama/mut?ah sebanyak sebelas kali dan hingga sekarang yang masih di kawin/ dirawat tinggal 4 orang yaitu : 1. Istri Pertama tinggal di Kampung Cisaro, Singaparna. 2. Istri kedua (Leni Arifatul Hikmah binti Mulyana Misbah) tingal di Jalan Tegal Junti 50 Purwakarta telah memiliki satu anak perempuan dikasih nama Ratu Lutfiah (alasan ngambil silsilah Banten/Bapaknya tatang FH) ( ada foto akad perkawinannya dikawin setelah jadi Bupati Tasikmalaya). secara agama/ liar). 3. Istri ke tiga (dikawin secara agama/liar ) tinggal di Komplek Antapani Bandung ( ada bukti-bukti). 4. Istri keempat (dikawin secara agama/liar istri status pelajar SMA) tinggal di Jl.Raya Tarogong Garut, Karena meneruskan kuliah di Perguruan Tinggi Bandung kemudian dibelikan rumah dari H. Rahmat di Perumahan Kopo Permai Jl.Kopo Bandung dan telah memiliki satu orang anak permpuan.(alamat H.Rahmat Jl Pancasila, depan SMA Al-Mutaqin Tasikmalaya, beliau orang Madura).. Sahabat dari Drs.Tatang FH (mantan pejabat eselon III Kabupaten Cianjur) menjelaskan bahwa Drs.Tatang FH dipengaruhi oleh ajaran Islam Syiah dan di Tasikmalaya Perkumpulan Keluarga Syiah dibawah pimpinan DR.Ade Komaludin,SE anggota PAN Kabupaten Tasikmalaya, yang sangat bersahabat dengan Drs.Tatang FJH. Lebih lanjut sahabatnya tersebut menjelaskan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan kawin Muta`h dengan ijab Kabul pembayaran mahar ( 2 jam) di sebuah hotel di Cipanas Cianjur kemudiaan diceraikan lagi. Termasuk ibu kandungnya Hj.UNAH ikut berperan dalam mengatur jabatan bahkan ada pejabat eselon III yang dimarahi oleh Hj.Unah karena salah dalam kerja serta tidak pernah datang menghadap dia. Dalam pencalonan PNS dia jadi calo dan menarik uang dari calon masing-masing Rp 30.000.000,00. Nasabah yang mau pinjam kredit dari BRI Cabang Singaparna cukup dengan memo Hj.Unah. Saat ini Drs.Tatang FH sedang membangun meningkatkan Villa mewahnya di Malaganti Singaparna, tadinya berencana untuk dibangun sekitarnya kandang binatang langka. dan dilindungi. 6 Kekayaan Drs.Tatang FH, MPd. 1. Rumah mewah bertingkat di Sukarindik Tasikmalaya. lengkap mobil dan fasilitas mewah. 2. Rumah mewah lengkap dengan beberap buah mobil pribadi serta fasilitas mewah di Cisaro Singaprna ( istri pertama). 3. Villa mewah diatas tanah 1,5 hektar di Malaganti- Singaparna lengkap dengan fasilitas mewah, khusus tempat istrirahat Tatang FH serta pertemuan pertemuan khusus. 4. Rumah mewah lengkap 3 (tiga) buah mobil pribadi bersama 18 (delapan belas) mobil Angkutan Kota di Jl.Junti No 50 Purwakarta (istri ke dua). 2 (dua) buah rumah di Komplek Perum Grya Asri Blok B.3 N0 24 Tlp 0264(209131 ditempati Sdr. Budi dan Romy (adik istri TFH) dan rumah Blok Grya Asri K.No.25 ditempati adik istri ke dua TFH bernama Rudy.. Setengah hektar tanah di kota Purwakarta disiapkan untuk mmembangun perbengkelan beserta show room untuk istri kedua. 5. Sebuah rumah mewah di Komplek Antapani Bandung lengkap fasilitas beserta mobil pribadi ( istri ke tiga). 6. Sebuah rumah di Jl.Tarogong-Garut (istri ke empat). Sebuah rumah mewah di Kopo Permai Jl.Kopo Bandung yang dibeli dari H. Rahmat Tasikmalaya seharga Rp1 Milyar, lengkap dengan 2 (dua) buah mobil pribadi ditempati istri ke empat dalam rangka menyelesaikan study pada Perguruan Tinggi di Bandung. Laporan Harta kekayaan Drs.Tatang FH kepada KPK hanya Rp.1.800.000.000,00 7. Penasehat dan pemabantu dekat Drs.Tatang FH dari kalangan generasi muda al : 1. Agustiana Ketua SPSI (ISerikat Petani Pasundan) Pelindungnya DRs. Tatang FH, Agustiana anak Suryana,( eks Partai terlarang) lahir di Tasikmalaya, dibesarkan di Garut, aktivis yang banyak terlibat kasus kerusuhan, penipuan Gerakan Pemuda Ciamis Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Selatan hidup atau mati mencari Agustiana karena penipuan terhadap warga masyarakat petani.Modus Operasional Agustiana mengumpulkan para petani dengan investigasi dan psy war bahwa mereka para petani tanahnyatelah diambil alih oleh perkebunan dan Perhutani siap gugat ke PN, lalu mengumpulkandana dari ratusan petani terkumpul ratusan juta rupiah.Kemudian ada yang dilakukan gugat perdata diPN sekedar kamuplase, para petani disuruh demo depan PN.Tpi tak mempunyai kekuatan hukum selalu kalah. Begitulah yang dilakukan Agustiana. 2. KH Miftah Fauzi, seorang mengaku kyai papan nama besar dipasang Pesantren, tapi tidak punya santri, asli dari Banten, yangbersangkutan juga sebagai direktur PT. Bina Kayu Lestari milik Sdr. Boy WNI Keturunan di Tasikmalaya. 3. Drs.H.Abdul Muis, Sekertaris PKB Prof Jawa Barat. 4. Drs. Mimih Ketua LSM Manuk Heulang Tasikmalaya. (under cover) 2. DRS ASEP JAELANI, MPd, SEKDA KABUPATEN TASIKMALAYA - Sebelumnya mejabat Ka Kankop KabupatenTasikmalaya,dia terlibat kasus KUT senilai Rp 28 Milyar ditanganiPolda Jabar. Kasusnya hilang begitu saja. - Dalam Pilkada Tahun2005 dia mengkordinir PNS untuk kegiatan Kampanye Drs.Tatang FH, membagikan uang APBD kepada Tim Drs.Tatang FH, membagikan700 ekor kambing, 49 ekor sapi kepada Kepala desa, Camat danKetua TPS sekabupatenTasikmalaya yang dibeli dengan dana APBD sebesar Rp 750.000.000,00 dan Penunjukan langsung kepada BKPMRI Kabupaten Tasikmalaya Ketuanya Sdr. Dindin dari pengurus PPP KabupatenTasikmalaya - Mengkordinir pertemuan dengan para Camat dan pejabat eselon III Pemda Kabupaten Tasikmalaya menjelang hari H pencoblosan dan membagikan uang masing masing Rp 1.000.000,00 s/d Rp 2.000.000,00 kemudian ditemui wartawan dan langsung membubarkan diri pindah ke rumah seorang camat diSengkol Tasikmalaya. - Mengkordinir dan mediator dengan penegak hukum untuk negosiasi dalam kasus korupsi di Pemda KabupatenTasikmalaya. - Membangun rumah mewah di Desa Cilampunghilir, KecamatanPada Kembang Kabupaten Tasikmalaya. - Rumah pribadinya di Jl.Tubagus Ismail Bandung. - Sudah berulangkali diperiksa baik oleh Kejati Jabar maupun Polda Jabar dalam kasus Korupsi Pemda Kab.Tasikmalaya melibatkan Bupati Drs.Tatang FH. 6.H.. IDI S HIDAYAT, KEPALA DINAS PU KABUPATEN TASIKMALAYA Yang bersangkutan paling sering lompat lompat Jabatan kadang setahun tiga kali. - Sebelumnya dia mejabat Ketua BEPPEDA KabupatenTasikmalaya disinin terlibat kasus proyek 1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Padawaras oleh PT.Zonasi Konsultan dengan kontrak No 119/362/Bap/2005 (No 018 /RDTR /PDWS /ZK/IX-2005) tgl 29 Agustus 2005 Nilai Rp 662.205.000,00, jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari dan ahrus selesai Rp 30 Desember 2005. 2. Penyususnan Rencana Detail Tata Ruang Ciawi-Kadipaten oleh PT.Surya Anggita Sarana Consultan ( PT SASCON) Konhtrak No 119/362/Bap/2005 (No.018/RDTR/PDWS/ZK/IX-2005) tanggal 29 Agustus 2005 seharga Rp 662.205.000,00 jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender harus selesai Rp 30 Desember 2005. Pada TA 2004 yaitu proyek Kegiatan Kajian Sumber Daya Alam pada BAPPEDA Kab.Tasikmalaya, senilai Rp 874.000.000,00 dan telah merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp 33.250.000,00 . Sdr. Idi S Hidayat terlibat kasus dengan PT Sascon -Kemudian yang bersangkutan mejabat Kepala Dinas Kimpraswil/Kimprasda KabupatenTasikmalaya, disini dia terlibat dengan dana Tsunami panatai Selatan Kabupaten Tasikmalaya. Kasus inipun hilang tanpa alam rimbanya. - Pada saat ini yang bersangkutan mejabat Kepala Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya disinipun terlibat denganbeberapa proyek dan yang bersangkutan menyelamatkan ksus Bupati Tatang FH dalam proyek Cisinga yang penuh dengan korupsi. - Idi S Hidayat termasuk pejabat kaya di Pemda Kabupaten Tasikmalaya dia memiliki perusahaan percetakan 75% percetakan danATK melalui perusahaanya, dia memiliki3 (tiga) rumah cukup mewah di Perumahan Cisalak, di Kawalu semua Tasikmalaya, dia memiliki perusahaan peternakan di Tasikmalaya. Bupati Tatang FH dalam masalah mutasi bongkar muat paling sering, setiap ada kasus pada dinas yang bersangkutan segera dimutasi untuk hilangkan alat bukti, karena dalam mutasi semua dokumen dibawa oleh pejabat yang meninggalkan. Baperjakat hanya formalitas saja. b.Kasus Penyimpangan yang merugikan keuangan negara/ daerah. 7. H.UU Ruhzanul Ulum, SE, Ketua DPRD Kab.Tasikmalaya. - memiliki 2 (dua) orang istri yang pertama tinggal di Komplek Pontren Miftahul Huda Manonjaya, yang kedua tinggal di daerah perbatasan Kab.Tasikmalaya denga Ciamis wilayah Ciawi. - Bekerja sekedar membeo kepada kehendak Bupati, karena bonekanya Bupati. 8. H.Adang Rusman, SH mantan Bupati Tasikmalaya dua periode, Ketua Fraksi FG Kab.Tasikmalaya, merupakan pelindung Drs.TFH dan memiliki dua orang istri. 9. Drs. H.Nandang AH, Ketua PKB Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Komisi VI DPRD Kab.Tasikmalaya, mendapat fasilitas dari Bupati dalam kegiatanmencari investor untuk dibawa kepada Drs.TFH bergabung bersama pengusaha Asep Ajun, kaka kandung Drs.TFH Sdr.Drs.H.Edeng (Kakandepag Kab.Tasikmalaya) tersangka (status Kasasi) tindak pidana Korupsi sewaktu mejabat Kakandepag Kota Tasikmalaya Tahun 2006. serta H.AA Harmawan pengusaha kaya PT.Trie Mukti Tasikmalaya. KASUS KORUPSI DALAM PILKADA 2006 1.Drs.Tatang Farhanul Hakim,MPd dalam mencalonkan Jabatan Bupati ke 2 kalinya dari PPP Kab.Tasikmalaya tidak mengundurkan diri namun hanya mengambil cuti selama 3 hari sewaktu kampanye saja.Hal tersebut telah dimanfaatkan untuk memanfaatkan kekuasannya, kewenangannya, kesempatan serta sarana yang ada padanya seperti menggunakan APBD Kab.Tasikmalaya semau dia.al : a.Memobilisasi PNS dengan fasilitas Negara mulai dari Sekda, Kepala Dinas, para Camat, para Kepala Desa sampai ke tingkat RW dan RT Untuk mensosialisasikan dirinya sebagai Calon Bupati ke 2 kali.dengan menggunakan fasilitas dan dana APBD. Hal tersebut bisa dilihat pada Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2004 tanggal b.Drs. Tatang FH, selaku Calon Bupati dan Bupati aktif Kab.Tasikmalaya telah mengeluarkan Pos Dana Bantuan dari APBD TH 2005 sebesar Rp 1.1 milyar kemudian uang tersebut dibagikan pada saat menjelang pencoblosan Pilkada 2006 yi : 1. Pada H-3 sekitar tgl 4 Januari 2006 telah membagikan uang melalui Sekda Drs. Asep Jaelani dan staf Kesra Kab.Tasikmalaya kepada para Camat bertempat di Rumah Drs.Ade Husna di Jl.Raya Sengkol Kec.kawalu Kota Tasikmalaya, sekitar pkl 21.00 Wib dengan pembagian untuk 39 Camat Rp.1000.000,-/Camat dan untuk 354 Kepala Desa masing-masing Rp.1000.0000,-dan uang dititipkan via Camat masing-masing ( Bukti kesaksian Sdr.Eeng Rudiant/ Wartwan dalam wawancara dengan Sekda Sdr.Drs.Asep Jaelani Msi) ada bukti hasil wawancara. 2. Menunjuk Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI ) Kab.Tasikmalaya Sdr. Dindin Ketua Tim Sukses Drs. Tatang FH dan Sdr.H.Jejen untuk pengadaan ratusan ekor kambing/domba dengan dana APBD TA 2005 sebesar Rp.700.000.000,- .Kemudian kambing/domba tersebut dibagikan pada H-3 kepada camat masing-masing 1 ekor dan Kepala desa masing-masing 2 ekor dengan perintah agar dipotong di wilayah TPS pada H-1 tgl 6 Januari 2006 dan 1 ekor dipotong H + 1 untuk syukuran kemenangan ( Kesaksian masyarakat serta hasil liputan Sdr.Eeng /wartawan terlampir ) 3.Dana Bantuan Th 2005 tersebut juga dibagikan kepada para DKM dan pondok pesantren dengan jumlah bervariasi antara Rp.250.000,- sampai Rp.30.000.000,- ( Rp.30.000.000,- diterima oleh adik KH.Anwar pesantren . Al Hidayah di Pancatengah Kab.Tasikmalaya. .4.Mencetak kartu pos bergambar Drs. Tatang FH, selaku Calon Bupati dan H.Hidayat selaku Calon Waakil Bupati.Hal tersebut dilakukan dengan membuat MOU dengan Kepala Kantor POS dengan sebanyak 150.000 lembar dengan harga Rp2500,-/lembar total Rp.1.250.000.000,/dana APBD TA 2005. c.Penyimpangan dalam beberapa kegiatan proyek : 1. Surat Sekertaris Daerah Kab.Tasikmalaya No 912.04/1977/Pemb Tgl 16 Desember 2004, yang ditanda tangan ioleh Assisten Pembangunan Daerah Kab.Tasikmalaya Drs.Oim Abdurochim menjelaskan terjadi penyimpangan dalam pekerjaan beberapa proyek pada Tahun2004 antara lain: 1. Proyek pembangunan Rumah Tasik terbagi atas beberapa item pekerjaan : a. Pembebasan Tanah untuk jalan menuju ke Rumah Tasik senilai Rp 2.000.000.000,00. b. Pembangunan Gedung/ bangunan Rumah Tasik dengan kontrak N0.14 /SPPP/PK/XII/2003 , nilai Rp 440.849.000,00 c. Pembangunan jalan untuk masuk dan halaman rumah Tasik karena letaknya agak menjolok dari Marka jalan Raya, senilai Rp.300.000.000,00. d Proyek dilaksanakan oleh perusahaan milik Ketua DPD Golkar Kota Tasikmalaya,Sdr.H.Noves Narayana,SE sekaligus selaku Ketua Organisasi Himpunan Pengusaha Konstruksi Tasikmalaya ASPEKINDO. (Kondisi bangunan cukup menghawatirkan, banyak yang rusak, tidak dirawat, sudah ditumbuhi rerumputan yang cukup lebat dan tinggi, karena diterlantarkan).. ` 2 Kasus Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( NRHL ) Kabupaten Tasikmalaya dengan Dana APBN sebesar Rp 5.800.000.000,00. Beberapa penyimpanagan yang terjadi antara lain sbb : a. Proyek tersebut adalah pengadaan bibit tanaman dan pupuk yang dibagikan kepada masyarakat untuk ditanam dikawasan hutan diluar areal Perum Perhutani. b.Proyek tersebut seharusnya dilakukan pelelangan/ tender, namun kenyataanya dengan Surat Penunjukan Langsung kepada rekanan. c. Adanya indikasi anggaran yang digunakan hanya sekitar 30 %, sehingga demikian diperlukan penelitian terhadap : -. Proses Administrasi proyek -. Jumlah kelompok masyarkat yang di bagi tanaman -. Jumlah areal hutan yang ditanami oleh kelompok masyarakat -. Jumlah tanaman dan jenis tanaman yang di adakan -. Jarak ukur tanaman yang ditanam. -. Proses pengadaan pupuk harus di ungkap. -. Klarifikasi kepada Dinas Kehutanan Tingkat I Jawa Barat yang sempat via telepon dari petugas Dinas Kehutanan Proipinsi Jawa Barat mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban Proyek GNRHL Kab dan Kota TasikmalayaTA 2004 tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. d. Telah terjadi ancaman dari sesorang aktivis sebuah organisasi untuk siapapun tidak mengutik ngutik proyek GNRHL dan kelompok pengancam yang akan muncul bila terus terusan melaporkan masalah GNRHL 3 .Kasus Sistim Akuntansi Keuangan Daerah senilai Rp1.509.000.000,00 Dana yang dipergunakan untuk proyek hanya Rp 1.424.000.000,00 termasuk untuk 3 item pekerjaan yaitu : a. Bimbingan teknis dan Assisten RASK Penyusunan APBD Tahun 2004. b. Penyusunan manual sistim Akuntansi. c. Penyusunan Aplikasi Komputer. Hasil Investigasi Tim di lapangan memeperoleh data dan keterangan antara lain : Dana untuk Penataan Sistim Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Surat ADM Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya No 14 /SPPP /PK /XII/2003 pada poit 6 : dipergunakan untuk : a. Bimbingan Teknis dan Asistensi RASK Penyusunan APBD 2004 Rp 60.000.000,00 b Bimbingan Teknis dan Administrasi DASK Penyusunan APBD 2004 Rp 60.000.000,-00 c. Peningkatan Administrasi Keuangan daerah Rp 250.000.000,00 d. Pembinaan Administrasi Keuangan bagi Pemegang Kas Rp 60.000.000,00 4 .Penyimpangan ? penyimpangan lain dalam pelaksanaan pekerjaan proyek kurang lebih 7 (tujuh) proyek ( terlampir Surat Sekertaris Daerah Kab.Tasikmalaya No 912. 04 /1977 /Pemb Tgl 16`Desember Tahun 2004) antara lain : -. Kasus Penggantian Jembatan Cibeunteur,.Kab.Tasikmalaaya tidak masuk ke Kas Daerah. d. Kasus Dana Bantuan APBD Propinsi Jabar TA 2005. Bahwa Pemda Kab.Tasikmalaya pada Th.Anggaran 2005 mendapat bantuan dana APBD I Prop.Jabar untuk pembangunan prasarana jalan sebesar Rp.7,5 Milyar. Namun pengelolaan dana tersebut dilakukan secara manipulasi dan penyalah gunaan jabatan dan kewenangan oleh Bupati yang berkolusi dengan DPRD Kab.Tasikmalaya, melibatkan Sdr.Abdul Muis Sek.Jen.PKB Prop.Jabar dkk.Sebelumnya Sdr. Tatang,FH melalui Sdr. Asep Ajun direktur CV. Ajoen yang beralamat di Jl.Badak Paeh Singaparna mengkoordinir para rekanan bahwa ada dana bantuan APBD I Jabar untuk proyek jalan, namun karena dana belum keluar maka akan dilakukan dengan Penunjukan langsung untuk dikerjakan secara Voer Financering, selanjutnya Sdr.Asep Ajun mengumpulkan dana 10 % dari tiap rekanan dengaan alasan untuk mendorong agar dana APBD I Jabar cepat keluar dan terkumpul dana sebanyak Rp 750.000.000,- Kemudian Bupati mengirim surat kepada DPRD Kab.Tasikmalaya No.620/729/PU/2005 tgl 26 April 2005 minta persetujuan pembangunan jalan dengan voer financering diserta daftar rekanan yang akan mengerjakan proyek tersebut sebanyak yang telah dipungut dana tadi. ( kenapa musti voer Financering dana APBD Tk I Jabar sudah ada, disamping itu pola voer financering dalam kepres baik No 18 Tahun 2000 maupun No 83 Tahun 2003 tidak dikenal, Voer Financering dikenal hanya dalam ICW / Undang-undang Belanda) Nama nama rekanan yang diusulkan dan telah memberikan dana kepada Sdr.Asep Ajun yaitu : 1. CV.Astagina Sdr.Udung mendapat proyek Peningkatan Jalan Sariwangi ? Parentas,( A ) panjang 1.800 m, lebar 2,50 m, Nilai Rp 301.998.000,- 2. CV.Rumpun Karya, mendapat proyek Peningkatan Jalan Sariwangi- Parentas ( B ) panjang 1.800 m, lebar 2,50 m Nilai Rp.344.999.000,- 3. CV. Multi Daya, mendapat proyek Peningkatan Jalan Sariwangi- Parentas ( C ) panjang 1.800 m, lebar 2,50 m Nilai Rp.320.03..000,- 4. Asep Ajun mendapat proyek Peningkatan Jalan Simpang Kudang-Sukahideng-Cibeuti, panjang 4.400 m lebar 3,50 m, Nilai Rp..1.250.000.000,-. 5. Proyek Peningkatan Jalan Pamoyanan- Suryalaya panjang 4.400 m, lebar 4,50 m, Nilai Rp.1.000.000.000,-.Proyek ini dilakukan tender secara formalitas saja dan dibagi kepada 3 (tiga) rekanan. Keppres No 80 Th 2003 ps 9 ayat (4) menjelaskan ? Pengguna jasa (pemerintah/BUMN/BUMD) tidak boleh membuat kontrak selama dana proyek belum tersedia atau dananya kurang dst ?disamping itu mengapa ada yang dilaksnakan dengan Voer finacering dengan SPK langsung, tapi dipihak lain ada [pula yang ditender walau akal akalan . 6. CV.Pusaka ( H.Dani ) mendapat proyek peningkatan ( A) Jl.Ciawi-Panumbangan , panjang 2000 m, lebar 3,50 m,Nilai Rp.322.010.000,- 7. CV. Gumilar ( Bpk Yaya ) mendapat proyek Peningkatan (B) panjang 2000 m lebar 3,50 m Nilai Rp.345.345.000,- 8. CV. Topan Sakti ( Bpk.Tatang ) mendapat proyek peningkatan jalan Ciawi-Panumbangan ( C) panjang 1605 m lebar 3,50 m, Nilai Rp307.637.000,- 9 .CV.Ajoen,(Bpk Ajun) mendapat proyek Peningkatan Jalan Cisempur-Budiwangi-Wangunwati (A) panjang 2.850 m, lebar 3,50 m Nilai Rp 403.421.000,- 10. CV.Andalan Jaya (Baapak Tutang ), mendapat proyek Peningkatan Jalan Cisempur-Budiwangi-Wangunwati (B) panjang 2.150 m, lebar 3,50 m Nilai Rp.302.282.000,- 11. CV.Cipta Rahayu ( Bpk.Iding) mendapat proyek Peningkatan Jalan Cisempur-Budiwangi-Wangunwati (C) panjang 2000 m, lebar 3,50 m, Nilai Rp.286.797.000,- 12. CV.Gading Cempaka ( Bpk Ebih) mendapat proyek Peningkatan Jalan Karanglayung-Simajaya (A) panjang 1.500 m, lebar 3,50 m, Nilai Rp.471.420.000,- 13 .CV.Pantang Mundur (Bpk H.Arif) mendapat proyek Peningkatan Jalan Karanglayumng-Simajaya (B) panjang 1.500 m, lebar 3.50 m Nilai Rp.204.317.000,- 14. CV.Wulansari ( Bpk Ujang) mendapat proyek Peningkatan Jalan Karanglayung-Simajaya (C) panjang 2000 m lebar 3.50 m Nilai Rp.316.763.000.- 15. CV.Derra&Co ( Bpk H.Nana) mendapat proyek Peningkatan jalan Warunglegok-Barumekar-Cimanisan (A) panjang 2000 m, lebar 3,50 m Nilai Rp.467.442.000,- 16. Proyek peningkatan Jalan Warunglegok-Barumekar-Cimanisan (B) panjang 2000 m, lebar 3,50 m Nilai Rp396.450.000,- 17. CV.Paramula Utama ( Bpk H.Enjang) mendapat proyek Peningkatan Jalan Warunglegok-Barumekar-Cimanisan (C) panjang 2000 m lebar 3.50 m Nilai Rp.376.108.000,- .Kasus tersebut merupakan kasus persekongkolan Sdr.Tatang FH Bupati Kab.Tasik, (PPP) Sdr.H.UU Ruhjanul Ulum Ket.DPRD Kab.Tasikmalaya (PPP ), Sdr.Abdul Muis ( sekjen PKB Jabar teman kuliah Tatang FH di Cipasung. Sedangkan dari pihak pengguna Jasa/Pemda Kab.Tasik yang terlibat kasus tersebut adalah Sdr. Cecep staf PU Kab.Tasikmalaya, sedangkan pihak rekanan yang terlibat adalah : 1. Sdr/Asep Ajun 2. Sdr.Hj.Yenni 3. Sdr.Edi Nalo. Salah seorang pemborong yang mendapat pekerjaan peningkatan jalan di perbatasan Kabupaten Ciamis ? Tasikmalaya senilai kurang lebih Rp.340.000.000,00 pernah pinjam Giro Bilyet senilai Rp 30.000.000,00 dengan alasan untuk diberikan kepada Bupati melalui Koordinator seorang pengusaha (Asep Ajun) yang berdomisili di daerah Badak Paeh Singaparna. Menurut pemborong tersebut bahwa masalah tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam setiap memperoleh pekerjaan/ proyek. e..Kasus Dana Migas dan non Migas TA 2005 sebesar kurang lebih Rp45.000.000.000,00. Kasus tersebut mencuat sewaktu Staf DirjenAnggaran Sdr. Gun Gun melakukan penagihan janji premikepada petugas diDirjen Anggaran sebagai berikut : Sdr.Gun Gun pegawai Dirjen Anggran yang kebetulan kemenakan Sdr.Adil mantan Sekda Kota Tasikmalaya menyampaikan rencana penyusunan DAK dan DAU untuk Daerah tingkat II di Indonesia. Sdr.Gun Gun telah menawarkan jasa baik bagaimana agar nilai DAK dan DAU Kabupaten Tasikmalaya cukup tinggi yaitu dengan meninggikan nilai Laporan dalam penjualan non migas sehingga prosentase dari PPN dan PPh yang menjadi hak Kabupaten Tasikmalaya cukup besar.( Azas`Deconsentrasi) Kemudian agar dibuat juga permohonan untuk perolehan Dana Migas yaitu pengeboran minyak di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah adanya kesepakatan termasuk fee yang akan diberikan kepada kelompok DirjenAnggaran yaitu sebesar 15 sd 20% Sdr.Gun Gun memperjuangkan dana bantuan Migas dan Non Migas untuk KabupatenTasikmalaya. Selanjutnya perjuangan Sdr.Gun Gun berhasil dan Kabupaten Tasikmalaya memperoleh dana dari Non Migas sebesar kurang lebih Rp 30.Milyar selanjutnya masuk kepada DAU dan disetor langsung oleh Pusat. Melalui Bank Pembangunan Daerah Tasikmalaya. Namun untuk dana bantuan Migas Sdr. Gun Gun melakukan proses sendiri artinya dana non migas untuk Kabupaten Tasikmalaya ( se olah olah di Tasikmalaya ada pengeboran minyak dan gas) memperoleh Rp 14.429.000.000,00. Selanjutnya dana tersebut oleh Sdr. Gun Gun deitransfer kerekening sesuai yang diminta oleh pemda Tasikmalaya yaitu ke rekening BRI Cabang Tasikmalaya No.00010-01-000360-30-7 rekening tersebut milik PBB Kabupaten Tasikmalaya dan bukan ditransfer kerekening Kas Daerah pada Bank BPD Cabang Tasikmalaya.(data lengkap telah dikirim).Hasil printer BRI Tasikmalaya atas dana tersebut ternyata telah diambil oleh pemda KabupatenTasikmalaya (bukti transfer dan printer pengambilan terlampir). Dalam kasus tersebut yang jadi masalah al : Sejauhmana perjanjian illegal antara Sdr. Gun Gun Adhytia Oknum Dit,Jen Anggaran bekerjasama dengan Sdr.Drs.Ahmad Saleh dkk dan Bupati Tasikmalaya Sdr; Tatang Farhanul`Hakim,MPd yang menurut lisan Sdr. Gun Gun Adhitya ada komitmen sekitar 20 % untuk grup Gun Gun Adshtya karena mengurus hingga berhasil memperoleh Dana Migas dan non Migas untuk Kab.Tasikmalaya dan 80 % untuk Grup Bupati dkk. Apakah Kab.Tasikmalaya berhak menerima Dana Migas padahal Kab.Tasikmalaya tidak memiliki sumber pengeboran MIGAS. Pihak yang harus bertanggungjawab atas permupakatankejahatanini adalah 1. Drs.Tatang FH Bupati Tasikmalaya 2.Drs.`Ahmad Saleh. mantan Sekda Kab.Tasikmalaya. 3.Drs. Darsono. Mantan Kabag Keuangan Pemda Kab.Tasikmalaya sekarang Kepala LLAJR Kab.Tasikmalaya. 4.Drs. Yadi Yuliadi. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.Tasikmalaya. 5. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Tasikmalaya. f. Kasus Dana Abadi Umat sebesar Rp 16.000.000.000,00 yang mengendap di Mantan Sekda Kab.Tasikmalaya. Dana Abadi Umat Kab.Tasikmalaya pengelolaanya olehy Sekertaris Daerah KabupatenTasikmalaya (Drs.Ahmad Saleh). Sebesar Rp 16 Milyar. Seteloah Drs.Ahmad Saleh pensiun Dana Abadi Umat tersebut tidak diserahkan kepada pemda Kabupaten Tasikmalaya atau penggantinya Drs. Asep Jaelani, Msi. Baru setelah Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya UU Ruhjanul Ulum, SE ekspose di Hariajn Radar 4 (empat) bulan stelah Drs.Ahmad Saleh pensiun uang tersebut dikembalikan kepada pemda Kabupaten Tasikmalaya. Namun sempat terekspos bahwa dana sebesar tersebut dikelola oleh istri Drs.Ahmad Saleh seorang pengusaha. Seharusnya dilakukan penelitian ke Bank serta minta debet rekening keluar masuk uang Dana Abadi Umat tersebut agar betul betul tidak ada pihak pihak yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan bisnis pribadi. g Kasus Penggalian dan Penjualan Pasir Besi di Pantai Selatan Kab.Tasikmalaya di Kecamatan Cipatujah, dapat dilihat dalam laporan kami terlampir. Penggalian Pasir Bes di Kecamatan Cipatujah hanya memperoleh izindari Bupati saja atas dasar kerjasama dengan beberapa pengusaha. Namun dampak yang terjadi yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) KK telah kehilangan tempat tinggal karena abrasi pantai, rumah mereka telah hanyut terbawa ombak laut. Dampak yang kedua telah terjadi pengrusakan lingkungan kawasan hutan milik Perhutani seluas 15 (limabelas) hektar. Perhutani telah melaporkan kasus tersebut kepada Kapolda Jawa Barat. Namun tidak pernah ditindak lanjuti. h. Kasus Pengadaan Speda Motor TA 203/2004 sebanyak 700 Unit, tanpa tender, namun fee sebuah mobil Honda dari dealer Honda telah menjadi mili9k Bupati Drs Tatang FH.. i. Kasus Tunrkey Proyek : Bahwa Turnkey proyek di laksanakan dengan proses Bupati Tasikmalaya mengusulkan dengan surat resmi antara lain Surat No 912/331/Pem tgl Pebruari 2004 kepada DPRD minta persetujuan untuk kerjasama ( Turnkeys proyek) bersama dengan beberapa rekanan yang sudah ditentukan dalam Surat Bupati Tasikmalaya tersebut tentang pembangunan Jalan dan jembatan .Kemudian disetujui oleh DPRD dengan Surat No 06 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004. perihal persetujuan pembangunan jalan dengan pola Tunkeys proyek. - Bahwa setelah adanya persetujuan DPRD Bupati membuat dan menandatangani Surat Perjanjian bersama rekanan dan selanjutnya menerbitkan SPK kepada rekanan. - Bahwa selanjutnya rekanan diberi uang muka proyek sebesar 20 % dengan cara rekanan mengajukan pinjaman kepada Bank Pembangunan Daerah Cabang Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya menajamin bunga pinjaman tersebut. Masalah bunga pinjaman tersebut telah di ekspose di Media Surat Kabar Tasikmalaya atas keterangan beberapa anggota DPRD karena bunga bank mencapai Rp 50 Milyar yang harus dibayar oleh APBD Tkt II Kabupaten Tasikmalaya. - Bahwa dalam pelaksanaan proyek terjadi penyimpangan antara lain - Proyek tanpa melalui tender, tetapi dengan Surat Penunjukan Langsung - Telah terjadi jual beli proyek antar pelaksana yang menerima SPK - Telah terjadi penguranganjvolume fisik oleh pelaksana proyek. - Ada proyek macet Total dan ditinggal pergi begitu saja oleh pelaksana proyek - Ada pelaksana proyek tidak menyerahkan uang jaminan pelaksanaan proyek yang harus disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Tasaikmalaya. Turn key Proyek tersebut antara lain : a. Peningkatan Jalan Gunung Tanjung - Salopa, pelaksana PT.Tri Mukti Putra Pertama, nilai Rp 17.360.458.000,00 b. Pembangunan Jembatan Ciwulan Bentang, Kec Karangnunggal, pelaksana PT.Gelinding Mas`Wahana Nusa, nilai Rp 5.585.085.000,00 c. Peningkatan Jalan Taraju - Bojong Gambir, pelaksana PT.Piska Giatama, nilai Rp 2.865.490.000,00 d. Peningkatan Jalan Darwati - Culamega, pelaksana PT.Damai, nilai Rp 2.895.080.000,00 e. Peningkatan Jalan Salopa ? Cikatomas - Cikalong terbagi 3 (tiga) seegmen, pelaksana PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, nilai Rp 36.200.000.000,00. f. Peningkatan Jalan Cayur - Neglasari, Kec.Cikatomas, pelaksana PT.Promix/ PT.Nata Usaha, Nilai Rp 6.680.654.000,00 g. Pembangunan Jalan Culamega ? Cibodas , pelaksana PT.Damai, Nilai kurang lebih Rp 3.000.000.000.000,00 h. Pembangunan Jalan Ciawi - Singaparna, Pelaksana PT.Gelinding Mas` Wahana Nusa, Nilai Rp 78.938.000.000,00 i. Peningkatan Jalan Karangnunggal - Cipatujah, pelaksana PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, Nilai kurang lebih Rp 6.000.000.000,00 Pelanggaran tersebut seperti terjadi pada : a. Proyek Jalan dan Jembatan Cimedang Kabupaten Tasikmalaya yang seharusnya dilaksanakan oleh PT.Promix Prima Karya Kota Bandung, tetapi dikerjakan oleh PT.Mulus Nata Usaha, kemudian PT.Promix menghilang setelah mendapat 10% pembayaran dari Nilai Kontrak. Pengalihan tersebut sepengatahuan Bupati Tasikmalaya dan selanjutnya dibuat perjanjian baru antara PT.Mulus Nata Usaha dengan Bupati Tasikmalaya. Kasus ini pernah mencuat di Media Surat Kabar karena Ketua Komisi D DPRD Kab.Tasikmalaya mengekspose dan mengancam kasus tersebut akan dibawa melalui proses hukum dan Dirut PT Mulus Nata Usaha mencak mencak karena tidak dibayar sesuai waktu dan jadwal oleh Pemda Kab.Tasikmalaya dan mengancam Bupati Tasikmalaya akan dilaporkan kepada aparat Hukum apabila masalah tersebut tidak diselesaikan. b. Pembangunan jalan Cikatomas ? Cikalong oleh PT. Gelinding Mas Wahana Nusa Dirut Ir. Jhon Chaidir (Adik Ipar Wagub Banten) TA 2003, sampai dengan bulan Nopember 2005 sepanjang kurang lebih 5 KM masih belum diselesaikan oleh rekanan dan baru diselesaikan menjelang pelaksanaan Pilkada Bupati Tasikmalaya pada awal 2006. c. Pembangunan jalan Karangnunggal ? Cipatujah oleh PT. Gelinding Mas Wahana Nusa terjadi kemacetan pekerjaan sedangkan rekanan pelaksana telah menerima pembayaran dari Pemda Kab. Tasikmalaya, padahal kualitas pekerjaan telah mendapat respon emosi masyarakat pengguna jalan. d. Pembangunan Jalan Pasir Gintung ? Salopa oleh PT. Gelinding Mas Wahana Nusa, BPK RI dalam pemeriksaan pada bulan Maret 2005 menemukan penyimpangan pada segmen I sepanjang 14,26 Km, nilai Rp.8.060.250.000,00 terjadi pengurangan kualitas pekerjaan yaitu dalam ketebalan aspal dengan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.103.907.790,00. dan proyek jalan pada segmen I tersebut telah selesai pada TA 2004. Proyek jalan tersebut dibagi menjadi 3 segmen , sepanjang 56,25 Km, senilai Rp 36.200.000.000,00.Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 103.907.790,00.dari segmen I tersebut atas perintah BPK dan setelah diperiksa oleh Tim Kejati Jabar telah dikembalikan ke Kas Daerah Kab.Tasikmalaya pada tgl 19 Oktober 2005 dengan bukti No 94/DPU/X/2005. Tim Kejati Jabar melakukan Pemeriksaan pada Bulan Agustus 2005 ( periksa keterangan saksi Ir. Dede Suparman ,MM Kepala Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya bahwa ia diperiksa Tim Kejati Jabar pada bulan Agustus 2005 serta Surat Print Opsin Kejati Jabar No 10/0.2/Dek.3/08/2005 tgl 2-8-2005 ) Begitu juga temuan BPKP atas proyek Peningkatan Jalan Manonjaya ? Gunung Tanjung ? Salopa TA 2004 yang dikerjakan oleh PT.Trie Mukti Putra Pertama telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 149.659.588 akibat penyimpangaan telah mengurangi kualitas dan kuantitas proyek jalan yaitu mengurangi ketebalan aspal. Kemudian atas perintah BPKP uang hasil penyimpangan tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.Tim Kejati Jabar menyimpulkan tidak ada kerugian Keuangan Negara. Pasal 4 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang ?undang Jo No 20 Tahun 2001 mengatakan ? Pengembalian Kerugian Keuangan Negara tidak menghapuskan pidananya pelaku ? .Dalam pasal 15 nya ditegaskan ? Percobaan melakukan Tindak Pidana Korupsi dipidana dengan pidana yang sama dengan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi? berarti percobaan melakukan tindak pidana korupsi oleh pembuat undang ?undang dianggap telah sempurna dilakukan. Batasan Percobaan adalah ? Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri? Uang hasil penyimpangan proyek dikembalikan karena perintah BPK/BPKP serta setelah di periksa oleh Tim Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Mengapa Tim Jaksa tidak melakukan penyitaan terhadap uang yang dikembalikan tersebut.,dan segera melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan dijadikan tersangka, terutama Sdr. Ir.John Chaidir Dirut PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, dan Sdr. H. AA Harmawan Direktur PT.Trie Mukti Putra Pertama. Jaksa membiarkan agar tersangka Ir.John Chaidir Dirut PT.Gelinding Mas Wahana Nusa mengembalikan uang ke Kas Daerah,lalu Jaksa Menyimpulkan tidak ada kerugian Keuangan Negara. Ini tidak benar Selain itu bahwa Rekomendasi Surat Bawasda Kabupaten Tasikmalaya No.760/174/Baawasda tgl 12 April 2004 serta Surat Bawasda No 760/152/Bawasda tgl 28 Maret 2005 yang melaporkan bahwa pelaksanaan Turnkey proyek adalah baik dan sesuai kontrak adalah tidak benar, seharusnya Jaksa juga melakukan pemeriksaan terhadap Bawasda Kabupaten Tasikmalaya, karena Bawasda telah melindungi tersangka dengan melaporkan keadaan yang tidak sebenarnya, atau mungkin Bawasda tidak melakukan pemeriksaan tetapi membuat laporan yang tidak benar. Selanjutnya mengapa Tim Jaksa tidak mempermasalahkan kasus ini dengan yang menandatangani Kontrak yaitu Bupati Kabupaten Tasikmalaya, karena dalam Turnkey proyek yang bertanggungjawab adalah Bupati Kab.Tasikmalaya.Bahkan dalam pemeriksaan Sdr. Drs. Tatang Farhanul Hakim, MPd Bupati Tasikmalaya menerangkan bahwa proyek Turnkey tidak ada masalah dan berjalan lancar sesuai seperti yang diharapkan.Mungkin berjalan lancar disini maksudnya ?penyimpanganya? yang berjalan lancar, dan itu yang menjadi harapanya. Disamping itu bahwa dengan dikuranginya kualitas dan kuantitas pekerjaan pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan rencana dan program pembangunan, terutama dalam masalah ketahanan proyek yang dibangun. Untuk memperbaiki penyimpangan kuantitas dan kualitas pekerjaan tersebut diperlukan anggaran yang jauh lebih besar dari nilai uang yang dikembalikan, karena diperlukan pengkajian, perencanaan serta proses yang semuanya harus dengan dana pemerintah/ rakyat.Korupsi di Indonesia tertinggi di Asia,mungkin salah satunya karena kinerja penegak hukum seperti ini. Kronologis singkat Kasus Turnkey Proyek, Khusus pekerjaan Jalan Pasir Gintung ? Salopa oleh PT. Gelinding Masa Wahana Nusa . 1.Tanggal 18 Juli 2003 Perjanjian Bersama ditanda tangani Bupati Kab.Tasik dengan Dirut PT. Gelinding Mas Wahana Nusa No.622/Perj.11-U/2003 dan Kontrak No136/Kontrak/GM/VII/2003 tgl 18 juli 2003.Nilai pekerjaan Rp 36.200.000.000,00 untuk 3 (tiga) segmen,jangka waktu penyelesaian 520 hari kalender mulai 18 Juli 2003 sd 18 April 2005.Kemudian Kontrak di addendum dengan perpanjangan waktu penyelesaiaan menjadi 640 hari kalender terhitung mulai tgl 18 Juli 2003 sd 10 Desember 2004 untuk 3 (tiga) segmen. 2.Tanggal 15 Maret 2004 Pekerjaan segmen I telah selesai dan lunas dibayar senilai Rp 7.959.032.000,00 dengan Berita Acara Pembayaran (BAP) No.622/40/BAP-2/DAU/DPU/2004 tgl 15 Maret 2004. 3.Pada tanggal 11 April 2004 dengan Surat No 760/174 /Bawasda dan Surat No 760/148/Bawasda merekomendasikan bahwa pelaksanaan Turnkey Proyek Jalan Pasir Gintung ? Salopa (sektor I) tidak ada masalah dan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai bestek. 4.Tanggal 23 Maret 2005 BPK RI melakukan pemeriksaan lapangan proyek segmen I dan diketemukan adanya Penyimpangan yaitu rekanan telah mengurangi ketebalan aspal senilai Rp 103.907.790,00 dan memerintahkan agar rekanan mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 103/907.790,00 ke Kas Daerah 5.Pada sekitar tgl 30 Mei 2005 GERAK melaporkan ke Kejati Jabar tentang dugaan penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara dalam Turnkey Proyek di Kab.Tasikmalaya termasuk proyek jalan Pasir Gintung ? Salopa yang dikerjakan o;eh PT.Gelinding Mas Wahana Nusa. 6.Pada bulan Agustus 2005 Tim Jaksa Kejati Jabar melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi pejabat terkait Pemda Kab. Tasikmalaya. Pengakuan Ir. Dede Suparman,MM Kepala Dinas PU Kab.Tasikmalaya, Ir. Atjep Hidayat, ME,MM, Ir.Utang Kadarusman, Msc. Kepada Kami masing-masing menyampaikan bahwa mererka telah diperiksa pada bulan Agustus 2005 oleh Asisiten Intel Kejati Jabar Ajat Sudrajat, SH dan staf. Kemudian Tim Jaksa menyimpulkan tidak cukup bukti dan tidak ada kerugian Keuangan Negara. 7.Pada tanggal 19 Oktober 2005 dengan bukti No 94/DPU/X/2005. Dirut PT. Gelinding Mas Wahana Nusa Ir. John Chaidir mengembalikan uang penyimpangan ke Kas Daerah sebesar Rp 103.907.790,00. 8.Pada tgl 13 Maret 2006 Surat No R 227/O.2/Dek.1/03/2006 dan Laporan Intelijen Khusus No R-LK-06/O.2.3/Dek.3/04/2006 tgl 19 april 2006, dan Surat No R.762/O.2/Hkt.2/07/2006 tgl 26 Juli 2006 serta Surat No R.286/O.2/dek.3/02/2007 tgl 05 Februari 2007 Kajati Jabar telah menghentikan kasus tersebut karena tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi dan tidak ada kerugian keuangan Negara, kemudian melaporkan kepada Jaksa Agung RI bahwa Turnkeys Proyek Kabupaten Tasikmalaya setelah dilakukan Operasi Intelijen Yustisial tidak cukup bukti dan tidak ada Kerugian Keuangan Negara serta Penyelidikan dihentikan. Hasil BPK tersebut baru dari segmen I sepanjang 14,20 Km dengan nilai Rp 8.060.250,00, semuanya ada 3(tiga) segmen sepanjang 56,25 Km senilai Rp 36.200.000,00. pada segmen II dan III juga telah terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara/ daerah dengan modus yang sama yaitu PT GMWN telah mengurangi volume fisik pekerjaan. e. Proyek Pembangunan Jalan Ciawi ? Singaparna senilai Rp 78.000.000.000,00 oleh PT.Gelinding Mas Wahana Nusa TA 2004 hingga saat ini proyek dalam kondisi macet. Dalam proyek pembangunan jalan Ciawi ? Singaparna telah terjadi mark up harga pembebasan tanah yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Tasikmalaya ( Tim 9 ) Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2004 terdapat dana pembebasan tanah proyek jalan ciawi ? Singaparna sebesar Rp 18.877.159.860.00 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan Direktur PT.Gelinding Mas WahanaNusa Ir.Jon .Pelaksana proyek di subkan kepada pihak ketiga seperti CV.Sakura, PT Harco dsb. Proyek sudah 2 (dua) tahun ditinggal pergi oleh PT GW. Seharusnya PT GW menyerahkanuang jaminan pelaksanaan sebesar 56% dari nilai kontrak justru disinitidakada, tetapi PT GW telah menerima pembayaran sebesar Rp 5 Milyar dari Pemda Kabupaten Tasikmalaya . Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2006 dibuat MOU antara Pemda Kabupaten Tasikmalaya dengan Jon Khaidir Dirut PT.GW yang isinya antara lain bahwa Pemda dan PT GW akan melakukan opname bersama atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya Pemda akan membayar sesuai hasil pekerjaan yang telah di opname bersama tersebut. Hasil terkahir sesuai penjelasan BupatiTatang FH melalui Koran SINDO tgl 23 Juli 2007 dan Koran Tribun tgl 24 Juli 2007 bahwa Pemda Kabupaten Tasikmalaya akan membayar PT GW sesuai hasil Opname (sekitar Rp 18 Milyar) sehingga PT GW akan menerima pembayaran sebesar Rp 23 milyar dari Pemda. Selanjutnya Pemda akan melakukan lelang kembali atas proyek yang ditinggalkan oleh PT GW tersebut. Nilai proyek kata Bupati bertambah menjadi Rp 130 Milyar karena kesalahn PU. Hal tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi yang secara terang terangan diumumkan oleh Bupati Tasikmalaya Drs. Tatang FH tanpa rasa takut dan sungkan pada penegak hukum. Bahwa sesuai Kepres N0.89 Tahun 2003 dalam Turnkey Proyek atau Proyek Terima Jadi atau Built and Transfer segala resiko harus ditanggung oleh pemborong, tidak ada kewajiban Pemda membayar pekerjaan yang belum/ tidak diselesaikan oleh pelaksana proyek apapun juga alasanya. Dengan ditinggalkan oleh pemborong PT GW selama dua tahun kemudian PT GW akan dibayar sesuai volume pekerjaan hasil Opname, sedangkan sisa pekerjaan masih sekitar 57 % lagi, sedangkan dana yang tersisa setelah dipotong oleh PT GW dan Pembebasan tanah hanya Rp.35 Milyar belum potong pajak dsb. Selanjutnya volume proyek yang 57 % akan dilelang berapa nilai proyek yang sebenarnya dan berapoa kerugian negara akibat permainan kotor tersebut. dimana dalam proyek tersebut tidak ditender, tidak ada uang jaminan 5 % dari Nilai proyek sehingga seenaknya PT GW meninggalkan proyek tersebut dengan alasan tidak mampu. PT GW sudah dibayar Rp 5 M, dan sekarang mau dibayar lagi Rp 18 M (hasil kesepakatan terakhir), seluruhnya menjadi Rp 23. Milyar, padahal proyek baru dikerjakan sekitar 27%, Sebanyak 18 jembatan satupun belum tersentuh, proyek macet total karena ditinggal pergi oleh PT GW selama 2(dua) tahun. .Namun anehnya tidak ada satupun penegak hukum di Jawa Barat yang berani menyentuh kasus tersebut Padahal kasusbtersebut murni tindak pidana korupsi. Bahkan Tim Kejati Jabar menyimpulkan tidak ada kerugian Kuangan Negara dalam proyek tersebut kemudian di terbitkan SP 3 Lid Intel dengan nomor tersebut diatas. .Ini bukan kinerja penyidik yang memiliki Integritas dan professionalitas .Tetapi ada kepentingan diri atau konco. Berulangkali Demo Masa dan Mahasiswa terjadi di Tasikmalaya dalam kasus tersebut, tetrapi dianggap angin lalu. (Demi Tuhan pencipta alam dan isinya kasus tersebut adalah KORUPSI MURNI). Drs.H.Tatang Farhanul Hakim, MPd/ Bupati Kab.Tasikmalaya menerangkan bahwa proyek Turnkey tidak ada masalah dan berjalan lancar seperti yang diharapkan. Mungkin harapan Bupati terjadinya kasus tersebut. j. Kasus Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( GNRHL ) Kabupaten Tasikmalaya dengan Dana APBN sebesar Rp 5.800.000.000,00. Kasus ini disimpulkan oleh Tim Kejari Tasikmalaya tidak cukup bukti dan harus dihentikan karena tidak ada kerugian Keuangan Negara. Investigator kami memperoleh fakta dan keterangan dilapangan sbb : a. Proyek tersebut adalah pengadaan bibit tanaman dan pupuk yang dibagikan kepada masyarakat untuk ditanam dikawasan hutan diluar areal Perum Perhutani. b. Proyek tersebut seharusnya dilakukan pelelangan/ tender, namun kenyataanya dengan Surat Penunjukan Langsung kepada rekanan. c. Adanya indikasi anggaran yang digunakan hanya sekitar 30 %, sehingga demikian diperlukan penelitian terhadap : a. Proses Administrasi proyek b. Jumlah kelompok masyarkat yang di bagi tanaman c. Jumlah areal hutan yang ditanami oleh kelompok masyarakat d. Jumlah tanaman dan jenis tanaman yang di adakan e. Jarak ukur tanaman yang ditanam. f. Proses pengadaan pupuk harus di ungkap. g. Klarifikasi kepada Dinas Kehutanan Tingkat I Jawa Barat yang sempat via telepon dari petugas Dinas Kehutanan Proipinsi Jawa Barat kepada GERAK bahwa laporan pertanggungjawaban Proyek GNRHL Kab dan Kota TasikmalayaTA 2004 tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. h. Telah terjadi sikap arogansi berupa ancaman dari sesorang aktivis sebuah organisasi untuk tidak mengutik ngutik proyek GNRHL dan kelompok pengancam yang akan muncul bila terus terusan melaporkan masalah GNRHL k. Kasus Sistim Akuntansi Keuangan Daerah senilai Dana yang dipergunakan untuk proyek hanya Rp1.424.000.000,00 termasuk untuk 3 item pekerjaan yaitu : a. Bimbingan teknis dan Assisten RASK Penyusunan APBD TA 2004. b. Penyusunan manual sistim Akuntansi. c. Penyusunan Aplikasi Komputer. L. Kasus Pengadaan Speda Motor TA 203/2004 sebanyak 700 Unit, Dilakukan dengan Penunjukan Langsung tas perintah Bupati Drs.Tatang FH, sedangkan hadiah sebuah mobil Honda dari Dealer Honda dimiliki secara pribadi oleh Drs.Tatang FH. m. Kasus Penyimpangan Anggaran Kab.Tasikmalaya TA 2006 yang mencuat dipermukaan dan menjadi gunjingan masyarakat dan aparat yaitu 1.Kasus Pengadaan pakaian dinas senilai Rp 1.500.000.000,00 pada Pemkab Tasikmalaya, yang dilaksanakan tanpa tender tetapi dengan Surat Penunjukan langsung kepada rekanan. Indikasi turut serta Istri Bupati yang pertama membuat memo kepada Pelaksana pekerjaan. 2.Kasus Pengadaan 83 Unit Kendaraan roda empat untuk Para Camat dan Kepala Dinas Pemda Kab.Tasikmalaya jenis SUZUKI APV, Kijang INOVA dsb, sebesar 39 Unit STNK sudah siap dan yang lainya masih dalam proses sedangkan DPRD tidak pernah dibawa bicara. Patut dipertanyakan dana anggaran pengadaan mobil tersebut dengan mata anggaran berapa, sistim pengadaanya bagaimana, Kep.Mendagri No 29 Tahun 2002 antara lain menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah apabila tidak tersedia anggaranya? Kep Mendagri ini sejalan dengan pasal 9 ayat (4) Kepres No 80 Tahun 2003.(mungkin inipun akan dinyatakan tidak terbukti atau pura pura tidak tahu karena tidak ada laporan) . n Kekayaan Bupati Tatang bersama 4 (empat) orang istrinya : Kekayaan Bupati Tasikmalaya Drs.Tatang FH, dalam laporan Harta kekayaanya kepada KPK hanya senilai Rp 1. 8 Milyar, padahal kenyataan yang diketahui umum adalah : a.Rumah istri pertama di Jl.Pertanian Cisaro - Singaparna lengkap dengan sejumlah mobil dan sarana yang mewah nilainya mendekati milyar rupiah. b.Villa mewah di Cimalaganti diatyas tanahy 1,5 ha lengkap dengan sarana dan mobil mewah, nilainya milyar rupiah. c.Rumah mewah bertingkat di Desa Sukarindik, Indihiang Tasikmalaya lengkap dengan srana cukup mewah, nilainya ratusan juta rupiah. d.Rumah istri no 4 di Jl.Tarogong Garut cukup mewah dengan fasilitas lengkap, nilainya ratusan juta rupiah. e.Rumah mewah di Jl.Kopo Bandung lengkap dengan sarana cukup mewah yang dibeli dari H.Rahmat Pancasila Tasikmalaya seharga Rp 1 Milyar belum termasuk mobil serta sarana lainya. f.3 (tiga) buah rumah berikut puluhan mobil angkot dan mobil pribadi pada istri no 2 di Purwakarta nilainya mendekati milyar rupiah. g.Tanah untuk bangunan perbengkelan di Purwakarta untuk istrinya no 2 tersebut. 3. Hasil pemeriksaan Semester Tahun Anggaran 2005 atas Laporan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2004 di Singaparna oleh Auditorat Utama Keuangan Negara IV Perwakilan III BPK ? RI di Jakarta N0 /S/XIV.3.4/07/2005 tanggal Juli 2005 telah menemukan beberapa kasus penyalahgunan keuangan Negara / Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 22.244.573,753 antara lain sbb : 1.Pemda Kabupaten Tasikmalaya tidak memasukan adanya piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak PKB/BBN/KB TA 2004 sebesar Rp1.600.937.211,75 padahal piutang itu adalah hak dan milik Pemda Kab.Tasikmalaya Masalah tersebut mengakibatkan pendapatan daerah Kabupaten Tasikmalaya TA 2004 sebesar Rp 1.610.749.841,88 tidak bisa segera dimanfaatkan. Hal tersebut bertentangan dengan PP No. 105 Th 2000 pasal 24 ayat (1). Dan Lampiran Keputusan Bupati Tasikmalaya No 26 Tahun 2004 tanggal 28 Desember 2004 Bab II Bagan I Pendapatan Huruf C. 2.Pemda Kabupaten Tasikmalaya tidak memasukan kepada Kas Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ( Pajak PABT dan AP ) TA 2004 padahal hak dan milik Negara sebesar Rp 9.812.690,13. 3.Pemda Kabupaten Tasikmalaya tidak memasukan ke kas Daerah denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan Pendataan Obyek dan Subyek PBB sebesar Rp 87.760.200,00 Kasus ini adalah Turnkeys project yang dilaksanakan oleh PT. Giri Awas dengan Penunjukan langsung tanpa tender yang diikat dengan Perjanjian Kerjasama N0 973/Perj.05/DIP/2003 tentang Pekerjan Pendataan Obyek dan Subyek PBB. Kegiatan tersebut untuk menunjang Sistim Managemen Obyek Pajak (SISMIOP) yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KBPBB). Yang ditindak lanjuti dengan kontrak No 76/SPKS/GA/VI/2003 tgl 24 juni 2003 dengan nilai Rp1.755.204.000,00 jangka waktu pelaksanaan 160 hari kalender terhitung sejak ditandatangani SPMK N0 973/323/SPMK/Kpos.PBB/2003 tgl 1 juli 2003 s.d 8 Desember 2003. Namun dalam SPJ penyerahan pekerjaan oleh PT.Giri Awas tanggal 6 Pebruari 2004 dengan Berita Acara No 072/73/BAPP/Pinlak/11/2004 tgl 6 Pebruari 2004. Pembayaran lunas sebesar Rp1.755.204.000,00 dengan SPM N0.107/BT/Bel.OP.AP/2004 tgl 26 Maret 2004. Dengan demikian biaya keterlambatan selama 60 hari terhitung dari 8 Deseember 2003 s.d Pebruari 2004 sebesar Rp 87.760.200,00 (5% x Rp 1.755.204.000,00) tidak masuk Kas Daerah. 4. Pemda Kab.Tasikmalaya telah menyimpang dalam pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan dan OPP/Kegiatan Pemilu sebesar Rp 533.030.000,00. 5.Pelaksanaan Pengadaan barang dan/ jasa tidak sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dimana Pemda Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan Penunjukan Langsung kepada Pelaksana proyek al : a.Proyek Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya Alam Untuk Penetapan Tata Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Tasikmalaya TA 2004 yang dilaksanakan oleh PT. Zonase Konsultans. b.Proyek Kegiatan Pendataan Obyek dan Subyek PBB Untuk Pembentukan Basis Data PBB TA 2004 yang dilaksanakan oleh PT. Giri Awas. 6.Pengeluaran Biaya untuk sewa rumah Dinas DPRD Kab.Tasikmalaya TA 2004 sebesar Rp 274.750.000,00 tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan secara fiktif. Hal tersebut telah melanggar PP N0 24 Tahun 2004 pasal 25 ayat (3) butir b dan SE Menteri Dalam Negeri N
saktie
0

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu